peloporberita.com

Tag: Menko Perekonomian

  • Menko Airlangga Beberkan Keberhasilan Program Kartu Prakerja di Acara CONFINTEA VII

    Jakarta – Program Kartu Prakerja yang didesain untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia terus berjalan dengan baik sejak pertama kali diluncurkan pada Februari 2019 silam. Program Kartu Prakerja, saat ini telah mencapai gelombang ke-32 dalam dua tahun pelaksanaannya, dan memiliki lebih dari 12,8 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

    Berdasarkan hasil survei evaluasi yang dilakukan Manajemen Pelaksana sejak 2020 menunjukkan, Program Kartu Prakerja inklusif karena dapat menjangkau sebanyak 3,3% penyandang disabilitas, 14% penerima yang belum tamat atau lulusan SD, 56% tinggal di desa, 2,9% Purna Pekerja Migran Indonesia, sebanyak 49% perempuan, serta 90% dari penerima program tidak memiliki pekerjaan saat mendaftar.

    “Mereka adalah orang-orang yang seringkali kurang terwakili, namun berhasil dijangkau oleh Program Kartu Prakerja,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring dalam acara Plenary Session of the CONFINTEA VII “Preparing Adults for the Future of Work”, dikutip Jumat, (17/06/2022).

    Program Kartu Prakerja, turut berkontribusi dalam mempercepat inklusi keuangan bagi masyarakat yang berada di piramida bawah. Sebab, sebanyak 93% peserta program memilih menggunakan e-money dan sebanyak 28% peserta, baru mengenal rekening bank atau e-money melalui Program Kartu Prakerja. Ini, menjadikan Program Kartu Prakerja sebagai pembayaran G to P (Government to People) pertama yang consumer centric dengan proses transparan dan mulus.

    “Insentif tunai hanya diberikan ketika pengguna menyelesaikan kursus dan umpan balik, sehingga menjadikan Kartu Prakerja sebagai program transfer tunai bersyarat dimana penerima dapat memilih metode mana yang mereka sukai, baik transfer bank atau e-wallet,” ungkap Menko Airlangga.

    Para peserta, menggunakan insentif tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, membayar tagihan, serta menambah modal untuk usaha kecil. Dengan demikian, Program Kartu Prakerja secara efektif melindungi masyarakat tak hanya dari dampak pandemi Covid-19, tetapi juga turut mempromosikan pengetahuan dan kewirausahaan.

    [irp]

    Tak hanya itu, hasil lain dari implementasi Program Kartu Prakerja adalah munculnya skema pelatihan yang efektif. Dalam ekosistem Kartu Prakerja, terdapat lebih dari 150 penyedia pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.000 kursus pelatihan, diantaranya pemasaran, entri data, pembukuan, layanan pelanggan, juga salah satu kursus pelatihan pilihan yang paling favorit yaitu keterampilan dasar komputer untuk kantor.

    Hal tersebut sejalan dengan tujuan CONFINTEA (French: Conférence Internationale sur l’Education des Adultes, Eng: International Conferences on Adult Education) dimana pada tahun 2009, CONFINTEA VI telah menghasilkan adopsi Belém Framework for Action (BFA) yang mengakui peran penting pembelajaran sepanjang hayat dalam mengatasi masalah dan tantangan pendidikan global.

    Dimana, negara-negara peserta berkomitmen untuk membuat kemajuan dalam lima bidang utama Adult Learning and Education (ALE) yakni kebijakan, pemerintahan, pembiayaan, partisipasi inklusi dan pemerataan, serta kualitas.

    [irp]

    Sementara gelaran CONFINTEA tahun ini bertujuan untuk mendorong negara-negara anggota UNESCO agar menerapkan kebijakan, insentif, kerangka peraturan, dan struktur serta mekanisme kelembagaan yang berkontribusi kepada budaya, hak asasi manusia, keadilan sosial, nilai-nilai bersama, dan keberlanjutan.

    Lebih lanjut, gelaran ini sebagai pengakuan atas kemajuan dalam kecerdasan buatan, perhatian khusus akan diberikan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan akses ke pembelajaran dan pendidikan orang dewasa. []

    INAYA UMPAN PANCING

  • Keran Ekspor Minyak Goreng Kembali Dibuka, Menko Airlangga Jelaskan Alasannya

    peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden Jokowi, kemarin mengumumkan pembukaan kembali ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang akan berlaku mulai Senin, (23/05/2022).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sejak dilaksanakannya pelarangan sementara ekspor per tanggal 28 April 2022 lalu, pemerintah telah melakukan langkah, dan koordinasi, serta evaluasi untuk melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan dengan harga terjangkau di masyarakat.

