Tag: Jakarta

  • Formula E Jakarta Dimulai Hari ini

    Jakarta – Ajang balap “jet darat” Formula E, akan dihelat untuk pertama kalinya di Jakarta tepatnya di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Sabtu (04/06/22).

    Sebanyak 11 tim dan 22 pembalap akan mendapat tantangan baru di Sirkuit Ancol yang panjangnya mencapai 2,4 km dengan lebar 12 meter serta 18 tikungan.

    Para pembalap pun sudah tiba di Jakarta dan telah mendapat sambutan di Monumen Nasional (Monas) oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

    “Menjelang balapan pertama kami di Jakarta pada hari Sabtu, ke-22 pembalap kami disambut di Monumen Nasional oleh Gubernur Anies Baswedan sebelum Juara Dunia Nyck de Vries memamerkan mobil Formula E Gen 2,” tulis akun Instagram Formula E, Jumat (03/06/2022).

    Formula E
    Anies Baswedan saat meninjau balap mobil Formula E di Brooklyn, Amerika Serikat. (Foto:Pelopor.id/Instagram/@aniesbaswedan)

    Adapun secara resmi, kejuaraan ini bernama ABB FIA Formula E World Championship, sebuah kejuaraan olahraga otomotif balap mobil kursi tunggal yang khusus hanya menggunakan mobil listrik saja.

    Jakarta berkesempatan menjadi tuan rumah untuk seri kesembilan Formula E musim ini. Ini adalah pertama kalinya Formula E digelar di Indonesia setelah dua tahun ditunda akibat pandemi Covid-19. []

    [irp]

  • Disebut Tidak Dukung Formula E, Jubir BUMN: Itu Tidak Benar

    Jakarta – Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menyatakan, pihaknya menyesalkan adanya pernyataan-pernyataan negatif yang Menyebut seakan BUMN tidak mendukung kegiatan Formula-E di Jakarta.

    “Pernyataan itu tidak benar, karena tak ada kebijakan menghambat sponsorship bagi event yang dimaksud,” tuturnya berdasarkan keterangan resmi Kementerian BUMN, Jumat, (3/06/2022).

    Bahkan PT Indosat Tbk (dikenal sebagai Indosat Ooredoo Hutchison), yang sebagian sahamnya turut dimiliki BUMN, telah menjadi salah satu perusahaan yang mendukung acara tersebut.

    Arya menjelaskan, sebagian dari korporasi di bawah BUMN menerima proposal sponsorship dari Panitia Penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 rata-rata sebulan sebelum even itu diselenggarakan.

    Sedangkan dalam mendukung event besar dan berskala internasional, BUMN memerlukan waktu untuk melakukan proses pengkajian sponsorship, termasuk juga melakukan pengkajian secara kelayakan bisnis dan model kerjasama agar memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG).

    Proses pengkajian ini bervariasi di antara BUMN sesuai dengan peraturan di tiap perusahaan. Pada umumnya BUMN menerima proposal event besar berskala nasional dan internasional paling cepat tiga bulan sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya.

    Dengan demikian, ada waktu yang cukup untuk melakukan kajian sebelum mengambil keputusan yang didasari oleh aspek bisnis dan kontribusi nilai sosial BUMN kepada masyarakat.

    Sementara Kementerian BUMN, lanjut Arya, pada prinsipnya mendukung semua inisiatif untuk memajukan pembangunan bangsa dan termasuk berbagai program industri pariwisata nasional, seperti even di MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok, berapa waktu lalu.

    Saat ini, BUMN juga tengah berkonsentrasi untuk mendukung perhelatan besar negara yaitu pertemuan G20 di Bali, Oktober 2022 mendatang. []

  • PPKM Level 3, Kebijakan Ganjil-Genap Tetap Berlaku di Jakarta

    peloporberita.com/ – Polda Metro Jaya masih memberlakukan aturan ganjil genap di 13 ruas jalanan di Jakarta, meski saat ini Daerah Khusus Ibu Kota itu berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 bersama Bodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali.

    Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yugo, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebelum melakukan evaluasi kebijakan ganjil genap.

