peloporberita.com

Tag: Komisi VI

  • DPR Ramai-ramai Kritik Kinerja Bappebti, Pembekuan dan Kasus Robot Trading Paling Disorot

    Jakarta – Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) disorot Parlemen, lantaran belakangan ini marak penyimpangan dalam praktek perdagangan digital dan investasi bodong robot trading.

    Rabu (25/5/2022) lalu, saat Rapat Dengar Pendapat antara Bappebti dengan DPR RI, Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI-Perjuangan Aria Bima mengusulkan agar Bappebti dibekukan sementara.

    “Saya mengusulkan bagaimana kita akan meminta kepada Menteri Perdagangan untuk membekukan sementara Bappebti agar dapat melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap sistemnya, regulasinya dan mungkin juga sumber daya manusianya,” tuturnya.

    Aria Bima berharap, selama dibekukan Kementerian Perdagangan dapat mengevaluasi pelayanan terhadap masyarakat dan mengembalikan tujuan dibentuknya Bappebti yang salah satunya untuk mengawasi komoditas berjangka pasar keuangan agar tak ada penyimpangan.

    “Ini bukan tanpa alasan (pembekuan Bappebti sementara), agar bagaimana ada perbaikan yang menyeluruh dan mendasar terhadap semua hal yang terkait dengan Bappebti,” ungkapnya.

    Anggota DPR Komisi VI fraksi PDI Perjuangan lainnya, Evita Nursanty juga mengkritik Bappebti, yang dinilai tidak sejalan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait robot trading.

    Robot Trading
    Ilustrasi Robot Trading. (Foto: Freepik/kjpargeter)

    Evita mencontohkan, Kemendag memberikan legalitas surat izin usaha penjualan langsung (SIUPL) robot trading. Tetapi, Bappebti justru menyatakan bahwa robot trading ilegal.

    “Ini seperti Kemendag membuka (izin robot trading) tapi Bappebti bilang ilegal. Ini tracing nya gimana?” Kata Evita dalam kesempatan yang sama.

    Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyebut, lembaga ini mengecewakan masyarakat lantaran dinilai gagap dalam merespons perkembangan dunia digital yang kemudian banyak memengaruhi beragam pola perdagangan berjangka.

    [irp]

    “Masyarakat kecewa sekali. Banyak laporan masuk termasuk di media sosial kami. Bappebti gagap dan lamban kemampuannya dalam mengikuti tren perkembangan digital, termasuk soal robot trading,” ucap Mufti Anam usai rapat dengan Bappebti.

    “Ketika dunia sudah bergerak ke ranah perdagangan digital, dengan tool seperti robot trading, Bappebti dan otoritas terkait tidak secara responsif mampu menghadirkan regulasi yang baik,” tambahnya.

    Sehingga lanjut Mufti Anam, tiadanya regulasi yang baik membuat masyarakat yang menjadi korban. RIbuan masyarakat yang sudah lama mengikuti aktivitas perdagangan robot trading pun mengalami kerugian yang besar. Bahkan ada yang sampai mengalami depresi, utang menumpuk, dan lainnya.

    Bappebti blokir situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
    (Foto; Kerjha)

    Terkait pembekuan Bappebti, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kemendag, Tirta Karma Senjaya menyatakan bahwa, pembekuan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ini merupakan kewenangan pemerintah.

    Sementara Wamendag Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa pihaknya bakal mengkaji usulan tersebut dengan baik.

    Jerry yakin usulan itu nantinya akan dibicarakan secara bersama-sama saat rapat kerja dengan Mendag Lutfi. []

    [irp]

  • Panja DPR Sepakat Selamatkan Garuda, Erick Thohir Ucapkan Terima Kasih

    Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) DPR RI sepakat untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero). Erick pun berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR yang telah menyepakati pelaksanaan atau eksekusi skema penyelamatan maskapai nasional itu.

    “Kita bersyukur dan berterima kasih dengan dukungan panja Komisi VI DPR sangat berarti dalam upaya penyehatan Garuda,” tutur Erick saat rapat panja penyelamatan Garuda Komisi VI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (22/04/2022).

