peloporberita.com

Tag: GMKI

  • Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, Ini 5 Catatan Kritis GMKI

    peloporberita.com/ – Pengurus Pusat GMKI menyikapi kondisi bangsa dan negara dibawah dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.

    “Kita mengapresiasi kinerja pemerintah khususnya penanganan Covid 19 yang berhasil dikendalikan sampai saat ini dan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan vaknisasi yang tinggi,” tutur Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Rabu, 20 Oktober 2021.

    “Kami menilai 2 tahun terakhir ini tahun-tahun yang sulit namun tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena rakyat sudah memberikan kepercayaan dan harapan.”

    Selain itu, menurut Jefri Gultom, pemerintah juga berhasil mengendalikan ekonomi sehingga dapat tumbuh hingga 7,07% di kuartal II-2021. Namun ada beberapa catatan kritis di bidang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, peningkatan kualitas pendidikan, dan demokrasi.

    GMKI menilai, ada lima rapor merah dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.

    1. Penduduk Miskin dan Pengangguran Meningkat

    Meskipun ekonomi tumbuh tetapi penduduk miskin dan pengangguran juga ikut meningkat di Tahun 2020 – 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemisikinan dari Maret 2020 – Maret 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,12 Juta orang.

    Dalam tahun yang sama, tingkat penganguran meningkat hingga 1,82 juta orang. Hal ini tentu tidak seiring sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yakni 7,07%.

    Peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran terjadi akibat pandemi covid-19 yang berkelanjutan. Paket kebijakan pemulihan ekonomi nasional tidak tepat sasaran serta implentasinya mengalami masalah dan berpotensi merugikan keuangan Negara.

    Implementasi kartu prakerja juga dianggap bermasalah karena KPK menemukan hanya sebagian kecil dari sasaran pekerja yang terdampak covid-19. Selain itu, platform digital memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan seperti Ruang Guru yang dimiliki oleh Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

    Selain itu, korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri sosial merupakan pencurian hak masyarakat di era pandemi. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 ikut memperburuk situasi tenaga kerja karena hanya mementingkan kemudahan investasi bagi para pengusaha. Adapun pada visi-misi Joko widodo-Ma’ruf Amin tahun 2019, menekankan reformasi ketenagakerjaan, namun faktanya penganguran meningkat.

    2. Pemberantasan Korupsi Memburuk

    Korupsi masih terus terjadi hingga sampai tahun 2020 terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi yang membuat kerugian negara mencapai 56,7 Triliun.

    Presiden mengatakan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan ikut serta memberantas korupsi. Namun faktanya, dua Menteri kabinet Indonesia Maju ditangkap oleh KPK dan mencoreng wajah pemerintah.

    Belum ada keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal ini dapat dilihat adanya kebijakan pengalihan status kepegawaian KPK hingga 57 Orang dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan.

    Hal ini kontradiktif dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan TWK tidak boleh menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK. Sehingga, ada inkonsistensi dalam tindakan pengelolaan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.

    3. Penegakan Hukum

    Pola penegakan hukum Indonesia menjadi perhatian 2 tahun terakhir ini, penegakan hukum yang ada masih tebang pilih dan terkesan menunggu respon publik.

    Penegak hukum yang belum terlepas dari pola suap yang menyita perhatian publik yaitu kasus jaksa pinangki yang menerima suap dari buronan Joko Tjandra hingga melibatkan petinggi Mabes Polri.

    Penindakan para penyalahgunaan jabatan tidak mengalami efek jera sehingga terus berulang, reformasi penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

    4. Pendidikan Tidak Merata

    Pengelolaan pendidikan Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti, kebijakan mengenai pendidikan online tidak efektif dan diskriminatif, masih banyak daerah belum dapat mengakses internet.
    Sehingga para pelajar di daerah pelosok mengalami kesulitan proses belajar mengajar. Selain itu, kurikulum juga inkonsisten dan berubah-ubah hingga menimbulkan kegaduhan.

    Padahal, pada visi-misi Joko Widodo-Ma’ruf Amin di 2019 terdapat point mengembangkan reformasi sistem pendidikan namun hingga tahun 2021 sistem pendidikan masih diskriminatif dan tidak merata hal ini adalah preseden buruk bagi generasi masa depan.

    5. Demokrasi

    Menurut laporan The Economist Intelligence Unit pada 3 Februari 2021, iklim demokrasi Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia).

