Jakarta – Kasus harian Covid-19 di Indonesia kembali melonjak menjadi diatas seribuan kasus. Berdasarkan data Satgas Covid-19 kasus positif bertambah 1.200 pada Jumat, (18/06/2022) menjadi total 6.065.644. Sedangkan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 556 orang menjadi 5.901.639. Sementara pasien yang meninggal mencapai 6 orang menjadi 156.679.
Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menegaskan, meski positivity rate Indonesia masih di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tetapi pemerintah dan masyarakat harus tetap waspada menghadapi pandemi Covid-19.
“Sejak awal meskipun belum naik, dulu kan saya sudah ngomong, enggak sekali, dua kali, tiga kali, waspada, waspada, waspada, baik oleh yang Omicron maupun yang BA.4, BA.5,” tuturnya usai menghadiri acara Silaturahmi dengan Alumni Penerima Kartu Prakerja di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jumat, (17/06/2022)
Jokowi berharap tidak ada kenaikan kasus Covid-19 dalam kurun waktu ke depan. Untuk itu, Kepala Negara terus mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan suntikan ketiga vaksin Covid-19 atau booster sebagai salah satu langkah antisipasi.
“Kita berharap tidak ada kenaikan, tapi saya kira antisipasi kita sudah saya sampaikan juga sebulan, dua bulan yang lalu booster semuanya booster,” harap Presiden.
[irp]
Jokowi juga menerangkan bahwa pemerintah telah menyediakan vaksin Covid-19 dalam jumlah yang banyak sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan suntikan vaksin ketiga Covid-19 atau booster.
“Vaksinnya ada, masih ada puluhan juta. Itu segera, minta semuanya. Sekarang ini kita ingin melakukan booster mencari pesertanya itu yang kesulitan,” tegasnya. []
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, menyambangi masyarakat Serang di Pasar Baros, Kabupaten Serang untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial (Bansos) bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan para pedagang.
Bantuan yang diberikan Presiden sebesar Rp1,2 juta merupakan Bantuan Modal Kerja (BMK) bagi para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kepala Negara berharap bantuan tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai tambahan modal usaha.
“Ini 1,2 juta sebaiknya dipakai tambahan modal usaha, atau yang Rp300 ribu untuk beli sembako utamanya minyak goreng,” tutur Jokowi Jumat, (17/06/2022).
Presiden juga berpesan, agar bantuan digunakan untuk keperluan yang mendesak antara lain untuk membeli kebutuhan pokok seperti minyak goreng.
“Tidak boleh untuk membeli pulsa atau rokok. Silakan untuk membeli kebutuhan pokok. Sementara diterima dulu, nanti kalau pendapatan negara meningkat Insya Allah bantuannya ditambah,” sebutnya.
Dalam kunjungan ini, Kepala Negara menyampaikan bahwa di antara bantuan yang diterima masyarakat merupakan program dari Kementerian Sosial.
“Di sini juga hadir Ibu Mensos, Ibu Tri Rismaharini,” ucap Jokowi.
Selain bansos, dalam kesempatan yang sama Jokowi turut mengecek harga minyak goreng curah yang ada di Pasar Baros. Menurut Presiden, harga minyak goreng curah di pasar tersebut sudah relatif stabil di kisaran Rp14.000.
“Tadi saya ke pasar ini untuk mengecek harga minyak goreng curah. Saya lihat harga sudah baik, sudah Rp14.000, dicek sendiri. Beberapa kios sudah Rp14.000. Ini yang akan saya cek di beberapa pasar di provinsi yang lain,” tegas Presiden.
[irp]
Adapun penerima BLT Minyak Goreng di Provinsi Banten menjangkau sebanyak 539.322 orang. Di Kabupaten Serang sebanyak 67.941 penerima manfaat. Sedangkan bantuan PKH Provinsi Banten untuk penyaluran Tahap ll sebanyak 288.162 KPM dengan nilai total Rp204,486 miliar.
