peloporberita.com

Tag: Joko Widodo

  • Mendagri Dampingi Presiden Buka PON XX 2021 Papua

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian hadir mendampingi Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Stadion Lukas Enembe Papua, Sabtu, 2 Oktober 2021. Dalam kesempatan itu, Mendagri hadir bersama sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju lainnya.

    Para menteri yang hadir itu di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pertahanan, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Menteri Investasi. Selain itu, hadir pula Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Gubernur Papua, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

    “Melalui upacara pembukaan PON ini, menjadi bukti nyata bahwa seberat dan sebesar apapun persoalan yang dihadapi, akan dapat diatasi sejauh kita bersatu dan masing-masing menyadari dan bersedia menjadi bagian dari solusi.”

    Presiden hadir dengan mengenakan seragam khas PON Papua yang didominasi warna putih berpadu dengan merah. Seragam tersebut juga dikenakan oleh Mendagri, termasuk jajaran kabinet dan pejabat terkait lainnya yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Presiden membuka gelaran itu, di akhir kata-kata sambutannya.

    Sementara itu, Ketua Umum Komite Olaharaga Nasional (KONI) Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dalam laporannya menuturkan, jumlah atlet yang terdaftar dalam ajang PON XX sebanyak 6.116 yang berasal dari atlet tamu. Sedangkan atlet yang berasal dari tuan rumah Papua berjumlah sebanyak 923. Mereka bertanding pada 37 cabang olahraga.

    Marciano mengatakan, penyelenggaraan PON XX tersebar di empat klaster, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Adapun venue yang digunakan sebanyak 45 unit.

    Mendagri
    Mendagri Dampingi Presiden Buka PON XX 2021 Papua. (Foto:Pelopor.id/Kemendagri)

    Venue tersebut dibangun dengan standar nasional, bahkan sebagian di antaranya berstandar internasional. “Termasuk Stadion Lukas Enembe yang digunakan untuk pembukaan PON ke-XX 2021 hari ini,” kata Marciano.

    Dirinya berharap, PON XX tidak hanya sukses secara prestasi, tetapi juga sukses di bidang penyelenggaraan, administrasi, ekonomi, dan pasca PON digelar. Selain itu, ajang olahraga tersebut dugunakan untuk ajang silaturahmi dan alat pemersatu bangsa.

    Marciano mengatakan, gelaran PON mengalami berbagai kendala yang tidak ringan, seperti penyiapan sarana dan pra sarana pertandingan. Namun berbagai kendala tersebut dapat diatasi dengan baik, meski masih ditemukan beberapa kekurangan yang bersifat minor.

    "Melalui upacara pembukaan PON ini, menjadi bukti nyata bahwa seberat dan sebesar apapun persoalan yang dihadapi, akan dapat diatasi sejauh kita bersatu dan masing-masing menyadari dan bersedia menjadi bagian dari solusi," tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Minggu, 3 Oktober 2021..

    Pembukaan berlangsung meriah, dengan suguhan instrumen cahaya dan kesenian budaya yang mampu memukau para penonton. Tak ketinggalan, upacara pembukaan ini juga dilengkapi dengan suguhan kembang api, yang membumbung tinggi di langit Stadion Lukas Enembe.

    Turut hadir dalam pembukaan PON XX Papua beberapa pimpinan lembaga tinggi negara, di antaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. []

  • Putus Sekolah dan Buta Huruf Meningkat di Papua, GMKI Ingatkan Janji Jokowi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pengurus Pusat (PP) GMKI menyoroti keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia di tanah Papua. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia meningkat dari 66.53 pada tahun 2010 menjadi 71.94 tahun 2020.

    “Sungguh miris, tanah Papua sangat kaya, investasi tambang mencapai ratusan triliunan, kok bisa anak Papua putus sekolah karena tidak ada biaya dan akses internet.”

    Sayangnya, data tersebut belum diimbangin peningkatan IPM dari Papua. IPM Papua berada diangka 60.44 masih jauh dibandingkan IPM secara nasional bahkan jauh tertinggal dari daerah lain.

    "Presiden Jokowi dinilai mampu meningkatkan IPM Indonesia, tapi sangat disayangkan IPM Papua masih rendah," tutur Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom melalui keterangan tertulis yang yang diterima peloporberita.com/ Kamis, 30 September 2021.

    Jefri menyinggung Janji Jokowi terkait peningkatan SDM Papua serta 1000 mahasiswa Papua menjadi karyawan BUMN. Menurutnya, mutu pendidikan di Papua mengalami penurunan termasuk tingginya anak putus sekolah dan buta huruf.

