peloporberita.com

Tag: DPR

  • Kapolri Imbau WFH untuk Cegah Kemacetan Arus Balik, ini Reaksi DPR

    Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menyarankan agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH)selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2022. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.

    Anggota komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa menilai, imbauan ini langkah bijak supaya masyarakat bisa nyaman beraktivitas di tengah puncak arus balik lebaran nanti.

    “Saya kira imbauan kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. Itu patut dipertimbangkan,” tuturnya, Jumat (06/05/22).

    Menurut Supriansa, imbauan Kapolri ini didasari dengan kerja aparat kepolisian yang betul-betul memantau kodisi arus mudik maupun arus balik, sehingga dengan begitu prediksi puncak arus balik kemacetan usai libur lebaran dapat dipastikan tepat.

    “Informasi Kepolsian tentu lebih tepat karena jajaran kepolisian berada di lapangan selama 24 jam. Apalagi lebaran kali ini merupakan lebaran yang paling ramai disemua daerah karena sempat tertunda selama dua tahun karena situasi pandemi covid-19,” ungkapnya.

    Hal serupa diungkapkan anggota komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari. Ia berpendapat, imbauan Kapolri sudah tepat lantaran semenjak dibukanya jalur mudik lebaran, para pemudik membludak dan terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan.

    Hal ini, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan dan kepadatan arus balik lebaran pada Minggu, (08/05/2022) mendatang.

    “Menurut saya ini adalah himbauan yang baik dan tepat dari Kapolri. Diperkirakan arus balik akan lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik. Dengan membagi waktu gelombang arus balik diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diperkirakan akan pasti terjadi,” tegas Taufik.

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo
    Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Foto: peloporberita.com/ist)

    Selain itu, ia juga meminta agar Kapolri melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan juga swasta untuk dapat mengatur jadwal WFH dan WFO kepada karyawannya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan.

    "Saya mengusulkan himbauan ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan membagi lagi sektor-sektor mana yang diharapkan dapat WFH dan mana yang diminta untuk WFO. Untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta seperti bank dan rumah sakit menurut saya tetap menerapkan WFO,” tandasnya.

    "Jenis tugas tertentu lainnya bisa WFH. Dengan catatan WFH bukan berarti menambah hari libur melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing yang seluruhnya dimaksudnya untuk membuat kelancaran arus balik,” sambungnya. []

    [irp]

  • Sufmi Dasco Apresiasi Polri Tidak Sita Honor Pekerja Seni Terkait DNA Pro

    Jakarta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Polri yang tidak melakukan penyitaan honor pekerja seni Rossa yang menyanyi dalam acara perusahaan robot trading DNA Pro.

    “Kami mengapresiasi penuh Polri (tidak menyita honor menyanyi Rossa). Dan kami sampaikan kepada para pekerja seni untuk terus berkarya,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Jakarta dikutip Jumat, (29/04/2022).

    Sufmi Dasco Ahmad menilai, langkah Polri sudah tepat lantaran apa yang dilakukan pekerja seni seperti Rossa adalah kerja profesional, mengisi sebuah acara dengan sebuah kontrak lalu dibayar.

    Menurutnya, para pekerja seni yang menjalankan kerja-kerja profesional seperti itu justru harus dilindungi secara hukum.

    “Sama seperti seorang yang melakukan kejahatan pergi ke dokter gigi, lalu uang milik dokter tersebut disita. Tidak seperti itu,” tegasnya.

    Sufmi Dasco Ahmad juga berharap, kejadian tersebut tidak menjadi kendala bagi para pekerja seni untuk terus berkarya. Di sinilah Polri akan memilah, mana yang hanya tampil mana afiliator dan endorser yang aktif memasarkan investasi bodong. []

    [irp]

  • Panja DPR Sepakat Selamatkan Garuda, Erick Thohir Ucapkan Terima Kasih

    Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) DPR RI sepakat untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero). Erick pun berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR yang telah menyepakati pelaksanaan atau eksekusi skema penyelamatan maskapai nasional itu.

    “Kita bersyukur dan berterima kasih dengan dukungan panja Komisi VI DPR sangat berarti dalam upaya penyehatan Garuda,” tutur Erick saat rapat panja penyelamatan Garuda Komisi VI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (22/04/2022).

    Erick mengungkapkan, pihaknya tidak ingin menjadi menara gading dan tentu akan memerlukan dukungan banyak pihak, termasuk DPR dalam menyelamatkan Garuda. Menteri BUMN menilai dukungan politik dari DPR sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda.