    Erick mengungkapkan, pihaknya tidak ingin menjadi menara gading dan tentu akan memerlukan dukungan banyak pihak, termasuk DPR dalam menyelamatkan Garuda. Menteri BUMN menilai dukungan politik dari DPR sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda.

    “Alhamdulillah setelah melalui berbagai rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga panja, sekarang kita telah sama-sama sepakat bahwa penyelamatan Garuda harus menjadi keharusan,” ungkap Erick yang disambut standing ovation dari seluruh peserta rapat panja yang jarang sekali terjadi.

    Erick menegaskan, selanjutnya Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia akan menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari panja, mulai dari memperbaiki tata kelola korporasi yang buruk disertai timeline dan tolak ukur yang jelas.

    Erick Thohir
    Menteri BUMN Erick Thohir bersama panja penyelamatan Garuda Komisi VI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (22/04/2022). (Foto: Kementerian BUMN)

    Sementara Panja Komisi VI DPR, meminta Kementerian BUMN dan Direksi Garuda Indonesia melaksanakan secara konsisten terkait business plan, optimalisasi rute, jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan lease rate serta peningkatan kargo dan pendapatan lainnya agar Garuda menjadi perusahaan yang sehat dan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

    “Kesepakatan antara Panja Komisi VI dengan Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia merupakan kolaborasi dan sinergitas yang baik dalam memperbaiki Garuda,” tadas Erick

    Ia menilai, dukungan Panja Komisi VI DPR semakin melengkapi proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda.[]

    [irp]

  • DPR Dorong Pemerintah Kontrol Langsung Distribusi Minyak Goreng

    Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menilai, salah satu faktor pendorong naiknya harga minyak goreng curah di pasaran lantaran adanya kendala dalam sistem distribusi. Oleh sebab itu, Politisi Partai Gerindra ini juga mendorong pemerintah untuk mengontrol langsung distribusi minyak goreng termasuk memastikan ketersediaannya di masyarakat.

    “Distribusi dan ketersediaannya itu memang yang jadi kendala. Saya cek juga di daerah pemilihan saya, minyak (goreng) curah itu, saya tanya-tanya beberapa warga memang harganya masih 18 ribuan” tutur Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat XI ini dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa (05/04/2022).

    Selain itu menurutnya, kuantitas minyak goreng curah di pasaran sebaiknya kembali ditambah sehingga tidak akan memberi celah bagi pedagang yang memanipulasi harga.

    “Ketersediaan atau distribusi minyak goreng curah nya ini yang perlu ditambah lagi. Jadi jangan sampai itu tertahan, tidak sesuai dengan demand yang ada. Jadi kalau distribusinya dikontrol, maksudnya sesuai dengan kebutuhan itu saya rasa akan mempengaruhi nanti ke harga-harga,” ungkap Husein.

    Sebelumnya pada Rabu (30/3/2022) lalu, Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI.

    Pada rapat tersebut ditampilkan data-data terkait fluktuasi harga barang kebutuhan pokok. Meski dinyatakan kondisi saat ini masih dalam kendali, namun sejumlah Anggota Komisi VI masih memiliki kekhawatiran terjadinya perbedaan data dan fakta di lapangan.

    Mereka pun telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok untuk memantau dinamika terkait bahan-bahan kebutuhan pokok secara umum termasuk minyak goreng. []

  • Komisi VI Usul Bentuk Tim Khusus Atasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi

    peloporberita.com/ | Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan gejolak harga pangan. Pasalnya, situasi makin hari makin memburuk terhadap tata niaga pangan dan energi ini, padahal Kementerian Perdagangan (Kemendag) selalu menjanjikan harga normal dan stok aman menjelang puasa dan lebaran.

    “Belum selesai masalah kenaikan dan kelangkaan minyak goreng dan kedelai, sekarang harga daging sapi mulai naik. Belum lagi gas elpiji non subsidi yang juga naik. Saya menyarankan kepada pemerintah agar membentuk tim khusus,” kata Nevi dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria.

