Kategori: Daerah

  • Al Muktabar: Pemprov Banten Siap Sukseskan Pemilu 2024

    Jakarta | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap menyukseskan agenda Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dalam Audiensi dan Konsolidasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Pemprov Banten dalam Rangka Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (25/05/2022).

    “Agenda Pemilu 2024 menjadi salah satu parameter tugas yang diberikan,” ungkap Al Muktabar saat memberikan sambutan.

    Dia juga mengatakan bahwa salah satu kewajibannya sebagai Pj Gubernur Banten adalah pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, tertib, aman dan demokratis, sehingga pihaknya mempersiapkan hal itu dengan sebaik-baiknya.

    Menurutnya, jika agenda Pemilu 2024 di Banten dan daerah dilaksanakan dengan baik, akan menjadi agregasi nasional Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sukses. Pihaknya saat ini juga mempersiapkan peraturan daerah untuk dana cadangan penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Al Muktabar juga menegaskan bahwa pihaknya akan sangat mendengarkan kontrol publik.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengungkapkan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak bisa bekerja sendirian.

    “Pemilu adalah arena kompetisi yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan. Pemilu adalah perubahan peradaban masyarakat dari perang ke surat suara,” tambahnya.

    Pihaknya pun meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu, berupa dukungan personil dan logistik.

    Kebutuhan itu nantinya berdasarkan perkiraan kebutuhan TPS (Tempat Pemungutan Suara), kebutuhan personil dari anggoata KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara) hingga PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

    Dia juga mengatakan, selama belum ada pencabutan status bencana non Alam Covid-19 oleh Presiden, pelaksanaan agenda Pemilu 2024 tetap melaksanakan protokol kesehatan.

    Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti pada Pemilu 2019, KPU RI mensyaratkan panitia ad hoc (anggota KPPS, PPS dan PPK) maksimal berusia 50 tahun, tidak memiliki komorbid, sudah vaksin dua kali dan dinyatakan sehat.

    Pihaknya juga meminta dukungan fasilitas dan tenaga kesehatan pemprov Banten untuk verifikasi kesehatan dalam pelaksanaan agenda Pemilu 2024 nanti.[]

  • Hore! Pemkot Serang Perbolehkan Lagi Konser Musik

    Serang – Seiring situasi pandemi covid-19 yang terjaga, Pemerintah kota (Pemkot) Serang, memperbolehkan lagi digelarnya konser musik di wilayah tersebut.

    Hal ini disampaikan Walikota Serang, Syafrudin usai menghadiri halal bihalal dengan Forum Komunikasi Masyarakat Bojonegara Puloampel (FKMBP) di Ponpes Al Mubarok di Cimuncang Kota Serang, Rabu (25/05/2022).

    Syafrudin mengatakan, kegiatan-kegiatan di berbagai daerah sudah mulai normal, berbagai aktivitas ekonomi yang sempat ‘mati suri’ gara-gara pandemi virus corona Covid-19 juga sudah bangkit.

    “Sudah level 2, kayaknya kegiatan kecil atau besar, sedang, konser musik sudah boleh, silahkan,” tutur Syafrudin dilansir dari Bantennews.

    [irp]

    Ia juga mengungkapkan, bahwa kelonggaran kegiatan di Kota Serang sudah mulai nampak, seperti perhotelan, parkir mulai dan rumah makan juga sudah mulai pulih lagi. Syafrudin berharap kegitan masyarkat, termasuk konser musik ini dapat membangkitkan roda perekonomian di Kota Serang.

    “Jadi mulai saat ini bagi masyarakat yang ingin membuat konser musik, Pemkot Serang sudah membolehkan,” tegasnya.

    “Baik di ruang terbuka atau di ruang tertutup, namun kalau di di ruang tertutup itu harus pakai masker semua, kalau di ruang terbuka itu boleh pakai masker dan boleh tidak,” sambungnya. []

    [irp]

  • Pj Gubernur Banten Tindaklanjuti Arahan Presiden Dukung Produk Lokal

    Jakarta | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan mengoptimalkan produk dalam negeri atau produk unggulan dari Provinsi Banten agar masuk dalam e-Katalog Lokal.

    Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, dengan masuknya produk-produk lokal dalam e-Katalog, maka produk tersebut dapat ditawarkan tak hanya kepada skala lokal, tapi juga skala nasional maupun internasional.

    “Hal ini, selain masyarakat akan mendapatkan nilai tambah dari begitu masif dan luasnya dipasarkan apa yang menjadi produk-produk kita, yang utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Banten, pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Al Muktabar di Jakarta, Selasa (24/05/2022).

    Dia juga mengatakan bahwa Banten saat ini telah memiliki e-Katalog Lokal, bahkan memiliki toko daring dengan nama Plaza Banten, yang dibentuk untuk membantu memasarkan produk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan, khususnya di Banten.

    “Nanti kita akan roadshow tentang itu, akan kita pastikan betul sekarang basis datanya sudah ada, kita akan informasikan apa yang bisa dengan kualifikasi itu masuk di sana,” jelasnya.

    Selain itu, dia juga menuturkan saat ini pihaknya tengah mengawal dan memastikan satu persatu dalam rangka pembelanjaan produk lokal dengan basis pembiayaan dari APBD yang sesuai dengan peruntukkan dan kebutuhannya.

    “Kita akan bersama untuk mendeteksi agenda-agenda yang sesuai arahan pak presiden, itu yang akan kita implementasikan dan kita akan pantau progres presentase pencapaiannya setiap saat,” ungkapnya.[]

  • Daftar Lokasi Car Free Day Jakarta yang Mulai Digelar Minggu 22 Mei

    Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, bakal menyelenggarakan kembali Car Free Day (CFD) Jakarta atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) mulai akhir pekan ini tepatnya Minggu, (22/05/2022) besok setelah sebelumnya terpaksa dihentikan selama pandemi Covid-19.

    Pelaksanaan CFD dimulai pukul 06.00-10.00 WIB yang dilakukan dengan pola terbatas yang artinya hanya untuk kegiatan olahraga. Selain itu, di lokasi CFD juga dipastikan tidak ada kegiatan Partisipan dan Pedagang Kaki Lima.

    “HBKB terbatas boleh dilakukan hanya untuk kegiatan olah raga. Di lokasi juga akan kami pastikan tidak ada kegiatan Partisipan dan Pedagang Kaki Lima (PKL),” tutur Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Jumat (20/05/2022).

    Car Free Day (CFD)

    Sementara daftar lokasi yang menerapkan Car Free Day di Jakarta pada Minggu (22/05/2022) adalah sebagai berikut:

    • Jalan Jenderal Sudirman – Jalan MH Thamrin (Patung Arjuna Wijaya – Patung Pemuda Membangun)
    • Jalan Sisingamangaraja (Patung Pemuda Membangun – CSW), Jakarta Selatan
    • Jalan Tomang Raya (Simpang Tomang – Business Hotel Tomang), Jakarta Barat
    • Jalan Danau Sunter Selatan (Simpang Karya Beton – GOR Sunter), Jakarta Utara
    • Jalan Suryopranoto (Simpang Harmoni – Simpang RSUD Tarakan), Jakarta Pusat
    • Jalan Pemuda (Simpang Arion – Simpang TU-GAS), Jakarta Timur.

    Syafrin Liputo menegaskan, meski pemerintah sudah melonggarkan aturan, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan selama CFD Jakarta 2022 ini. Seperti menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Para pengunjung, juga diwajibkan untuk scan QR Code PeduliLindungi atau menunjukkan minimal Sertifikat Vaksin kedua.

    “Selain itu, para pengunjung diwajibkan untuk scan QR code PeduliLindungi atau menunjukkan minimal Sertifikat Vaksin kedua,” tandas Syafrin Liputo. []

    [irp]

  • Pj Gubernur Banten Kunjungi Lokasi Terdampak Bencana di Sukatani Serang

    Jakarta | Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar pada awal pekan ini mendatangi lokasi terdampak bencana angin puting beliung di Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

    Dalam kunjungan itu, Muktabar didampingi oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Banten Nana Suryana beserta jajaran, Camat Cikande, Kepala Desa Sukatani dan juga sejumlah jajaran tingkat desa sekaligus membawa paket bantuan.

