peloporberita.com

Tag: DPR

  • Gerakkan Potensi Masyarakat, Kemensos Rekrut Ribuan Relawan Penyuluh Sosial

    peloporberita.com/ | Jakarta – Komisi VIII DPR RI mengapresiasi peran Kementerian Sosial (Kemensos) dalam melaksanakan agenda pembangunan kesejahteraan sosial. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyatakan, relawan penyuluh sosial masyarakat (Pensosmas) berkontribusi penting dalam mengelola dan menyelesaikan tantangan sosial, melalui penyebaran informasi yang akurat. Dengan sasaran kerja pada lebih dari 74.000 desa di Indonesia, peran dan tanggung jawab Pensosmas semakin strategis.

    Dengan sekitar 74.000 desa, tentu permasalahan sosial sangat kompleks. “Untuk mengelola kompleksitas masalah yang ada, tentu tidak mudah. Dengan pengelolaan informasi dan komunikasi yang baik dan tepat, Pensosmas mampu melakukan percepatan terwujudnya kesejahteraan sosial di desa,” kata Yandri dalam acara Sosialisasi Penyuluhan Sosial, Desa Berketahanan Sosial, di Jakarta, belum lama ini.

    Baca juga: DPR Dukung Program Bantuan Anak Yatim Mensos Risma

    Yandri juga menilai, persoalan sosial adalah tanggung jawab semua pemangku kepentingan, dan menurutnya para penyuluh merupakan ujung tombak dalam menyelesaikan persoalan masyarakat sosial karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. “Penyuluh seperti Superman. Apapun masalah di desa ngadunya ke penyuluh. Mulai dari masalah bantuan sembako, narkoba, putus sekolah. Oleh karena itu harus mendapatkan apresiasi melalui pendapatan yang layak,” ujar Yandri.

    Dalam kesempatan sama, Sekretaris Kepala Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Kemensos Amin Rahardjo menyatakan, dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial berkelanjutan, Pemerintah melalui Kemensos melibatkan unsur masyarakat karena dinilai strategis dan sangat dekat dengan kelompok sasaran. 

    Baca juga: DPR Kagumi Gaya Dialog Mensos Risma Urai Kerumitan Distribusi Bansos

    Menurut Amin, saat ini Kemensos telah merekrut 1.265 orang relawan penyuluh sosial masyarakat di 34 provinsi di Indonesia, yang merupakan mitra pemerintah untuk menangani masalah sosial dan menjadi penggerak di masyarakat. Pada tahun 2021, Pensosmas merekrut 200 orang untuk dibekali kemampuan di bidang informasi dan edukasi, agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.

    “Pensosmas relawan sosial dibekali kemampuan dibidang informasi edukasi yang memadai, agar lebih berdaya guna sebagai mitra pemerintah sehingga diperlukan adanya multi talenta,” kata Amin.

    Baca juga: Risma Siapkan Aturan Khusus agar Masyarakat Kawasan 3T Terjangkau Bansos

    Amin menjelaskan, penyuluh sosial merupakan gerak awal dari dasar program kegiatan di masyarakat melalui rasa empati, gotong royong dan swadaya sosial. Ke depannya, Kemensos akan mensinergikan tugas dan peran bersama dengan pendamping PKH, BPNT maupun petugas sosial lainnya. 

    Kegiatan sosialisasi kali ini diikuti oleh 200 calon Tenaga Pensosmas, yang dilaksanakan serentak di enam lokasi, yaitu Yogyakarta, Garut, Bandung Barat, Belitung,  Bone, dan Lumajang, melalui metode blended; yang memadukan antara online dan offline. []

  • 2022 Kementan Bangun Kampung Hortikultura

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura menargetkan pembangunan 2.358 kampung hortikultura yang tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Program tersebut, masuk dalam kegiatan utama Ditjen Hortikultura untuk Tahun Anggaran 2022 mendatang.

