Tag: Syahrul Yasin Limpo

  • Penyebaran Wabah PMK Tembus 30 Kilometer, Presiden: Segera Berikan Vaksin

    Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah akan bertindak cepat untuk mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang sejumlah hewan ternak di Tanah Air. Salah satunya, dengan mendatangkan 800 ribu vaksin untuk segera disuntikkan kepada hewan ternak di seluruh Indonesia.

    “Suntikkan cepat-cepat, cepat, sehingga bisa melindungi sapi-sapi yang lain,” tutur Kepala Negara dalam keterangannya Jumat, (17/06/2022).

    Jokowi juga mengungkapkan, bahwa wabah PMK dikonfirmasi dapat menyebar dengan cepat. Terkait hal ini, pemerintah telah melakukan upaya lockdown di beberapa daerah di Tanah Air tetapi menurutnya belum memberikan hasil yang maksimal.

    “Padahal sudah diblok oleh Kementan dan Kepolisian tapi nyatanya bergerak cepat dan sekarang sudah 18 provinsi, 190 kabupaten dan kota,” ungkap Jokowi.

    Di tempat terpisah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengakui bahwa penyebaran wabah PMK sangatlah cepat, bahkan bisa menembus jarak radius 30 kilometer. Oleh sebab itu, semua petugas yang ada di lapangan harus betul-betul bisa mengendalikan keberadaan manusia dan juga keluar masuknya hewan ternak.

    “Wabah ini percepatannya luar biasa, oleh karena itu upaya extraordinary lebih kuat, menjadi bagian-bagian dari jawaban yang ada. Semoga ini bisa membuat kita semua yakin, bahwa wabah PMK secara maksimal bisa kita selesaikan dengan baik,” ucap Mentan.

    [irp]

    Menurutnya, pemerintah juga terus melakukan percepatan untuk produksi vaksin dalam negeri yang saat ini masih dalam proses pembuatan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya. Rencananya, vaksin tersebut dijadwalkan akan rampung di awal Agustus mendatang.

    “Yang pasti yang ada ini akan kita maksimalkan, yang kita pesan 3 juta sebagai vaksin darurat. Pada proses selanjutnya akan kita menggunakan kebijakan pemerintah yang ada dan bisa kita pesan lebih banyak, agar PMK bisa kita katakan semua bisa divaksin sama dengan covid kurang lebih, sehingga kita yakin PMK sudah dalam kendali,” tandasnya. []

    [irp]

  • Tiga Agenda Kementan Tangani Wabah PMK Hewan Ternak

    Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai upaya pengendalian penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di Indonesia. Sesuai fokus Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo pada tiga agenda dalam penanganan wabah tersebut.

    Hal ini diungkapkan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri saat menyampaikan update penanganan dan penanggulangan PMK melalui akun resmi Youtube Kementan, Senin (13/06/2022).

    ‘‘Hal tersebut dilakukan guna menekankan kembali fokus Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terhadap 3 agenda rencana aksi penanganan PMK yakni agenda SOS, Temporary dan permanen,‘‘ tuturnya.

    Beberapa kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementan untuk mengendalikan penyebaran PMK antara lain:
    1. Pembentukan gugus tugas penanganan PMK
    2. Penataan lalu lintas hewan di daerah wabah penyakit PMK
    3. Melibatkan pemerintah daerah TNI/POLRI, Kejati, Kejari, serta jajarannya dalam penanganan PMK
    4. Membuat prosedur pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK
    5. Meningkatkan kewaspadaan para petugas karantina terhadap penyebaran PMK.

    Selain itu, langkah konkrit juga sedang dan terus dilakukan oleh seluruh jajaran Kementan bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti mengatur pembatasan lalu lintas dan pasar ternak yang pada pelaksanaannya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/POLRI dan instansi lainnya.

    Serta pelatihan penanganan PMK kepada pejabat otoritas veteriner provinsi/kabupaten/kota hingga para tenaga kesehatan hewan, seperti dokter hewan, paramedis veteriner, dan inseminator.