Selanjutnya di Kabupaten Serang tercatat sebanyak 46.198 KPM dengan nilai bantuan Rp33,786 miliar. Bantuan Atensi dari Kemensos diserahkan kepada 20 KPM dengan nilai Rp99.465.000. Selain itu, Melalui Sentra Terpadu Inten Soeweno, Kemensos juga menyerahkan 2 unit motor roda 3 kepada penyandang disabilitas. []
Jakarta – Bagi Anda yang sedang mencari kerja atau juga yang ingin mencari peruntungan karir di tempat lain, tentu Anda akan sering mengirimkan surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan.
Namun waktu pengiriman lamaran kerja tersebut juga harus diperhatikan. Sebab, momen pengiriman yang tepat bisa membantu Anda mendapatkan respon lebih cepat.
Untuk mengirimkan lamaran kerja, Anda bisa memperhatikan waktu terbaik menurut Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI. Yakni, kirimlah lamaran kerja mulai Pukul 6.00-9.00 WIB (pagi hari).
Kirim lamaran itu pada hari kerja, terutama hari Senin. Pasalnya, lamaran yang dikirim di Hari kerja akan lebih cepat mendapat resapon dan jawaban.
Selain pada pagi hari, waktu terbaik mengirim lamaran kerja adalah sekitar pukul 13.00-14.00 WIB setelah makan siang.
Jakarta – Program Kartu Prakerja yang didesain untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia terus berjalan dengan baik sejak pertama kali diluncurkan pada Februari 2019 silam. Program Kartu Prakerja, saat ini telah mencapai gelombang ke-32 dalam dua tahun pelaksanaannya, dan memiliki lebih dari 12,8 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Berdasarkan hasil survei evaluasi yang dilakukan Manajemen Pelaksana sejak 2020 menunjukkan, Program Kartu Prakerja inklusif karena dapat menjangkau sebanyak 3,3% penyandang disabilitas, 14% penerima yang belum tamat atau lulusan SD, 56% tinggal di desa, 2,9% Purna Pekerja Migran Indonesia, sebanyak 49% perempuan, serta 90% dari penerima program tidak memiliki pekerjaan saat mendaftar.
“Mereka adalah orang-orang yang seringkali kurang terwakili, namun berhasil dijangkau oleh Program Kartu Prakerja,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring dalam acara Plenary Session of the CONFINTEA VII “Preparing Adults for the Future of Work”, dikutip Jumat, (17/06/2022).
Program Kartu Prakerja, turut berkontribusi dalam mempercepat inklusi keuangan bagi masyarakat yang berada di piramida bawah. Sebab, sebanyak 93% peserta program memilih menggunakan e-money dan sebanyak 28% peserta, baru mengenal rekening bank atau e-money melalui Program Kartu Prakerja. Ini, menjadikan Program Kartu Prakerja sebagai pembayaran G to P (Government to People) pertama yang consumer centric dengan proses transparan dan mulus.
“Insentif tunai hanya diberikan ketika pengguna menyelesaikan kursus dan umpan balik, sehingga menjadikan Kartu Prakerja sebagai program transfer tunai bersyarat dimana penerima dapat memilih metode mana yang mereka sukai, baik transfer bank atau e-wallet,” ungkap Menko Airlangga.
Para peserta, menggunakan insentif tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, membayar tagihan, serta menambah modal untuk usaha kecil. Dengan demikian, Program Kartu Prakerja secara efektif melindungi masyarakat tak hanya dari dampak pandemi Covid-19, tetapi juga turut mempromosikan pengetahuan dan kewirausahaan.
[irp]
Tak hanya itu, hasil lain dari implementasi Program Kartu Prakerja adalah munculnya skema pelatihan yang efektif. Dalam ekosistem Kartu Prakerja, terdapat lebih dari 150 penyedia pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.000 kursus pelatihan, diantaranya pemasaran, entri data, pembukuan, layanan pelanggan, juga salah satu kursus pelatihan pilihan yang paling favorit yaitu keterampilan dasar komputer untuk kantor.
Hal tersebut sejalan dengan tujuan CONFINTEA (French: Conférence Internationale sur l’Education des Adultes, Eng: International Conferences on Adult Education) dimana pada tahun 2009, CONFINTEA VI telah menghasilkan adopsi Belém Framework for Action (BFA) yang mengakui peran penting pembelajaran sepanjang hayat dalam mengatasi masalah dan tantangan pendidikan global.