    Tangani jalan yang mulai macet, Polda Metro Jaya wacanakan tambah ruas ganjil genap. (Foto: Pelopor/Tribratanews)

    “Tunggu Inmendagri seperti apa. Kan hari ini baru diumumkan levelnya. Tapi inmendagrinya seperti apa terkait yang kritikal dan esensial kemudian tentang aturan berapa yang WFO, berapa yang WFH, nanti kita tunggu itu,” tutur Sambodo, Senin (7/2/2022).

    Dirlantas Polda Metro Jaya juga menjelaskan, secara umum jika Jakarta menerapkan PPKM level 3 maka jumlah pekerja yang diperbolehkan bekerja di kantor hanya 25 persen untuk sektor non esensial maupun non kritikal. Dengan jumlah tersebut, otomatis kemacetan lalulintas di Ibukota serta jumlah pengguna kendaraan umum juga akan berkurang.

    Sementara sampai saat ini, lanjut Sambodo, berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI, diketahui sudah ada penurunan jumlah penumpang angkutan umum. Di sisi lain, untuk patroli penegakkan protokol kesehatan masih akan terus dilakukan.

    “Kalau itu penegakan prokes, penegakan bagi-bagi masker akan kita galakkan termasuk vaksinasi booster dan pembatasan mobilitas nanti akan kita lihat tergantung nanti dari inmendagrinya seperti apa,” tegasnya. []

  • Dua Agenda G20 Batal Digelar di Bali, ini Penjelasan Gubernur Koster

    peloporberita.com/ – Kementerian Keuangan membatalkan salah satu rangkaian acara G20 jalur keuangan di Bali dan dipindahkan ke Jakarta. Hal itu imbas tingginya penyebaran varian Omicron COVID-19.

    Agenda yang dibatalkan di Bali dan dipindahkan ke Jakarta khusus penyelenggaraan pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20. Kegiatan itu rencananya digelar di Nusa Dua 15 sampai 18 Februari 2022.

    Seperti diketahui, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah G20 yang rangkaian kegiatannya dimulai dari Desember 2021 sampai November 2022. Dalam konsep awal, penyelenggaraan kegiatan tersebar ke berbagai kota di daerah.

    Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan, untuk tema Finance yang host-nya Kementerian Keuangan yang akan digelar pada bulan Februari 2022, semula memang rencananya di Jakarta.

    “Tapi pada awal Desember 2021 lalu para peserta mintanya ke Bali lalu rencananya memang di Bali. Sekarang pindah ke Jakarta lagi karena dengan pertimbangan Omicron di luar sedang naik begitu juga omicron di Jakarta naik,” tuturnya dalam sebuah acara di Denpasar, Bali Kamis (20/1/2022) dikutip dari Youtube @Balikonten.

    Selain itu, untuk kedatangan peserta beda-beda antara negara yang satu dengan yang lain butuh masa karantina. Penerbangan juga tidak bisa langsung ke Bali dan para peserta harus karantina di Jakarta.

    “Penerbangan langsung ke Bali tidak memungkinkan sebab pesertanya juga tidak begitu banyak, jika di Jakarta, untuk penerbangan selain peserta, juga ada penumpang yang lain,” tegas Gubernur Koster.

    “Mengapa pindah ke Jakarta, supaya tidak terlalu merepotkan para peserta karena selain urusan karantina juga secara teknis jika di Bali maka peserta harus menunggu dulu di Jakarta lalu diangkut pesawat khusus ke Bali,” tambahnya. []

  • Cegah Penyebaran Omicron, DPRD DKI Desak Hentikan Ganjil-Genap

    peloporberita.com/ | Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendesak agar sistem ganjil genap ditiadakan, seiring dengan bertambahnya jumlah kasus Covid-19 varian Omicron di Jakarta.

    “Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mulai meniadakan ganjil-genap, sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan transportasi massal,” kata Mujiyono dalam keterangannya, pada Selasa (18/01/2022).