    ‘‘Kementan juga secara rutin mengirimkan logistik kesehatan berupa vitamin, antibiotik, antipiretik, desinfektan dan APD ke beberapa daerah yang terjangkit PMK, serta mendirikan posko gugus tugas dan crisis center nasional hingga provinsi dan kabupaten/kota,” ungkap Kuntoro.

    Penyakit Mulut dan Kuku
    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku. (Foto: Kementan)

    Selain itu menurutnya, Pemerintah juga melakukan pengadaan vaksin sesuai dengan rekomendasi komisi obat hewan, sesuai dengan serotipe PMK yang saat ini sedang menjangkit Indonesia.

    ‘‘Pemerintah akan menyiapkan anggaran pengadaan total 3 juta dosis vaksin PMK. Saat ini tahap pertama vaksin telah tiba pada hari minggu 12 juni 2022 melalui Bandara Soetta. Selanjutnya akan tiba 800 ribu dosis dalam beberapa hari ke depan,“ tegas Kuntoro.

    Ia juga menegaskan, bahwa vaksinasi perdana secara nasional direncanakan akan dimulai Kamis, 14 Juni 2022, sesuai dengan peta sebaran PMK. Pelaksanaan vaksinasi nantinya akan bekerjasama dengan posko – posko tanggap darurat di daerah.

    [irp]

    ‘‘Peruntukannya akan diprioritaskan untuk hewan sehat dan beresiko tinggi tertular, yang berada di sumber pembibitan ternak, peternakan sapi perah milik rakyat dan koperasi susu, serta peternakan sapi potong,‘‘ tegas Kuntoro.

    Kementan sendiri melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) juga tengah mempersiapkan vaksin lokal yang diprediksi akan selesai akhir agustus 2022 nanti. Di sisi lain, jelang perayaan Idul Adha yang akan jatuh di awal juli nanti, Kuntoro turut mengajak masyarakat untuk tidak panik atau khawatir terkait ketersediaan hewan kurban.

    “Kami memastikan ketersediaan hewan kurban, baik sapi, kambing, dan domba, dalam kondisi cukup. Hal ini mengacu pada jumlah kebutuhan hewan kurban tahun lalu yang mencapai 1,5 juta ekor,“ tandasnya.

    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak

    Meskipun dalam kondisi wabah PMK, pemerintah berkeyakinan stok hewan kurban saat ini mampu memenuhi kebutuhan kurban pada Idul Adha nanti.

    [irp]

    “Kami menekankan bahwa pmk ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan fakta di lapangan menunjukan bahwa pmk dapat disembuhkan,“ ucap Kuntoro.

    Berdasarkan aplikasi siagapmk.id yang bersumber dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (Isikhnas) dan dilengkapi dengan laporan dari pemerintah daerah terkait pekembangan PMK di indonesia, PMK tercatat menyebar di 18 provinsi dan 180 kabupaten.

    Berdasarkan data dari siagapmk.id per hari ini (13 Juni 2022, pukul 12.00 WIB) jumlah hewan sakit sebanyak 150.630 ekor, jumlah hewan yang sembuh sebanyak 39.887 ekor, jumlah hewan potong bersyarat sebanyak 893 ekor sementara jumlah hewan mati sebanyak 695 ekor,‘‘ pungkasnya. []

    [irp]

  • Mentan: Ketersediaan Hewan Kurban 2022 Aman

    Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan, ketersediaan hewan kurban tahun 2022 dalam kondisi aman, meski di tengah merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa wilayah di Indonesia.

    Hal ini ia sampaikan saat menyaksikan langsung bongkar muat sapi lokal yang dikirim dari Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban bagi masyarakat wilayah Jabodetabek dan sekitarnya pada hari Jumat, (10/06/2022) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

    “Sapi-sapi yang didatangkan adalah sapi yang berasal dari wilayah hijau atau bebas PMK. Kabupaten Kupang, NTT, merupakan wilayah zona hijau,” tutur Mentan SYL.