    “Selain itu kami menargetkan 320 UMKM Horti yang terdiri dari cabai olahan, bawang olahan, buah olahan dan sayuran serta tanaman obat. Semuanya masing-masing 80 unit,” tutur Dirjen Hortikultura, Prihasto Setyanto dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa, 7 September 2021.

    “Bantuan 1 paket itu adalah bantuan lengkap untuk menumbuhkan UMKM mikro pertanian. Bahkan kami akan monitor perkembangannya secara intens melalui hortikultura war room dari pusat.”  

    Menurut Prihasto, dalam pembentukan kampung horti ini, nantinya pemerintah akan memberikan 1 paket bantuan, lengkap dengan infrastruktur dan modal operasional seperti mobil angkut roda 3 untuk mempermudah pengambilan barang.

    “Bantuan 1 paket itu adalah bantuan lengkap untuk menumbuhkan UMKM mikro pertanian. Bahkan kami akan monitor perkembangannya secara intens melalui hortikultura war room dari pusat,” ungkapnya.

    Terkait hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema mendukung semua program Kementan dalam membangun sektor pertanian yang lebih baik. Ia berharap, Kementan tetap memperhatikan terobosan, pendampingan dan fasilitasi pascapanen khususnya terkait komoditas cabai.

    “Secara pribadi saya mendukung Kementan karena ada keseriusan dari kerja bapak bapak sekalian,” tegasnya.

    Anggota Komisi IV lainnya, Bambang Purwanto juga mendukung perkembangan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang mampu menumbuhkan ekonomi keluarga, khususnya para ibu rumah tangga dalam mendapatkan asupan sayur sehat.

    “Saya dukung dan apresiasi program P2L Kementan karena mampu menumbuhkan ekonomi keluarga. Ini bagus sekali dan kalau bisa ditambah sehingga mengurangi beban ekonomi keluarga,” tandasnya. []

  • DPR Dukung Program Bantuan Anak Yatim Mensos Risma

    peloporberita.com/ | Jakarta – Anggota Komisi VIII Buchori Yusuf memberikan apresiasi dan dukungan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyusun program untuk membantu anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu.

    “Kami pastikan mendukung berapapun nilai anggaran yang Ibu usulkan. Penanganan anak yatim, piatu dan yatim piatu dengan melibatkan masyarakat, ini langkah mulia. Kalau ibu sudah memulai, ini merupakan legacy.”

    “Program yang membantu anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu belum pernah ada sebelumnya. Ini pertama kali dan sangat baik. Saya mengapresiasi dan mendukung program Ibu Mensos dalam membantu anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu yang ditinggal orangtuanya karena Covid-19. Saat ini sudah terdaftar 25.000 anak,” ttur Buchori yang hadir bersama Mensos Risma di Pendopo Kabupaten Semarang, 4 September 2021.

    Menurut Buchori, program ini perlu didukung lantaran menyentuh langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat.

    “Menyelamatkan anak-anak berarti menyelamatkan masyarakaat. Itu berarti pula menyelamatkan bangsa,” tegasnya.

    Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, juga memastikan akan mendukung kebijakan Kemensos yang menganggarkan Rp3,2 triliun sampai tahun ini untuk anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak Covid-19.

    Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyatakan, anggaran itu merupakan proyeksi bantuan untuk anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak Covid-19 saja pada tahun ini dengan perkiraan jumlah 4 juta anak.

    “Rinciannya, terdiri dari anak yang orangtuanya meninggal karena Covid-19, anak yang diasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan anak yatim piatu yang diurus oleh keluarga tidak mampu,” sebut Mensos.

    DPR Dukung Program Anak Yatim Mensos Risma
    DPR Dukung Program Anak Yatim Mensos Risma. (peloporberita.com/Kemensos)

    Menurut Mensos Risma, perlindungan anak yatim dimulai dari pendataan dimana mereka tinggal. Apakah di panti, bersama orangtuanya, atau ikut saudaranya. Nantinya bisa berbeda, namun mengikuti standar Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Bagi anak belum sekolah diusulkan Rp300 ribu dan yang sudah sekolah Rp200 ribu/bulan,” ucap Mensos.