    “Kejadian bencana itu merupakan musibah yang di luar dugaan manusia. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa mengantisipasi berbagai bentuk bencana yang akan terjadi,” katanya berdasarkan keterangan tertulis, Rabu (18/05/2022).

    Muktabar menekankan bahwa Pemprov Banten sangat konsen terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Upaya pencegahan itu dilakukan dalam berbagai kegiatan mitigasi oleh BPBD Provinsi kepada wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi bencana.

    Pihaknya juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, untuk senantiasa waspada dan memberikan penyuluhan terkait proses evakuasi mandiri ketika bencana terjadi.

    Dalam hal penanggulangan, Pemprov Banten juga terus berupaya meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana, mulai dari tahap awal evakuasi hingga penyiapan Hunian Sementara (Huntara) sambil menunggu proses penyiapan Hunian Tetap (Huntap) selesai dilakukan.

    “Tahapan ini sudah menjadi SOP dan Protap kami dalam kebencanaan. Itu akan kita giatkan betul. Saya sangat konsentrasi terhadap hal-hal yang kita terima dalam situasi alam dari kebencanaan,” ungkapnya.

    Kalak BPBD Provinsi Banten Nana Suryana juga menambahkan bahwa hingga saat ini masih sering turun hujan di sebagian besar Provinsi Banten, sehingga pihaknya mengimbau seluruh masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap potensi bencana alam.

    BPBD Provinsi Banten juga sudah melakukan upaya mitigasi bencana di seluruh wilayah di Banten, sebagai bentuk pencegahan jika terjadi bencana alam.[]

  • Pemprov Banten Minta 8 Kabupaten/Kota Pindahkan Kas Daerah ke Bank Banten

    peloporberita.com/ | Banten – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meminta 8 Kabupaten dan Kota di wilayahnya untuk bisa memindahkan penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) nya ke Bank Banten. Permintaan ini, sebagai support terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki bersama.

    Selain itu, Al Muktabar mengatakan, secara legalitas Pemprov Banten berperan sebagai pemegang saham mayoritas pengendali terakhir di Bank Banten. Untuk itu pihaknya mempunyai tanggungjawab dan otoritas yang lebih terhadap upaya penyehatan perseroan.

    “Oleh karena itu saya berharap betul kepada Bapak dan Ibu Bupati dan Walikota, dengan segala kewenangan yang mereka milik dengan didasarkan pada keyakinan bahwasannya Bank Banten bisa menjadi bagian dari instrumen pembangunan di daerahnya masing-masing,” tutur Muktabar, Rabu (18/05/2022).

    Muktabar melanjutkan, jika Bank Banten sudah menjadi RKUD seluruh Kabupaten dan Kota, termasuk juga Pemprov Banten yang saat ini sudah menggunakan Bank Banten sebagai bank RKUD, potensi pengelolaan keuangannya cukup besar.

    “Ada sekitar Rp 50 triliun dana yang akan dikelola oleh Bank Banten. Sehingga dari besaran dana yang dikelola itu, bisa menjadikan Bank Banten sebagai tuan rumah di rumahnya sendiri,” tegasnya.

    Selain itu, Muktabar juga akan mendorong pihak swasta dan seluruh industri yang ada di Provinsi Banten agar mempunyai akun atau rekening Bank Banten. Rekening itu, tentunya juga digunakan secara maksimal baik sebagai penyimpanan uang atau dalam bentuk pendanaan lainnya.

    “Kalau itu sudah masuk, line money market agenda kerja keuangan Bank Banten sudah bisa bergerak dengan optimal,” ungkapnya.

    Hal itu lanjut Muktabar, bisa terwujud dengan basis kondisi Bank Banten yang telah memenuhi level kesiapan likuiditas sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam berbagai aturan.

    “Dengan kata lain, Bank Banten sudah layak digunakan sebagai Bank penyimpan RKUD. Sebab walau bagaimanapun, Bank Banten merupakan BPD kebanggaan kita bersama,” tegasnya.