    “Alhamdulillah setelah melalui berbagai rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga panja, sekarang kita telah sama-sama sepakat bahwa penyelamatan Garuda harus menjadi keharusan,” ungkap Erick yang disambut standing ovation dari seluruh peserta rapat panja yang jarang sekali terjadi.

    Erick menegaskan, selanjutnya Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia akan menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari panja, mulai dari memperbaiki tata kelola korporasi yang buruk disertai timeline dan tolak ukur yang jelas.

    Erick Thohir
    Menteri BUMN Erick Thohir bersama panja penyelamatan Garuda Komisi VI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (22/04/2022). (Foto: Kementerian BUMN)

    Sementara Panja Komisi VI DPR, meminta Kementerian BUMN dan Direksi Garuda Indonesia melaksanakan secara konsisten terkait business plan, optimalisasi rute, jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan lease rate serta peningkatan kargo dan pendapatan lainnya agar Garuda menjadi perusahaan yang sehat dan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

    “Kesepakatan antara Panja Komisi VI dengan Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia merupakan kolaborasi dan sinergitas yang baik dalam memperbaiki Garuda,” tadas Erick

    Ia menilai, dukungan Panja Komisi VI DPR semakin melengkapi proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda.[]

    [irp]

  • Israel Serang Palestina, Fadli Zon: PBB Harus Revisi Kendali Akses Al-Aqsa

    Jakarta | Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengecam kekerasan yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina di kawasan Masjid Al-Aqsa. Menurutnya, aksi ini menunjukkan masa depan suram bagi kepemimpinan Naftali Bennett sebagai mitra perdamaian.

    “Rangkaian kekerasan dalam tiga pekan belakangan ini membuktikan tak ada yang berubah dari kebijakan Israel atas warga Palestina. Israel tetap brutal bahkan lebih kejam. Dunia jangan sebatas mengecam kekejaman itu, dunia juga harus mengecam pemerintahan Israel yang dipimpin garis keras,” tutur Fadli Zon melalui keterangan tertulisnya yang dikutip dari Parlementaria.

    Sebagai Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al-Quds, Fadli pun mengkritik aturan yang menetapkan Israel sebagai pihak pengontrol akses ke Kompleks Masjid Al-Aqsa.

    “Alih-alih sebagai pengatur, aparat keamanan Israel justru kerap melindungi kelompok-kelompok ekstrimis Yahudi yang secara provokatif masuk ke kompleks dan bagian dalam Masjid Al-Aqsa,” ujarnya.

    Menurutnya, harus ada upaya dari PBB untuk mencabut kewenangan kontrol akses Israel atas Masjid Al-Aqsa. Kontrol itu harus diserahkan ke pihak yang netral di bawah pengawasan PBB.

    Sebelumnya, pihak keamanan Israel berupaya melakukan kekerasan terhadap ribuan jamaah shalat Subuh di Masjid Al-Aqsa dan juga saat shalat Jumat pada (15/04/2022). Bulan Sabit Merah Palestina telah mengevakusi 152 warga Palestina ke rumah sakit terdekat.

    Lebih lanjut, kekerasan di Kompleks Al-Aqsa terutama saat bulan suci Ramadan, seharusnya bisa dicegah lebih awal. Pasalnya, Israel kerap menempuh aksi kekerasan hampir tiap tahun di bulan Ramadan, ketika umat Islam beribadah di Masjid Al-Aqsa.

    Padahal sebelum Ramadan, Israel dan Yordania telah meningkatkan pembicaraan dalam upaya menghindari terulangnya kekerasan seperti tahun sebelumnya. Yordania berfungsi sebagai penjaga komplek masjid, sementara Israel mengontrol akses.

    “Seharusnya, PBB dan komunitas internasional tidak lepas tangan. Apalagi, kalau kita merujuk resolusi penting Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947, yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah  di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik terpisah,” ucap Fadli Zon.

    Terkait sikap sekaligus langkah konkret terhadap situasi terkini di Palestina, Fadli menekankan BKSAP DPR RI selalu konsisten mendukung Palestina di berbagai forum parlemen. Oleh karena itu, Grup Kerja Sama Parlemen (GKSB) Indonesia-Palestina berencana melakukan kunjungan ke Jalur Gaza pada akhir Mei mendatang.[]

  • Puan Maharani ke Pemerintah: Sebelum Naikkan BBM, Stabilkan Dulu Harga Kebutuhan Pokok

    Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok sebalum menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik. Sebab, rencana tersebut akan sangat berdampak besar bagi perekonomian rakyat.