    Untuk keperluan itu, dalam raker dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu, Mensos menyampaikan alokasi bansos pada 2022 nanti sebesar Rp11 triliun. Kebijakan Mensos tidak hanya didukung Buchori, namun juga diapresiasi anggota Komisi VIII.

    Dalam kesempatan raker bersama Mensos, Wakil Ketua Komisi VIII Tb Ace Hassan Syadzili memuji rencana Mensos memberikan bantuan kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu. Sementara Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menyatakan, bantuan terhadap anak yatim, piatu dan yatim piatu merupakan legacy.

    “Kami pastikan mendukung berapapun nilai anggaran yang Ibu usulkan. Penanganan anak yatim, piatu dan yatim piatu dengan melibatkan masyarakat, ini langkah mulia. Kalau ibu sudah memulai, ini merupakan legacy ,” tegas Yandri.

    Untuk mendukung program bantuan untuk anak yatim, piatu dan yatim piatu, Komisi VIII meminta Kementerian Keuangan menambah anggaran Kemensos. Mereka meminta Kemenkeu tidak memberlakukan kebijakan refocusing sebab dikhawatirkan akan mengganggu kecepatan pemerintah mengatasi kemiskinan. []

  • DPR Kagumi Gaya Dialog Mensos Risma Urai Kerumitan Distribusi Bansos

    peloporberita.com/ | Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengagumi cara Menteri Sosial Tri Rismaharini berdialog terkait penyaluran bantuan sosial. Gaya dialog Risma yang lugas dan “on the spot” dinilai dapat menyelesaikan kerumitan distribusi bansos atau

    “Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa.”

    Model dialog “on the spot” atau menggelar rembug bareng dengan semua pihak yang terkait, menurut Achmad, membuat masalah bisa diselesaikan saat itu juga. Apalagi Mensos Risma bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tegas.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mensos. Pertemuan seperti ini cepat bisa mengambil solusi. Data-data bisa langsung dibuka dan dianalisa di sini. Pertemuan dihadiri oleh pihak-pihak terkait sehingga bisa clean and clear,” tutur Achmad usai pertemuan membahas akselerasi penyaluran bansos di Kota Pekanbaru, 31 Agustus 2021.

    Turut hadir dalam pertemuan itu anggota Komisi VIII DPR RI DR. Achmad, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, dan Staf Khusus Menteri Sosial.

    Achmad mengungkapkan, sebagai salah satu pihak yang terlibat langsung dalam pertemuan tersebut, dirinya tidak melihat ada nada kemarahan pada diri Mensos selama memimpin pertemuan. Ia melihatnya sebagai sikap tegas dan cepat mengambil keputusan.

    “Dari pendapat yang disampaikan berbagai pihak, salah satu kendala utama dalam penyaluran bansos di Provinsi Riau adalah tantangan geografis. Dan Bu Risma tidak terlalu lama menemukan solusi dan membuat keputusan,” sebut anggota Fraksi Demokrat tersebut.

    Menurut Achmad, topografi wilayah yang banyak terdapat sungai dan melintasi laut, katanya, membuat penyaluran bansos tidak secepat yang diharapkan.

    DPR Kagumi Gaya Dialog Mensos Risma Urai Kerumitan Distribusi Bansos
    DPR Kagumi Gaya Dialog Mensos Risma Urai Kerumitan Distribusi Bansos. (Foto:pelopor.id/Kemensos)

    “Nah bu Risma tadi langsung memutuskan untuk menyalurkan sekaligus dalam enam bulan. Untuk itu beliau langsung menyanggupi untuk menerbitkan permensos. Ini keputusan cepat dan solutif,” sebut Achmad.