    Ia juga merincikan bahwa dari sisi kebutuhan dan pasokan kebutuhan minyak goreng curah di dalam negeri sebesar 194.634 ton per bulan. Sedangkan pasokan minyak goreng curah sebelum dilakukan kebijakan pelarangan ekspor pasokan minyak goreng curah di bulan Maret hanya mencapai 64.626,52 ton atau 33,2% dari kebutuhan per bulan.

    “Namun setelah dilakukan kebijakan larangan ekspor, pasokan minyak goreng curah pada bulan April meningkat menjadi 211.638,65 ton per bulan atau 108,74% dari kebutuhan. Ini melebihi kebutuhan bulanan nasional,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan pers Jumat, (20/05/2022).

    Menurutnya, dari sisi stabilisasi harga berdasarkan pantauan harga minyak goreng curah sebelum pelarangan, harga minyak goreng curah mencapai Rp19.800 per liter, namun sesudah pelarangan ekspor ini turun menjadi di kisaran Rp17.200 – Rp17.600 per liter.

    Berdasarkan pasokan yang semakin terpenuhi dan tren penurunan harga di berbagai daerah, serta untuk mempertahankan harga TBS petani rakyat, maka Presiden telah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor pada tanggal 23 Mei atau hari Senin pekan depan. Kebijakan ini, akan diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng.

    Ilustrasi Minyak Goreng. (Foto:Istimewa)
    Ilustrasi Minyak Goreng. (Foto:Istimewa)

    “Sekali lagi saya tegaskan ini untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, dengan penerapan aturan domestic market obligation (DMO) oleh Kementerian Perdagangan dan Domestic Price Obligation (DPO), yang mengacu pada kajian BPKP, dan ini juga akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan,” tegas Menko Airlangga.

    Adapun jumlah domestic market obligation, kita menjaga sebesar 10.000.000 ton minyak goreng yang terdiri dari 8.000.000 ton minyak goreng dan ada ketersediaan pasokan ataupun sebagai cadangan sebesar 2 juta ton.

    Kementerian Perdagangan senduri, akan menetapkan jumlah besaran DMO yang akan perlu dipenuhi atau harus dipenuhi oleh masing-masing produsen, serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran.

    [irp]

    Sementara produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah, akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ditentukan.

    “Mekanisme penyaluran akan menjamin ketersediaan pasokan, sekali lagi ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital yang ada di kementerian perindustrian sering disebut dengan sistem Simirah dan distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP. Tentu target pembelian diharapkan bisa tepat sasaran,” sebut Menko Perekonomian.

    Selabjutnya untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan pengendalian harga. Yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan.

    Sedangkan untuk menjamin pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari petani dengan harga yang wajar, dilakukan pengaturan yang melibatkan pemerintah daerah. Sedangkan bagi para perusahaan, Menko Airlangga berharap mereka bisa membeli TBS dari petani pada tingkat harga yang wajar.

    Airlangga Hartarto
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko Ekon)

    Untuk hasil reaksi percepatan distribusi minyak goreng dengan harga eceran tertentu, Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk mempersiapkan penyediaan cadangan minyak goreng sebesar 10% dari total kebutuhan minyak goreng curah dan nanti akan disiapkan dalam bentuk kemasan sederhana.

    “Pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat dengan harga terjangkau sebesar Rp14.000 per liter dan pelaksanaan ekspor oleh produsen akan dilakukan pengawasan secara ketat dan terintegrasi baik oleh Bea Cukai, satgas pangan Polri, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan juga pengawas akan melibatkan Kejaksaan Agung,” tandas Menko Airlangga

    Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah akan secara tegas menindak setiap penyimpangan, baik distribusi maupun ekspor oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada.

    [irp]

    Untuk pelaksanaan teknis pencabutan pelarangan dan pembukaan kembali ekspor ini, diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan dan juga akan dikoordinasikan secara teknis baik oleh Kementerian Perdagangan, kementerian keuangan, serta penyesuaian penyesuaian terhadap peraturan Menteri perindustrian.

