peloporberita.com

Tag: Jokowi

  • Tidak Ada Presiden 3 Periode, Jokowi Tegaskan Pemilu Diselenggarakan 14 Februari 2024

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 sudah ditetapkan agar tidak muncul isu jabatan Presiden 3 Periode.

    Arahan ini disampaikan Jokowi saat dirinya memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai pesta demokrasi tersebut, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/04/2022).

    “Jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” tutur Jokowi.

    Ia juga menjelaskan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

    Menurut Presiden, pada 12 April 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi itu.

    “Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Jokowi meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024.

    Ia pun meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan.

    “Sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” tandasnya. []

  • Kunjungi Jambi, Jokowi Bagi-bagi BLT Migor

    Jakarta – Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi Kamis, (07/04/2022). BLT itu, diberikan kepada sejumlah pedagang kecil dan penerima di Pasar Rakyat Angso Duo Baru, Kota Jambi.

    “Pagi hari ini saya datang ke Pasar Angso Duo di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka memberikan BLT Minyak Goreng sebesar Rp300.000 yang kita harapkan ini bisa meringankan, mensubsidi masyarakat utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan,” tutur Kepala Negara.

    Selain Jambi, Presiden ingin bantuan serupa nantinya bisa diberikan di seluruh Provinsi di Indonesia. Presiden juga meminta BLT tersebut disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima sebelum Lebaran.

    “Tadi sudah kita berikan dan kita harapkan tidak hanya di sini saja, nanti di seluruh provinsi di Tanah Air, BLT Minyak Goreng bisa segera disalurkan. Saya sudah minta sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan, seminggu sebelum Lebaran,” tegasnya.

    Bersamaan dengan itu, Kepala Negara juga memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp1,2 juta. Jokowi mengimbau agar BMK tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha.

    Selain memberikan BLT Minyak Goreng dan BMK, Presiden beserta Ibu Negara juga membagikan Bantuan Langsung Tunai kepada para pedagang yang berjualan di pasar tersebut. []

  • Menko PMK: Yang Berniat Mudik, Segera Lakukan Vaksinasi Booster

    Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar pelaksanaan vaksin terutama untuk dosis 2 dan booster dilaksanakan dengan sungguh-sungguh terutama bagi warga yang akan mudik.

    “Karena berdasarkan hasil uji lapangan menunjukkan bahwa booster memang menjadi faktor yang sangat determinan di dalam upaya kita untuk menekan angka kasus dan kematian Covid-19,” tuturnya dalam keterangan selepas mengikuti rapat terbatas persiapan Idulfitri 1443 Hijriah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (06/04/2022).

    Menurut Muhadjir, orang yang sudah di booster memiliki tingkat ketangguhan imunitas yang berkali lipat dibanding yang belum disuntik booster. Oleh sebab itu dalam momentum Ramadan ini, terutama dalam pelaksanaan ibadah tarawih diupayakan untuk dilaksanakan sekaligus vaksinasi dan booster.

    Bagi masyarakat yang sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan mudik, lanjut Muhadjir diharapkan untuk mendaftarkan diri berkunjung ke gerai vaksinasi yang dibuka di beberapa masjid secara bergiliran terutama di wilayah yang akan menjadi tempat pemberangkatan mudik, yaitu di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

    “Sekali lagi saya tekankan marilah semuanya yang sudah berniat mudik untuk segera melakukan vaksinasi terutama yg sudah vaksin kedua untuk melaksanakan vaksin booster,” tegas Menko PMK.

    Ia juga menegaskan, dalam rapat terbatas khusus tersebut, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk menyiapkan pelaksanaan mudik ini dengan matang, terutama mengingat tingginya animo masyarakat yang akan mudik.

    Selain itu, dalam rapat tersebut, setidaknya terdapat dua hal yang harus menjadi perhatian Kementrian dan Lembaga, yaitu ketersediaan bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) dalam menyongsong mudik Idulfitri tahun ini.