    Nevi melanjutkan, tim khusus itu terdiri dari berbagai lembaga institusi kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan, selain dampak pandemi yang terus berlangsung, pecahnya perang Rusia-Ukraina juga membuat inflasi Indonesia melambung. Hal itu terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas energi dan sumber daya mineral di pasar global.

    “Pemerintah harus memastikan stok kebutuhan pangan tercukupi untuk 6 bulan ke depan. Negara mesti dapat memanfaatkan penggunaan sumber daya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku yang terkait dengan energi,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga meminta pemerintah mengawasi distribusi kebutuhan bahan pokok seperti minyak goreng, sehingga tidak terjadi penimbunan yang bisa mengakibatkan lonjakan harga.

    “Pada jangka panjang, alternatif sumber pangan lokal harus mulai dibangun dengan mengupayakan substitusi. Sebab, Indonesia memiliki keanekaragaman komoditas pangan yang sejatinya bisa dimanfaatkan,” imbuhnya.[]

  • Dampak Perang Rusia-Ukraina, DPR Minta Kemendag Antisipasi Kenaikan Harga Komoditi

    peloporberita.com/ – Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih, mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan untuk menyusun langkah-langkah antisipasi inflasi dalam negeri. Permintaan ini, terkait keputusan Presiden Rusia, Vladimir Putin menginvasi Ukraina yang akan memicu turbulensi baru ekonomi global.

    Terutama dalam rantai pasok (supply chain) berbagai komoditi perdagangan antar negara. Pasalnya, Rusia merupakan supplier komoditi energi dan mineral terbesar di dunia. Bahkan, Rusia dan Ukraina juga pemain besar dalam perdagangan gandum. Sehingga jelas, perang ini akan berdampak pada ekonomi global.

    “Pemerintah, melalui kementerian perdagangan harus cepat merespon dampak perang Rusia-Ukraina sebelum krisis benar-benar makin parah. Harga minyak dunia sudah mencapai titik tertinggi. Ini warning, karena biasanya krisis ekonomi ditandai dengan melonjaknya harga minyak mentah. Apalagi posisi kita sekarang adalah importir minyak mentah,” tutur Abdul Hakim Bafagih berdasarkan keterangan tertulis, Jumat, (25/02/2022).

    Adapun saat ini, harga minyak mentah dunia sudah mencapai US$100 per barel, yang merupakan harga tertinggi sejak 2014 lalu. Sebagai net importir minyak mentah, tentu ini akan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Harga komoditas lain seperti gandum dan kedelai yang selama ini tergantung pada impor akan berpotensi melonjak juga. Dan semua ini akan berdampak pada inflasi dalam negeri.

    Oleh sebab itu, Anggota DPR dari Fraksi PAN ini mengingatkan kembali bahwa asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2022 hanya US$ 63 per barel, sangat jauh dari harga saat ini. Dampaknya adalah realisasi anggaran akan banyak meleset dari target. Subsidi BBM dan Pupuk akan membengkak dan tentu ini akan semakin membebani anggaran.

    “Beban subsidi selama ini sudah cukup besar. Bahkan, setiap tahun pemerintah masih memiliki utang subsidi yang harus dibayar kepada BUMN seperti Pertamina untuk subsidi energi, PT Pupuk Indonesia untuk subsidi pupuk. Selain berdampak pada beban APBN, naiknya harga minyak mentah juga akan mengancam cash flow beberapa BUMN kita,” tegas Abdul Hakim.

    Ia pun, meminta Pemerintah untuk cepat dan tepat merumuskan langkah dan kebijakan antisipasi krisis akan dampaknya tidak terlalu luas dan mendalam bagi perekonomian nasional. Apalagi, kondisi ekonomi kita saat ini masih belum pulih dari pandemi.