    Hal ini, supaya pelaksanaan pembukaan ekspor yang akan berjalan pada tanggal 23 Mei nanti tetap diiringi dengan pasokan minyak goreng di dalam negeri yang terus tersedia. Juga agar dapat memastikan distribusinya sampai kepada masyarakat terutama di pasar-pasar tradisional ataupun di pasar basah. []

  • Pemerintah Realisasikan Program PEN Rp 70,37 Triliun Hingga April 2022

    Jakarta | Pemerintah telah merealisasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 70,37 triliun hingga 28 April 2022. Angka itu setara dengan 15,4 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 455,62 triliun.

    “Terkait dengan kinerja penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, realisasinya adalah 15,4 (persen) atau Rp 70,37 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

    Secara rinci, Airlangga menyebutkan realisasi untuk Klaster Penanganan Kesehatan sebesar Rp 11,87 triliun atau 9,7 persen dari alokasi sebesar Rp 122,54 triliun. Realisasi ini utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, klaim pasien, serta insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan dan penanganan COVID-19 melalui Dana Desa.

    Sedangkan realisasi Klaster Perlindungan Masyarakat mencapai Rp 49,27 triliun atau 31,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 154,76 triliun.

    Realisasi program bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 14,15 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp 18,8 triliun untuk 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp 5,8 riliun untuk 19,3 juta KPM, BLT Desa Rp 7,47 triliun untuk 6,12 juta KPM, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) Rp 1,7 triliun, dan Kartu Prakerja Rp 1,4 triliun.

    Sementara itu, realisasi untuk Klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi tercatat sebesar Rp 9,22 triliun atau 5,2 persen dari pagu Rp 178,32 triliun, baik di sektor pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, dukungan korporasi dan UMKM, serta perpajakan.

    Disaat bersamaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yakin kondisi perekonomian Indonesia di tengah momen Idul Fitri hingga saat ini sangat terkendali. Menurutnya, momen tersebut memberikan pemulihan aktivitas ekonomi yang begitu tinggi dan mobilitas masyarakat yang juga sangat cepat.

    “Mobilitas masyarakat tercatat keluar rumah meningkat hingga 48,1 persen dibandingkan baseline. Selain itu, Indeks Belanja Mandiri meningkat hingga 31 persen lebih tinggi dibandingkan puncak Lebaran tahun 2021 yang lalu,” kata Luhut.[]

  • Airlangga Hartarto Berharap Perguruan Tinggi Mampu Cetak Sarjana Cakap Digital

    Jakarta | Pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Kebijakan itu antara lain kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, mendorong sektor manufaktur yang berdampak luas meningkatkan devisa dan investasi, kebijakan program substitusi impor, dan kebijakan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan penciptaan digital talent.

    “Negara tentunya punya banyak potensi ekonomi digital, dan saat ini potensinya di tahun 2021 adalah USD 70 Miliar dan ini akan naik di tahun 2025 menjadi USD 146 Miliar. Untuk itu, Indonesia tentunya membutuhkan SDM yang jumlahnya besar, yaitu 9 juta orang sampai tahun 2030. Inilah yang menjadi tantangan agar Perguruan Tinggi mampu mencetak sarjana-sarjana yang digital literate,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Perekonomian.

    Pemerintah pun telah memberikan dukungan melalui pengembangan digital talent, antara lain melalui Kartu Prakerja dan Gerakan Nasional Literasi Digital untuk masyarakat umum, Digital Talent Scholarship untuk level tenaga profesional dan Digital Leadership Academy untuk para pimpinan.

    Selain untuk meningkatkan jumlah digital talent di Indonesia, program-program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia. Hal tersebut dilakukan lantaran pemerintah mengharapkan jumlah wirausaha di Indonesia dapat meningkat dan mencapai angka 5%.

    “Pemerintah juga telah menciptakan dan memberikan berbagai regulasi yang memberikan perlindungan dan kemudahan kepada UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) termasuk pembiayaannya,” lanjut Airlangga.

    Dukungan pembiayaan bisa diperoleh melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah pemerintah alokasikan sebesar Rp 373 triliun, dengan bunga 3% sampai akhir tahun 2022.[]

  • Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan Nasional dengan Tetap Perhatikan Kesejahteraan Petani

    peloporberita.com/ | Pemerintah terus mendorong ketahanan pangan nasional dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Pasalnya, sektor pertanian berperan penting dalam ketahanan pangan, terutama melalui ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan kualitas pangan.