    Adapun data dinas Pendidikan Provinsi Papua menunjukkan, angka putus sekolah di Papua mencapai 21 persen meningkat dari tahun 2020, sama halnya dengan buta huruf mencapai 27 persen.

    "Anak di Papua putus sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya serta pembelajaran jarak jauh yang menggunakan ekosistem digital. Sungguh miris, tanah Papua sangat kaya, investasi tambang mencapai ratusan triliunan, kok bisa anak Papua putus sekolah karena tidak ada biaya dan akses internet," ucap Jefri Gultom.

    Selain itu, GMKI juga meminta Presiden Jokowi untuk menepati Janjinya untuk menempatkan 1.000 mahasiswa Papua menjadi karyawan BUMN.

    “Pemerintah harus mendorong mahasiswa Papua untuk belajar menguasai teknologi khususnya dalam bidang pertambangan. Ini sangat penting, mengingat tanah Papua menyimpan potensi sumber daya alam sangat melimpah seperti seperti potensi emas di blok Wabu yang bernilai 300 triliun,” tandas Jefri Gultom.

    Terakhir, Jefri Gultom mengingatkan kembali bahwa kekayaan alam di tanah Papua harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, Jefri meminta kepada pemerintah untuk serius bekerja dalam membangun sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan di Papua. []

  • Presiden Jokowi Tanam Mangrove di Pantai Raja Kecik

    peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama ratusan masyarakat di Desa Muntai Barat, Bengkalis, menanam sekitar 20.000 batang bibit mangrove di Pantai Raja Kecik pada Selasa, 28 September 2021. Adapun Bibit yang ditanam di salah satu pulau terdepan Indonesia itu adalah jenis bakau (Rhizopora sp) dan bibit api-api (Avicenia sp).

    ”Rehabilitasi mangrove akan terus kita lakukan di seluruh Tanah Air, karena hutan mangrove menyimpan carbon 4-5 kali lebih banyak dari hutan tropis daratan sehingga akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon.”

    Kabupaten Bengkalis sendiri, menjadi salah satu lokasi terluas target rehabilitasi kawasan pesisir yang masuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mangrove 2020-2021 di Provinsi Riau, dengan luas mencapai 1.292 ha.

    ''Melalui penanaman bersama-sama harapannya kawasan ini bisa kita perbaiki dan rehabilitasi dalam rangka mengendalikan abrasi, juga dalam mendukung ekowisata daerah. Tentu saja ini akan mendukung ekonomi masyarakat di sini,'' tutur Presiden Jokowi berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Rabu, 29 September 2021.

    Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), melakukan percepatan rehabilitasi mangrove seluas 34.250 hekltare yang tersebar di 32 Provinsi seIndonesia.

    ''Rehabilitasi mangrove akan terus kita lakukan di seluruh Tanah Air, karena hutan mangrove menyimpan carbon 4-5 kali lebih banyak dari hutan tropis daratan sehingga akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon. Ini juga meneguhkan komitmen kita terhadap Paris Agreement dan perubahan iklim dunia,'' ungkap Presiden Jokowi.

    Selain bertujuan untuk memulihkan kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan, PEN Mangrove juga bertujuan meningkatkan tutupan hutan mangrove, serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyaraka karena seluruh pembayaran PEN Mangrove dilakukan secara langsung ke rekening masyarakat (account to account) dan rekening kelompok.

    Presiden Jokowi Tanam Mangrove di Pantai Raja Kecik

    Pada tahun 2020 pelaksanaan PEN mangrove di wilayah Provinsi Riau dikerjakan oleh 36 kelompok tani, menyerap tenaga kerja mencapai 48.504 HOK (hari orang kerja) dan penanaman bibit sebanyak 3.625.900 batang.

    Sedangkan pada tahun 2021 PEN mangrove menjangkau luas 5.050 hektar, yang dikerjakan oleh 134 kelompok tani dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 210.823 HOK dan target penanaman bibit mangrove sebanyak 14.704.000 batang.

    Di lokasi penanaman mangrove, Presiden Jokowi didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BRGM Hartono, dan Bupati Bengkalis Kasmarni, berdialog langsung dengan masyarakat yang melakukan penanaman.

    Masyarakat terlihat sangat antusias, bahkan ada yang menangis mengungkapkan rasa syukurnya dapat menanam mangrove bersama dengan Presiden.