    Pada 2019 IDI 6,48 dan pada 2020 6,3 terendah dalam 14 Tahun terakhir. Dua dari lima indikator penilaian mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu pada kebebasan berpendapat dan budaya politik sebesar 20%.

    Penurunan tersebut terlihat dari beberapa hal pelanggaran demokrasi seperti penangkapan aktivis, pembubaran demonstrasi, tindakan represif aparat, hingga pembungkaman masyarakat melalui peretasan media sosial.

    Terkait dengan yang disampaikan di atas, PP GMKI melalui Ketua Umum Jefri Gultom meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya yang jauh dari visi misi presiden.

    PP GMKI juga berharap agar pemerintah lebih terbuka untuk mendengarkan kritikan publik karena demokrasi menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat. Iklim demokrasi yang telah diperjuangkan sejak masa reformasi seharusnya dirawat dan terus diperjuangkan sehingga ada check and balances.

    “Kami menilai 2 tahun terakhir ini tahun-tahun yang sulit namun tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena rakyat sudah memberikan kepercayaan dan harapan,” tandas Jefri Gultom. []

  • GMKI Tiakur Jadi Tuan Rumah Natal Nasional GMKI 2021

    peloporberita.com/ | Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tiakur resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Natal Nasional GMKI Tahun 2021. Koordinator Wilayah XI PP GMKI Jernis Sinia, S.Pd. juga telah melantik Panitia Natal Nasional GMKI Tahun 2021 dan Panitia Pembangunan Student Center GMKI Cabang Tiakur di Gedung Gereja Raapsari Jemaat GPM Wakarleli, beberapa waktu lalu.

    “Dalam keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami telah siap untuk menerima dan menjadi Tuan Rumah Perayaan Natal Nasional GMKI Tahun 2021 ini. Bahkan kami sangat berharap, Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo dapat hadir dalam perayaan natal dimaksud”, ungkap Ketua GMKI Cabang Tiakur Marthen Watrimny, SP. saat menyampaikan pidatonya dalam Ibadah Syukur Dies Natalis GMKI Cabang Tiakur Ke-2 serta pelantikan panitia.

    Momentum perayaan natal nasional GMKI tahun ini, akan digunakan sebaik mungkin sebagai kesempatan untuk memperkenalkan daerah ini secara nasional dan juga dapat memberi dampak bagi masyarakat Maluku Barat Daya (MBD).

    Baca juga: Putus Sekolah dan Buta Huruf Meningkat di Papua, GMKI Ingatkan Janji Jokowi

    Watrimny menegaskan, Kabupaten MBD sebagai daerah 3T (Termiskin, Tertinggal dan Terluar) sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat. Apalagi, MBD memiliki letak strategis karena berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia, dan juga sebagai daerah pengembangan Kilang Minyak dan Gas Blok Masela.

    “Kami sangat berharap, Bapak Presiden Jokowi bisa hadir dalam momentum perayaan natal dimaksud, karena dengan kehadiran beliau, pasti ada banyak progam dan kegiatan pemerintah pusat yang dapat dilaksanakan di Bumi Kalwedo ini,” harapnya.

    Watrimny juga berharap, pesan ini dapat diteruskan dan diperjuangkan Pengurus Pusat GMKI di Jakarta, sehingga pelaksanaan agenda nasional ini memiliki multiplayer effect bagi pembangunan daerah dan masyakarat dapat diwujudkan.

    “Dalam menyukseskan agenda ini, kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu Pemerintah Kabupaten MBD, lembaga gereja, perguruan tinggi maupun masyarakat. Kegiatan sebesar ini tidak dapat kami lakukan sendiri, kami butuh dukungan semua lapisan masyarakat sehingga agenda ini dapat dilaksanakan dengan baik”, ungkapnya.

    Baca juga: GMKI: Wacana Amandemen Sarat Kepentingan, Perlu Diawasi Publik

    Sekretaris Daerah Kabupaten MBD Drs. Alfons Siamiloy, M.Si yang hadir mewakili Bupati Maluku Barat Daya, dalam sambutannya, memberikan apresiasi yang tinggi bagi GMKI Cabang Tiakur yang telah bersama pemerintah membangun kabupaten ini, lewat berbagai kegiatan positif yang sudah dilakukan.

    Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah daerah selalu membuka diri sebagai mitra GMKI, sehingga komunikasi dan koordinasi harus ditingkatkan guna menyukseskan agenda perayaan natal nasional GMKI tahun ini.