    Seperti diketahui, sepanjang tahun lalu sektor pertanian menjadi bantalan ekonomi yang mampu tumbuh positif di level 1,84%. Memasuki Januari 2022, Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami kenaikan yaitu di angka 108,67.

    Melalui aspek kebijakan, pemerintah terus melakukan penyederhanaan perizinan, pembentukan Badan Pangan Nasional, pembentukan Holding BUMN Pangan (ID FOOD), dan sinergi BUMN.

    “Berbagai kebijakan dan program ketahanan pangan terus didorong Pemerintah, sehingga sektor pertanian diharapkan bisa tumbuh antara 3,6% – 4% di tahun 2022,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar yang berjudul “Strategi Implementasi, dan Tantangan Kinerja Sektor Pangan Indonesia Pasca Launching ID FOOD” yang diselenggarakan oleh The Iconomics, Rabu (16/03/2022).

    Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa sektor pangan akan terus didorong dengan korporasi Petani dan Nelayan, Program Food Estate, mendorong Klaster Pertanian dan Urban Farming.

    Terkait BUMN Pangan, Airlangga berharap BUMN Pangan dapat terus melakukan transformasi bisnis dan fokus kepada mengembangkan skala dan juga rantai nilai, sehingga komoditas inti utama seperti beras, jagung, gula, ikan, garam, unggas dan sapi, bisa tersedia.

    Kemudian, dalam momentum Presidensi G20 Indonesia, Airlangga menegaskan bahwa optimalisasi peran publik dan swasta di sektor pertanian perlu dilakukan. Hal itu bertujuan mempersiapkan dukungan teknologi pangan dalam bentuk representative office di negara-negara G20.

    “Perlu dilakukan pertukaran teknologi dalam sektor pertanian melalui employee exchange antar negara G20 dan kerja sama penelitian,” pungkasnya.

    Selain itu, kerja sama transaksi perdagangan juga dilakukan dengan mempermudah izin ekspor, baik untuk UMKM maupun produk pertanian, sebagai gateway dan kerja sama bilateral yang dapat memfasilitasi berbagai keringanan fiskal.[]

  • Airlangga Hartarto Apresiasi Brand Kopi Lokal yang Masuk Bursa

    peloporberita.com/ | Kopi adalah komoditas perkebunan ketiga terbesar di Indonesia, setelah sawit dan karet, dengan persentase kontribusi terhadap PDB perkebunan sebesar 16,15%. Indonesia juga tercatat sebagai produsen kopi terbesar ke-4 di dunia, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia.

    “Dalam 10 tahun terakhir, industri kopi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yakni sebesar 250%,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam pidato sambutannya pada acara Opening Ceremony Indonesia Premium Coffee Expo & Forum 2022, Jumat (11/03/2022).

    Airlangga berharap para pemangku kepentingan kopi terkait, termasuk pelaku industri nasional, bisa mendorong kontribusi komoditas kopi terhadap perekonomian. Ia juga mengapresiasi sejumlah brand kopi lokal yang berhasil melantai di bursa dan juga menguasai pasar di luar negeri.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menyampaikan bahwa perlu ada terobosan dalam mendorong ekonomi rakyat yang sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi.

    Hal ini seiring dengan tujuan utama diselenggarakannya Indonesia Premium Coffee Expo & Forum 2022 yang dirancang menjadi perluasan informasi peta komoditas kopi Indonesia dan stimulator bagi pertumbuhan ekonomi.

    Indonesia Premium Coffee Expo & Forum 2022 juga membidik perluasan pasar global dengan menjadikan pertemuan G-20 di Bali dan konferensi perubahan iklim COP-27 di Mesir 2022 sebagai rangkaian kegiatan. Hal ini akan memberikan manfaat bagi perluasan rantai nilai dan strategi pemasaran, untuk memperkuat trade mark, sekaligus meningkatkan penjualan kopi nasional ke manca negara.

