peloporberita.com

Tag: DPR

  • Temui Keluarga Stunting di Magetan, Ini Kata Ketua DPR dan Menko PMK

    Jakarta – Pemerintah dan DPR, fokus menangani stunting guna memastikan kualitas sumber daya manusia Indonesia lebih baik. Pemerintah juga berupaya mewujudkan target penurunan angka prevalensi stunting di tanah air hingga 14 persen pada 2024 mendatang.

    Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo meninjau langsung keluarga stunting, disabilitas, dan lansia di Karangrejo, Magetan, Kamis (16/06/2022).

    “Intervensi apapun bentuknya, jika sudah terkena stunting tak akan optimal. Maka itu mencegah stunting sangat vital untuk pembangunan Indonesia,” tutur Menko PMK berdasarkan keterangan resmi yang diterima Jumat, (17/06/2022).

    Literasi gizi keluarga, dinilai sangat penting untuk mencegah stunting. Stunting di Indonesia tidak hanya terjadi pada kelompok yang miskin namun juga terjadi karena pola pengasuhan dan pengetahuan gizi yang rendah.

    Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan perhatian guna menekan prevalensi stunting di Indonesia. Salah satu caranya dengan literasi gizi yang tidak hanya diterapkan kepada ibu hamil, tapi juga keluarga dan lingkungannya.

    Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, generasi penerus bangsa harus cukup gizi dan sehat. “Melihat situasi yang ada, saya memberikan perhatian penuh kepada stunting karena ini menjadi satu hal yang harus kita hilangkan segera,” kata Puan.

    Menko PMK, Muhadjir Effendy, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, meninjau keluarga stunting, disabilitas, dan lansia di Karangrejo, Magetan, Kamis (16/06/2022). (Foto:Pelopor.id/Kemenko PMK)
    Menko PMK, Muhadjir Effendy, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, meninjau keluarga stunting, disabilitas, dan lansia di Karangrejo, Magetan, Kamis (16/06/2022). (Foto:Pelopor.id/Kemenko PMK)

    Dalam kesempatan itu, Ketua DPR RI juga berdialog dengan keluarga stunting dan penerima manfaat bansos lain. Dalam dialognya, diketahui rata-rata stunting terjadi karena pada 1000 hari pertama kehidupan bayi asupan gizinya tidak terpenuhi.

    “Tadi saya tanya langsung, ternyata penyebabnya kebanyakan karena memang asupan gizinya kurang. Dalam artian, saat hamil ibunya kesulitan makan atau bayinya yang sulit makan dan pola asuh juga,” ungkap Puan.

    Meski demikian, Kabupaten Magetan termasuk salah satu daerah yang sudah maju dalam mengatasi stunting. Tercatat prevalensi stunting di wilayah tersebut berada di angka 17,2 persen.

    [irp]

    Pada kesempatan yang sama, Puan memberikan bantuan secara simbolis kepada keluarga stunting, disabilitas dan lansia. Di antaranya 150 paket sembako, satu unit Antropometri, 9 unit kursi Roda, 7 unit tripod, dan 2 unit kursi roda adaptif elektrik, serta bantuan HP untuk penyandang tuli.

    Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Magetan Suprawoto, Ketua DPRD Magetan Sujatno, OPD, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Tim Pendamping, Perangkat Daerah, para lansia, disabilitas, dan keluarga risiko stunting. []

    INAYA UMPAN PANCING

  • Penyebaran Meluas, Puan Maharani Desak Pemerintah Cepat Kendalikan Wabah PMK Hewan Ternak

    Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak pemerintah mempercepat pengendalian penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Sebab, menurut informasi yang ia terima, PMK telah menyebar luas dan menyerang hewan ternak dan kini menimbulkan kekhawatiran masyarakat jelang Hari Raya Kurban, Idul Adha.

    “Kasus PMK pada hewan ternak sudah semakin serius karena penyebarannya semakin meluas. Pemerintah harus segera melakukan pengendalian karena masyarakat sudah semakin cemas mengingat sebentar lagi Idul Adha,” tutur Puan dikutip dari laman resmi DPR Senin, (13/06/2022).