    “Kami memberikan dukungan penuh bagi penyelenggaraan natal GMKI secara nasional di Kabupaten MBD dan oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi harus ditingkatkan sehingga kita dapat bersama-sama menyiapkan berbagai kebutuhan dalam momentum perayaan natal tahun ini,” ujarnya.

    Baca juga: GMKI Minta Jokowi Hapus SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah

    Untuk diketahui, Pelantikan Panitia Natal Nasional GMKI didasarkan pada SK Pengurus Pusat GMKI Nomor 370275/SU/INT/K/IX/2021 tanggal 24 September 2021 dengan Ketua Umum Yosua D. D. Philippus, SP, M.Si dan Sekretaris Umum Eros Jacob Akse, S.Si, MM, A.Pt.

    Ibadah syukur dies natalis dan pelantikan panitia ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten MBD Drs. A. Siamiloy, M.Si, Asisten II Setda Kabupaten MBD Ir. John Kay, Pimpinan OPD Lingkup Pemkab MBD, Sekretaris PCPS GMKI Tiakur Jefry Rehiraky, para pimpinan OKP (KNPI, GMNI, GAMKI dan GSKI), Kepala Desa Wakarleli Marnex Tanody, S.Pd, serta para senior dan anggota GMKI Cabang Tiakur. []

  • Indonesia Hasilkan Jutaan Ton Sampah Setiap Tahun

    peloporberita.com/ | Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan sedikitnya 67,8 juta ton sampah per tahun, yang sekitar 1.000-1.500 ton per hari adalah sumbangan sampah dari kota-kota besar. Dari jumlah tersebut, 60% sampah diangkut dan ditimbun di tempat pemrosesan akhir (TPA), 10% sampah didaur ulang oleh masyarakat dan 30% lainnya mencemari lingkungan.

    Ada sekitar 8 juta ton sampah plastik mencemari laut setiap tahunnya dan berdampak pada kehidupan ekosistem laut. Berdasarkan studi yang dilakukan Unilever Indonesia bekerja sama dengan Sustainable Waste Indonesia (SWI) dan Indonesia Plastics Recyclers (IPR), diketahui bahwa proses daur ulang masih belum maksimal.

    Tak bisa dipungkiri, pemecahan persoalan sampah tidak terlepas dari peran masyarakat. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2008, 72% masyarakat di Indonesia tidak memiliki kepedulian terhadap sampah. Membuang sampah dengan sembarangan dan penggunaan plastik yang berlebihan, masih menjadi budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, perilaku ketidakpedulian terhadap sampah juga ditunjukkan dengan tidak melakukan pemilahan sampah rumah tangga dan tidak memanfaatkan barang bekas.

    Baca juga: Thinq Consultant Bekali Warga Ilmu Mengelola Sampah Berbasis Masyarakat

    Dalam mewujudkan grand design pengelolaan sampah 100% menuju tahun 2045, perlu adanya inovasi pengolahan sampah mulai dari wilayah rumah tangga, keluruhan atau desa hingga kabupaten kota. Dimulai dari rumah tangga, diperlukan adanya sosialisasi hingga aturan untuk mengubah pola perilaku. Jika indeks ketidakpedulian masih tinggi, maka diperlukan aturan berupa peningkatan retribusi sampah.

    Dalam konsep masyarakat, sampah selalu dipandang sebelah mata sehingga masyarakat membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempatnya. Dalam wilayah setingkat kelurahan atau desa, diperlukan adanya penambahan atau pembangunan fasilitas tempat pembangunan sampah sementara (TPS) sesuai dengan kapasitas sampah di kelurahan atau desa. Melalui semangat gotong royong, diperlukan adanya penguatan komunitas warga dalam mengelola sampah melalui pemanfaatan Reduce, Reuse, dan Recycle agar dapat digunakan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Contohnya, pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos, gas metana, pakan ternak dan kerajinan tangan dari sampah kertas dan plastik.

    Dalam skala industri, diperlukan komitmen pelaku industri merancang kemasan produk dalam mengurangi plastik, seperti optimalisasi bentuk dan ukuran kemasan produk, hingga penggunaan bahan dasar lain yang lebih ramah lingkungan. Pelaku industri harus melakukan transformasi model bisnis dengan menerapkan penjualan produk tanpa kemasan plastik, seperti skema refill station, melakukan pengisian ulang terhadap produk dan langsung diantarkan ke rumah konsumen.