    “Jika kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena situasi global, maka sebelum menaikkan harga, pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang hingga kini belum juga stabil,” tutur Puan dalam keterangan di laman resmi DPR, dikutip Sabtu, (16/04/2021).

    Selain itu, jika harus menaikkan harga, Pemerintah harus melaksanakannya secara bertahap dan bijaksana dengan memerhatikan timing yang tepat dan daya beli masyarakat.

    “Jangan ketika harga-harga komoditas belum stabil menjelang Hari Raya, harga-harga energi itu dinaikkan. Itu jelas sangat memberatkan rakyat,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

    Meski demikian, dia juga memahami kondisi tingginya harga minyak dunia yang jauh di atas asumsi APBN 2022 sehingga demi menyelamatkan anggaran negara, pemerintah harus menaikkan harga BBM, gas, serta listrik yang selama ini disubsidi.

    “Kita tidak mau APBN bleeding, tapi juga tidak mau kenaikan harga energi yang tidak dilakukan dengan cermat akan sangat memberatkan rakyat. Jadi, pemerintah harus berhati-hati,” ungkap Puan.

    [irp]

    Di sisi lain, pemerintah harus terus menggenjot program stimulus untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang sudah dianggarkan.

    “Jika dirasa perlu, pemerintah juga perlu memikirkan skema bantuan sosial untuk menjaga daya beli akibat kenaikan harga energi,” sebut Puan.

    Yang tidak kalah penting, rencana kenaikan BBM perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini, masyarakat harus benar-benar mendapat penjelasan komprehensif terkait dinamika kenaikan harga energi yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

    “Karena kenaikan harga BBM, gas, serta listrik berkaitan dengan dampak yang akan dirasakan langsung oleh rakyat. Kami juga meminta agar ada pengawasan distribusi untuk menghindari terjadinya penimbunan BBM subsidi jelang kenaikan harga,” tandas Puan. []

    [irp]

  • Amerika Serikat Duga aplikasi Pedulilindungi Langgar HAM, ini Imbauan DPR ke Pemerintah

    Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, mengomentari tuduhan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) terkait adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aplikasi Pedulilindungi. Terkait hal itu, ia mengimbau Pemerintah Indonesia untuk memberikan tanggapan serius.

    Sebab, tuduhan ini sangat merugikan nama baik Indonesia di pentas global. Apalagi, Indonesia kini sangat serius menangani pemutusan mata rantai penyebaran virus Covid-19.

    “Tuduhan itu tidak bisa dianggap remeh. Apalagi, aplikasi Pedulilindungi disinyalir menyimpan data masyarakat secara ilegal dan tanpa izin,” tuturnya dalam keterangan tertulis di laman resmi DPR RI, Jumat (15/04/2022).

    Saleh menjelaskan, Pedulilindungi memang menyimpan data. Mulai dari nama, NIK, tanggal lahir, email, dan jejak perjalanan penggunanya. Lantaran hampir semua tempat ramai yang didatangi, wajib scan barcode untuk check in. Tentu data-data itu semua tersimpan di dalam aplikasi tersebut.

    Namun perlu ditegaskan bahwa Aplikasi PeduliLindungi memang dimaksudkan sebagai alat untuk melakukan tracing dalam memantau penyebaran virus Covid. Dengan aplikasi tersebut, Satgas dapat melihat secara jelas kontak erat potensi meluasnya penyebaran virus, sehingga mereka dapat melakukan antisipasi sesuai dengan langkah-langkah yang diperlukan.

    [irp]

    Sementara Washington menyebut, PeduliLindungi memiliki kemungkinan melanggar privasi seseorang. Sebab, informasi mengenai puluhan juta masyarakat ada di dalam aplikasi itu dan pihak aplikasi juga diduga melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin.

    Indikasi pelanggaran PeduliLindungi sebelumnya juga pernah diutarakan sebuah riset yang dilakukan University of Toronto, Kanada, pada Desember 2020 lalu. Riset tersebut menemukan bahwa ada beberapa penarikan data yang tidak begitu dibutuhkan untuk melakukan tracing.

    Dalam konteks ini, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun meminta pemerintah memberikan penjelasan utuh dan menjawab semua tuduhan yang disampaikan. Ia mewanti-wanti agar pemerintah jangan sampain menunggu isu ini bergulir lebih luas di luar negeri. Image Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di Asia harus dijaga. Jangan sampai isu pelanggaran HAM ini mendegradasi posisi Indonesia tersebut.