    Sementara fakta di lapangan, harga komoditi seperti minyak goreng, tahu dan tempe masih tinggi. Bahkan saat ini barangnya mulai langka. Jika ditambah dengan krisis global akibat perang Rusia-Ukraina, maka dampaknya bagi masyarakat luas berpotensi akan semakin memburuk. Oleh sebab itu, Pemerintah dituntut untuk bekerja lebih cepat dan tepat.[]

  • Komisi VI Minta Penimbun 1,1 Juta Kg Minyak Goreng di Sumut Diperiksa

    peloporberita.com/ | Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta polisi memeriksa penimbun 1,1 juta kilogram minyak goreng di Sumatera Utara. Ia menduga, para produsen menimbun minyak goreng karena harganya sedang tinggi. Kemudian, nanti bisa dijual dengan harga tinggi ke pabrik-pabrik yang membutuhkan.

    “Jadi, mereka ini betul-betul orientasi mencari untung besar,” kata Rudi dalam keterangan persnya yang dikutip dari Parlementaria.

    Menurutnya, karena harga yang sedang tinggi, para produsen rela kucing-kucingan dengan aturan minyak goreng satu harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

    Sebelumnya, Satuan Tugas Pangan Sumut menemukan dugaan penimbunan minyak goreng di tiga gudang yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pada Jumat pekan lalu.

    Dirkrimsus Polda Sumut Kombes John Charles Edison Nababan mengatakan, pihak kepolisian akan memanggil para pemilik gudang untuk dimintai klarifikasi soal alasan penimbunan 1,1 juta kilogram minyak.

    “Soal penimbunan atau tidak, nanti diketahui. Kalau benar, tentu dihukum,” tegas John, seperti dikutip dari Parlementaria.

    Dari ketiga gudang itu, ditemukan minyak goreng kemasan merek Parveen sebanyak 1.121 kotak, kemudian di gudang kedua merek Parveen sebanyak 1.184 kotak, dan minyak goreng Bimoli sebanyak 25.361 kotak.[]

  • Pengrajin Tempe Tahu Menjerit, DPR Desak Pemerintah Kendalikan Harga Kedelai

    peloporberita.com/ – Pengrajin tempe tahu menjerit terkait kenaikan harga impor kedelai. Kenaikan harga kedelai membuat ribuan pengrajin tahu dan tempe di dalam negeri gulung tikar. Bahkan kini jumlahnya menyusut sampai 20 persen atau sebanyak 30.000 unit berdasarkan data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu (Gakoptindo).

    Terkait hal ini, anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga kedelai yang hargannya saat ini merangkak naik. Menurutnya, kenaikan harga kedelai itu, membuat para perajin tahu dan tempe tercekik.

    “Kasihan para perajin tahu dan tempe kalau harga kedelai fluktuatif, apalagi melambung tinggi. Kenaikan harga kedelai ini membuat perajin tahu dan tempe sulit mendapatkan untung,” tutur Elly dikutip dari laman resmi DPR Sabtu, 19/02/2022).

    Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar menetapkan harga kedelai impor yang stabil. Sehingga, tidak ada lagi perubahan atau fluktuasi harga yang mempersulit perajin tahu dan tempe.

    Selain itu, Elly juga memberi solusi jangka panjang dengan meminta pemerintah mengurangi ketergantungan impor kedelai. Ia berharap adanya langkah sistematis guna meningkatkan produksi kedelai dalam negeri.

    Tempe
    Tempe, salah satu makanan yang terbuat dari kedelai. (Foto:Pelopor.id/Tantri Lestari)

    “Saatnya sekarang pemerintah mengurangi ketergantungan dengan impor kedelai dan meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Kalau masih tergantung dengan impor, Indonesia tidak bisa mengendalikan harga kedelai,” tegas legislator dapil Jawa Barat V itu.

    Ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai, menurut Elly masih tinggi. Impor kedelai, mencapai 80 persen lebih untuk kebutuhan nasional setiap tahunnya. Sehingga Indonesia menjadi sangat tergantung dengan negara pengekspor.

    “Saat harga kedelai di negara pengekspor naik, begitu juga harga kedelai di dalam negeri, sehingga harga kedelai mengalami fluktuasi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kemendag menyampaikan harga kedelai dunia pada minggu pertama Februari 2022 mencapai 15,77 dolar AS per gantang. Harga tersebut diperkirakan naik terus hingga Mei 2022, menjadi 15,79 dolar AS per gantang.