    Idul Adha, identik dengan penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Sementara penyakit mulut dan kuku pada ternak, telah menyebar ke 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota. Meski pemerintah sudah menyatakan hewan kurban yang disediakan untuk Idul Adha tahun ini bukan dari daerah yang terkonfirmasi PMK, namun kekhawatiran masyarakat masih ada.

    Oleh sebab itu, Puan mengingatkan Pemerintah untuk merespons kegelisahan warga, khususnya umat Islam yang merayakan Idul Adha.

    “DPR berharap agar vaksinasi untuk menekan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini segera dilakukan. Dengan begitu, kita bisa mencegah penyebaran virus semakin luas,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Vaksinasi bagi hewan ternak yang tidak terpapar PMK tersebut, harus diprioritaskan untuk daerah-daerah yang sudah terjangkit penyakit mulut dan kaki serta wilayah sekitarnya. menurut Puan, ada 3 juta dosis vaksin yang akan segera datang dengan peruntukkan bagi wilayah yang terdampak penyakit mulut dan kuku.

    [irp]

    “Pemerintah juga harus memperbanyak dokter hewan pada wilayah-wilayah terdampak. Sebab beberapa daerah sudah merasa kewalahan karena kurangnya tenaga medis yang bertugas melakukan penyuntikan obat untuk sapi yang terpapar PMK. Akibat kurangnya dokter hewan, penanganan sapi yang terpapar PMK menjadi lambat, seperti yang terjadi di NTB (Nusa Tenggara Barat). Masalah PMK ini cukup serius karena bisa berdampak juga pada perekonomian Indonesia,” tegasnya.

    Politisi PDI-Perjuangan ini, juga meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan penjualan hewan ternak, khususnya di pasar-pasar ternak maupun pedagang hewan musiman yang banyak muncul jelang Hari Raya Idul Adha.

    “Penyebaran PMK juga potensial terjadi di pasar. Oleh karenanya, dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran masalah PMK ini, termasuk tokoh masyarakat dan agama. Kami menghimbau seluruh pihak berkenan terlibat dalam upaya pengendalian PMK tanpa mengabaikan faktor kesehatan. Tidak hanya institusi yang memang berfokus pada budidaya hewan ternak, tetapi juga di sektor perdagangan serta pangan,” tandas Puan.

    [irp]

    Sementara Pemda diharapkan mengoptimalkan pemantauan terhadap pemotongan hewan kurban baik yang dilaksanakan di Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan kurban. Hal ini, kata Puan, guna memastikan daging yang dihasilkan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan untuk konsumsi masyarakat.

    Selalin itu, Mantan Menko PMK itu juga mendukung rencana pembentukan satuan tugas PMK hingga tingkat Pemda. Puan menegaskan, DPR berkomitmen mengawal semua kebijakan pengendalian PMK melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, DPR RI melalui Komisi IV akan terus mengawal perkembangan penanganan penyakit PMK.

    Penyakit Mulut dan Kuku
    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku. (Foto: Kementan)

    Puan juga meminta pemerintah didukung seluruh stakeholder semakin masif mensosialisasikan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani PMK. Sosialisasi yang efektif dinilai akan meminimalisir kecemasan masyarakat. Dirinya itu juga berharap masyarakat tidak terlalu khawatir, yang paling terpenting adalah pengolahan daging dilakukan dengan benar.

    “Sebelum dikonsumsi, bekukan daging terlebih dahulu di lemari pendingin dengan suhu di atas 2 derajat celcius selama 24 jam. Atau dengan perebusan daging pada suhu 70 derajat celcius minimal 30 menit,” jelas cucu Proklamator RI ini. []

    [irp]

  • Terkait Wabah PMK, Rachmat Gobel Usulkan 6 Hal ini Kepada Pemerintah

    Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta pemerintah agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak seperti halnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

    “Ini sama-sama serangan virus. Persebarannya juga sudah sangat meluas. Dan ini menyangkut nasib peternak dan juga soal kedaulatan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia,” tuturnya berdasarkan keterangan resmi yang dikutip Jumat, (10/06/2022).