    Mentan menjelaskan, Sapi-sapi tersebut diangkut menggunakan kapal ternak Camara Nusantara. Hingga tanggal 10 Juni 2022, dari 6 trayek beroperasi, tercatat total muatan sebanyak 19.541 ekor sapi telah dikirim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Menurutnya, menjelang Idul Adha 1443 H, jumlah muatan hewan ternak sapi pada KM Camara Nusantara, kapal ternak yang dioperasikan oleh Pelni juga akan terus meningkat.

    “Hari ini 𝐊𝐌. 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐍𝐮𝐬𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝟏 tiba dan mengangkut sebanyak 550 ekor dan selanjutnya besok hari Sabtu KM. Camara Nusantaŕa 2 akan memuat sebanyak 533 ekor sapi,” ungkapnya.

    Mentan SYL juga menegaskan bahwa protokol kesehatan hewan menurut Mentan SYL tetap dilakukan, meskipun virus PMK tidak berbahaya bagi manusia, tapi bisa ditularkan melalui manusia, sehingga ia berpesan tetap mentaati protokol kesehatan, termasuk penyemprotan desinfektan.

    Adapun berdasarkan laporan dari Dinas Peternakan Provinsi NTT, data pengiriman ternak yang menggunakan Kapal Camara Nusantara tercatat sebagai berikut:
    1. Camara Nusantara 1 Tujuan Tanjung Priok rencana keberangkatan tanggal 18 Juni 2022 dengan jumlah muatan 550 ekor;
    2. Camara Nusantara 2 Tujuan Tanjung Priok rencana keberangkatan tanggal 25 Juni 2022 dengan jumlah muatan 550 ekor;
    3. Camara Nusantara 4 Tujuan Samarinda rencana keberangkatan tanggal 11 Juni 2022 dengan jumlah muatan 550 ekor;
    4. Camara Nusantara 6 Tujuan Banjarmasin rencana keberangkatan tanggal 25 Juni 2022 dengan jumlah muatan 550 ekor.

    [irp]

    Berdasarkan rekapan Permohonan dari Pelaku Usaha yang hendak mengantar-pulaukan ternak sampai dengan tanggal 09 Juni 2022, dilaporkan sebagai berikut:
    1. Tujuan Tanjung Priok : 1.180 Ekor direncanakan awal Bulan juli tahun 2022;
    2. Tujuan Banjarmasin sebanyak 290 Ekor direncanakan awal Bulan Juli Tahun 2022;
    3. Tujuan Samarinda sebanyak 1.750 Ekor direncanakan awal Bulan Juli Tahun 2022.

    Selain dari NTT, sapi juga didatangkan melalui tol laut dari Bima NTB sebanyak 6.569 ekor dan melalui jalur bima – boyolali dan toll darat ke DKI sebanyak 3.895 ekor.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah dalam kesempatan yang sama menyampaikan, berdasarkan laporan dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Data iSIKHNAS update per tanggal 10 Juni 2022 bahwa potensi ketersediaan hewan kurban mencapai 2.205.660 ekor (ketersediaan cukup) terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba di seluruh Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha 2022.

    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak

    Nasrullah mengatakan, proyeksi kebutuhan pemotongan hewan kurban diperkirakan mencapai 1.814.402 ekor, terdiri dari 696.574 ekor sapi, 19.652 ekor kerbau, 733.784 ekor kambing, dan 364.393 ekor domba. “Proyeksi ini mempertimbangkan kenaikan jumlah pemotongan hewan kurban sebesar 5-10% dari jumlah pemotongan tahun lalu 2021,” ungkap Nasrullah.

    Ditjen PKH telah melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh provinsi di Indonesia untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan stok hewan kurban.