    Terakhir, Muhadjir menyebut, Pemerintah memutuskan cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah jatuh pada 29 April dan 4-6 Mei 2022. Sementara tanggal 2 dan 3 Mei 2022 ditetapkan sebagai hari libur nasional Lebaran. []

  • Jokowi Kasih Kode Harga BBM Bakal Naik Lagi

    Jakarta – Pemerintah sepertinya bakal menaikkan lagi Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini tersirat dari cuitan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di akun Twitter nya.

    “Situasinya memang tidak memungkinkan untuk tidak menaikkan harga BBM,” tutur Kepala Negara di akun Twitter @Jokowi pada Rabu, (06/04/2022)

    Dalam cuitan tersebut, Presiden juga mengatakan, Kenaikan inflasi terjadi di hampir semua negara dan berdampak pada naiknya harga BBM.

    “Angka inflasi seperti di AS 7,9%, Uni Eropa 7,5%, hingga Turki 54%, memberikan dampak pada naiknya harga energi, seperti BBM di Tanah Air,” ungkapnya.

    Jokowi
    Cuitan Jokowi. (Foto: Tangkapan Layar Twitter @jokowi)

    Inflasi tersebut, lanjut Presiden dalam cuitan lainnya, membuat masyarakat merasakan dampak dari kenaikan inflasi, energi, harga bahan pangan.

    “Oleh karena itu, saya meminta seluruh jajaran pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat, langkah dan kepemimpinan yang cepat, dan menyampaikan pernyataan terkait kebijakan itu kepada rakyat,” tandasnya.[]

  • Cuti Bersama Idulfitri 29 April dan 4-6 Mei 2022, Jokowi: Segeralah Vaksin Booster

    Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan libur nasional Hari Raya Idulfitri 1443 H jatuh pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Sedangkan cuti bersama Idulfitri diberikan selama 4 hari, yaitu pada 29 April serta 4-6 Mei 2022. Hal ini diungkapkannya dalam keterangan persnya, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

    “Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022, dan juga menetapkan cuti bersama Idulfitri yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui Keputusan Bersama menteri-menteri terkait,” tutur Kepala Negara Rabu (06/04/2022).

    Jokowi mengatakan, cuti bersama ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk baersilaturahmi dengan orang tua, keluarga, serta handai taulan di kampung halaman. Tetapi, Presiden meminta agar masyarakat selalu waspada karena pandemi belum usai.

    “Kita semua harus selalu waspada, bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan,” tegasnya.

    Adapun jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 85 juta orang. Dari angka tersebut, pemudik dari Jabodetabek diperkirakan sebanyak 14 juta orang dan yang akan menggunakan kendaraan pribadi diperkirakan mencapai 47%.

    Terkait hal ini, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik tersebut.

    “Tentunya, pemerintah akan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar para pemudik bisa menjalankan perjalanan dengan aman dan nyaman,” sebutnya.

    Presiden Jokowi sebelumnya pada Rabu (06/05/2022) pagi telah memimpin Ratas mengenai Persiapan Menghadapi Idulfitri 1443 H. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) MuhadjirEffendy mengungkapkan, di dalam Ratas Presiden meminta jajarannya untuk mempersiapkan mudik Lebaran dengan matang.

    “Beliau telah berpesan agar disiapkan dengan matang oleh seluruh kementerian terkait dan lembaga terkait,” tandas Muhadjir. []

  • Jokowi: BLT Minyak Goreng Ringankan Beban Masyarakat

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat. Keputusan ini disampaikan Kepala Negara dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” tutur Presiden, Jumat (01/04/2022).

    Jokowi menjelaskan, bantuan ini akan disalurkan kepada keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.

    “Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ungkapnya.

    Selain itu menurutnya, bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Bantuan diberikan untuk tiga bulan sekaligus, mulai bulan April, Mei, dan Juni serta dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300 ribu.

    “Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI, serta Polri berkoordinasi, agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” tandasnya. []

  • Diteriaki Presiden 3 Periode, Jokowi: Kita Harus Taat Konstitusi

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada semua pihak untuk taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden.