    Baca juga: GMKI: Banjir Palembang Akibat Drainase dan Pengolahan Sampah Buruk

    Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penerapan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Ramah Lingkungan, memberikan harapan baru untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota serta menjadikan sampah sebagai sumber daya untuk menghasilkan listrik. Pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui pengurangan dan penanganan sampah.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota, yaitu DKI Jakarta, Tangerang Selatan, Bandung, Surakarta, Makasar, Palembang, Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Manado.

    Namun, selama tiga tahun, pembangunan PSEL di sebelas kota masih berjalan di tempat, karena koordinasi dan perbedaan presepsi di antara kementerian/lembaga terkait skema kerja sama masih menjadi kendala utama. Pada 2021, Presiden Jokowi baru meresmikan satu PSEL, yaitu PSEL TPA Benowo di Surabaya. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan telah mendukung program pembangkit listrik berbasis sampah dengan mengeluarkan sejumlah payung hukum. Hal itu juga untuk memastikan pemerintah daerah berani mengeksekusi program tersebut tanpa dipanggil oleh kejaksaan, kepolisian dan KPK. []

  • Putus Sekolah dan Buta Huruf Meningkat di Papua, GMKI Ingatkan Janji Jokowi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pengurus Pusat (PP) GMKI menyoroti keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia di tanah Papua. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia meningkat dari 66.53 pada tahun 2010 menjadi 71.94 tahun 2020.

    “Sungguh miris, tanah Papua sangat kaya, investasi tambang mencapai ratusan triliunan, kok bisa anak Papua putus sekolah karena tidak ada biaya dan akses internet.”

    Sayangnya, data tersebut belum diimbangin peningkatan IPM dari Papua. IPM Papua berada diangka 60.44 masih jauh dibandingkan IPM secara nasional bahkan jauh tertinggal dari daerah lain.

    "Presiden Jokowi dinilai mampu meningkatkan IPM Indonesia, tapi sangat disayangkan IPM Papua masih rendah," tutur Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom melalui keterangan tertulis yang yang diterima peloporberita.com/ Kamis, 30 September 2021.

    Jefri menyinggung Janji Jokowi terkait peningkatan SDM Papua serta 1000 mahasiswa Papua menjadi karyawan BUMN. Menurutnya, mutu pendidikan di Papua mengalami penurunan termasuk tingginya anak putus sekolah dan buta huruf.

    Adapun data dinas Pendidikan Provinsi Papua menunjukkan, angka putus sekolah di Papua mencapai 21 persen meningkat dari tahun 2020, sama halnya dengan buta huruf mencapai 27 persen.

    "Anak di Papua putus sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya serta pembelajaran jarak jauh yang menggunakan ekosistem digital. Sungguh miris, tanah Papua sangat kaya, investasi tambang mencapai ratusan triliunan, kok bisa anak Papua putus sekolah karena tidak ada biaya dan akses internet," ucap Jefri Gultom.

    Selain itu, GMKI juga meminta Presiden Jokowi untuk menepati Janjinya untuk menempatkan 1.000 mahasiswa Papua menjadi karyawan BUMN.

    “Pemerintah harus mendorong mahasiswa Papua untuk belajar menguasai teknologi khususnya dalam bidang pertambangan. Ini sangat penting, mengingat tanah Papua menyimpan potensi sumber daya alam sangat melimpah seperti seperti potensi emas di blok Wabu yang bernilai 300 triliun,” tandas Jefri Gultom.

    Terakhir, Jefri Gultom mengingatkan kembali bahwa kekayaan alam di tanah Papua harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, Jefri meminta kepada pemerintah untuk serius bekerja dalam membangun sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan di Papua. []

  • GMKI : Transformasi BUMN Jauh dari Harapan Presiden

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) kembali menyorot kinerja Menteri BUMN, Erick Thohir dalam memimpin Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Menurut GMKI, Erick Thohir tidak optimal dalam melakukan transformasi BUMN, baik secara budaya kerja, hingga pemilihan direksi dan komisaris yang masih berdasarkan kalkulasi politik.

    “Nasabah asuransi itu, mayoritas pensiunan, puluhan tahun bekerja mati-matian, gaji dipotong tiap bulan untuk membayar asuransi, kok solusi dari Menteri BUMN justru merugikan mereka, tidak ada hati nurani.”

    Kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum dalam instansi BUMN meningkat drastis sejak dipimpin oleh Erick Thohir. Berdasarkan rekapitulasi data tindak pidana korupsi yang dirilis oleh KPK, kasus korupsi dari instansi BUMN meningkat 30 kasus pada tahun 2019-2020, terjadi peningkatan 53,5 persen sejak dari tahun 2004.

    “Kasus dan jumlah korupsi di dalam instansi BUMN sangat fantastis dan menyebabkan kerugian keuangan negara hingga puluhan triliun seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan Nindya Karya yang ditetapkan tersangka korporasi,” tutur Ketua Bidang Aksi Pelayanan PP GMKI, Prima Surbakti berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/ di Jakarta, Selasa, 14 September 2021.

    “Tingginya korupsi di tubuh BUMN menunjukkan adanya persoalan sistemik yang membelit BUMN baik secara budaya kerja, hingga pelaksanaan proyek,” sambungnya.

    GMKI menilai, transformasi BUMN melalui pembentukan holding dan BUMN AKHLAK yang dilakukan oleh Erick Thohir jauh dari harapan Presiden Jokowi Widodo.

    “Buktinya, program vaksinasi masih 20 persen, padahal Erick Thohir sudah membentuk holding BUMN Farmasi. Pengadaan vaksin kita murni bisnis, masih impor menggunakan APBN,” tegas Prima.

    “Seharusnya BUMN Farmasi dalam setahun ini sudah bisa memproduksi vaksin sendiri. Begitu juga dengan bahan baku obat-obatan, sebagian besar masih impor. Bagaimana sebenarnya wujud transformasi BUMN yang sering diucapkan oleh Erick Thohir,” sambungnya.

    Prima Surbakti
    Ketua Bidang Aksi Pelayanan PP GMKI, Prima Surbakti. (Foto:Pelopor.id/Ist)

    Lebih lanjut, GMKI menyinggung BUMN AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang menjadi pedoman nilai dan etika kerja BUMN yang dibuat oleh Erick Thohir melalui Permen BUMN PER-06/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2021.

    “Sungguh miris, Erick Thohir membuat BUMN AKHLAK tapi mengangkat mantan koruptor menjadi komisaris di salah satu BUMN,” tandas Prima.

    Sementara GMKI juga menyayangkan kinerja BUMN yang ambruk saat pandemi. GMKI memaparkan adanya 90 persen BUMN yang ambruk. Laba bersih BUMN anjlok dari Rp 124 triliun menjadi Rp 28 Triliun sepanjang 2020 serta diperparah utang luar negeri BUMN yang mencapai Rp 873,8 triliun hingga Juni 2021.

    Dalam keadaan ekonomi jatuh, GMKI mengkritik langkah Erick Thohir yang meminta PMN 2021 sebesar Rp 4,1 triliun untuk PT KAI dalam rangka percepatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serta rencana menjadikan PT KAI untuk memimpin konsorsium KCIC.

    “Rencana ini tidak sesuai dengan janji pemerintah. Presiden Joko Widodo sudah tegaskan pembangunan kereta cepat tidak menggunakan APBN,” ucap Prima Surbakti.

    Lebih lanjut, GMKI menolak penyelesaian utang Jiwasraya melalui restrukturisasi. Sebab, menurutnya restrukturisasi Jiwasraya merupakan perampokan uang nasabah karena ada pengalihan polis dari Jiwasraya ke IFG, dimana akan ada jutaan nasabah pensiunan yang dikurangi 73 persen haknya dari manfaat bulanan selama bertahun-tahun mengikuti asuransi.

    Selain itu, terjadi pemotongan simpanan nasabah sampai dengan 41 persen serta adanya penghapusan premi dan santunan untuk meninggal yang sudah dibayar lunas oleh nasabah.

    “Nasabah asuransi itu, mayoritas pensiunan, puluhan tahun bekerja mati-matian, gaji dipotong tiap bulan untuk membayar asuransi, kok solusi dari Menteri BUMN justru merugikan mereka, tidak ada hati nurani,” tandas Prima.

    Oleh sebab itu, PP GMKI dengan tegas meminta kepada Erick Thohir untuk bekerja menjalankan visi Presiden, bukan untuk pencitraan dan elektabilitas pribadi. PP GMKI pun kembali meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri BUMN.