    [irp]

    Nasrullah menerangkan, bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk kesiapan menghadapi Idul Adha Tahun 2022 sekaligus dalam upaya pengendalian penyakit PMK antara lain:

    1. Hewan berasal dari wilayah hijau (bebas PMK) dan bukan berasal dari daerah kab./kota yang masuk dalam zona merah (terkonfirmasi PMK hasil Laboratorium).
    2. Rekayasa jalur laut dan pintu masuk hewan kurban ke Pulau Jawa dan rekayasa jalur darat di pulau Jawa.
    3. Pendataan dan sosialisasi PMK kepada pedagang hewan kurban dan menyediakan Posko pemeriksaan kesehatan hewan di sentra-sentra penjualan hewan kurban akan dilakukan oleh seluruh dinas kabupaten/kota.
    4. Petunjuk teknis pelaksanaan pemotongan kurban saat wabah PMK telah disiapkan untuk dipedomani di seluruh daerah.
    5. Keluarnya fatwa dan petunjuk dari MUI terkait kriteria hewan kurban saat wabah PMK
    6. Anjuran melalui MUI kepada masyarakat untuk melaksanakan kurban di wilayah sentra ternak untuk meminimalisir pergerakan ternak.

    “Intinya kami saat ini berupaya semaksimal mungkin untuk selalu berkoordinasi dengan semua pihak agar pelaksanaan kurban nanti aman untuk masyarakat kita,” tandasnya. []

    [irp]

  • Menko Airlangga Beberkan Langkah Pemerintah Tangani Penyakit Mulut dan Kuku

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa Pemerintah bergerak cepat menanggulangi virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah menyerang hewan ternak di Indonesia saat ini. Percepatan penanganan ini dilakukan juga untuk menjamin ketersediaan hewan kurban bagi masyarakat dalam menghadapi Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada awal Juli nanti.

    “Kami akan terus monitor mingguan, dan secara teknis juga akan kami ikuti. Ini sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, penanganannya kita buat sampai mikro. Kita tangani seperti penanganan pandemi Covid-19, karena ini sangat mempengaruhi perekonomian rakyat,” tuturnya saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Terbatas terkait Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang digelar secara daring, Rabu (08/06/2022).

    Menko Airlangga menjelaskan, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan PMK, mulai dari pembentukan Gugus Tugas Penanganan Virus PMK, yang rencananya sampai dengan di tingkat Kecamatan/Desa, Crisis Center yang berkolaborasi dengan TNI dan Polri beserta instansi terkait lainnya.

    Selain itu, juga dilakukan pembatasan lalu lintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah. Juga dilakukan penyiapan vaksin darurat (impor 3 Juta Dosis), pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementan, pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 Orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerjasama dengan TNI, Polri, Pemda dan pihak terkait.

    Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak disebabkan oleh virus yang sangat mudah menular antar ternak dan terutama menyerang ternak/hewan berkuku belah. Proses penularannya dapat melalui kontak langsung dan angin, tetapi penyakit ini tidak menular ke manusia (bukan zoonosis).

    Meski demikian, wabah PMK ini sangat merugikan Peternak dan berdampak luas pada Perekonomian Nasional. Pada 5 Mei 2022, telah dilaporkan kasus positif Penyakit Mulut dan Kuku pertama kali di Provinsi Jawa Timur (pada 4 Kabupaten: Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto) dan pada tanggal 7 Mei 2022 di Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tamiang). Hingga tanggal 6 Juni 2022, kasus PMK di Indonesia telah terjadi pada 18 Provinsi, atau di 163 Kabupaten/ Kota.

    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi
    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi. (Foto:Kementan)

    Menko Airlangga, dalam Rakortas tersebut mengarahkan agar alat tes kesehatan untuk sapi perlu diadakan, sehingga data yang didapat benar-benar merupakan hasil tes, dan bukan hanya berbasis penglihatan mata. Ia juga meminta agar vaksinasi diperbanyak, mengingat populasi hewan yang banyak dan agar tidak sampai menular ke hewan lain.

    Terkait izin edar obat, pendistribusian obat, dan surat keterangan kesehatan hewan, Menko Airlangga meminta kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait, agar prosesnya disegerakan dan dipermudah.

    [irp]

    “Penanganan secara mikro sangat penting, sertifikat kesehatan hewan dan pengawasan juga penting. Untuk itu, perlu kita buat InMendagri untuk 18 Provinsi dan 163 Kabupaten/ Kota. Dengan demikian kita kejar terus, dan kita percepat penanganannya,” tandas Menko Airlangga.