    Dijelaskan, secara kesehatan bank, Bank Banten dinyatakan sehat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga berharap Kabupaten/Kota bisa segera membuka rekening RKUD di Bank Banten.

    Sementara Direktur Bisnis Cendria Tj. Tasdik, sekaligus sebagai Plt. Direktur Utama Bank Banten yang sedang melaksanakan ibadah Umroh seusai melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) beberapa hari lalu mengungkapkan rasa optimisnya dalam menyambut tahun 2022 ini.

    “Hal itu mengaca pada hasil kinerja tahun 2021 lalu, dimana Perseroan berhasil melaluinya dengan baik dan menunjukkan ketangguhan segenap nasabah Bank Banten dalam fase akselerasi pertumbuhan ini,” sebutnya.

    [irp]

    Menurutnya, Direksi sangat menghargai kepercayaan dan keyakinan para pemegang saham, khususnya Pemerintah Provinsi Banten dan PT Banten Global Development, dan juga pemegang saham publik.

    “Serta kami berterima kasih atas pengawasan, dukungan dan arahan segenap Dewan Komisaris,” ucapnya.

    Meskipun belum mencatat laba, namun di tahun 2021 Perseroan mencetak kinerja yang lebih baik dibandingkan 2020. Pada 31 Desember 2021, aset meningkat secara signifikan sebesar 65,7 persen ke angka Rp8,85 triliun, dari Rp 5,34 triliun pada 31 Desember 2020.

    Hal ini didorong oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat secara signifikan sebesar 79,8 persen ke angka Rp 4,64 triliun, dari Rp 2,58 triliun pada 31 Desember 2020.

    “Demikian pula, pendapatan operasional selain bunga naik 45,8 persen secara YoY menjadi Rp41,85 miliar dari Rp 28,7 miliar,” tegasnya.

    [irp]

    Di sisi biaya, perseroan juga melakukan efisensi operasional sehingga berhasil menekan beban bunga menjadi Rp 241 miliar, turun 27.7 persen dibandingkan Desember 2020.

    Bank Banten menutup tahun 2021 dengan kredit di angka Rp 3,89 triliun dan total ekuitas mencapai Rp 1,89 triliun.Perseroan masih membukukan rugi bersih periode berjalan sebesar Rp 265,18 miliar.

    “Rugi tersebut berhasil ditekan lebih baik 20,88 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 308,16 miliar,” tandasnya.

    Hal ini dicapai diantaranya dengan mendongkrak pendapatan sepanjang tahun 2021, dimana pendapatan bunga bersih tumbuh 90 persen secara tahunan (YoY) menjadi sebesar Rp 67,02 miliar dari Rp 35,23 miliar. []

    [irp]

  • Pemprov Banten Canangkan Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk Bagi Penyandang Disabilitas 

    peloporberita.com/ | Banten – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencanangkan program Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi penyandang disabilitas.

    Layanan ini, untuk menginput data soal keragaman disabilitas untuk kemudian disinkronkan dengan program layanan pemerintah.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar menjelasksn, secara khusus gerakan ini merupakan upaya pemerintah untuk hadir dalam pelayanan kependudukan bagi kaum disabilitas di Provinsi Banten.

    “Tugas saya melaksanakan perintah dan arahan. Arahan tertinggi adalah perintah rakyat melalui Ketua DPRD, kemudian juga perintah khusus Bapak Presiden melalui staf khusus. Saya akan melaksanakan itu, tidak ada pilihan lain,” tuturnya saat peluncuran program di Sekolah Khusus Negeri (SKhN) 02, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (17/05/2022).

    Dalam peluncuran program ini, Al Muktabar penyerahan secara simbolis data kependudukan berupa KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), serta Akte Kelahiran kepada penyandang disabilitas.

    [irp]

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan keluarga Berencana (DP3AK2B) Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina mengatakan, di Provinsi Banten ada sebanyak 5.047 siswa berkebutuhan khusus. Dari data tersebut, yang sudah wajib KTP elektronik mencapai 1.371 siswa yang tersebar di 91 SKH.

    “Saat ini capaian perekaman KTP elektronik untuk siswa berkebutuhan khusus sudah sebanyak  32,24 persen atau sekitar 442 siswa,” ucapnya.