    Dalam pertemuan itu, Mensos memberikan pandangan senada. menurutnya, faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos.

    “Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan,” ucap Risma.

    Kesimpulan tersebut didapat setelah mendengarkan penjelasan hadirin, yakni pemerintah daerah, bank Himbara, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, dan anggota DPRD yang turut hadir.

    Saat mengecek kendala penyaluran bantuan, beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditempuh dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, berkisar antara Rp200-600 ribu.

    “Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan,” tegas Mensos dalam pertemuan di Hotel Aryaduta Pekanbaru tersebut.

    Meski demikian, Mensos akan melakukan asesmen lebih dahulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya. []

  • DPR Pertanyakan Ribuan Kartu Bansos yang Belum Bisa Dicairkan Dananya

    peloporberita.com/ | Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily menyesalkan mekanisme yang berlaku di perbankan. Legislator itu mempertanyakan adanya ribuan penerima manfaat yang belum bisa mencairkan dananya.

    Hal ini, disampaikan Ace dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di aula Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sabilulungan Soreang Kabupaten Bandung, 27 Agustus 2021.

    “Ini banyak sekali. Terlalu banyak. Misalnya 5.390 untuk BPNT pada satu kabupaten, ini kalau seluruh kabupaten/kota se Indonesia angkanya akan besar sekali.”

    Dalam pertemuan ini terungkap, bantuan yang belum terdistribusi yakni 2.537 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), 5.390 KKS untuk KPM Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) dan 1.400 KPM Bantuan Sosial Tunai (BST).

    “Ini banyak sekali. Terlalu banyak. Misalnya 5.390 untuk BPNT pada satu kabupaten, ini kalau seluruh kabupaten/kota se Indonesia angkanya akan besar sekali,” tutur Ace dalam pertemuan dengan perwakilan BNI, PT Pos, dan sejumlah pendamping tersebut.

    Anggota Fraksi Golkar ini menyatakan, dalam pertemuan ini dilaksanakan klarifikasi data mengapa kartu tidak terdistribusi dan KPM tidak dapat mencairkan bantuan.

    “Dimana masalah sebenarnya. Di bank, di pendamping atau di Kemensos. Ternyata salah satunya ada di bank,” sebutnya.

    Atas dasar itu, ia menekankan Komisi VIII akan memanggil Himpunan Bank Bank Milik Negara (Himbara).

    “Komisi VIIl akan memanggil bank Himbara. Bagaimana bisa ribuan penerima bantuan belum mendapatkan bantuannya,” ucap Ace.

    Di samping itu, Komisi VIlI DPR mengapresiasi langkah Mensos yang langsung menangani masalah di lapangan.

    “Ini bentuk sikap proaktif menteri terhadap masalah yang ada. Dan ini merupakan bagian dari proses transparansi anggaran,” tegasnya.

    Sementara Kepada Himbara, Ace menekankan kesempatan ini menjadi momentum untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial. Pada pertemuan tersebut terungkap, keterlambatan pencairan dana antara lain disebabkan pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi.

    Dalam kesempatan yang sama, Mensos Risma menginstruksikan kepada pihak terkait untuk dijadikan momentum untuk memperbaiki berbagai prosedur. Ia meminta koordinasi antara unsur di daerah yakni Kepala Dinas, kepala desa/lurah, dan RT-RW, untuk ditingkatkan.

    “Kadinsos harus mengawal dengan baik proses pemutakhiran data. Sebab ada informasi kalau kepala desa tidak suka sama seseorang nanti tidak dibagikan. Atau ada yang tiba-tiba pindah ngga kasih tahu. Nah ini harus dikawal,” ucap Mensos.

    Mensos sendiri menargetkan, pada hari Senin dan Selasa minggu depan agar hak-hak penerima manfaat, dipenuhi. Untuk itu, ia menginstruksikan dilakukan pertemuan antara jajaran Kemensos, Dinsos Kabupaten Bandung, PT Pos, dan pendamping.