    Untuk penanganan wabah PMK, Gobel mengusulkan 6 hal ini kepada pemerintah:
    1. Menyediakan anggaran untuk pemberian ganti rugi kepada peternak yang ternaknya terinfeksi PMK.
    2. Segera melakukan vaksinasi massal terhadap ternak.
    3. Bulog dan Badan Pangan Nasional segera menciptakan mekanisme penampungan daging dari ternak yang terinfeksi PMK.
    4. Lakukan pemusnahan terhadap ternak yang terinfeksi PMK.
    5. Hentikan impor dari negara yang belum terbebas PMK.
    6. Segera tetapkan wabah PMK sebagai kejadian luar biasa jika dianggap perlu.

    Menurut Gobel, bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, hewan ternak merupakan harta terbesar yang dimiliki. Kematian satu ternak bagi mereka, sudah merupakan kiamat tersendiri dan mengancam masa depan keluarga.

    “Biasanya akan dijual saat ada hajatan atau untuk keperluan sekolah anaknya. Karena itu wabah PMK ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan keluarga,” ungkap Legislator dapil Gorontalo itu saat menerima Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) drh Nanang Purus Subendro dan Bendahara Umum PPSKI Yudi Arif, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (09/06/2022).

    DPR
    Logo DPR RI. (Foto:Pelopor.id/DPR)

    Gobel menegaskan, bahwa kepemilikan hewan ternak sapi atau kerbau merupakan indikator tersendiri dalam mengukur kemiskinan masyarakat. Sehingga jika hewan ternaknya mati atau harganya jatuh, maka keluarga peternak tersebut langsung jatuh miskin.

    “Jadi jangan meremehkan masalah (PMK) ini,” tandas politisi Partai Nasdem tersebut.

    Lebih lanjut Gobel menyampaikan, serangan wabah PMK sangat memukul upaya pemerintah untuk mengejar kedaulatan penyediaan pangan daging. Dari 12 bahan pokok pangan strategis, penyediaan daging sapi masih berwarna merah.

    [irp]

    “Serangan PMK ini tentu akan semakin menyulitkan upaya kedaulatan pangan daging sapi. Kejadian ini merupakan bentuk kesembronoan dalam tata laksana impor dari negara yang masih belum bebas PMK. Harus ada evaluasi serius mengapa ini bisa terjadi,” tandasnya.

    Nanang Purus Subendro sebelumnya menyebutkan, sudah 20 provinsi yang terpapar PMK dalam kurun waktu sebulan ini . Akibat serangan PMK tersebut, terjadi panic selling, yaitu harga sapi turun drastis yang sangat merugikan peternak. Nanang juga merinci, jumlah peternak di Indonesia mencapai sekitar 5 juta orang dengan populasi sapi 18 juta ekor dan populasi kerbau 1,1 juta ekor.

    Wabah PMK ini menurutnya, tak hanya bisa menyerang sapi dan kerbau tetapi juga bisa menyerang domba, kambing, dan babi. Nanang juga memberitahu, bahwa Indonesia telah bebas PMK sejak 1990. Sedangkan kasus pertama terjadi pada 1886. Dengan demikian butuh lebih dari satu abad untuk bebas PMK.

    “Jika satu sapi saja terpapar, maka satu kandang dipastikan terpapar semuanya,” tandas Nanang. []

    [irp]

    Sumber: DPR

  • Realisasi Anggaran 97,42%, Komisi VIII Apresiasi Kinerja Kemensos

    Jakarta – Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) atas anggaran Tahun 2021 sebesar Rp108.093.553.130.000 yang telah terealisasi sebesar Rp 105.305.627.076.017 atau 97,42%.

    “Saya sampaikan apresiasi terhadap realisasi anggaran Kemensos telah mencapai 97,42 persen. Realisasi ini tergolong tinggi di antara K/L (Kementerian dan Lembaga) lainnya,” tutur Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di ruang sidang Komisi VIII DPR, dikutip Selasa, (07/06/2022).

    Pernyataan Yandri ini, diungkapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII dan Kementerian Sosial dengan topik Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023; Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021; dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2022.

    Rapat Kerja dipimpin oleh Komisi VIII DPR Yandri Susanto, dihadiri Wakil Ketua Diah Pitaloka, Wakil Ketua Tb Ace Hasan Syadzily, dan para anggota yang hadir baik secara offline maupun online.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78.256.327.121.000,- telah terealisasi sebesar Rp40.243.939.732.411 (51,43%).