    Menteri Siti menyampaikan pemerintah secara konsisten, terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak yang terkait, tarutama masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia.

    “Rehabilitasi mangrove bertujuan memulihkan kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan, meningkatkan tutupan hutan mangrove serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” sebut Menteri Siti.

    Pada kesempatan yang sama, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan ucapan syukur atas kunjungan Presiden Jokowi ke Desa Muntai Barat. Lokasi ini menjadi daerah terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan hanya dipisahkan oleh Selat Melaka.

    ”Kami sangat berterimakasih atas perhatian Bapak Presiden, Menteri LHK dan BRGM, yang telah datang langsung ke pulau Bengkalis. Melalui PEN Mangrove, ribuan masyarakat kami tidak hanya mendapatkan manfaat lingkungan tapi juga manfaat ekonomi,” ucap Kasmarni. []

  • Angka Kasus Covid-19 Menurun, Menko Luhut: Tidak Boleh Berpuas Diri!

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melaksanakan Konferensi Pers Hasil Rapat Terbatas (Ratas) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara virtual pada Senin (27/09/2021). 

    Dalam paparannya, Menko Luhut menjelaskan bahwa per 26 September 2021, kasus konfirmasi nasional turun sebanyak 96,6 persen dari puncaknya pada 15 Juli 2021 lalu. Begitu pun kasus aktif per 26 September 2021 terhitung lebih rendah dari angka pada 2 September 2020, yaitu 42.769 dengan 43.059. Kasus aktif nasional juga telah mengalami penurunan sebanyak 92,6 persen dari puncaknya pada 24 Juli 2021. 

    Baca juga: Luhut Pandjaitan : Indonesia akan Bantuk Health Tourism Board

    Meski demikian, Menko Luhut tetap berpesan agar kita semua jangan berpuas diri, melainkan lebih berhati-hati. “Kita tidak boleh berpuas diri, tapi justru tambah hati-hati. Teman-teman Polri dan TNI sudah kerja dengan luar biasa, begitu juga dengan dinas kesehatan, saya kira mereka sudah bekerja bahu membahu,” kata Luhut. 

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan terkait dengan perkembangan kasus luar Jawa Bali. Dari angka kasus aktif nasional sebesar 42.769, kasus distribusi luar Jawa adalah sebesar 62,84 persen. Sedangkan dilihat dari segi kesembuhan nasional yang 95,62 persen, di luar Jawa bali adalah 94,96 persen. Sementara itu, tingkat kematian nasional 3,36 persen, dan luar Jawa-Bali adalah 3,08 persen. 

    Baca juga: Dukung Pengembangan Vaksin, Luhut Pandjaitan Tinjau PT Etana Biotechnologies Indonesia

    Mengutip perintah Presiden Joko Widodo, Menko Airlangga mengatakan bahwa Presiden menggarisbawahi penggunaan DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) di daerah agar difokuskan untuk penanganan Covid-19. “Bapak Presiden mengingatkan, masing2 KL perlu memonitor belanja negara agar pertumbuhan ekonomi masih bisa terjaga,” tutup Menko Airlangga. 

    Selain kedua menteri koordinator tersebut, turut hadir dalam rapat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes menambahkan, sektor pendidikan saat ini menjadi salah satu prioritas, sebab pembelajaran tatap muka apabila terus ditunda akan menyebabkan banyak kerugian jangka panjang. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka secara bertahap akan diimplementasikan dengan pengawasan, passive case finding dan active case finding. []

  • Profil Jaksa Agung ST Burhanuddin yang Terbelit Polemik Ijazah

    peloporberita.com/ | Jakarta – Isu perbedaan informasi latar belakang pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menuai polemik tentang etika pejabat negara. Meski Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah mengklarifikasi, jejak digital informasi pendidikan yang menuliskan Burhanuddin lulusan Universitas Indonesia-Universitas Diponegoro masih tersisa di website resmi kejaksaan. 

    Terkait hal ini, sejumlah pihak meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuat tim investigasi untuk menyelesaikannya. “Jaksa Agung harus mengklarifikasi secara pribadi, seperti mendapatkan ijazah yang asli dari mana, dan kenapa ada perbedaan antara informasi di publik dan akademik di Unsoed?” kata Pengamat Hukum Erwin Natosmal Oemar kepada wartawan, Minggu (26/09/2021).