    Serahkan Bantuan

    Pada kesempatan itu pula, Mensos dan para anggota Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan. Bantuan dari 13 Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban penyalahgunaan (KP) Napza dan tuna sosial di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

    Jenis bantuan terdiri dari berbagai jenis di antaranya peralatan batik, laptop, kursi roda, sembako, mesin jahit & obras, peralatan batik, motor roda tiga , bantuan nutrisi, perlengkapan sekolah, bantuan wirausaha kepada 825 penerima manfaat dengan nilai total Rp971.557.750.

    Dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial disalurkan bantuan vitamin dan 1.274 lembar masker yang didistribusikan oleh Karang Taruna. Dalam kesempatan tersebut Mensos juga menyaksikan hasil produksi Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS). []

  • Bansos Telat Cair, DPR Minta Perbankan Peka terhadap Warga Miskin

    peloporberita.com/ | Anggota Komisi VIII DPR RI Paryono meminta semua pihak memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial. Menurutnya, kelompok miskin dan rentan adalah elemen masyarakat yang paling terdampak selama pandemi, sehingga layanan terhadap hak-hak mereka menjadi prioritas semua pihak.

    Ia melihat, program bansos dari Presiden Joko Widodo yang dimandatkan kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sudah berjalan baik. Bansos berbasis tunai seperti PKH dan BPNT/Program Sembako sudah ada perintah bayar dari Kemensos, sebagaimana disampaikan Mensos dalam beberapa kesempatan.

    Dalam pertemuan dengan Mensos Tri Rismaharini dan jajaran, perwakilan Bank Nasional Indonesia (BNI), pendamping sosial dan pihak terkait di Sragen, Paryono menyesalkan masih adanya ribuan Keluarga Penerima Manfaat Keluarga (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako yang belum menerima bantuan. 

    Baca juga: Kemensos Terjunkan Tim Bantu 11 Korban Lift Jatuh di Mall Margo City

    Di Kabupaten Sragen, pada penyaluran Tahap 2 yaitu bulan April, Mei, Juni, terdapat 37.225 KPM, di mana ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir. Mendapatkan laporan ini, Mensos pun hadir dan mempertemukan perwakilan BNI dan pendamping.

    Kehadiran Mensos didampingi dua anggota Komisi VIII DPR RI. Selain Paryono, hadir juga rekannya dari dapil yang sama dari Partai Golkar Endang Maria Astuti. Dalam pernyataannya, Paryono meminta BNI peka terhadap nasib rakyat miskin. “Saya minta kerja sama dari BNI ya pak. Saya paham bank ada sisi bisnis. Tapi ini kan misi kemanusiaan Jangan dicampuradukkan dengan misi bisnis, tidak akan ketemu,” kata Paryono.

    Ia mengilustrasikan, bila bantuan Rp200 ribu tertahan di bank tidak dicairkan. Padahal jumlah KPM di Sragen berjumlah ribuan. Maka akan didapat nilai uang yang fantastis, mungkin mencapai ratusan miliar dari bunga. “Nah ini dari BNI di wilayah. Maksimalkan kewenangan yang ada di daerah. Nanti kalau sudah dimaksimalkan di daerah bapak, nanti kami dan Bu Menteri akan menjembatani dengan BNI di Pusat,” katanya. 

    Baca juga: Fitur “Usul-Sanggah” Kemensos Sejalan dengan Langkah KPK

    Mensos juga berharap BNI bisa bergerak cepat mengatasi kendala pencairan bansos, termasuk adanya kartu yang belum dicetak, kartu belum dibagikan atau blokir yang belum dibuka. “Saya minta tolong pak agar bisa diselesaikan. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM,” kata Mensos kepada perwakilan BNI.