    Ia berharap dengan beralihnya masyarakat ke transportasi pribadi, dapat mengurangi transmisi lokal kasus Omicron. Meski demikian, Mujiyono juga meminta agar pemerintah memperketat kembali protokol kesehatan (prokes) di fasilitas umum dan tempat keramaian.

    Selain itu, Mujiyono juga menyoroti penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Pasalnya, hingga kini sudah ada 39 sekolah di Jakarta yang ditutup akibat ditemukannya kasus Covid-19. Perusahaan-perusahaan di Jakarta pun diminta kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

    Seperti diketahui, kasus positif Covid-19 varian Omicron di Jakarta kembali bertambah. Saat ini, angkanya sudah mencapai 825 orang, dengan mayoritas pasien adalah pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

    “Total kasus Omicron sendiri 825, dari luar negeri 582, yang non perjalanan luar negeri 243,” ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Senin (17/01/2022). []

    Baca juga: Menko Luhut: Kasus Omicron Meningkat Signfikan, Transmisi Lokal Mendominasi

  • Breaking News: Gempa Goyang Jakarta

    peloporberita.com/ – Gempa besar terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Guncangannya terasa kencang di gedung-gedung tinggi.

    Data BMKG menyebut  gempa terjadi dengan kekuatan M 6,7 pada Jumat 14 Januari 2022 Lok:7.01 LS,105.26 BT (52 km BaratDaya SUMUR-BANTEN). Kedalaman:10 Km, tidak berpotensi tsunami. []

  • Proyek Kereta Cepat Akhirnya Pakai APBN, Faisal Basri: Sampai Kiamat Tidak Balik Modal

    peloporberita.com/ | Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakan biaya, akhirnya diputuskan untuk lanjut dengan dukungan APBN.

    Awalnya, proyek ini memang digagas secara bussines to bussines, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan proyek kereta cepat ini tidak akan dibiayai negara. Namun dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, kereta cepat Jakarta-Bandung kini boleh dibiayai APBN.

    Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diprediksi melonjak hingga mencapai US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 26,9 triliun (dalam kurs Rp 14.200). Dengan demikian total nilai proyek kerja sama Indonesia-China ini telah menembus US$ 7,9 miliar atau setara Rp 113 triliun.

    Menanggapi hal ini, Ekonom Faisal Basri menilai, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan sulit balik modal, meski menjual tiket dengan harga mahal. “Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal dalam sebuah webinar, dikutip pada Kamis (14/10/2021).

    Baca juga: Luhut Pandjaitan Resmi Pimpin Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Berbeda dengan Indonesia, Malaysia justru menghentikan proyek kereta cepatnya ketika mengalami pembengkakan biaya.

    Berdasarkan data-data dari berbagai sumber yang dirangkum Pelopor, Malaysia pada akhir 2020 menghentikan Proyek High-Speed Rail (HSR) yang telah disepakati sejak 2016. Proyek itu digarap bersama Singapura untuk menghubungkan Singapura dan Kuala Lumpur.

    Jika proyek itu terealisasi, maka dapat menghemat waktu tempuh dari sekitar 4 jam menjadi hanya 90 menit. Perekonomian Malaysia yang terdampak pandemi menjadi salah satu alasan penghentian proyek kereta cepat itu.

    Baca juga: Singapura Izinkan Wisatawan dari 11 Negara Masuk Tanpa Karantina

    “Kedua pemerintah telah melakukan beberapa diskusi terkait perubahan tersebut dan belum dapat mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Perjanjian HSR telah berakhir pada 31 Desember 2020,” kata para pemimpin Malaysia-Singapura, seperti dikutip dari Channelnewsasia.

    Malaysia lebih memilih membatalkan proyek tersebut, meski harus membayar kompensasi kepada Singapura untuk biaya pembangunan yang sudah dikeluarkan. Tercatat hingga Maret 2021, Malaysia diketahui telah membayar kompensasi SGD 102 juta, sedangkan biaya yang telah dikeluarkan Singapura untuk proyek tersebut mencapai lebih dari SGD 270 juta. []

  • Jakarta Hampir Tenggelam, Warga Diminta Kurangi Penggunaan Air Tanah

    peloporberita.com/ | Pemerintah pusat telah meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta menyediakan air minum baku untuk masyarakat sehingga warga Jakarta bakal dilarang menggunakan air tanah. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, sudah ada pembahasan terkait hal itu, rencananya ada beberapa sumber air yang bisa digunakan, misalnya dari Jati Luhur, Serpong sampai Juanda.