    “Berdasarkan up date realisasi anggaran tingkat K/L per tanggal 04 Juni 2022, Kementerian Sosial berada di peringkat pertama dari 85 K/L dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 33,05%. Kemensos juga berada di peringkat pertama realisasi anggaran dari 34 kementerian dengan rata-rata realisasi anggaran 32,68%,” ungkapnya.

    Realisasi Anggaran 97,42%, Komisi VIII Apresiasi Kinerja Kemensos

    Sementara Yandri berharap, Kemensos terus menjaga kinerja pengelolaan anggaran. Di antaranya dengan memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan transparan.

    [irp]

    Yandri menjelaskan, perlunya akuntabilitas termasuk untuk pengelolaan anggaran pada program prioritas nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Legislator juga berpesan agar Kemensos memedomani ketentuan pengelolaan anggaran sebagaimana ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.

    “Kami perlu mendorong Kemensos menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran. Agar bantuan Kemensos untuk penerima manfaat dapat lebih baik dan tepat sasaran,” kata politisi PAN tersebut.

    Risma pun memastikan, Kemensos menjaga dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, Kemensos senantiasa bekerja dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. []

    [irp]

  • Penganiayaan Anak Anggota DPR, Polisi Usut Pelat Bodong RFH yang Digunakan Pelaku

    Jakarta – Polisi akan melakukan penyelidikan terkait penggunaan pelat bodong atau tidak terdaftar pada mobil Faisal Marasabessy, tersangka kasus penganiayaan Justin Frederick, anak anggota DPR RI fraksi PDI-Perjuangan Indah Kurnia.

    “Iya akan kita usut (pelat bodong),” tutur Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Hengki Haryadi, Senin (06/06/2022).

    Sebelumnya, Kombes. Pol. Hengki Haryadi menyebut, tersangka Faisal Marasabessy yang menganiaya Justin Frederick menggunakan mobil pelat RFH yang tidak terdaftar alias bodong.

    Hal itu diketahui dari hasil penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam menyelidiki kasus penganiayaan tersebut.

    “Pelat RFH yang digunakan pelaku penganiayaan tidak terdaftar,” ungkap kombes Hengki.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Hengki Haryadi. (Foto:Pelopor.id/Ist)
    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Hengki Haryadi. (Foto:Pelopor.id/Ist)

    Mulanya, kasus penganiayaan terhadap Justin Frederick, viral usai diunggah di akun instagram @merekamjakarta. Justin, terlihat dipukul hingga babak belur oleh Faisal Marasabessy. Sedangkan satu pria lain yang bersama Faisal Marasabessy yakni Ali Fanser Marasabessy adalah ayahnya.

    [irp]

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Endra Zulpan menjelaskan, kasus ini berawal dari adanya aksi serempetan di jalan antara mobil korban dengan pelaku.

    Mulanya, korban melintas dari daerah Jakarta Timur. Namun secara tiba-tiba ada kendaraan pelaku dengan pelat nomor B 1146 RFH memotong laju kendaraan korban.

    “Itu awalnya serempetan. Dari sebelah kiri ada terlapor mengendarai mobil Nissan yang memotong laju kendaraan sehingga mengakibatkan mobil pelapor terserempet mobil terlapor,” terang Kombes Zulpan, Sabtu (04/06/2022). []

    [irp]

  • DPR Ramai-ramai Kritik Kinerja Bappebti, Pembekuan dan Kasus Robot Trading Paling Disorot

    Jakarta – Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) disorot Parlemen, lantaran belakangan ini marak penyimpangan dalam praktek perdagangan digital dan investasi bodong robot trading.

    Rabu (25/5/2022) lalu, saat Rapat Dengar Pendapat antara Bappebti dengan DPR RI, Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI-Perjuangan Aria Bima mengusulkan agar Bappebti dibekukan sementara.

    “Saya mengusulkan bagaimana kita akan meminta kepada Menteri Perdagangan untuk membekukan sementara Bappebti agar dapat melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap sistemnya, regulasinya dan mungkin juga sumber daya manusianya,” tuturnya.

    Aria Bima berharap, selama dibekukan Kementerian Perdagangan dapat mengevaluasi pelayanan terhadap masyarakat dan mengembalikan tujuan dibentuknya Bappebti yang salah satunya untuk mengawasi komoditas berjangka pasar keuangan agar tak ada penyimpangan.