    “Saat ini, Presiden butuh negarawan yang bekerja memikirkan rakyat, bukan politik 2024,” tutup Prima. []

  • GMKI: Wacana Amandemen Sarat Kepentingan, Perlu Diawasi Publik

    peloporberita.com/ | Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Gultom mengatakan, Pembahasan soal isu Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 harus diawasi lantaran sarat akan kepentingan.

    “Situasi bangsa dan negara masih dilanda Pandemi Covid, saya pikir kita perlu waspada dan berkaca pada peristiwa kudeta militer di Negara Guinea, Afrika Barat.”

    Hal ini diungkapkannya dalam Webinar bertema ‘Quo Vadis PPHN Dalam Perspektif Mahasiswa, Menakar Kepentingan dibalik Amandemen UUD 1945’.

    “Pembahasan soal isu Amandemen ini sarat kepentingan, Sehingga perlu pengawasan publik seperti Akademisi, Kelompok Mahasiswa, dan Ormas dan elit politik harus mendengar aspirasi publik” tutur Jefri Gultom berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Minggu, 13 September 2021.

    “Apalagi situasi bangsa dan negara masih dilanda Pandemi Covid, saya pikir kita perlu waspada dan berkaca pada peristiwa kudeta militer di Negara Guinea, Afrika Barat terjadi karena hausnya akan perpanjangan kekuasaan,” sambungnya.

    Dalam acara yang sama, Dosen Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi UKSW, Umbu Rauta mengatakan bahwa isu tentang gagasan haluan negara ini sudah ada sejak periode MPR 2009-2014 dan MPR 2014-2019 memutuskan merekomendasikan untuk melakukan pendalaman dalam rangka amandemen UUD 1945 salah satunya adalah PPHN.

    “Kita punya tanggung jawab untuk mengawal wacana amandemen ini karena konfigurasi DPR hari ini sebagian besar berada pada pemerintahan dan PPHN harus sejalan dengan sistem Presidensial, tegasnya.

    Sementara Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai, Pimpinan MPR dengan bekal kosong menyampaikan isu wacana ini sehingga terjadi kekacauan publik dan menjadi gaduh.

    “Maka perlu kencang dari awal untuk menolak isu wacana ini karena selain ditawarkan ditengah pandemi juga situasi kondisi Parpol hari ini belum sangat meyakinkan untuk melaksanakan amandemen UUD 1945,” ungkapnya.

    Masih dalam kesempatan yang sama, Andi Maruli yang merupakan Sekjen DPN Permahi berpendapat bahwa Amandemen harus terbuka seluasnya, tidak boleh ada selipan kepentingan elitis juga harus dikaji secara komperhensif dan pelibatan publik harus dibuka seluasnya.

    Hal senada disampaikan Julianda Arisha yang merupakan Sekpus BEM Nusantara. Menurutnya, hari ini Negara masih mengalami pandemi, sebaiknya pemerintah bisa lebih fokus untuk memulihkan kondisi negara terutama keselamatan rakyat.

    “kita perlu waspada terkait wacana amandemen ini jangan sampai MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara,” tandasnya. []

  • GMKI Minta Jokowi Hapus SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) menyoroti sejumlah kekerasan atas nama agama yang masih terjadi di tengah masyarakat. 

    “Perilaku diskriminasi seperti aturan wajib jilbab seperti di Sumbar, penutupan hingga pembakaran gereja seperti di Aceh Singkil, dan persekusi masyarakat saat ibadah, masih terjadi selama tahun 2014-2021. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintahan Joko Widodo,” kata Sekretaris Fungsi Gereja PP GMKI Felix Pusof, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (07/09/2021).

    Baca juga: Kebakaran Lapas, GMKI Desak Menkumham Minta Maaf dan Evaluasi Kinerja Lapas

    Berdasarkan catatan GMKI, selama 2014-2021 ada 60 gereja yang ditolak dan ditutup karena tidak mendapatkan rekomendasi departemen agama dan FKUB kabupaten/kota. Di Aceh Singkil misalnya, terjadi penolakan hingga pembakaran gereja tahun 2015, karena sulit mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Di Jambi, terjadi penutupan 3 gereja akibat ada tuntutan warga karena belum memiliki IMB. 

    Dari paparan diatas, GMKI kembali mengingatkan janji kampanye Jokowi saat pilpres mengenai bhineka tunggal ika serta rasa aman bagi seluruh rasa Indonesia yang masuk dalam program nawacita. “Sebagai negara hukum, negara harus menjamin hak hidup untuk menjalankan ibadah umat beragama. Sangat disayangkan, hukum bisa kompromi akibat tekanan massa,” ujar Felix.