    Baca juga: Profil Azis Syamsuddin yang Sudah Resmi Tersangka Korupsi

    Erwin juga berpendapat, kesalahan ini harus dikonfirmasi secara resmi oleh Jaksa Agung sendiri, karena perbedaan data itu sudah menjadi konsumsi publik. “Ini isu yang serius dan mempengaruhi kredibilitas kejaksaan. Oleh karena itu, dalam waktu yang masif, publik harus ada konfirmasi secepatnya dari Jaksa Agung,” kata Erwin.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan bahwa jenjang latar belakang pendidikan ST Burhanuddin sesuai dengan yang ada di buku pidato pengukuhan profesornya. Menurutnya, riwayat pendidikan Jaksa Agung tercatat secara resmi dalam dokumen dan data di Biro Kepegawaian Kejaksaan RI.

    Berikut perbedaan versi rekam jejak pendidikan Jaksa Agung:

    Versi Instagram Kejaksaan Agung:

    1. Sarjana Hukum Pidana UNDIP Semarang Tahun 1980
    2. Magister Manajemen UI Jakarta Tahun 2001
    3. Doktor UI Jakarta tahun 2006

    Versi Buku Laporan Tahunan Kejagung 2012:

    1. Sarjana Hukum Pidana UNDIP Semarang Tahun 1983
    2. Magister Manajemen UI Jakarta Tahun 2001
    3. Doktor UI Jakarta tahun 2006

    Versi terbaru Kapuspenkum Kejagung:

    1. Strata I di Universitas 17 Agustus di Semarang;
    2. Strata II di Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta;
    3. Strata III di Universitas Satyagama di DKI Jakarta.

    Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko

    Profil ST Burhanuddin 

    ST Burhanuddin lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 17 Juli 1954. Sebelum ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Jaksa Agung periode 2019-2024, ST Burhanuddin adalah jaksa karier yang memiliki rekam jejak cukup sukses.

    Adik kandung dari Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin ini mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa pada 1991. Kemudian pada 1999, ia ditugaskan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangko Jambi, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, Asisten Pidana Khusus Kejati Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Asisten Pengawasan Kejati Jawa Barat dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NAD.

    Baca juga: Profil Napoleon Bonaparte yang Diduga Menganiaya Muhammad Kece

    ST Burhanuddin juga pernah menjadi Direktur Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Lalu, Burhanuddin ditunjuk sebagai Jaksa Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan RI pada tahun 2001. 

    Jabatan terakhirnya adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan pensiun pada tahun 2014. Selama berkarier, ia juga pernah meraih penghargaan Satyalancana Karya Satya dari presiden pada tahun 2007. []

  • Profil Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko

    peloporberita.com/ | Jakarta – Partai Demokrat kubu Moeldoko mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung. Empat mantan kader Demokrat yang merapat ke kubu Moeldoko, menggandeng advokat ternama, Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum, dengan termohon Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, selaku pihak yang mengesahkan AD/ART tersebut.

    Yusril mengakui, langkah menguji formil dan materil AD/ART parpol adalah hal baru dalam hukum Indonesia. Ia mendalilkan bahwa MA berwenang untuk menguji AD/ART parpol, karena AD/ART dibuat oleh sebuah partai atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik. Seperti apa profil Yusril Ihza Mahendra? 

    Baca juga: Profil Farhat Abbas, Pengacara & Pendiri Partai Pandai

    Profil Yusril Ihza Mahendra

    Profesor Doktor Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, lahir di Lalang, Belitung Timur, pada 5 Februari 1956. Ia adalah seorang pengacara, pakar hukum tata negara, intelektual Indonesia dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2019-2024.

    Yusril menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia pada tahun 1982, mengambil dua jurusan sekaligus, yaitu Ilmu Filsafat di Fakultas Sastra dan juga ilmu Hukum Tata Negara. Kemudian, ia melanjutkan program S2 di University of the Punjab, India. Sedangkan untuk S3-nya ditempuh di Universiti Sains Malaysia, dan meraih gelar doctor of philosophy dalam ilmu politik.

    Yusril mulai berkarier di dunia pendidikan sebagai dosen di Universitas Indonesia, mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. Dari situ, ia kemudian dinobatkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

    Baca juga: Profil Politikus Andi Arief yang Komentari Konflik Rocky Gerung & PT Sentul City

    Sedangkan dalam karier politik, Yusril pernah menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dulu Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur, dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ia juga sempat menjadi Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY periode pertama. 