    Kegiatan virtual Indonesia Premium Coffee Expo & Forum 2022 yang resmi dibuka oleh Menko Perkonomian pada 11 Maret 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Kopi Nasional 2022.[]

  • Dorong Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan, Pemerintah Lanjutkan Operasi Pasar

    peloporberita.com/ | Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pangan dan memastikan ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai kebijakan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat diterapkan dan dievaluasi seiring dengan pemberlakuannya. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah Operasi Pasar.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah meninjau pelaksanaan operasi pasar di sejumlah daerah untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan masyarakat terjaga dan merata di seluruh Indonesia. Beberapa lokasi operasi pasar tersebut adalah Pasar Rakyat Phula Kerti Denpasar, Pasar Cileungsi Bogor, Pasar Wonokromo Surabaya, Pasar Motor Kijang Kabupaten Bintan, Pasar Kangkung Lampung dan Pasar Bawah Pekanbaru.

    Selanjutnya, pada Sabtu (05/03/2022), dalam serangkaian kunjungan kerjanya di Sumatera Selatan, Airlangga juga meninjau langsung operasi pasar yang digelar di Pasar Alang-Alang Lebar KM12 Palembang. Dalam operasi pasar itu ada 14.000 liter minyak goreng kemasan, 8.000 liter minyak goreng curah, 6 ton beras dan 2 ton gula pasir.

    “Tentu kita akan medorong bahwa dari ketersediaan maupun harga yang bisa dijangkau dan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sedang diberlakukan,” kata Airlangga seperti dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian.

    Dalam operasi pasar kali ini, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dan didukung oleh Perum BULOG wilayah Sumatera Selatan.

    Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyapa para pedagang dan pembeli untuk berdialog langsung dan mendengar aspirasi dari mereka.

    “Dan tentu tadi harapan masyarakat agar continue supply terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok ini, termasuk minyak goreng ini bisa tersedia,” tegasnya.[]

  • Indonesia Diprediksi Butuh 9 Juta Talenta Digital Hingga 2030

    peloporberita.com/ | Berbagai leading indicator di awal tahun 2022 mengindikasikan prospek perekonomian Indonesia yang baik. Meningkatnya indeks keyakinan konsumen (IKK) turut mengindikasikan pemulihan kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sejalan dengan prospek itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% pada tahun ini.

    Dari sisi kebijakan ekonomi, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga akan dilanjutkan pada tahun ini dan diarahkan untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial. Alokasi anggaran Program PEN tahun ini sebesar Rp 455,62 triliun akan didorong untuk front-loading. Kebijakan itu diharapkan dapat mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi di triwulan I-2022.

    Berbagai insentif telah dilanjutkan, antara lain Insentif Fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, Perluasan Program BT-PKLWN dan Subsidi Bunga KUR. Dukungan insentif lainnya juga akan segera dikeluarkan sebagai bagian dari Program PEN untuk menstimulus aktivitas ekonomi di tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu dalam keynote speech pada acara Kuliah Umum yang bertajuk Strategi Percepatan Pengembangan Digitalisasi dan Kewirausahaan Pada Mahasiswa yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Sabtu (05/03/2022).

    “Momentum pemulihan ekonomi ini perlu untuk kita jaga dan tingkatkan bersama sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk tumbuh tinggi dan keluar dari Middle Income Trap dalam jangka menengah panjang. Reformasi struktural menjadi kuncinya, terutama dalam peningkatan kualitas SDM dan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

    Hingga 2030, Indonesia diprediksi membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan menyumbang Rp 4.434 triliun kepada Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2030 atau setara dengan 16%.

    “Hal tersebut akan menjadi peluang yang besar bagi ekonomi Indonesia apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan talenta digital ini juga akan berperan sebagai akselerator bagi wirausaha,” ujar Airlangga.

    Saat ini, pemerintah telah memfasilitasi pengembangan lembaga inkubator di berbagai kota di Indonesia. Pemerintah juga telah menetapkan sistem pemeringkatan lembaga inkubator yang dilakukan oleh tim asesor berdasarkan penunjukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Pemerintah juga memberikan dukungan pengembangan talenta digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy.

    Ketiga program itu akan membantu pengembangan keterampilan digital dari level basic hingga advance. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong digitalisasi UMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas UMKM. Dukungan pembiayaan bagi wirausaha maupun UMKM juga telah diberikan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Segmentasi KUR yang telah terbagi menjadi KUR super mikro, mikro dan kecil, dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa yang ingin membangun usahanya sejak dini.