    Baca juga: GMKI: Tolong Pak Jokowi, Selamatkan Rakyat dari Menteri yang Tidak Serius Kerja

    “Belum ada realisasi terhadap diskriminasi kelompok umat beragama. PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah menjadi persoalan utama yang menyebabkan perilaku diskriminasi terjadi. Selama tujuh tahun Presiden Jokowi menjabat, SKB 2 menteri belum dicabut,” tegas Felix. 

    Felix Pusof yang merupakan mahasiswa dari Ottow Geissler Papua mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadi garda terdepan menjaga toleransi umat beragama di Indonesia. “Kita harus menjunjung tinggi perbedaan, menghormati segala perbedaan. Perilaku diskriminasi umat beragama harus dilawan, karena menjadi bibit disintegrasi negara kita di masa mendatang,” ucap Felix. []

  • Kebakaran Lapas, GMKI Desak Menkumham Minta Maaf dan Evaluasi Kinerja Lapas

    peloporberita.com/ | Kebakaran besar terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang pada Rabu dini hari, (08/09/2021) yang diduga akibat korsleting listrik. Peristiwa itu menewaskan setidaknya 41 narapidana (napi), dan dua orang di antaranya adalah WNA. 

    Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa tersebut. “Saya mewakili GMKI menyampaikan turut bela sungkawa atas meninggalnya 41 orang narapidana yang meninggal”, kata Ketua PP GMKI Jefri Gultom.

    Baca juga: Yasonna Laoly: Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang Salah Satunya Narapidana Terorisme

    Ia juga meminta agar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly melakukan investigasi. “Agar peristiwa serupa tidak terulang, GMKI meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk melakukan investigasi mendalam terhadap kebakaran Lapas Tangerang. Yasonna Laoly harus transparan kepada publik terkait penyebab kebakaran”, tutur Jefri.

    Baca juga: GMKI: Tolong Pak Jokowi, Selamatkan Rakyat dari Menteri yang Tidak Serius Kerja

    Jefri menduga peristiwa ini adalah bentuk kelalaian petugas. “Jika petugas lapas bekerja dengan sigap, tidak akan banyak korban yang meninggal. GMKI menduga ini adalah bentuk kelalaian petugas. Oleh karena itu, Yasonna Laoly harus meminta maaf kepada publik”, ujar Jefri.

    Dalam menyikapi peristiwa ini, GMKI mendesak Menkumham Yasonna Laoly untuk mengevaluasi kinerja petugas lapas di seluruh Indonesia. “Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali”, tegas Jefri Gultom. []

  • GMKI: Tolong Pak Jokowi, Selamatkan Rakyat dari Menteri yang Tidak Serius Kerja

    peloporberita.com/ | Jakarta – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari Menteri yang dinilai tidak serius dalam melaksanakan tugasnya.

    Pernyataan ini, terkait kebocoran data pribadi yang diduga berasal dari data aplikasi Elektronic Health Alert Card (e-HAC) dan aplikasi PeduliLindungi yang dirancang oleh Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan tujuan untuk mengontrol laju pandemi Covid-19.

    “Jika ada kesalahan pengelolaan dan kebijakan di dalam kementerian, yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia. Tolong Pak Jokowi, selamatkan rakyat Indonesia dari Menteri yang tidak serius bekerja.”

    Menurut perkiraan, ada sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi e-HAC yang bocor. Data tersebut antara lain nama, alamat rumah, nomor ID, dan rumah sakit tempat melakukan tes Covid-19. Yang paling menghebohkan, data vaksin Presiden Joko Widodo termasuk di dalam data yang bocor ke publik.

    “Ketua Tim Pelaksana KPCPEN Erick Thohir yang juga merupakan Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin ) paling bertanggungjawab atas kebocoran data ini. Sayangnya sampai saat ini tidak ada ucapan maaf dari kedua Menteri ini,” tutur Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI, Michael Anggi dalam keterangan tertulis di Jakarta, 7 September 2021.

    Oleh sebab itu, GMKI meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    “Memimpin Kementerian tidak bisa disamakan dengan memimpin perusahaan. Jika ada kesalahan pengelolaan ataupun kebijakan di dalam perusahaan, yang rugi hanya perusahaan tersebut dan mungkin mitra-mitranya,” tandas Anggi.