Dimana, negara-negara peserta berkomitmen untuk membuat kemajuan dalam lima bidang utama Adult Learning and Education (ALE) yakni kebijakan, pemerintahan, pembiayaan, partisipasi inklusi dan pemerataan, serta kualitas.
[irp]
Sementara gelaran CONFINTEA tahun ini bertujuan untuk mendorong negara-negara anggota UNESCO agar menerapkan kebijakan, insentif, kerangka peraturan, dan struktur serta mekanisme kelembagaan yang berkontribusi kepada budaya, hak asasi manusia, keadilan sosial, nilai-nilai bersama, dan keberlanjutan.
Lebih lanjut, gelaran ini sebagai pengakuan atas kemajuan dalam kecerdasan buatan, perhatian khusus akan diberikan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan akses ke pembelajaran dan pendidikan orang dewasa. []
peloporberita.com/ | Serang – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten, menangkap dua tersangka mafia tanah yang memalsukan tanda tangan pada dokumen Akta Jual Beli (AJB) Tanah di Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang.
Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol. Shinto Silitonga pada Kamis, (16/06/2022) mengatakan, mafia tanah yang ditangkap dalam kasus ini, salah satunya adalah seorang Kepala Desa (Kades).
“Penyidik melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka dengan peran yang berbeda yakni US (65) Kepala Desa yang memiliki peran untuk mentransaksikan tanah-tanah dengan memalsukan tanda tangan korban di setiap dokumen AJB dan SHJ (63) adik ipar korban yang ikut serta membantu transaksi pada setiap dokumen AJB,” tutur Shinto dikutip Jumat, (17/06/2022)
Kombes Pol. Shinto Silitonga menjelaskan, dalam kasus ini, kedua tersangka memperjualbelikan bidang tanah secara ilegal kepada pihak lain dengan cara memalsukan tanda tangan korban saat pengurusan legalitas dokumen dalam kepentingan transaksi.
“Untuk luas bidang tanahnya sendiri 1,2 hektare, para pelaku ini telah memalsukan tanda tangan seolah-olah milik korban kemudian mentransaksikan dengan tanda tangan palsu pada dokumen Akta Jual Beli (AJB) kepada pembeli,” ungkap Perwira Menengah Polda Banten itu.
Berdasarkan pemeriksaan, lahan seluas 1,2 hektare tersebut kemudian dipecah menjadi 44 dokumen AJB yang telah disita Polisi sebagai barang bukti. Kini di atas lahan tersebut sudah dibangun rumah-rumah warga.
[irp]
“Dari penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 44 dokumen AJB dan 1 lembar asli surat kuasa,” tandas Kabid Humas Polda Banten.
Atas perbuatannya, US dan SHJ dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan ke dalam akta otentik dan Pasal 266 KUHP tentang perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dengan ancaman pidana kumulatif 7 tahun penjara. []
Jakarta – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID FOOD mengambil sejumlah langkah strategis untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjelang hari raya Kurban, Idul Adha.
Direktur Utama ID FOOD Frans M. Tambunan mengatakan, sejumlah langkah strategis tersebut dilakukan melalui Anggota holding PT Berdikari member of ID FOOD yang bergerak di bidang peternakan.
Menurut Frans, Berdikari telah bekerjasama dengan Balai Karantina Hewan (BKH) untuk mencegah penyebaran saat mobilisasi sapi. Selain itu, pihaknya juga telah meningkatkan pengawasan dan monitoring serta sosialisasi pencegahan kepada seluruh mitra ID FOOD Group, seperti Asosiasi Pedagang dan Mitra Peternak.
“Pencegahan PMK kami lakukan sedari dini, beberapa diantaranya dengan tidak memasukan ternak dari wilayah terdampak PMK, serta menggandeng BKH untuk melakukan tindakan karantina/monitoring/isolasi pemisahan terhadap ternak yang baru dibeli atau datang ke lokasi kandang,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis Jumat, (17/06/2022).
Saat ini, perusahaan juga membatasi kegiatan kunjungan dinas (instansi lain) ke kandang sapi dan domba, serta menerapkan prosedur biosecurity yang ketat di kawasan peternakan PT Berdikari.