    Terkait dengan rekening yang terblokir, Mensos meminta BNI agar secepatnya bisa dibuka. Bahkan Mensos mengambil telepon genggam dan menghubungi pejabat BNI di Jakarta saat itu juga. “Ini Risma. Pak saya minta dibantu ya. Tolong blokirnya dibuka ya. Hari ini ya,” kata Mensos Risma.

    Perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri Kombes Eka yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan bantuan ini ditunggu masyarakat miskin. “Bagi mereka Rp100 ribu-Rp200 ribu itu banyak. Jangan ditunda-tunda pencairannya pak. Nanti tertunda lagi masuk bulan berikutnya kena blokir lagi. Kasihan pak mohon prosesnya bisa diperlancar pak,” katanya. []

  • Jokowi Pakai Baju Adat Baduy Saat Pidato HUT ke-76 RI

    peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. 

    “Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat Suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai.”

    Pidato tersebut dilakukan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Dalam acara ini, Presiden Jokowi terlihat mengenakan pakaian adat Suku Baduy yang berasal dari Banten.

    “Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat Suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai,” sebut Jokowi Senin, 16 Agustus 2021 pagi.

    Pakaian adat tersebut, menurut Presiden disiapkan oleh Ketua Adat Masyarakat Baduy, Jaro Saija. 

    “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Jaro Saija, Ketua Adat Masyarakat Baduy yang telah menyiapkan baju adat ini,” sebutnya..

    Bukan kali ini saja, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Tanah Air dalam acara kenegaraan. Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2017, Presiden mengenakan pakaian adat Bugis berupa songkok Bugis berwarna emas dan sarung songket bernuansa oranye dan merah marun. 

    Lalu dalam upacara Kemerdekaan RI ke-73 di Istana Negara tahun 2018, Kepala Negara mengenakan pakaian adat Aceh. Pakaian adat berikutnya yang digunakan ialah adat Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digunakan saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR-DPD pada Agustus 2019. 

    Kala itu, Presiden mengenakan pakaian adat Sasak berwarna coklat dengan bawahan kombinasi hitam, emas, dan oranye, dilengkapi keris yang tampak terpasang di bagian depan pakaian.

    Sedangkan pada tahun 2020 lalu, Kepala Negara tampak mengenakan pakaian adat Suku Sabu, Nusa Tenggara Timur (NTT) saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI. []

  • Mardani Ali Sera Tinjau Transformasi Digital Pertanahan Denpasar

    peloporberita.com/ | Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam rangkaian sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN. Tujuan kunjungan tersebut, ingin berinteraksi dengan masyarakat sekaligus melihat langsung transformasi digital layanan pertanahan kepada masyarakat.

    Dalam kunjungan ini, Mardani melihat langsung loket pelayanan, mencoba mesin antrian, berdialog singkat dengan masyarakat hingga meninjau ruang arsip kantor pertanahan. Usai melakukan tinjauan, Mardani Ali Sera berkesempatan mendengarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, I Ketut Gede Ary Sucaya, mengenai inovasi yang sedang berjalan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yakni Abian Kapas.

    “Yang jelas kita jangan pernah berhenti melakukan inovasi, kita ingin masyarakat puas, bukan lagi aduan-aduan yang didapat.”

    Usai melihat langsung, berinteraksi dengan pengguna layanan pertanahan dan juga mendengarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Mardani merasa puas dan mengapresiasi kerja keras kantor pertanahan ini.

    “Ini inovasi yang perlu dikembangkan di kantor pertanahan lainnya,” tuturnya di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jumat (25/06/2021).

    Mardani Ali Sera
    Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Denpasar. (Foto: Pelopor/Kementerian ATR/BPN)

    Selanjutnya, Mardani Ali Sera juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan inovasi tetap memperhatikan aspek keamanan. Ia meminta kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali maupun Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk memastikan agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Penggunaan OTP (One Time Password) terhadap layanan Abian Kapas juga disinggung oleh Mardani Ali Sera. Menurutnya ini merupakan langkah keamanan yang cukup ampuh untuk menjaga keamanan data serta verifikasi terhadap pengguna.