    “Hal ini karena Jakarta tidak punya sumber air baku. Makanya masyarakatnya masih pakai air tanah,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR, pada 4 Oktober 2021, seperti dikutip dari detik.com. Rencana ini ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2024, demi mengurangi penurunan muka tanah di Jakarta.

    Baca juga: Kontaminasi Paracetamol di Teluk Jakarta Tidak Mematikan

    Pada kesempatan terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, isu Jakarta tenggelam memang sudah menjadi bahan diskusi sejak lama, akibat adanya penurunan permukaan tanah di Jakarta, terutama di Jakarta Utara. “Datanya Jakarta Utara turun 10-12 mm. Itu yang paling parah kalau kita lihat di Pluit, selain karena tanahnya konsolidasi tapi juga banyak air tanah yang diambil,” kata Basuki di kantornya, pada 5 Oktober 2021.

    Karena kondisi permukaan tanah semakin mengkhawatirkan dan air tanah juga banyak diambil, maka solusinya adalah dengan mengurangi atau menghentikan pengambilan air tanah. Menurut Basuki, Bangkok dan Tokyo sudah lebih dulu melakukan hal itu dan menjadi referensi PUPR.

    Ia juga mengatakan, cara menghentikan pengambilan air tanah, tentu harus diiringi dengan stok air bersih yang merata untuk masyarakat yaitu dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). “Harus ada suplai air yang cukup dulu di Jakarta, baru bisa regulasi atau Pak Gubernur DKI Anies Baswedan bisa bilang stop penggunaan air tanah. Makanya kami buat waduk di Karian di Banten, untuk suplai air minum di Tangerang dan Jakarta, juga ada di Jatiluhur 1 dan Jatiluhur 2,” ucap Basuki.

    Baca juga: Luhut Pandjaitan Resmi Pimpin Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Menanggapai hal itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menilai, larangan penggunaan air tanah tidak pantas diterapkan, karena sumber air baku warga Jakarta saat ini hanya bersumber dari Waduk Jatiluhur dan air tanah. Untuk membatasi pemakaian air tanah, Pemprov DKI menggunakan mekanisme pajak tanah yang telah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 1998.

    Selain itu, Pemprov DKI juga sedang menggodok regulasi yang akan mengatur zona bebas air tanah bakal ditetapkan pada lokasi yang kini sudah terjangkau jaringan air perpipaan. “Area-area yang sudah dilayani perpipaan sudah cukup wajib kami melakukan pelarangan air tanah. Zona bebas air tanah sedang disiapkan peraturan gubernurnya,” imbuhnya.

    Namun, aturan itu belum bisa diterapkan di seluruh DKI karena Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya baru menargetkan 100 persen cakupan air perpipaan pada 2030. “Poinnya itu belum melarang pemakaian air tanah hanya mengendalikan lewat mekanisme pajak air tanah,” tuturnya.

    Sebaliknya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria justru meminta masyarakat mengurangi penggunaan air tanah. “Kami minta semua warga Jakarta untuk menghemat penggunaan air. Harus dijaga air sekalipun kita bukan di Timur Tengah, padang pasir yang sulit air, tapi tetap kita harus menjaga lingkungan,” kata Riza pada 6 Oktober 2021, seperti dilansir dari Kompas. []

  • Kapolda Metro Tutup Akses Keluar-Masuk Jakarta Mulai Pukul 00.00 WIB

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat resmi berlaku mulai besok, Sabtu (3/7/2021). Terkait hal itu, pihak kepolisian akan menutup jalur masuk atau keluar Jakarta mulai tengah malam nanti. 

    “Mulai malam ini pukul 00.00 WIB, seluruh pintu keluar masuk Jakarta akan kita tutup dan akan dilakukan pemeriksaan ketat,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/7/2021).