Ilustrasi Hewan Kurban. (Foto:Pelopor.id/ID FOOD)
“Kami melakukan monitoring secara berkala terhadap ternak hidup. Apabila memiliki gejala terindikasi PMK, segera dilakukan prosedur isolasi, proses pengetatan terhadap biosecurity kandang ditingkatkan, baik untuk petugas perlengkapan dan termasuk pakan ternak,” ungkapnya.
Frans juga menegaskan, tenaga kesehatan hewan selalu tersedia di fasilitas kandang Berdikari untuk melakukan diagnosa terhadap hewan yang sakit. Apabila menunjukkan gejala spesifik PMK, akan segera dilaporkan kepada Manajemen Berdikari dan Dinas Peternakan wilayah setempat.
[irp]
Kemudian dilakukan prosedur pemisahan peralatan penanganan ternak sakit dan ternak sehat (pakaian, sepatu boot, dan perlengkapan lainnya), serta mengupayakan vaksin terhadap ternak.
Direktur Utama PT Berdikari Harry Warganegara menambahkan, untuk menjaga ketersediaan stok ternak jelang Idul Adha, Berdikari melakukan pendistribusian ternak sehat antar pulau, salah satunya dengan bantuan tol laut yang digagas Kementerian Perhubungan dan sinergi dengan Badan Pangan Nasional.
Ia berharap, langkah tersebut dapat membantu pemerataan hewan ternak sehat yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan kurban di hari Idul Adha. Adapun saat ini Berdikari memiliki stok hewan ternak 1.464 ekor sapi yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
[irp]
“Untuk menjaga stok daging sapi, Berdikari melakukan pendistribusian daging sapi, baik daging segar dan beku kepada mitra. Pada Juni ini, Berdikari melakukan importasi daging sapi beku asal Brasil dimana sampai dengan Juni ini akan masuk sebanyak 4.250 ton,” tegas Harry.
Berdikari sendiri, telah melakukan pemesanan sebanyak 9.092 ton daging beku boneless. Daging yang sebelumnya tiba telah dinyatakan aman dari PMK setelah melalui pemeriksaan terhadap virus PMK oleh Pusat Veteriner Farma Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI. []
Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Petrus Reinhard Golose menandatangani nota kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelindo, Arif Suhartono, di Ruang Bandar Jaya, Kantor Pusat Pelindo Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu (15/06/2022).
Penandatanganan nota kesepahaman ini, merupakan yang pertama kali dilakukan BNN RI dengan Pelindo sejak BUMN Pelabuhan yang terbagi menjadi 4 wilayah operasional ini resmi bergabung menjadi satu kesatuan. Sebelumnya, kerja sama terjalin secara terpisah antara Pelindo I, II, III, dan IV.
Kepala BNN RI dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pelindo yang secara berkesinambungan terus menjalin sinergitas dalam P4GN. Hal ini membuktikan, Pelindo memiliki kepedulian yang sangat besar dalam menyelamatkan generasi muda Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Menurutnya kerja sama dengan Pelindo adalah langkah strategis dalam bidang pemberantasan narkoba, mengingat maraknya penyelundupan narkoba yang dilakukan melalui ekspedisi laut.
“Saya berharap dengan adanya MoU ini Kita dapat memperketat dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan narkotika yang masuk melalui jalur laut. Saya yakin dengan jaringan dan sumber daya yang dimiliki oleh Pelindo, Kita dapat bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan P4GN,” tutur Kepala BNN RI berdasarkan keterangan resmi yang diterima Jumat, (17/06/2022).
Direktur Utama Pelindo dalam kesempatan mengungkapkan, pihaknya berharap, kerja sama ini tidak hanya dalam bidang pemberantasan narkoba saja akan tetapi juga dapat memberikan penguatan dalam pencegahan narkoba bagi seluruh personel Pelindo.
[irp]
“Sama-sama Kita ketahui apabila narkoba sudah menjadi sahabat bagi individu maka dapat dipastikan performasinya tidak akan maksimal. Untuk itu melalui kerja sama ini Pelindo berharap dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pelindo,” kata Direktur Utama Pelindo.
Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pelindo sebagai operator pelabuhan yang memiliki kontribusi signifikan terkait perjalanan logistik di Indonesia. []
Jakarta – Pemerintah dan DPR, fokus menangani stunting guna memastikan kualitas sumber daya manusia Indonesia lebih baik. Pemerintah juga berupaya mewujudkan target penurunan angka prevalensi stunting di tanah air hingga 14 persen pada 2024 mendatang.
Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo meninjau langsung keluarga stunting, disabilitas, dan lansia di Karangrejo, Magetan, Kamis (16/06/2022).
“Intervensi apapun bentuknya, jika sudah terkena stunting tak akan optimal. Maka itu mencegah stunting sangat vital untuk pembangunan Indonesia,” tutur Menko PMK berdasarkan keterangan resmi yang diterima Jumat, (17/06/2022).
Literasi gizi keluarga, dinilai sangat penting untuk mencegah stunting. Stunting di Indonesia tidak hanya terjadi pada kelompok yang miskin namun juga terjadi karena pola pengasuhan dan pengetahuan gizi yang rendah.
Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan perhatian guna menekan prevalensi stunting di Indonesia. Salah satu caranya dengan literasi gizi yang tidak hanya diterapkan kepada ibu hamil, tapi juga keluarga dan lingkungannya.
Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, generasi penerus bangsa harus cukup gizi dan sehat. “Melihat situasi yang ada, saya memberikan perhatian penuh kepada stunting karena ini menjadi satu hal yang harus kita hilangkan segera,” kata Puan.
Menko PMK, Muhadjir Effendy, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, meninjau keluarga stunting, disabilitas, dan lansia di Karangrejo, Magetan, Kamis (16/06/2022). (Foto:Pelopor.id/Kemenko PMK)
Dalam kesempatan itu, Ketua DPR RI juga berdialog dengan keluarga stunting dan penerima manfaat bansos lain. Dalam dialognya, diketahui rata-rata stunting terjadi karena pada 1000 hari pertama kehidupan bayi asupan gizinya tidak terpenuhi.
“Tadi saya tanya langsung, ternyata penyebabnya kebanyakan karena memang asupan gizinya kurang. Dalam artian, saat hamil ibunya kesulitan makan atau bayinya yang sulit makan dan pola asuh juga,” ungkap Puan.
Meski demikian, Kabupaten Magetan termasuk salah satu daerah yang sudah maju dalam mengatasi stunting. Tercatat prevalensi stunting di wilayah tersebut berada di angka 17,2 persen.
[irp]
Pada kesempatan yang sama, Puan memberikan bantuan secara simbolis kepada keluarga stunting, disabilitas dan lansia. Di antaranya 150 paket sembako, satu unit Antropometri, 9 unit kursi Roda, 7 unit tripod, dan 2 unit kursi roda adaptif elektrik, serta bantuan HP untuk penyandang tuli.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Magetan Suprawoto, Ketua DPRD Magetan Sujatno, OPD, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Tim Pendamping, Perangkat Daerah, para lansia, disabilitas, dan keluarga risiko stunting. []
Jakarta – Sektor industri asuransi jiwa telah menunjukkan perkembangan yang positif selama 5 tahun terakhir dengan rata rata tingkat pertumbuhan aset per tahun sebesar 8,67%. Aset serta investasi asuransi jiwa memang sempat mengalami kontraksi masing-masing -1,63% dan -1,34% secara yoy per Desember 2020.
Namun seiring pemulihan aktivitas ekonomi, industri asuransi jiwa kembali tumbuh sebagaimana pada periode pra-pandemi. Misalnya pada 2021, asuransi jiwa nasional kembali mencatatkan kinerja positif yang diindikasikan dengan pertumbuhan aset dan investasi masing-masing 9,27%, 8,20% secara yoy.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK) Riswinandi mengingatkan, dengan berbasis konsumen yang semakin luas, maka tentunya akan semakin besar pula tanggung jawab perusahaan asuransi dalam menyediakan produk layanan yang berkualitas bagi nasabah.
Sebagai ilustrasi, survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 mengungkapkan bahwa hanya sekitar 31,26% responden yang pernah menggunakan layanan jasa keuangan digital dan hanya sekitar 9,9% di antaranya yang menggunakan platform digital untuk membeli produk asuransi secara online.