    “Ini bukan tanpa alasan (pembekuan Bappebti sementara), agar bagaimana ada perbaikan yang menyeluruh dan mendasar terhadap semua hal yang terkait dengan Bappebti,” ungkapnya.

    Anggota DPR Komisi VI fraksi PDI Perjuangan lainnya, Evita Nursanty juga mengkritik Bappebti, yang dinilai tidak sejalan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait robot trading.

    Robot Trading
    Ilustrasi Robot Trading. (Foto: Freepik/kjpargeter)

    Evita mencontohkan, Kemendag memberikan legalitas surat izin usaha penjualan langsung (SIUPL) robot trading. Tetapi, Bappebti justru menyatakan bahwa robot trading ilegal.

    “Ini seperti Kemendag membuka (izin robot trading) tapi Bappebti bilang ilegal. Ini tracing nya gimana?” Kata Evita dalam kesempatan yang sama.

    Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyebut, lembaga ini mengecewakan masyarakat lantaran dinilai gagap dalam merespons perkembangan dunia digital yang kemudian banyak memengaruhi beragam pola perdagangan berjangka.

    [irp]

    “Masyarakat kecewa sekali. Banyak laporan masuk termasuk di media sosial kami. Bappebti gagap dan lamban kemampuannya dalam mengikuti tren perkembangan digital, termasuk soal robot trading,” ucap Mufti Anam usai rapat dengan Bappebti.

    “Ketika dunia sudah bergerak ke ranah perdagangan digital, dengan tool seperti robot trading, Bappebti dan otoritas terkait tidak secara responsif mampu menghadirkan regulasi yang baik,” tambahnya.

    Sehingga lanjut Mufti Anam, tiadanya regulasi yang baik membuat masyarakat yang menjadi korban. RIbuan masyarakat yang sudah lama mengikuti aktivitas perdagangan robot trading pun mengalami kerugian yang besar. Bahkan ada yang sampai mengalami depresi, utang menumpuk, dan lainnya.

    Bappebti blokir situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
    (Foto; Kerjha)

    Terkait pembekuan Bappebti, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kemendag, Tirta Karma Senjaya menyatakan bahwa, pembekuan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ini merupakan kewenangan pemerintah.

    Sementara Wamendag Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa pihaknya bakal mengkaji usulan tersebut dengan baik.

    Jerry yakin usulan itu nantinya akan dibicarakan secara bersama-sama saat rapat kerja dengan Mendag Lutfi. []

    [irp]

  • DPR Sahkan RUU P3 Menjadi Undang-undang, Cipta Kerja Punya Dasar Hukum

    Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU P3) menjadi undang-undang (UU).

    RUU P3 yang kemudian akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pengesahan ini, setelah Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada peserta Rapat Paripurna apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat disetujui disahkan menjadi UU?

    “setuju,” jawab seluruh anggota yang hadir di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, (24/05/2022).

    Sebelum disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Nurdin menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU P3 di hadapan Rapat Paripurna.

    Nurdin menyebut, hasil pembahasan tingkat satu disetujui oleh delapan fraksi. Satu fraksi yang menolak adalah PKS.

    [irp]

    Adapun hasil pembahasan RUU P3 yang telah disepakati terdiri dari 19 angka perubahan sebagai berikut :

    1. Perubahan penjelasan pasal 5 huruf G mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan.

    2. Perubahan pasal 9 mengatur mengenai penanganan pengujian peraturan perundang-undangan.

    3. Penamaan bagian ketujuh dalam Bab IV UU PPP.

    4. Penamaan pasal 42 mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.

    5, perubahan pasal 49 yang mengatur mengenai perubahan RUU beserta DIM-nya.

    6, perubahan pasal 58 mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan daerah.

    7. Perubahan pasal 64 mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus.

    8. Perubahan pasal 72 mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun belum disampaikan kepada presiden.

    9. Perubahan pasal 73 mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun telah disampaikan kepada presiden.

    10. Mengatur mengenai penerapan raperda provinsi.

    11. Perubahan pasal 85 mengatur mengenai pengundangan.

    12. Perubahan penjelasan pasal 95 memasukkan mengenai substansi penyandang disabilitas.

    13. Perubahan pasal 95A mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan undang undang.

    14. Perubahan pasal 96 mengatur mengenai partisipasi masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

    15. Penambahan pasal 97A, 97B, 97C dan pasal 97E mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus, pembentukan perundang-undangan berbasis elektronik, evaluasi regulasi serta peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah.