    Data penyandang disabilitas itu, kemudian diserahkan kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, untuk ditindak lanjuti, agar targetnya bisa mencapai 100 persen.

    “Kami mengajak Kabupaten/Kota bersama melakukan percepatan pelayanan adminduk bagi penyandang disabilitas, untuk membangun masyarakat Banten yang inklusif,” tegas Sitti.

    [irp]

    Sementara Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia mengungkapkan melalui pendataan adminduk, penyandang disabilitas akan mendapatkan layanan prioritas dari program pemerintah dan non-pemerintah. Pendataan juga untuk keperluan harmonisasi program pemerintah untuk kaum disabilitas.

    Selain itu, Pihaknya juga mengapresiasi langkah Pj Gubernur Banten dalam pendataan penyandang disabilitas untuk program-program inklusi pemerintah.

    Hal serupa, diungkap Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Ia mengimbau untuk menulis biodata lengkap para pra penyandang disabilitas apa adanya, agar pemerintah bisa memberikan layanan publik terbaik.

    “Salah satu tugas negara melindungi segenap bangsa. Pendataan disabilitas itu urusan wajib pemerintah daerah, artinya harus dikerjakan. Oleh karena itu, strateginya gerakan bersama dengan membangun akses bersama,” tandas Zudan. []

    [irp]

  • Polda Metro Jaya Imbau Masyarakat Hindari Kawasan Sekitar DPR Terkait Aksi Buruh May Day Fiesta 2022

    Jakarta – Polda Metro Jaya menghimbau warga untuk menghindari kawasan sekitar kantor DPR Senayan, pada hari Sabtu, (14/05/2022) besok. Sebab massa buruh akan menggelar May Day Fiesta 2022.

    “Kami menghimbau kepada masyarakat, agar kiranya besok mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB kiranya bisa menghindari kawasan GBK,” tutur Kabid Humas Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Jumat (13/05/2022).

    May Day Fiesta 2022, akan berpusat di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, serta diikuti sekitar 60 ribu buruh dari berbagai daerah guna merayakan Hari Buruh Internasional.

    “Kita harapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik, tempatnya juga sudah ditata dengan baik di satu tempat yaitu di GBK ini adalah kegiatan Mayday Fiesta, pestanya para buruh,” ungkap Zulpan.

    Agenda May Day Fiesta akan di awali dengan aksi demonstrasi buruh di depan gedung DPR pada pagi hari, Setelah itu, massa aksi akan melakukan longmarch menuju Gelora Bung Karno untuk melanjutkan rangkaian perayaan May Day 2022.

    Endra Zulpan
    Kabid Humas Kombes Endra Zulpan. (Foto: peloporberita.com/Polri)

    "Oleh sebab itu, ini mohon pengertian kepada seluruh masyarakat manakala besok antara jam 09.00 Wib sampai 15.00 Wib di sekitar GBK agak padat ada kegiatan ini untuk bisa dimaklumi," tegasnya.

    Guna mengatasi keramaian tersebut, kepolisian bakal menyiapkan sejumlah skema rekayasa arus lalu lintas termasuk pengamanan di pintu masuk GBK serta mengerahkan 5.260 personel termasuk bantuan dari TNI.

    Adapun Kawasan yang terdampak aksi May Day Fiesta, mencakup Jalan Jenderal Gatot Subroto mulai dari Simpang Semanggi hingga depan Gedung DPR, jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, hingga sebagian Jalan Jenderal Sudirman. []

    [irp]

  • Penyakit Mulut dan Kuku Menginfeksi 2.555 Sapi di Aceh

    Jakarta – Penyakit mulut dan kuku (PMK) yang mulanya ditemukan di Jawa Timur kita telah menyebar hingga ke Aceh. Bupati Aceh Tamiang, Mursil mengatakan, Aceh memiliki sebanyak 44.495 populasi sapi dimana 2.555 ekor sapi di antaranya terinfeksi PMK dan 13 ekor mati.

    Bupati Mursil mengatakan, saat ini wabah tersebut sudah ditangani dengan baik dan terkendali sehingga masyarakat dihimbau tidak panik.