    Pernyataan ini, disampaikan Kepala Negara untuk menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

    “Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar,” tuturnya usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (30/03/2022).

    “Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” tambahnya.

    Adapun sebelumnya, banyak masyarakat yang meneriakkan soal jabatan 3 periode dalam perjalanan Presiden dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang. []

  • Alokasi Dana Desa Rp 468 T, Jokowi Minta Dikelola Sebaik Mungkin

    Jakarta | Pemerintah telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 468 triliun hingga tahun ini, yang dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan di desa.

    Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun meminta jajaran pemerintah desa untuk mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana tersebut sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Presiden menyampaikan hal itu pada Peresmian Pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Silatnas Apdesi) Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/03/2022).

    “Jangan dipikir ini uang kecil lho, ini uang gede sekali, besar sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp 468 triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu, hati-hati dalam mengelola/me-manage duit yang sangat besar sekali ini,” ujar Jokowi.

    Jokowi menyadari bahwa kerja keras pemerintah desa dalam pembangunan desa sudah terlihat secara konkret.

    “Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri, Pak Tito, jadi jalan desa berapa, jadi embung berapa, jadi irigasi berapa, jadi jembatan berapa, semuanya jelas, konkret, fisik ada. Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa, maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.

    Jokowi menekankan, pemanfaatan Dana Desa dapat diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan, salah satunya jalan akses ke sawah atau perkebunan. Hingga kini sudah terbangun 227 ribu kilometer jalan desa yang dibiayai dari Dana Desa.

    “Utamakan jalan-jalan produksi yang menuju ke sawah, ke kebun itu yang didahulukan. Embung, irigasi, dan lain-lain, jembatan, pasar desa, BUMDes, tambatan perahu, banyak sekali, sudah saya cek satu per satu,” katanya.

    Terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat, Dana Desa antara lain dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana air bersih, posyandu, polindes, drainase, sumur, pendidikan anak usia dini (PAUD), serta MCK (mandi, cuci, kakus).

    Menutup sambutannya, Jokowi kembali menekankan agar penggunaan Dana Desa diutamakan untuk perputaran roda ekonomi di desa. Contohnya, pembelian material untuk pembangunan infrastruktur atau pembelian makanan penambah nutrisi dilakukan di desa tersebut.

    “Pada akhirnya nanti akan menurunkan angka kemiskinan di desa. Dan sudah kelihatan, coba dilihat kurvanya sudah turun, turun, turun, turun terus, turun terus,” tandasnya.[]

  • Kepala Otorita Sampaikan Tiga Aspek Penting Pembangunan IKN Kepada Presiden

    Jakarta – Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, ada tiga aspek yang harus dipenuhi pemerintah dalam mempersiapkan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga regulasi.

    Hal ini, disampaikan Bambang Susantono yang hadir bersama Wakil Kepala Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe, dalam keterangannya usai bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (29/03/2022).

    “Kita sekarang sedang menyelesaikan empat rencana Perpres, dan juga dua rencana peraturan pemerintah dan tadi disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu dengan yang lain. Karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kita bersama dalam melangkah ke depan,” tuturnya.

    Terkait regulasi, Bambang menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyelesaikan sejumlah peraturan yang mendukung pembangunan IKN. Sedangkan dalam hal perencanaan, pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait, mulai dari rencana makro hingga rencana mikro sehingga terjadi kesesuaian dan konsistensi dalam pembangunan IKN.

    “Ini juga kita cek, saya dan Pak Dhony melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk tadi melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah. Dan yang bawah ini sangat penting karena inilah yang nanti akan dilihat oleh mitra-mitra kerja untuk membangun ke depannya,” tegasnya.

    Sementara dari sisi pelaksanaan, menurut Bambang saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah persiapan agar pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang ingin dijaga oleh pemerintah.