    “Namun jika ada kesalahan pengelolaan dan kebijakan di dalam kementerian, yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia. Tolong Pak Jokowi, selamatkan rakyat Indonesia dari Menteri yang tidak serius bekerja,” sambungnya.

    GMKI menyampaikan, bahwa kebocoran data e-HAC dan PeduliLindungi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

    “Selama berbulan-bulan penanganan Covid-19, Presiden Jokowi dan jajarannya telah berupaya keras membangun kepercayaan rakyat terhadap kebijakan Pemerintah. Berdasarkan data, terlihat ada peningkatan penggunaan vaksin dan menurunnya kasus Covid-19 di berbagai daerah. Jangan sampai karena kebocoran data ini, semua upaya Pemerintah menjadi sia-sia,” tegas Anggi.

    Menurut Michael Anggi, persoalan keamanan dan kerahasiaan data pribadi adalah hal yang krusial dan sensitif. Kebocoran data dapat membahayakan privasi masyarakat.

    “Data vaksin Presiden Jokowi saja bisa bocor, apalagi data pribadi masyarakat Indonesia, ini sangat menghawatirkan. Seharusnya Erick Thohir dan Budi Gunadi Sadikin berjiwa besar dengan meminta maaf kepada Presiden dan publik, bukan justru bersembunyi dan melemparkan tanggung jawab kepada kementerian lain,” ungkap Anggi.

    Sementara pasca kebocoran data, antara Kementerian Kominfo dan Kemenkes saling melempar tanggung jawab terkait siapa yang bertanggungjawab atas kebocoran data tersebut.

    “Saya heran, kok bisa kedua kementerian ini saling lempar tanggung jawab perihal kebocoran data ini, memangnya mereka tidak saling berkoordinasi. Seharusnya terkait koordinasi lintas kementerian ini menjadi tugas dari Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pelaksana KPCPEN. Terlihat sekali beliau belum mampu mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga dalam penanganan Covid-19,” sebut Anggi. []

  • GMKI: Banjir Palembang Akibat Drainase dan Pengolahan Sampah Buruk

    peloporberita.com/ | Jakarta –  Ketua BPC GMKI Palembang, Fajar Sihombing menilai, banjir yang terjadi di beberapa titik daerah di kota Palembang pada kamis, (2/9/2021) malam lantaran sistem drainase dan pengolahan sampah yang buruk.

    “Belum ada keseriusan Walikota Palembang, Harnojoyo dalam membenahi serta memelihara sistem drainase.” 

    “Sistem drainase dan pengolahan sampah yang buruk menjadi penyebab utama banjir. Selain itu, pompa air belum berjalan maksimal untuk menangani banjir,” tutur mahasiswa UNSRI ini berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Jumat, (3/9/2021).

    Fajar Sihombing
    Ketua BPC GMKI Palembang, Fajar Sihombing. (Foto:Pelopor.id/GMKI)

    Akibatnya, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari 1 jam, banjir pun terjadi dan menyebabkan ruas jalan menjadi macet total, menimbulkan kerugian ekonomi, serta mengganggu aktivitas pendidikan.

    Fajar menjelaskan, konstruksi drainase yang ada tidak dapat menampung debit air saat hujan. Selain itu, drainase dibawah trotoar juga tidak memiliki inlet sehingga air menggenang dibawah jalan.

    “GMKI Palembang menilai belum ada keseriusan Walikota Palembang, Harnojoyo dalam membenahi serta memelihara sistem drainase, ” tegas Fajar.

    Sejumlah Wilayah di Palembang Terendam Banjir Setelah Hujan Seharian

    Selain drainase yang buruk, Fajar Sihombing juga menyoroti jumlah sampah di Palembang yang mencapai 1.200 ton per hari.

    “Jumlah ini sangat besar, jika tidak dikelola akan menjadi beban masyarakat di masa mendatang karena mencemari ekosistem dan lingkungan,” sebut Fajar.

    Oleh sebab itu, GMKI Palembang mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, GMKI Palembang menyampaikan kepada Pemkot Palembang untuk menghadirkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

    Sementara salah satu persoalan dalam pengolahan sampah adalah retribusi yang dikelola tidak akuntabel dan transparan sehingga pendapatan pemerintah minim. Sehingga menurut Fajar, harus dibenahi agar retribusi yang didapat dari pengolahan sampah di Palembang bisa lebih maksimal. []