    Saleh Partaonan Daulay
    Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. (Foto:DPR RI)

    “Kalau dari laporannya, tuduhan pelanggaran HAM ini semula disuarakan oleh LSM (lembaga swadaya masyarakat). Walau tidak disebutkan nama LSM-nya, pemerintah mestinya sudah tahu. Apalagi, LSM-LSM dimaksud konon sudah pernah menulis surat protes ke pemerintah terkait hal ini,” tegas Saleh.

    Selain itu, legislator dapil Sumatera Utara II tersebut, meminta pemerintah perlu berbicara dan berdiskusi dengan LSM-LSM guna menjelaskan aplikasi Pedulilindungi ini. Jika memang dari hasil diskusi disimpulkan ada pelanggaran HAM, maka pemerintah perlu segera mengevaluasi. Kalau perlu, segera tutup aplikasi tersebut.

    “Saya juga belum melihat manfaat langsung aplikasi ini dalam menahan laju penyebaran virus. Yang ada, aplikasi ini hanya berfungsi untuk mendata status vaksinasi warga. Begitu juga mendata orang yang terkena Covid. Soal bagaimana memanfaatkan data itu bagi melindungi warga, saya sendiri belum jelas. Ini yang perlu dibuka ke publik secara transparan dan terbuka,” tegas Saleh. []

    [irp]

  • Puan Maharani Imbau Pemerintah Segera Tindaklanjuti Keputusan Rapat Kerja

    Jakarta | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan dan hasil rapat kerja yang dilakukan bersama, berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR RI. Merujuk Pasal 20A UUD 1945, DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

    “Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut, menunjukan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif,” kata Puan di Gedung Nusantara II, Jakarta, seperti dikutip dari Parlementaria, Kamis (14/04/2022).

    Puan juga menjelaskan bahwa selama Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 yang dibuka sejak 15 Maret 2022, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan fungsi pengawasan dan telah menindaklanjuti setidaknya sembilan masalah besar yang berkembang di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah permasalahan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), serta percepatan program vaksinasi dan booster vaksin Covid-19.

    Kemudian permasalahan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, permasalahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), penerapan PPKM dan kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran, serta permasalahan penipuan investasi ilegal.

    Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut juga meminta pemerintah segera mengantisipasi dampak dari gejolak yang terjadi di dunia, termasuk naiknya harga beberapa komoditas.

    Menurut Puan, kenaikan yang terjadi dapat berimbas pada meningkatnya tekanan inflasi domestik, yang tercermin dari kenaikan harga beberapa barang-barang strategis di dalam negeri.

    “Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan yang efektif dalam mengendalikan kestabilan harga berbagai komoditas. Pemerintah memastikan agar dapat menjaga daya beli masyarakat serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu,” pungkasnya.[]

  • Investasi Ilegal Tembus Rp 35 Triliun, Puan Maharani: Jika Tidak Ada Intervensi Serius Bakal Terus Menjamur

    Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, jika tidak ada intervensi yang serius, maka investasi ilegal akan terus menjamur di Tanah Air dan sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, berdasarkan laporan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi investasi ilegal sudah tembus Rp35 triliun.

    “Harus menjadi perhatian serius bersama antara Pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lain untuk menghentikannya. Khususnya terhadap praktik-praktik penipuan dengan modus investasi digital. Apalagi peningkatan laporan investasi ilegal bergerak dalam waktu relatif singkat,” tutur Puan dilaman resmi DPR RI dikutip Kamis, (07/04/2022).

    Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menegaskan, berbagai laporan transaksi investasi ilegal yang diketahui cukup beragam, seperti transaksi pembelian aset, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, serta pengiriman uang dari dan ke luar negeri. Korbannya pun tidak sedikit.

    “Kita ketahui bersama baru-baru ini ramai terjadi penipuan dengan dalih binary option, yang melibatkan influencer. Praktik seperti ini terjadi karena belum ada aturan yang rigid di Indonesia,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, Puan mendorong agar ada payung hukum yang lebih jelas mengenai investasi di dunia digital. Sehingga masyarakat bisa lebih terlindungi dari praktik-praktik penipuan investasi.

    “Perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya penipuan-penipuan jenis baru, dan Negara wajib hadir sebagai fasilitator untuk melindungi masyarakat yang hendak melakukan investasi digital,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Menurut Puan, program-program literasi keuangan digital penting diberikan kepada masyarakat. Sehingga cucu proklamator RI Bung Karno tersebut juga mendorong Pemerintah melakukan upaya-upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya praktik investasi illegal.