    Sepanjang tahun 2021, pembiayaan KUR telah disalurkan sebesar Rp 280,17 triliun dan diberikan kepada 7,38 juta debitur. Pembiayaan KUR ini akan terus dilakukan di tahun 2022. Adapun hingga akhir Februari 2022, pembiayaan KUR telah tersalurkan sebesar Rp 55,06 triliun kepada 1,26 juta debitur.[]

  • Dewan SDA Nasional Tetapkan Empat Isu Stragegis dalam Sidang Pleno Perdana

    peloporberita.com/ | Pemerintah melalui Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional mengadakan Sidang Pleno pertama tahun 2022 pada Selasa (01/03/2022) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, selaku Ketua Dewan SDA Nasional.

    Sidang pleno tersebut menghasilkan ketetapan tentang pengesahan empat rekomendasi Dewan SDA Nasional terhadap isu strategis yaitu,

    • Penanganan masalah pesisir/pantai khususnya pantai utara pulau Jawa,
    • Strategi pengelolaan SDA dalam mendukung peningkatan produksi pangan berkelanjutan,
    • Dukungan SDA untuk Program Pengembangan Food Estate,
    • Pembangunan prasarana SDA di tengah pandemi Covid-19.

    “Harapan kita bersama tentunya adalah materi substansi yang telah disepakati dan sudah diputuskan dalam Sidang Pleno ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Presiden, sehingga dapat segera ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh seluruh stakeholders sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ujar Airlangga seperti dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian.

    Para pihak terkait diharapkan dapat saling bersinergi dalam penyelenggaraan kegiatan atau program pengelolaan SDA, sehingga hasilnya dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

    Sebagaimana amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, perlu segera diwujudkan Ketahanan Air Nasional dan menetapkan Indeks Ketahanan Air Nasional.

    Selain itu, perlu juga didorong percepatan penerbitan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, mengingat mendesaknya kebutuhan akan dasar hukum untuk implementasi pengelolaan SDA terpadu dan berkelanjutan.[]

  • Pemerintah Dorong Optimalisasi Budidaya Padi Gogo

    peloporberita.com/ | Dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024, Pemerintah memprioritaskan program peningkatan ketersediaan, akses serta kualitas konsumsi pangan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong pengoptimalan budidaya Padi Gogo di berbagai daerah.

    Padi Gogo dipilih karena merupakan jenis padi yang dapat ditanam pada areal lahan kering, atau biasa disebut dengan padi tegalan. Selain itu, budidaya Padi Gogo juga menjadi solusi dalam pemanfaatan bekas lahan perkebunan dan dapat diaplikasikan di daerah bercurah hujan rendah.

    Hingga saat ini, berbagai provinsi di Indonesia telah melakukan budidaya Padi Gogo, salah satunya Lampung.

    Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung, Sabtu (12/02/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyaksikan langsung panen perdana Padi Gogo pada Proyek Penelitian Padi Gogo milik PT Huma Indah Mekar (HIM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

    “Kami mengapresiasi panen perdana Padi Gogo ini yang tentunya menggunakan sentuhan teknologi dan uji coba. Padi Gogo ini diharapkan dapat terus memberikan hasil yang positif dan dapat terus didorong, terutama di lumbung pangan yang airnya terbatas,” kata Airlangga, dikutip dari situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi padi Provinsi Lampung pada tahun lalu mencapai 2.472.587 ton Gabah Kering Giling (GKG) dan mempunyai share sebesar 4,47 % terhadap produksi nasional, dengan produktivitas 50,40 kw/ha. Khusus Kabupaten Tulang Bawang Barat, produksi padi pada periode itu mencapai 30 ribu ton GKG.

    Pada kesempatan itu, Airlangga mendorong pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk membangun pertanian dari hulu hingga hilir yang lebih berdaya saing dengan produktivitas tinggi. Selain itu juga dengan menggunakan benih unggul dan pengaplikasian mekanisasi pertanian, sehingga mampu swasembada pangan dan berkontribusi positif bagi perekonomian nasional.

    “Indonesia sebetulnya dalam 3 tahun terakhir kita tidak pernah impor beras, jadi sebenarnya kita dalam 3 tahun terakhir swasembada beras. Dan bahkan sekarang beras kita relatif aman, kita akan masuk musim panen yang bisa mendapatkan 14 sampai 15 juta ton. Kita juga sudah mendapat permintaan negara lain untuk impor beras dari Indonesia,” tandasnya.[]