    Kenaikan harga itu, berdampak harga kedelai di tingkat importir Indonesia pada minggu pertama Februari 2022 yang tembus hingga Rp11.240/kilogram. Terlebih, jika harga kedelai impor mencapai Rp12.000/kilogram, diprediksi harga tempe akan naik menjadi Rp300 per kg dan harga tahu naik Rp50 per potong. []

  • Foxconn Investasi US$ 8 Miliar di Sektor Kendaraan Listrik RI

    peloporberita.com/ – Perusahaan kontrak manufaktur asal Taiwan, Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn), akan membenamkan investasi hingga US$ 8 miliar di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (31/1/2022).

    Bahlil menjelaskan, pihaknya datang langsung ke Taiwan untuk mengejar rencana investasi Foxconn yang tidak juga terealisasi. Hasilnya pada pekan lalu, mereka berhasil meneken nota kesepahaman dengan Foxconn dan mitranya, yakni Gogoro Inc, PT Industri Baterai Indonesia (IBC), dan PT Indika Energy Tbk.

    “Foxconn akan masuk ke Batang, akan lakukan investasi di mobil listrik, baterai listrik, motor listrik, dan akan membangun pabrik sparepart telekomunikasi dengan mengembangkan pabriknya dari negara lain di Indonesia,” tutur Bahlil.

    Menteri Investasi BKPM menjelaskan, berdasarkan nota kesepahaman yang telah diteken, Foxconn bersama Gogoro, IBC, dan Indika akan menjajaki kerja sama investasi ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang komprehensif di Indonesia, mulai dari pembuatan baterai listrik termasuk sel baterai, modul baterai, dan baterai, hingga ke pengembangan industri kendaraan listrik roda empat, roda dua, dan bus listrik (EBus).

    Sementara lingkup kerja samanya mencakup pengembangan industri penunjang EV yang meliputi energy storage system (ESS), stasiun penukaran baterai, fasilitas daur ulang baterai, serta riset dan pengembangan di bidang baterai elektrik dan EV. []

  • Binary Option Mirip Judi, Mendag: Tangkapin Semua!

    peloporberita.com/ – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, pemerintah telah menutup platform-platform trading binary option lantaran mereka beroperasi dengan izin yang tidak semestinya.

    “Izinnya sekolah komputer tapi mengumpulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana. Pakai uang. Itu ponzi, kriminal. Tangkapin semua, sudah selesai itu,” tutur Lutfi dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Senin, (31/1/2022).

    Namun, lanjut Lutfi, kewenangan untuk mengendalikan platform binary trading ada di dua lembaga, sehingga masuk melalui zona abu-abu. Dalam hal transaksi keuangan seharusnya diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Untuk transaksi yang berkaitan dengan komoditas, diawasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti.

    “Mereka masuk di grey. Jadi ketika itu transaksi keuangan dengan efek ada di OJK, ketika dengan komoditas di Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Mereka berjalan di tengah,” tutur Lutfi dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (31/01/22).

    Isu soal binary option ini dilontarkan oleh anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim Bafagih. Persoalan itu kini tengah ramai jadi perbincangan di media sosial.

    “Ada judi berbentuk trading, terkenal di medsos dengan binary option. Bicara trading padahal judi, lalu tidak ada underlying asset-nya,” tutur Hakim panggilan akrabnya.

    Anggota DPR RI Komisi VI, Abdul Hakim Bafagih
    Anggota DPR RI Komisi VI, Abdul Hakim Bafagih. (Foto: peloporberita.com/dpr.go)

    Selama ini, menurut Hakim, iklan dan promosi judi berkedok trading ini semakin gencar dan masif di hampir semua platform media sosial. Bahkan, aplikasi judi online tersebut menggandeng influencer dan artis-artis top sebagai afiliator.

    Platform binary options menggunakan teknik marketing afiliasi yaitu afiliator menarik sebanyak-banyaknya member dan semakin banyak member yang bergabung melalui referensinya afiliator akan mendapat komisi.