    Kapolda juga melarang masyarakat melakukan mobilitas di luar kegiatan yang diizinkan Satgas Covid-19. “Tidak boleh ada satu pun yang melakukan mobilitas di luar daripada kegiatan yang esensial dan kritikal,” kata Fadil.

    Meski begitu, ada pengecualian untuk sejumlah sektor, seperti logistik dan pelayanan penting lainnya, sesuai instruksi Pemprov DKI Pemprov DKI dan Instruksi Mendagri.

    Selama PPKM darurat, ada puluhan titik yang tersebar di seluruh wilayah Polda Metro Jaya yang akan dijaga polisi. “Selain pembentukan satgas juga akan dilakukan pembatasan dan pengendalian mobilitas pada 35 titik, serta pembatasan dan penyekatan mobilitas pada 25 titik di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” ungkap Fadil.

    Langkah tegas ini diambil karena angka kenaikan positif covid di Jakarta semakin tinggi. “Angka BOR mencapai di atas 90 persen ini juga menjadi suatu yang mengkhawatirkan kita semua. Daya tampung rumah sakit memiliki keterbatasan apabila ini terus dibiarkan, kita tiba pada suatu keadaan yang bisa menyebabkan terbatasnya bahkan berkurangnya kemampuan tenaga medis kesehatan kita,” kata Kapolda Irjen Fadil. []

  • Kunjungi Bedeng Cempaka Putih, Mensos Risma Dengar Curhat Warga Terdampak Pandemi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Manteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengunjungi Kampung Bedeng di wilayah Cempaka Putih Jakarta Pusat pada Jumat, 18 Juni 2021 pagi. Kunjungan ini berdasarkan informasi yang diterima Mensos dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait masalah stunting.

    Megawati mengungkapkan, bahwa di daerah tersebut ada keluarga yang tinggal di dalam bedeng dengan kondisi memprihatinkan di area sekitar 500 meter persegi.

    Rumah mereka dari kayu, mereka minta perbaiki rumahnya. Tapi permasalahannya kan aku harus ngecek lahan itu milik siapa.

    “Saya dapat informasi dari Bu Mega, kalo ada perumahan yang kumuh di dekat lokasi tempat mewah Cempaka putih,” tutur Mensos kepada awak media di kantor Kemensos, Jumat, 18 Juni 2021.

    Mensos Risma menjelaskan, kunjungannya ke bedeng Cempaka Putih untuk mengecek beberapa permasalahan, salah satunya rumah mereka yang terbuat dari kayu.

    “Rumah mereka dari kayu, mereka minta perbaiki rumahnya. Tapi permasalahannya kan aku harus ngecek lahan itu milik siapa,” ungkapnya.



    Lebih lanjut Mensos mengungkapkan, bahwa dalam kunjungan kali itu, dirinya mendengarkan curahan para warga disana yang selama masa pandemi ini tidak bisa jualan.

    “Ya udah kamu inginnya apa? lalu mereka jawab, aku inginnya jualan, tapi karena covid ngga bisa jualan. Ya udah dicatat aja maunya apa nanti hari Minggu (20/6/2021) aku ambil data itu,” terang Mensos.

    Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) (Foto:Pelopor/Tantri)

    Selain itu, pada kunjungan itu juga Mensos menerima laporan bahwa ada lansia yang tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos.

    “Tadi juga itu saya dapat laporan ada yang ngga dapat bantuan, padahal saya lansia, nah itu nanti Minggu sore aku ambil datanya,” ucapnya.

    Terkait hal ini, Mensos menegaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan situs “Usul Sanggah”

    “Nanti kan disitu bisa diusulkan bisa dibuka, tapi sekarang kan belum. Nanti kalau sudah aku komunikasi dengan komisi 8, apakah (situs) ini sudah memenuhi atau belum. Nanti kalau sudah memenuhi kita launching gitu.

    Menurut Mensos, situs tersebut rencananya akan diluncurkan sebelum akhir Juni 2021.

    Mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini ya,” sebutnya.[]