    Ia juga menyampaikan Wabah PMK telah berdampak langsung kepada perekonomian rakyat, terutama bagi para Peternak. Sehingga Menko Airlangga meminta kepada Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo untuk mengidentifikasi para Peternak yang terkena dampak penyakit ini.

    “Kita akan mintakan restrukturisasi awal, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam 163 Kabupaten/ Kota,” pungkasnya. []

    [irp]

  • Mentan SYL Dukung Pupuk Indonesia Amankan Pasokan Bahan Baku Pupuk NPK

    Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengamankan pasokan bahan baku pupuk dalam negeri demi menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah dampak perang Rusia dengan Ukraina. Menurut Mentan, kebutuhan bahan baku NPK, yaitu phospate, sudah diamankan.

    Jaminan ini berkat kerjasama antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan perusahaan asal Yordania, Jordan phospate Mines Co. Plc (JPMC) tentang stabilisasi pasokan phosphate atau bahan baku pupuk untuk Indonesia. Hal tersebut, terjadi saat Mentan melakukan kunjungan kerja ke Vienna Austria bertepatan dengan acara IFA Annual Conference. Konferensi yang diikuti oleh banyak industri pupuk dunia.

    “Dukungan stabilitas pasokan pupuk Indonesia ini juga nantinya berdampak baik pada program ketahanan pangan nasional,” ungkap Komandan SYL sapaan akrabnya.

    Mentan menjelaskan, bahan baku pupuk seperti phospat, maupun kalium (KCl), merupakan bahan baku yang memang tidak tersedia dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Sebab, kedua jenis bahan baku pupuk ini merupakan barang tambang yang terdapat di luar negeri.

    Adapun salah satu pemasok besar bahan baku tersebut adalah Rusia yang saat ini sedang perang dengan Ukraina dan menyatakan untuk moratorium ekspor. Oleh sebab itu, Mentan berharap kerjasama stabilisasi pasokan pupuk yang dilakukan antara Pupuk Indonesia dengan JPMC dapat mengamankan ketersediaan bahan baku pupuk dalam negeri dan memenuhi kebutuhan pupuk nasional.

    Hasil pertemuan ini, melahirkan kerjasama antara Pupuk Indonesia dengan JPMC yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman, dan Chairman JPMC, Mohammad Thneibat serta disaksikan oleh Menteri Pertanian SYL dan Dirjen Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian, Ali Jamil di Vienna, Austria, Selasa (31/05/2022).

    [irp]

    Kerjasama stabilisasi pasokan pupuk untuk Indonesia ini juga akan mendorong kesempatan dan kolaborasi dalam tiga bidang strategis sebagai berikut:

    1. Program jangka pendek untuk menjamin pasokan phosphate dari JPMC kepada Pupuk Indonesia untuk menstabilkan pasokan pupuk dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

    2. Program jangka menengah dengan mendorong JPMC untuk menyiapkan skema harga yang disepakati untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku pupuk untuk Pupuk Indonesia.

    3. Program jangka panjang untuk menjalin kerjasama lebih besar lagi, yaitu joint venture industri pupuk di Indonesia.

    Selain dengan JPMC, Menteri Pertanian dalam upaya menjaga pasokan bahan baku terutama unsur “K” (Potash), bertemu dengan CEO pemasok KCl dunia yaitu Eurochem perusahaan yang terdaftar di Swiss dan dilanjutkan PT Pupuk Indonesia dengan bertemu dengan pemasok KCl dunia lainnya seperti Canpotex, Arab Potash Company dan Uralkali untuk mendapatkan jaminan pasokan bahan baku KCl (Potash) ke PT Pupuk Indonesia sehingga ketersediaan pupuk NPK nasional dapat terjamin. []

    [irp]

  • Komisi Ahli Kesehatan Apresiasi Kementan Terkait Rekayasa Lalulintas Hewan Rawan PMK

    Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan), menerbitkan revisi edaran terkait peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak ruminansia dengan rekayasa lalulintas Hewan Rawan PMK (HRP).

    Langkah ini, diapresiasi Ketua Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan, Dr. Tri Satya Putri Naipospos. Adapun HRP dengan tujuan hewan potong dan hewan kurban dari daerah bebas dapat dilalulintaskan untuk melintas/melewati area tidak bebas dengan memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.