    Sehingga di media sosial saat ini seperti terjadi perang opini antara korban yang mulai berani menampilkan diri untuk membongkar kedok aplikasi “trading” ini dengan influencer yang terus membangun opini positif.

    "Besar kemungkinan ada manipulasi. Bagaimana pengawasan Bappebti? Korbannya sudah banyak Pak. Enggak ada izinnya. Publik mesti tahu," tanya Hakim lebih jauh kepada Mendag Lutfi tentang pengawasan binary option.

    Sebelumnya, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, anggota DPR RI Fraksi PAN itu menyatakan bahwa binary option bukan trading tetapi permainan menebak seperti judi.

    “Binary option jelas bukan trading. Binari opsi ada permainan dan lebih dekat dengan judi karena aktivitas dalam aplikasi tersebut hanya menebak dua kemungkinan harga aset yaitu naik apa turun,” tandas Hakim. []

  • Abdul Hakim Bafagih: Binary Option Bukan Trading Tetapi Judi

    peloporberita.com/ – Anggota DPR RI Komisi VI, Abdul Hakim Bafagih menyatakan bahwa binary option bukan trading tetapi permainan menebak seperti judi.

    "Binary option jelas bukan trading. Binari opsi ada permainan dan lebih dekat dengan judi karena aktivitas dalam aplikasi tersebut hanya menebak dua kemungkinan harga aset yaitu naik apa turun," tutur anggota DPR RI Fraksi PAN kepada peloporberita.com/, Sabtu, (29/1/2022).

    “Saya menonton sendiri dan menyimpulkan bahwa ini pembodohan mengatasnamakan trading.”

    Hakim panggilan akrabnya menjelaskan, dalam permainan itu, jika tebakan benar maka dapat profit kalo salah maka modal hangus.

    “Anehnya, kalo tebakan benar dapat profitnya bisa 60-90 persen tetapi kalo tebakan salah maka rugi modal 100 persen,” ungkap Hakim.

    Anggota DPR RI Komisi VI, Abdul Hakim Bafagih
    Anggota DPR RI Komisi VI, Abdul Hakim Bafagih. (Foto: peloporberita.com/instagram Abdul Hakim Bafagih)

    Jadi, lanjut Hakim, dalam binary option ini tidak ada transaksi jual beli aset seperti halnya trading. Sehingga jelas bahwa binary option adalah bukan trading. Tetapi mirisnya, mereka mengatasnamakan trading dalam promosinya.

    “Saya kira pemerintah harus tegas melarang dan menindak segala aktivitas judi online ini. Jika memang trading seharusnya secara legal aktivitasnya diawasi oleh kementerian perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Jika ada pelanggaran hukum, harus segera ditindak sesuai dengan hukum pisitif kita” tegas Hakim.

    Selain mendorong tindakan tegas pemerintah, Abdul Hakim Bafagih juga mengajak berbagai pihak terutama influencer di media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang trading yang benar sehingga masyarakat dapat membedakan mana aktivitas trading dan mana yang judi.

    “Ini kan bukan trading, tapi binary option. Dan para influencer di media sosial ini tampak manipulatif sekali. Saya menonton sendiri dan menyimpulkan bahwa ini pembodohan mengatasnamakan trading. Miris sekali,” tandas Hakim.

    Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan banyaknya pengakuan korban judi berkedok trading. Korban mengaku kehilangan uang dengan nilai jutaan hingga miliaran dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan, ada korban yang stress, rumah tangga berantakan dan bunuh diri.

    Anehnya, iklan dan promosi judi berkedok trading ini semakin gencar dan masif di hampir semua platform media sosial. Bahkan, aplikasi judi online tersebut menggandeng influencer dan artis-artis top sebagai afiliator.

    Aplikasi ini menggunakan teknik marketing afiliasi yaitu afiliator menarik sebanyak-banyaknya member dan semakin banyak member yang bergabung melalui referensinya afiliator akan mendapat komisi.

    Sehingga di media sosial saat ini tampak seperti terjadi perang opini antara korban yang mulai berani menampilkan diri untuk membongkar kedok aplikasi “trading” ini dengan influencer yang terus membangun opini positif. []