    16. Perubahan pasal 98 mengatur mengenai mengatur keikutsertaan jabatan analis hukum selain perancang peraturan perundang-undangan.

    17. Perubahan pasal 99 mengatur mengenai keikutsertaan jabatan fungsional analis legislasi dan tenaga ahli dalam pembentukan undang-undang, perda provinsi, dan perda kabupaten/kota selain perancang peraturan perundang-undangan.

    18. Perubahan penjelasan umum.

    19. Perubahan lampiran I mengenai naskah akademik, perubahan mengenai teknik perancangan peraturan perundang-undangan.

    [irp]

    “Setelah melakukan pembahasan 365 DIM dengan pemerintah, pada 13 April 2022 malam hari, Baleg menggelar raker bersama pemerintah dan DPR RI, pemerintah diwakili fisik Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan perwakilan Kemenkumham,” ungkap Nurdin.

    Pada kesempatan tingkat pertama itu disepakati peralihan perundangan yang mulanya di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selanjutnya disepakati pemerintah dan DPR RI menjadi di Sekretariat Negara (Setneg) yang diatur dalam RUU P3.

    Keputusan tersebut ditetapkan pada 13 April 2022 lalu dalam rapat Pleno Baleg DPR RI yang juga Hadir Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD. []

    [irp]

  • DPR Minta Kementan Telusuri Asal Wabah PMK Hewan Ternak

    Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menangani penyakit muka dan kuku (PMK) secara cepat dan tepat. Upaya Kementan itu, berupa pemberian obat dan pendampingan terhadap para peternak yang dilakukan secara responsif hampir di semua daerah.

    Selain itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) juga terus meyakinkan bahwa PMK bukan penyakit yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan manusia. Tapi manusia bisa jadi penyambung wabah kepada ternaknya.Hewan Ternak

    Penyakit ini, bisa disembuhkan melalui kolaborasi dan sinergitas semua pihak. Termasuk pemimpin daerah yang ada di seluruh Indonesia.

    “Sekali lagi Pak Menteri terima kasih atas langkah yang cepat sehingga kita di lapangan tidak ragu-ragu dan was-was dengan kehadiran pemerintah,” tutur Sutrisno berdasarkan keterangan tertulis dikutip Jumat (20/05/2022)

    Sutrisno juga meminta Kementerian Pertanian untuk menelusuri dari mana wabah ini berasal. Sehingga bisa melakukan proteksi di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia.

    [irp]

    “Perlu melakukan pemetaan dari mana sumbernya. Misalnya sapi yang positif PMK di sumedang dikatakan berasal dari Purwakarta. Oleh karena itu Purwakarta segera dilakukan proteksi. Tentunya kedepan peningkata pengawasan ini agar benar-benar dilakukan secara cepat,” tegasnya.

    Sementara Mentan SYL memastikan bahwa semua kekuatan di Kementan terus bekerja melakukan antisipasi dan proteksi terhadap penyebaran wabah PMK.

    Penyakit Mulut dan Kuku

    “Saya bersama Anggota Komisi IV melakukan intervensi pemberian obat-obatan, vitamin, antibiotik dan termasuk herbal,” ucapnya.

    Mentan menyatakan, semua kerja keras ini terbukti mampu menekan masifnya penyebaran virus dari kandang ke kandang. Yang terpenting lanjutnya, wabah ini tidak memiliki dampak terhadap kesehatan manusia.

    “Tidak perlu panik karena semua proses penyembuhannya dilakukan secara luar biasa. Daging PMK bisa dimakan, yang saya paham yang tidak bisa dimakan adalah sekitar mulut, jeroan dan sekitar kepala,” tandasnya. []

    [irp]

  • Polda Metro Jaya Imbau Masyarakat Hindari Kawasan Sekitar DPR Terkait Aksi Buruh May Day Fiesta 2022

    Jakarta – Polda Metro Jaya menghimbau warga untuk menghindari kawasan sekitar kantor DPR Senayan, pada hari Sabtu, (14/05/2022) besok. Sebab massa buruh akan menggelar May Day Fiesta 2022.