    “Pemotongan segera dan ternak harus dibawah supervisi Otoritas Veteriner,” tutur Tata, sapaan akrabnya saat memaparkan lalu lintas HRP di masa wabah.

    Tata juga menegaskan selain dibawah pengawasan ketat dan langsung dipotong, kendaraaan atau alat angkut yang digunakan juga harus dibersihkan dan didisinfeksi sebelum dan sesudah membawa HRP.

    “Kebersihan alat angkut HRP juga harus didisinfeksi dengan cermat, untuk antisipasi penyebaran PMK,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kementan telah mengumumkan status wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di 4 kabupaten Provinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Provinsi Aceh melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian sejak 5 Mei 2022, berdampak terhadap pelarangan lalu lintas hewan rentan PMK.

    Penyakit Mulut dan Kuku
    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku. (Foto: Kementan)

    “Dengan pengawasan dan biosekuriti yang ketat, ternak sehat dapat melalui wilayah wabah, tertular dan terduga PMK. Hal ini untuk memenuhi ketahanan pangan dan hari raya kurban nanti,” ucap Kepala Barantan, Bambang melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/05/2022).

    Bambang juga menekankan, bahwa larangan lalulintas Hewan Rentan PMK (HRP) berupa sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan hewan kuku belah lainnya yang diperuntukkan sebagai bibit/betina produktif/bakalan dan siap potong dari area tidak bebas PMK, bersifat mutlak.

    “Seluruh HRP dari area tersebut wajib ‘lockdown’ dilarang untuk dilalulintaskan,” tegasnya.

    [irp]

    Untuk menjamin ketersediaan hewan ternak baik untuk kebutuhan ketahanan pangan dan hari raya kurban, Barantan juga berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya untuk penyediaan moda transportasi laut.

    Rekayasa lalulintas HRP ini akan terus dimonitor dengan memperhatikan kondisi terkini dari Pusat Krisis Nasional PMK dan kondisi di lapangan.

    Dalam situasi darurat PMK seperti saat ini bukan hal mudah untuk dapat menjalankan rekayasa lalulintas HRP mengingat cepat dan mudahnya virus penyebab PMK ini menyebar serta mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama di semua tempat.

    [irp]

    Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, agar melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan dan instansi terkait agar proses pengetatan pengawasan lalulintas ini dapat dikawal dengan baik.

    “Tidak boleh ada dusta, semua pihak mulai dari peternak, pengusaha maupun petugas dokter hewan harus jujur melaporkan kondisi hewan ternaknya sebelum dilalulintaskan,” tandas Bambang. []

    [irp]

  • 16 Provinsi Terjangkit PMK, Mentan Minta Pemda Optimalkan Peran Puskeswan

    Jakarta – Penyakit mulut dan kuku (PMK) berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah pada Rabu, (25/05/2022) telah menyebar ke 16 provinsi di Indonesia.

    Pemerintah daerah pun diminta mengoptimalkan fungsi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang ada di tiap kecamatan. Pengoptimalan ini, penting dilakukan untuk menekan penularan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

    “Keberadaan Puskeswan harus bisa mendeteksi penyakit hewan seperti PMK. Puskeswan kita dorong untuk berperan optimal sebagai unit terdepan dalam mempercepat proses pelayanan dan penanganan kesehatan hewan,” tutur Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL).

    Ia juga menegaskan, keberadaan puskeswan sangat vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penularan kontak langsung anatar hewan ke hewan atau manusia ke hewan. Selain itu, keberadaan puskeswan selama ini mampu mendekatkan peternak dengan petugas kesehatan hewan.

    “Saya yakin puskeswan mampu memberikan pelayanan kesehatan hewan yang optimal untuk meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan ternak, sehingga PMK ini segera dapat diatasi,” ungkapnya.

    Berdasarkan amanat Undang-undang No18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa Puskeswan melakukan tugas utama sebagai ujung tombak kesehatan hewan yang strategis dalam mendukung Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas).