    Yusril bersama Partai Bulan Bintang sempat berada di barisan oposisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun, ketika Jokowi mencalonkan diri dalam Pilpres 2019, Yusril justru diminta jadi kuasa hukum Jokowi. []

  • Indonesia Terima Dua Juta Dosis Vaksin Dari Tiongkok dan Sinovac

    peloporberita.com/ | Indonesia hari ini, Jumat (24/09/2021), kembali menerima dua juta dosis vaksin COVID-19 dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan perusahaan Sinovac, melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. 

    “Hari ini telah tiba satu juta dosis Vaksin Sinovac bantuan Pemerintah RRT. Hari ini juga tiba satu juta dosis Vaksin Sinovac bantuan perusahaan Vaksin Sinovac yang diberikan secara gratis,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi dalam keterangan persnya secara virtual, menyambut kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-78, Jumat (24/09/2021). 

    Baca juga: Door To Door Percepatan Vaksinasi Bagi Lansia di Jembrana

    Sebelumnya, Selasa (21/09/201), Indonesia juga telah menerima 200 ribu dosis Vaksin Sinopharm dukungan dari Palang Merah RRT. Menlu Retno menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tersebut. “Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan vaksin yang diberikan, baik oleh Pemerintah RRT, perusahaan Sinovac, dan juga Red Cross Society of China,” ucapnya. 

    Dengan demikian, jumlah vaksin yang telah tiba di Indonesia adalah sebanyak 273,6 juta, baik dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku. Menutup keterangan persnya, Menlu Retno kembali menekankan bahwa solidaritas antarnegara merupakan kunci untuk mengakhiri pandemi global. “Kerja sama adalah kunci. Mesin diplomasi kita terus bekerja menjalin kerja sama dalam berbagai bentuk agar kebutuhan vaksin kita tercukupi,” pungkasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Duta Besar RRT untuk Indonesia Xiao Qian mengatakan bahwa dukungan kali ini merupakan tambahan dukungan penanganan pandemi dari Pemerintah RRT, menyusul donasi 120 ventilator, 400 generator oksigen dan alat-alat kesehatan lainnya, yang telah diberikan pada Agustus lalu. 

    Baca juga: Sekolah Wajib Tatap Muka Bila Guru Sudah 100 Persen Divaksin

    “Hingga saat ini, Sinovac dan Sinopharm telah mengirimkan 215 juta dosis vaksin ke Indonesia. Terhitung hampir 20 persen dari semua vaksin yang diekspor oleh China dalam periode waktu yang sama, dan lebih dari 80 persen dari total vaksin yang diperoleh Indonesia,” ucap Dubes RRT. Xiao Qian menyampaikan, sejak awal pandemi, China dan Indonesia telah saling mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 di masing-masing negara. 

    “Di bawah kepemimpinan yang kuat dari Presiden Joko Widodo dan upaya seluruh rakyat Indonesia, China percaya Indonesia akan mampu menangani pandemi dalam waktu dekat dan memulihkan pertumbuhan sosial ekonomi secepatnya. China akan terus berupaya mendukung Indonesia dan upayanya dalam menangani pandemi,” ucapnya. []

  • Hadiri Global COVID-19 Summit, Jokowi: Sistem Ketahanan Kesehatan Dunia Harus Diperkuat

    peloporberita.com/ | Krisis COVID-19 menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Oleh sebab itu, arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia harus diperkuat, seperti yang telah dilakukan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF di bidang keuangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan hal itu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/09/2021), pada acara Global COVID-19 Summit secara virtual. 

“Kita harus menyusun mekanisme baru penggalangan sumber daya kesehatan dunia, termasuk untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia yang antara lain digunakan untuk pembelian vaksin, obat, dan alat kesehatan,” ujar Presiden Jokowi. 

Baca juga: Indonesia Bantu Myanmar US$ 200.000 untuk Tangani Covid-19

Menurut Presiden Jokowi, standar protokol kesehatan global harus segera disusun agar standar di semua negara bisa sama. Standar itu antara lain mengatur tentang perjalanan lintas batas negara. Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyerukan agar negara berkembang harus diberdayakan menjadi bagian dari solusi.

Kapasitas manufaktur lokal harus dibangun agar kebutuhan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan bisa tersedia secara cepat dan merata di seluruh dunia. “Indonesia berkomitmen dan mampu menjadi bagian dari rantai pasok global,” ujar presiden. 

Terkait dengan vaksin, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa ketimpangan vaksin antarnegara harus segera diatasi. Melalui Covax Facility, kerja sama berbagi dosis atau dose-sharing dan akses yang merata terhadap vaksin harus ditingkatkan. Ia juga meminta agar politisasi dan nasionalisme vaksin harus diakhiri. 