    “Baik itu binary option, trading jenis apapun itu, semua harus memperoleh izin. Praktik-praktik investasinya pun harus mendapat pengawasan ketat lewat payung hukum khusus,” tandasnya. []

  • DPR Dorong Pemerintah Kontrol Langsung Distribusi Minyak Goreng

    Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menilai, salah satu faktor pendorong naiknya harga minyak goreng curah di pasaran lantaran adanya kendala dalam sistem distribusi. Oleh sebab itu, Politisi Partai Gerindra ini juga mendorong pemerintah untuk mengontrol langsung distribusi minyak goreng termasuk memastikan ketersediaannya di masyarakat.

    “Distribusi dan ketersediaannya itu memang yang jadi kendala. Saya cek juga di daerah pemilihan saya, minyak (goreng) curah itu, saya tanya-tanya beberapa warga memang harganya masih 18 ribuan” tutur Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat XI ini dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa (05/04/2022).

    Selain itu menurutnya, kuantitas minyak goreng curah di pasaran sebaiknya kembali ditambah sehingga tidak akan memberi celah bagi pedagang yang memanipulasi harga.

    “Ketersediaan atau distribusi minyak goreng curah nya ini yang perlu ditambah lagi. Jadi jangan sampai itu tertahan, tidak sesuai dengan demand yang ada. Jadi kalau distribusinya dikontrol, maksudnya sesuai dengan kebutuhan itu saya rasa akan mempengaruhi nanti ke harga-harga,” ungkap Husein.

    Sebelumnya pada Rabu (30/3/2022) lalu, Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI.

    Pada rapat tersebut ditampilkan data-data terkait fluktuasi harga barang kebutuhan pokok. Meski dinyatakan kondisi saat ini masih dalam kendali, namun sejumlah Anggota Komisi VI masih memiliki kekhawatiran terjadinya perbedaan data dan fakta di lapangan.

    Mereka pun telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok untuk memantau dinamika terkait bahan-bahan kebutuhan pokok secara umum termasuk minyak goreng. []

  • DPR: Kebijakan Pemerintah Tak Mampu Lindungi Rakyat, Kalah dengan Kepentingan Pasar

    Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan, di bulan suci Ramadan ini, harga semua komoditas seperti minyak goreng, gula, pulsa, bahan bakar minyak (BBM), gas, tarif tol dan lainnya mengalami kenaikan. Menurutnya, fluktuasi harga yang tidak terkendali ini akibat pasar di Indonesia cenderung berbentuk oligopoli bahkan monopoli.

    “Kita menyaksikan pemerintah tidak mampu memperbaiki mekanisme pasar sehingga harus tunduk pada kekuatan pasar, inilah yang saya sebut pemerintah telah melanggar konstitusi karena kebijakannya tidak mampu melindungi kepentingan rakyat malah kalah dengan kepentingan pasar,” tutur Johan di laman resmi DPR RI, Sabtu (02/04/2022).

    Johan menegaskan, hal tersebut menunjukkan bahwa tata Kelola pasar digerakkan oleh paradigma pasar bebas atau liberalisme, padahal konstitusi secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

    Sesuai pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang memberi mandat pada pemerintah bahwa penggunaan semua sumberdaya di negara Indonesia harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Berdasarkan konstitusi ini jelas pemerintah telah melakukan pelanggaran karena dari sisi kebijakan tidak berorientasi untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat, contoh kebijakan CPO yang lebih diprioritaskan untuk ekspor padahal rakyat lebih membutuhkan sehingga muncullah fenomena kelangkaan minyak goreng dan harga yang tergantung pasar,” tegasnya.

    Selain itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS ini menyebut harga bahan pangan di negara kita tidak kompetitif dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia lainnya. Kenaikan harga bahan pangan akan menimbulkan tekanan bagi 81 persen penduduk Indonesia.

    Artinya, kestabilan harga pangan merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan pemerintah sebab berkaitan erat dengan perlindungan seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Sedangkan kenaikan harga sektor bahan makanan, akan berdampak signifikan pada peningkatan kemiskinan.

    “Sektor ini akan memberi sumbangan sebesar 72 persen terhadap angka kemiskinan apabila terjadi kenaikan harga, jadi sangat serius mempengaruhi kondisi sosial ekonomi rakyat dan perekonomian nasional,” tandas Johan.

    Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah segera memperbaiki mekanisme pasar dan lebih berpihak pada kepentingan ekonomi domestik serta tidak boleh kalah atau takluk pada kekuatan pasar.

    “Saya tegaskan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan tidak boleh tunduk pada kekuatan pasar,” pungkas Johan. []