    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi
    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi. (Foto:Kementan)

    Menurut Dirjen Nasrullah, per Januari 2022 lalu, Indonesia memiliki 1.588 unit Puskeswan yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Terdapat juga 89,7 persen kabupaten/kota yang memiliki Puskeswan,” tegasnya.

    Sementara Provinsi dengan kejadian PMK adalah sebagai berikut:
    1. Aceh
    2. Bangka Belitung
    3. Banten
    4. Daerah Istimewa Yogyakarta
    5. Jawa Barat
    6. Jawa Tengah
    7. Jawa Timur
    8. Kalimantan Barat
    9. Kalimantan Selatan
    10. Kalimantan Timur
    11. Lampung
    12. Nusantara Tenggara Barat
    13. Riau
    14. Sumatera Barat
    15. Sumatera Selatan
    16. Sumatera Utara.

    []

  • Kementan Perketat Pengawasan Lalu Lintas Hewan

    Jakarta – Badan Karantina Pertanian besama jajaran Polri di pelabuhan Merak Cilegon, Banten memperketat lalu lintas hewan dengan melakukan pengecekan terhadap semua hewan, baik yang datang dari Pulau Sumatera maupun yang keluar dari Pulau Jawa.

    Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memastikan, pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Bahkan fungsi teknis yang lainnya sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

    “Di Cilegon kita bisa melihat adanya aplikasi digital untuk mempermudah proses yang ada. Tempat ini juga melakukan pemeriksaan secara maksimal yang dibantu oleh dokter hewan,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis Sabtu, (21/05/2022).

    “Sehingga tidak boleh ada kontaminasi dari PMK yang bisa kita abaikan. Bahkan sample darah dan pemeriksaan lab bisa kita maksimalkan di tempat ini,” sambung Mentan.

    Selain itu, semua hewan yang masuk ke pulau Jawa harus melalui pemeriksaan, dimana semua mobil yang mengangkut hewan terlebih dulu dilakukan desinfeksi. Jika ada hewan bermasalah makan, Kementan telah menyiapkan tempat instalasi karantina hewan.

    “Oleh karena itu, saya yakin menghadapi Idul Qurban besok akan lebih ketat lagi tetapi tidak membuat tambah ribet dah tambah susah. Tetapi sampai dengan instalasi karantina untuk menyembuhkan kita memilik back up yang cukup,” ungkap Mentan.

    [irp]

    Adapun saat ini tegas Mentan, karantina seluruh Indonesia, siaga 1 sampai 14 hari kedepan untuk memutus virus yang bisa berkembang lebih jauh

    Syahrul Yasin Limpo menjelaskan semua upaya yang dilakukan sejauh ini telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hewan.

    Menurutnya, hewan yang tadinya terkonfirmasi positif kini dinyatakan negatif setelah melalui proses dan uji tim medis beranggotakan dokter hewan.

    “Saya ingin melaporkan teman-teman media sekarang ini PMK yang ada di seluruh Indonesia cenderung sembuh. Kesembuhannya maksimal bahkan akhir-akhir ini kita tidak mendengar kematian,” tegasnya.

    [irp]

    Oleh karena itu, daerah merah akan mendapatkan protokol yang sangat ketat dan lalu lintas hewan tidak boleh masuk atau keluar, orang pun tidak bebas masuk keluar sampai inkubasi virus dicabut kembali.

    Terkait hal yang sama, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta berharap masyarakat tidak panik karena pemerintah terus bekerja.

    Ia pun mengapresiasi langkah cepat jajaran Kementan dalam menangani PMK sehingga wabah tersebut bisa ditangani secara cepet dan tepat.

    [irp]

    Baginya, upaya tersebut mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait konsumsi daging hewan.

    “Kami menegaskan bahwa PMK bisa ditangani, bisa disembuhkan dan aman baik masyarakat maupun pedagang. Kita menyambut Idul Adha dengan aman menyembelih hewan qurban dan bisa dipertahankan di Cilegon. Tentu kita support karantina untuk memeriksa distribusi hewan Jawa dan Sumatera,” tandasnya. []

    [irp]

  • DPR Minta Kementan Telusuri Asal Wabah PMK Hewan Ternak

    Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menangani penyakit muka dan kuku (PMK) secara cepat dan tepat. Upaya Kementan itu, berupa pemberian obat dan pendampingan terhadap para peternak yang dilakukan secara responsif hampir di semua daerah.