Baca juga: Presiden Jokowi Sampaikan Komitmen Indonesia dalam MEF 2021

Menurutnya, solidaritas dan kerja sama menjadi kunci agar dunia bisa segera keluar dari pandemi dan segera pulih bersama. “Sebagai Presiden G20 tahun depan, Indonesia akan berkontribusi pada upaya dunia memperkuat arsitektur ketahanan kesehatan global demi anak cucu kita di masa depan,” tandasnya. 

Untuk diketahui, pertemuan tingkat tinggi dunia terkait penanganan pandemi COVID-19 tersebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ini merupakan pertemuan kedua yang digagas Presiden Biden setelah Meeting of Major Economic Forum (MEF) pada 17 September 2021. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. []

  • Presiden Jokowi: Pemerintah Berkomitmen Penuh Berantas Mafia Tanah

    peloporberita.com/ | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberantas mafia tanah. “Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Rabu (22/09/2021), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. 

    Presiden Jokowi juga mengingatkan jajaran Polri untuk tidak ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. “Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” tegasnya. 

    Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput

    Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmen negara untuk benar-benar mengurai konflik agraria yang ada, serta mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat. 

    “Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus menerus berlangsung, dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” ujar presiden. 

    Baca juga: Presiden Jokowi Minta Perawatan Verawaty Wiharjo Terjamin

    Presiden mengungkapkan, ia telah memimpin sejumlah Rapat Terbatas untuk membahas tentang kepastian hukum terhadap lahan tersebut. Sejumlah kepala daerah juga sering diundang untuk menuntaskan berbagai konflik agraria yang ada di daerahnya. 

    Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada. “Kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini,” tegas Jokowi. []

  • Presiden Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput

    peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), meresmikan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput beserta kios pasar dan fasilitas penunjang lainnya yang berlokasi di Rusun Pasar Rumput, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 20 September 2021.

    “Rusun Pasar Rumput ini juga istimewa karena juga didukung oleh jalur transportasi yang sangat baik, terintegrasi dengan busway dan interkoneksi timur selatan menuju Dukuh Atas.”

    “Alhamdulillah Rumah Susun Pasar Rumput yang dilengkapi dengan kios pasar, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dan parkiran yang dibangun sejak tahun 2016, hari ini sudah selesai dan siap untuk difungsikan,” tutur kepala negara membuka sambutannya.

    Presiden menjelaskan, Rusun Pasar Rumput yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp970 miliar ini memiliki keistimewaan karena mengusung konsep mixed-use development, yaitu sebuah kawasan terintegrasi yang terdiri dari tempat tinggal, pusat perbelanjaan, serta fasilitas penunjang lainnya.

    Selain kapasitas hunian sebanyak 1.984 unit hunian tipe 36 yang ada di lantai 4-25, rusun ini juga dilengkapi dengan pasar dengan 967 kios dan los 350 di lantai 1-2 serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang lengkap.

    “Keberadaan pasar dengan fasos dan fasum yang lengkap ini, memberikan kemudahan bagi para penghuni untuk melakukan aktivitas ekonomi, seperti berdagang dan menjalankan kegiatan ekonomi lainnya,” ungkap Jokowi.

    Keistimewaan lain dari rusun ini, lanjut Presiden, adalah adanya dukungan jalur transportasi umum yang sangat baik sehingga memudahkan mobilitas penghuni.

    “Rusun Pasar Rumput ini juga istimewa karena juga didukung oleh jalur transportasi yang sangat baik, terintegrasi dengan busway dan interkoneksi timur selatan menuju Dukuh Atas, memudahkan penggunanya untuk melakukan mobilitas,” tegasnya.

    Presiden berharap, keberadaan infrastruktur ini dapat meringankan beban masyarakat, melalui penyediaan hunian yang nyaman dan terjangkau, serta membantu fasilitasi kegiatan produktif masyarakat.

    Hunian ini, juga akan dapat digunakan untuk menampung masyarakat dari sisi Sungai Ciliwung yang terdampak program normalisasi sungai bagi penanganan banjir.

    “Saya berharap dengan beroperasinya Rusun Pasar Rumput ini bisa membantu saudara-saudara kita untuk memiliki hunian yang layak dan nyaman dengan lokasi strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi,” tandasnya.

    Selanjutnya, Presiden Jokowi melakukan penandatanganan prasasti yang menandai telah diresmikannya Rusun Pasar Rumput dan fasilitas penunjang lainnya. Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan. []