    “Yang jelas kita jangan pernah berhenti melakukan inovasi, kita ingin masyarakat puas, bukan lagi aduan-aduan yang didapat,” ujar Mardani Ali Sera.

    Mardani Ali Sera
    Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Denpasar. (Foto: Pelopor/Kementerian ATR/BPN)

    Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya mengatakan bahwa beberapa kantor pertanahan di Provinsi Bali sudah juga menerapkan inovasi dalam pelayanan. Ia juga menginginkan agar inovasi layanan Abian Kapas ini dapat diterapkan oleh kantor pertanahan lainnya.

    “Akan segera diterapkan untuk kantor-kantor pertanahan di Provinsi Bali,” tegasnya.

    Dalam kunjungan tersebut, selain didampingi oleh Kakanwil BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya, Mardani Ali Sera didampingi pula oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dan Ruang, M. Shafik Ananta Inuman, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Bali Nursuliantoro, dan juga Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan.

    Adapun, Abian Kapas merupakan kependekan dari Aplikasi Bantuan Informasi Pelayanan Kantah Kota Denpasar. Dengan layanan ini masyarakat tidak perlu datang langsung untuk mengantri dan mengisi formulir pendaftaran secara manual. Fitur antrian online pada aplikasi ini, memungkinkan masyarakat mendapatkan notifikasi pada telepon seluler yang nomornya telah didaftarkan apabila sudah dekat gilirannya untuk dilayani sehingga tidak perlu lama menunggu antrian di kantor pertanahan.

    Selain itu dengan layanan e-form masyarakat pengguna layanan dapat terlebih dahulu mengisi formulir pelayanan pertanahan tanpa perlu datang ke kantor pertanahan. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat pada era pandemi seperti ini, di mana pemerintah mengarahkan untuk menjaga jarak dan tidak berkerumunan.[]

  • Pemda Diminta Perkuat Kehidupan Sosial Ekonomi ODGJ Pasca Rehab

    peloporberita.com/ | Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Syaiful Rasyid menyerukan kepada pemerintah daerah (pemda) agar meningkatkan sinergi dengan Kementerian Sosial. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan ke Balai Budi Luhur Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (18/6/2021).

    Sinergi itu, bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada penyandang disabilitas, terutama agar penyandang disabilitas mental dapat melanjutkan fungsi sosial-ekonominya setelah mendapatkan pembinaan dari Kemensos.

    “Saya mengapresiasi layanan keterampilan yang dilaksanakan di balai ini. Di sini penerima manfaat mendapatkan keterampilan secara sosial ekonomi. Tinggal pemda perlu menyiapkan agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sekaligus juga agar masyarakat menerima mereka kembali,” tutur Syaiful berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Sabtu (19/6/2021)

    Syarif hadir di salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Kementerian Sosial RI itu didampingi Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Eva Rahmi Kasim. Turut hadir Wali Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembanguan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

    “Pemda perlu menyiapkan agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sekaligus juga agar masyarakat menerima mereka kembali.”

    Syarif menyatakan, sangat mengapresiasi layanan keterampilan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dilaksanakan di Balai Budi Luhur. Ia juga mendukung rencana Kementerian Sosial meningkatkan fungsi balai menjadi multifungsi dengan layanan yang terintegrasi dengan program lainnya baik yang ada di Kementerian Sosial maupun dengan instansi lainnya.

    Setelah melihat langsung pelayanan pada Balai Budi Luhur yang menangani penyandang disabilitas mental, anggota Fraksi Gerindra Dapil Kalimantan Selatan tersebut menyadari pentingnya pelayanan rehabilitasi sosial.