    “Kami menghimbau kepada masyarakat, agar kiranya besok mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB kiranya bisa menghindari kawasan GBK,” tutur Kabid Humas Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Jumat (13/05/2022).

    May Day Fiesta 2022, akan berpusat di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, serta diikuti sekitar 60 ribu buruh dari berbagai daerah guna merayakan Hari Buruh Internasional.

    “Kita harapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik, tempatnya juga sudah ditata dengan baik di satu tempat yaitu di GBK ini adalah kegiatan Mayday Fiesta, pestanya para buruh,” ungkap Zulpan.

    Agenda May Day Fiesta akan di awali dengan aksi demonstrasi buruh di depan gedung DPR pada pagi hari, Setelah itu, massa aksi akan melakukan longmarch menuju Gelora Bung Karno untuk melanjutkan rangkaian perayaan May Day 2022.

    Endra Zulpan
    Kabid Humas Kombes Endra Zulpan. (Foto: peloporberita.com/Polri)

    "Oleh sebab itu, ini mohon pengertian kepada seluruh masyarakat manakala besok antara jam 09.00 Wib sampai 15.00 Wib di sekitar GBK agak padat ada kegiatan ini untuk bisa dimaklumi," tegasnya.

    Guna mengatasi keramaian tersebut, kepolisian bakal menyiapkan sejumlah skema rekayasa arus lalu lintas termasuk pengamanan di pintu masuk GBK serta mengerahkan 5.260 personel termasuk bantuan dari TNI.

    Adapun Kawasan yang terdampak aksi May Day Fiesta, mencakup Jalan Jenderal Gatot Subroto mulai dari Simpang Semanggi hingga depan Gedung DPR, jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, hingga sebagian Jalan Jenderal Sudirman. []

    [irp]

  • Legislator Berharap Hepatitis Akut Tidak Jadi Pandemi

    Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap penyakit hepatitis akut ‘misterius’ tidak menjadi pandemi seperti Covid-19. Oleh sebab itu, ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar serius mencari solusi untuk menangani penyakit tersebut, sehingga tidak menular, apalagi menjadi pandemi baru di Tanah Air.

    “Mudah-mudahan soal hepatitis ini tidak seperti Covid yang kemudian menjalar menjadi pandemi, dan kita minta kepada kemenkes dalam hal ini untuk lebih serius menangani masalah ini,” tutur Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu yang dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu, (11/05/2022).

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, bahwa pengalaman virus misterius yang kemudian menyebar sudah pernah terjadi. Menurutnya, jika tidak dideteksi dan diantisipasi akan terjadi hal yang tak diinginkan.

    “Pengalaman hal seperti ini yang tidak dideteksi dini dan diantisipasi bisa membuat hal-hal yang tidak diinginkan,” tergasnya.

    Dasco pun meminta Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan segera berkoordinasi dengan Kemenkes dalam penanganan kasus hepatitis misterius tersebut. Langkah itu bakal dilakukan setelah masa reses anggota dewan yang akan berakhir pekan depan.

    “DPR akan segera masuk masa sidang, kita akan segera minta Komisi IX DPR koordinasi dengan mitranya itu, Kemenkes untuk mencari tahu sebab-sebab hal yang menimbulkan hepatitis ini,” ujarnya.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya telah meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan pencegahan, salah satunya dengan menjaga kebersihan diri.

    [irp]

    hepatitis
    ilustrasi hepatitis. (Foto:Ist)

    Pasalnya, penyakit hepatitis akut yang tengah melanda dunia itu, diduga telah masuk ke Indonesia setelah tiga anak dilaporkan meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit misterius ini. Kemenkes pun saat ini telah berkoordinasi dengan WHO dan beberapa negara di Eropa untuk mencari tahu penyebab penyakit hepatitis akut itu.

    “Virus ini menularnya lewat asupan makanan yang lewat mulut. Jadi, kalau bisa rajin cuci tangan, kita pastikan yang masuk ke anak-anak kita. Ini banyak menyerang di bawah 16 tahun dan lebih banyak lagi di bawah 5 tahun,” jelas Menkes.

    Secara umum, gejala awal penyakit hepatitis akut adalah mual, muntah, sakit perut, diare yang terkadang disertai demam ringan. Selanjutnya, gejala akan semakin berat seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan buang air besar berwarna putih pucat. []

    [irp]