    “Pada intinya kami berdua melaksanakan 4 K, konsolidasi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan juga regulasi, kemudian koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, kemudian juga komunikasi, dan satu lagi kolaborasi. Kolaborasi ini dengan berbagai elemen masyarakat juga,” kata Bambang.

    Bambang juga menegaskan, selain tiga aspek tersebut, pembangunan IKN merupakan sebuah langkah panjang yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, Kepala Badan Otorita menyampaikan bahwa berbagai elemen masyarakat dapat turut berkontribusi mewujudkan pembangunan IKN tersebut melalui dukungan pembiayaan masyarakat.

    “Kalau kita lihat undang-undangnya ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha), dan juga dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga bisa urun rembuk, dan juga dalam skala-skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan,” tandas Bambang.

    Adapun hingga saat ini, sudah banyak inisiatif dari berbagai elemen masyarakat yang masuk untuk ikut serta dalam pembangunan berbagai fasilitas di IKN. Ia pun menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi hal-hal prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun IKN.

    “Misalnya, kami dihubungi oleh diaspora global, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya 8 juta orang. ‘Pak, kami ingin mempunyai rumah Diaspora di IKN? Boleh enggak kami difasilitasi?’. Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik dan mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu,” pungkasnya. []

  • Jokowi: Jangan Cuma Jadi Penonton, Produk UMKM Harus Banjiri Marketplace

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Tetapi, produk-produk dalam negeri khususnya UMKM harus mengisi pasar daring.

    “Kita harus membanjiri marketplace. UMKM, koperasi harus membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita,” tutur Kepala Negara pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, Senin (28/03/2022), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta.

    Namun, Presiden mengakui untuk menggapainya terdapat banyak hal yang harus dibenahi dari hulu ke hilir sehingga produk UMKM Indonesia menjadi semakin berkualitas dan kompetitif.

    “Kita harus benahi sama-sama packaging-nya, kemasannya dan branding-nya,” sebutnya.

    Jokowi juga menargetkan pada tahun ini, sebanyak 20 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat masuk atau onboarding ke lokapasar atau marketplace.

    “Tahun 2022 ini harus mencapai target 20 juta, minimal 20 juta, dan meningkat 24 juta di tahun depan tahun 2023 dan 30 juta di tahun 2024. Ini target, kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang telah kita tentukan, saya yakin insyaallah kita semuanya bisa melakukan,” ungkapnya.

    Selain itu, Presiden juga meminta agar jumlah koperasi modern berbasis digital terus ditingkatkan. Presiden menargetkan 500 koperasi modern di tahun 2024, meningkat dari 250 koperasi di tahun 2022 dan 400 koperasi di tahun 2023. Ia juga menekankan, agar target 1 juta UMKM untuk onboarding ke e-katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini.

    Jokowi

    “Kemarin sudah saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan menteri, Dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita,” tandasnya.

    Menurut Presiden, digitalisasi telah menjadi solusi bagi pelaku usaha UMKM dan koperasi untuk bertahan, tumbuh, dan berkembang di tengah situasi yang sulit serta di tengah pembatasan aktivitas dan mobilitas. Tercatat sebanyak 17,5 juta pelaku UMKM telah masuk dalam ekosistem digital.

    “Jumlah ini belum cukup dan harus terus kita tingkatkan. Momentum saat ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan transformasi digital, memiliki kemampuan yang baik untuk memanfaatkan teknologi digital, lebih banyak mengisi marketplace, menjadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global agar UMKM kita segera naik kelas,” ucapnya.

    Rakornas ini dihadiri oleh 1.200 peserta, yaitu 200 peserta hadir secara luring dan 1.000 lainnya hadir secara daring. Peserta yang hadir dalam acara ini merupakan perwakilan dari ragam pemangku kepentingan mulai dari kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, lembaga pembiayaan perbankan dan non-bank, BUMN, perguruan tinggi, asosiasi lembaga inkubator bisnis, komunitas, dan pelaku platform digital. []