    Selain itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) juga terus meyakinkan bahwa PMK bukan penyakit yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan manusia. Tapi manusia bisa jadi penyambung wabah kepada ternaknya.Hewan Ternak

    Penyakit ini, bisa disembuhkan melalui kolaborasi dan sinergitas semua pihak. Termasuk pemimpin daerah yang ada di seluruh Indonesia.

    “Sekali lagi Pak Menteri terima kasih atas langkah yang cepat sehingga kita di lapangan tidak ragu-ragu dan was-was dengan kehadiran pemerintah,” tutur Sutrisno berdasarkan keterangan tertulis dikutip Jumat (20/05/2022)

    Sutrisno juga meminta Kementerian Pertanian untuk menelusuri dari mana wabah ini berasal. Sehingga bisa melakukan proteksi di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia.

    [irp]

    “Perlu melakukan pemetaan dari mana sumbernya. Misalnya sapi yang positif PMK di sumedang dikatakan berasal dari Purwakarta. Oleh karena itu Purwakarta segera dilakukan proteksi. Tentunya kedepan peningkata pengawasan ini agar benar-benar dilakukan secara cepat,” tegasnya.

    Sementara Mentan SYL memastikan bahwa semua kekuatan di Kementan terus bekerja melakukan antisipasi dan proteksi terhadap penyebaran wabah PMK.

    Penyakit Mulut dan Kuku

    “Saya bersama Anggota Komisi IV melakukan intervensi pemberian obat-obatan, vitamin, antibiotik dan termasuk herbal,” ucapnya.

    Mentan menyatakan, semua kerja keras ini terbukti mampu menekan masifnya penyebaran virus dari kandang ke kandang. Yang terpenting lanjutnya, wabah ini tidak memiliki dampak terhadap kesehatan manusia.

    “Tidak perlu panik karena semua proses penyembuhannya dilakukan secara luar biasa. Daging PMK bisa dimakan, yang saya paham yang tidak bisa dimakan adalah sekitar mulut, jeroan dan sekitar kepala,” tandasnya. []

    [irp]

  • Mentan Syahrul: PMK Tidak Beresiko Bagi Kesehatan Manusia Namun Perlu Cepat Ditanggulangi

    Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, bahwa Penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak di sejumlah wilayah saat ini, tidak beresiko terhadap kesehatan manusia. Namun harus tetap diwaspadai dan perlu dilakukan penanggulangan dengan cepat.

    “Yang perlu kita pahami penyakit PMK ini memang berbahaya bagi hewan, tetapi tidak menular atau tidak beresiko pada kesehatan manusia, untuk itu kita akan lakukan berbagai upaya untuk mengatasi PMK ini,” tuturnya Kamis, (12/05/2022).

    Hal serupa diungkapkan Anggota Komisi Ahli kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan Denny W. Lukman. Menurutnya pencegahan meluasnya penyakit ini adalah hal yang utama.

    Meski demikian, pemenuhan kebutuhan daging masyarakat juga harus diperhatikan. Oleh sebab itu, pemotongan hewan ternak sebaiknya dilakukan di rumah potong hewan (RPH).

    “Ini penting karena RPH biasanya diawasi oleh pemerintah. Dimana di dalamnya pasti ditempatkan dokter hewan sebagai pemeriksa kesehatan hewan dan kesehatan daging serta pengawasan pemotongan sehingga bisa dipastikan, daging-daging tidak mengandung kuman-kuman yang berbahaya,” tegas Denny.

    Adapun dalam rilis resmi Kementerian Pertanian disebutkan bahwa daging dari hewan ternak yang terinfeksi, dapat dikonsumsi oleh manusia dengan pemotongan yang ketat di RPH dan organ terinfeksi harus dimusnahkan. []

    [irp]