“Maka dari itu, sejalan dengan nature utama industri yang menyediakan jasa pertanggungan atas risiko yang mungkin terjadi di masa depan maka menjadi penting kepercayaan nasabah itu merupakan modal penting yang tentunya perlu dijaga dengan sebaik-baiknya,” tutur Riswinandi dalam Virtual Seminar LPPI ke 78 dengan tema Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat kepada Industri Asuransi Jiwa, Kamis (16/06/2022).
Riswinandi menjelaskan, salah satu fokus utama dari program transformasi IKNB yang telah dijalankan selama 5 tahun terakhir adalah penguatan penerapan tata kelola dan manajemen resiko di lembaga jasa keuangan nonbank, termasuk pada perusahaan asuransi jiwa.
Menurutnya, kedua hal itu merupakan pilar penting untuk menjaga agar pengelolaan kegiatan perusahaan senantiasa dijalankan secara prudent dan bertanggung jawab.
“Dengan dukungan internal kontrol yang optimal serta mekanisme check and balance yang jelas, menjadi penting untuk menjamin kelangsungan usaha perusahaan asuransi dalam jangka panjang, sekaligus juga memastikan bahwa perusahaan asuransi dapat memenuhi janji yang telah diberikan kepada nasabahnya,” ungkap Riswinandi.
Pengelolaan Investasi
Riswinandi juga menerangkan, dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, salah satu proses bisnis di internal perusahaan asuransi yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan investasi atas premi yang dibayarkan oleh nasabah.
Selama ini pengelolaan investasi yang tidak dilakukan secara berhati-hati merupakan salah satu penyebab utama perusahaan asuransi mengalami kesulitan likuiditas dan kemudian turut berpengaruh pada tingkat solvabilitas perusahaan.
Contohnya, salah satu pengelolaan investasi yang tidak dilakukan secara prudent antara lain adalah penempatan investasi pada aset tertentu yang tidak diikuti dengan kajian matang terkait valuasi dan prospek pertumbuhan nilai aset tersebut ke depannya.
[irp]
Selain itu, dalam beberapa kesempatan juga ditemukan penempatan ataupun kasus penetapan investasi yang terkonsentrasi pada pihak-pihak yang terafiliasi atau pada satu pihak lagi.
“Akibat penempatan investasi yang tidak terverifikasi secara optimal kinerja investasi perusahaan akan sangat rentan dipengaruhi oleh fluktuasi yang terjadi di pasar keuangan,” tegasnya.
Pengelolaan investasi yang tidak berhati-hati itu, juga dipengaruhi oleh pemasaran produk dengan manfaat yang tidak realistis sehingga memaksa perusahaan asuransi untuk menjalankan strategi investasi yang cenderung agresif. Maka proses pengenalan produk harus menggunakan data serta asumsi yang kredibel sebagai dasar penetapan premi dan perhitungan cadangan teknisnya.
[irp]
“Hal ini penting untuk memastikan agar premi yang dibebankan kepada nasabah dan cadangan teknis yang dibentuk oleh perusahaan asuransi benar benar sebanding dengan manfaat yang ditawarkan yang dijanjikan dan resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi,” tandas Riswinandi.
Di sisi lain, dalam proses pemasaran, perusahaan asuransi perlu menyesuaikan antara mekanisme pemasaran dengan kompleksitas suatu produk asuransi. Hal ini terkait dengan investasi atau yang lazim disebut unit link. Riswinandi menyebutkan, berdasarkan data April 2022 tercatat penerimaan premi unit link mencapai 46,32% dari total penerimaan premi asuransi jiwa.
“Namun demikian pengaduan yang kami terima dan pemberitaan di media massa atau media sosial terkait pengaduan atau keluhan nasabah merupakan sebuah reminder yang perlu menjadi perhatian,” tandasnya.
Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
OJK sendiri telah menerbitkan regulasi terbaru terkait dengan PayD untuk memastikan agar ke depannya praktek pemasaran dan pengelolaan dari PayD ini senantiasa dilakukan secara fair, prudent dan transparan. Beberapa hal yang diatur antara lain perusahaan perlu melakukan perekaman untuk memastikan agar tenaga pemasar telah memberikan penjelasan yang benar, lengkap dan jelas kepada calon nasabah terkait dengan manfaat dan risiko dari unit link.