    “Balai yang melayani orang-orang terstigma atau terpinggirkan itu belum banyak disentuh oleh pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

    Kemensos
    Penyerahan bantuan ATENSI total Rp. 432.000.000 bagi PPKS di Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu. (Foto: Pelopor/Kemensos)

    Adapun menurutnya, dalam menangani ODGJ, tidak cukup dengan penanganan kesehatannya saja, tapi juga perlu penguatan rehabilitasi sosial yang melibatkan juga peran pemda.

    “Rehabilitasi Sosial itu juga untuk menyiapkan mereka kembali untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali di Masyarakat sekaligus juga untuk menyiapkan Masyarakat menerima mereka kembali,” tandasnya.

    Dalam kesempatan sama, Eva Rahmi Kasim menjelaskan bahwa pelaksanaan ATENSI memiliki 7 komponen langsung yaitu dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga dan terapi (fisik, psikososial dan terapi mental spiritual), pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

    “Saya berharap pemda untuk bersinergi dalam melaksanakan program program Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, misalnya dalam penyiapan Rencana Aksi Daerah bagi Penyandang Disabilitas,” ungkap Eva.

    Dalam kesempatan yang sama juga diberikan bantuan ATENSI yang berjumlah total Rp. 432.000.000,- bagi PPKS di Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Yayasan Pendidikan dan Penyantunan Penyandang Cacat Kabupaten Banjar berupa satu buah alat cuci steam untuk Penerima Manfaat Program Daycare. []

  • Fadli Zon: Pembelajaran Tatap Muka Berisiko dan Membahayakan, Seharusnya Ditunda

    Pelopor | Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, rencana Kementerian pendidikan dan Kebudayaan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun ajaran baru Juli 2021 mendatang seharusnya ditunda lantaran sangat berisiko dan membahayakan.

    “Sangat berisiko jika kita membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, atas dasar data-data pandemi bulan Maret, yang tak lagi aktual,” ungkap Fadli melalui akun Twitternya Senin, 15 Juni 2021.

    Fadli menegaskan, bahwa tidak semua siswa di Indonesia beruntung dapat diantar oleh orang tuanya dengan kendaraan pribadi. Kenyataannya, sebagian besar dari mereka harus menggunakan kendaraan umum untuk sampai ke sekolah. Ini potensial menciptakan kerumunan baru, terutama di kendaraan umum.

    Jika pada fase uji coba saja hasilnya justru memunculkan klaster baru, apalagi jika pada Juli nanti diberlakukan secara massif.

    Sementara hingga saat ini menurutnya, baru 35 persen tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah selesai divaksinasi. Bahkan, 100 persen anak-anak di negeri ini bisa dipastikan belum satupun yang menerima vaksin Covid-19.

    “Jadi, kebijakan membuka opsi PTM pada bulan Juli nanti adalah kebijakan yang membahayakan. Saya sangat menyesalkan kenapa kebijakan itu terus-menerus digaungkan Pemerintah di tengah situasi masih tingginya risiko penyebaran Covid-19 di kluster sekolah,” ungkapnya.

    Fadli Zon
    Fadli Zon. (Foto: Pelopor/Twitter Partai Gerindra)

    Fadli juga mengingatkan bahwa pada fase uji coba PTM yang dilakukan oleh Kemdikbud pada April 2021, klaster Covid-19 justru ditemukan di sejumlah sekolah yang melakukan belajar tatap muka. Salah satunya terjadi di SMA Negeri 1 Padang, Sumatera Barat. Tak lama setelah PTM diaktifkan, 43 siswa di  Sekolah tersebut positif terjangkit virus Covid-19.

    “Jika pada fase uji coba saja hasilnya justru memunculkan klaster baru, apalagi jika pada Juli nanti diberlakukan secara massif. Saya khawatir jumlahnya jadi tak terkendali,” ungkapnya.

    Fadli juga mengusulkan, ketimbang mengagendakan PTM, sebaiknya Pemerintah melakukan terobosan kebijakan vaksinasi dengan melakukan vaksinasi berbasis sekolah.[]