    “Penyakit ini penyebarannya cepat namun diharapkan masyarakat tenang, tidak panik, penyakit ini bisa ditangani,” tuturnya di Aceh, Kamis (12/05/2022).

    “Alhamdulillah, semua stakeholder terlibat langsung untuk menanggulangi wabah ini. Mulai Pak Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo), Dinas Peternakan Propinsi, Pemkab Aceh Tamiang sangat serius dalam penanganan wabah ini,” tambahnya.

    Para peternak yang sapinya terinfeksi dan mati, diimbau untuk segera menangani dengan baik sesuai standart yang telah ditentukan agar tidak menyebabkan penyebaran wabah PMK lebih luas lagi.

    [irp]

    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi
    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi. (Foto:Kementan)

    Selain itu, Bupati Mursil juga menegaskan bahwa untuk memutus rantai penyebaran, Pemkab Aceh Tamiang, menerapkan langkah lokalisasi.

    “Lokalisasi atau lockdown menjadi pilihan saat ini. Sapi-sapi dari Aceh Tamiang tidak boleh keluar dan sapi dari luar tidak boleh masuk ke sini. Demi kepentingan bersama,” tegasnya.

    Bupati Mursil juga mengapresiasi jajaran Kementan yang tanggap dan cepat dalam penanggulangan wabah PMK sehingga tidak berdampak secara luas di masyarakat.

    “Pak Mentan datang langsung ke Aceh Tamiang. Ini bukti keseriusan beliau untuk memastikan wabah ini tertangani dengan baik secara komprehensif,” tandasnya. []

    [irp]

  • Wagub DKI Beberkan 21 Orang Diduga Terjangkit Hepatitis Akut Misterius

    Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, terkait wabah hepatitis akut, Pemprov DKI Jakarta mencatat 21 orang diduga terjangkit penyakit misterius tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 14 pasien merupakan anak usia di bawah 16 tahun yang masih dalam proses pemeriksaan.

    “Dari 21 kasus, 14 orang termasuk tiga yang meninggal berusia kurang dari 16 tahun,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (12/05/2022).

    Riza menerangkan, tujuh orang lainnya berusia di atas 16 tahun. Dan menurutnya jenis pemeriksaan hepatitis A-E belum lengkap semua. Sehingga kasus ini masih berstatus ‘pending classification’.

    “Sedangkan tujuh orang lain berusia 16 tahun lebih, sehingga tidak masuk kriteria WHO sebagai kewaspadaan hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Riza menegaskan bahwa penyakit tersebut tidak hanya menjangkit anak-anak, tapi juga orang dewasa. Oleh sebab itu, ia mewanti-wanti agar masyarakat tidak abai terhadap protokol kesehatan (prokes) untuk memutus mata rantai penularan.

    “Kita minta khususnya anak-anak yang mudah terjangkit untuk ditunda dulu bermain di tempat-tempat umum, seperti kolam renang bersama. Kegiatan anak-anak kan suka bermain di tempat-tempat indoor segala macam, termasuk seperti juga kami sampaikan umpamanya menggunakan megang railing, itu kan dipakai orang,” tegas Riza.

    “Tempat-tempat atau benda-benda yang digunakan bersama itu tolong dihindari, termasuk makan ke tempat makan bersama juga dihindari,” tambahnya.

    [irp]

    hepatitis
    ilustrasi hepatitis. (Foto:Ist)

    Pemprov DKI Jakarta juga membuka opsi pembelajaran tatap muka (PTM) kembali digelar secara daring seiring semakin banyaknya dugaan kasus hepatitis akut misterius pada anak.

    “PTM ini masih kami pelajari, apakah akan kembali ke online, kami akan lihat,” sebut Riza Rabu (11/05/2022).

    Terlebih, saat ini, organisasi kesehatan dunia (WHO) sudah menetapkan penyakit hepatitis akut misterius ini sebagai kejadian luar biasa (KLB).

    “Menurut WHO sudah menjadi KLB, Kejadian Luar Biasa, itu sudah dari WHO,” ucap Riza.

    Pemprov DKI Jakarta sendiri, akan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan PTM. []

    [irp]