“Perekaman pada saat para agen penjual bertemu dan rekaman ini bisa di-connect ke sistem yang ada di perusahaan itu sehingga bisa dilakukan evaluasi,” ucap Riswinandi.
Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan perbaikan pada alur pemasaran unit link untuk memastikan agar produk tersebut ditawarkan pada kelompok nasabah yang memang sepenuhnya telah memahami manfaat dan resiko yang melekat pada produk asuransi tersebut.
[irp]
“Pemahaman yang harus betul betul disampaikan bahwa ini tujuannya adalah untuk proteksi, bukan untuk menambahkan kekayaan,” pungkas Riswinandi.
Selain itu, ada syarat terkait kepemilikan dukungan SDM, infrastruktur dan modal. “Seperti tenaga aktuaria dan ahli investasi. Lalu modal perusahaan minimal 250 miliar bagi asuransi konvensional dan 150 miliar bagi asuransi Syariah,” rinci Riswinandi.
Dia juga menambahkan, saat ini OJK sedang mempersiapkan aturannya untuk pemasaran produk asuransi secara digital yang biasa disebut insurtech.
[irp]
“Karena penjualan secara digital yang dilakukan oleh platform insurtech, ke depan ini dipersyaratan yang boleh melakukan adalah perusahaan yang berbentuk pialang asuransi. Jadi perusahaan yang juga diawasi oleh OJK,” tambah Riswinandi. []
Jakarta – Dalam aplikasi Haji Pintar atau website Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), daftar tunggu ibadah haji menunjukkan estimasi keberangkatan yang semakin lama. Beberapa provinsi bahkan masa tunggunya lebih dari 90 tahun. Kasubdit Siskohat Ditjen PHU Hasan Afandi menjelaskan, mundurnya estimasi keberangkatan disebabkan bilangan pembagi daftar tunggunya didasarkan pada kuota haji tahun berjalan.
“Estimasi keberangkatan selalu menggunakan angka kuota tahun terakhir sebagai angka pembagi. Tahun ini kebetulan kuota haji Indonesia hanya 100.051 atau sekitar 46% dari kuota normal tahun-tahun sebelumnya,” tutur Hasan yang saat ini tengah bertugas sebagai Kabid Siskohat di Kantor Urusan Haji Jeddah, dikutip Kamis (16/06/2022).
Menurut Hasan, sebelum ada kepastian kuota penyelenggaraan haji 1443 H pada pertengahan Mei 2022, maka bilangan asumsi yang digunakan sebagai bilangan pembagi masih menggunakan kuota berdasarkan MoU penyelenggaraan haji 2020.
Namun pada akhirnya ada kebijakan membatalkan keberangkatan akibat pandemi Covid-19 sebesar 210 ribu jamaah. Lalu, ada kepastian bahwa kuota haji 1443 H adalah sekitar 100 ribu orang, maka bilangan pembaginya mengalami penyesuaian.
“inilah yang secara otomatis menyebabkan estimasi keberangkatan semakin lama. Sebab, ketika kuota turun, maka otomatis estimasi keberangkatan akan naik,” ungkap Hasan.
Kasubdit Siskohat Ditjen PHU Hasan Afandi. (Foto:Pelopor.id/Kemenag)
Estimasi ini akan terus berjalan sampai dengan adanya kepastian kuota haji pada tahun 1444 H/2023 M. Jika kuota kembali normal, misalnya kembali ke 210 ribu atau bahkan lebih, maka estimasi keberangkatan akan mengalami penyesuaian lagi.
Hasan juga memastikan, perubahan estimasi keberangkatan bukan karena naiknya jumlah pendaftar dalam kurun Mei – Juni 2022 (setelah penetapan kuota haji 1443 H). Sebab, kalau kenaikan jumlah pendaftar, dampaknya hanya pada yang baru mendaftar, tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan estimasi keberangkatan jemaah yang sudah lama mendaftar.
[irp]
Ia pun berharap tahun depan kuota haji Indonesia kembali normal atau bahkan lebih banyak dari kuota normalnya. Sehingga, estimasi keberangkatan jemaah akan kembali berubah, sesuai bilangan pembaginya. “Bila kuota nasional kembali 100 persen, secara otomatis, estimasi keberangkatan akan menyesuaikan kembali, karena sistem aplikasinya memang begitu,” tandasnya. []
