peloporberita.com

Tag: GMKI

  • GMKI: Airlangga Hartarto dan Erick Thohir Tak Fokus Tangani Pandemi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pengurus Pusat GMKI (PP GMKI) kembali meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab keduanya tidak optimal menangani pandemi covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional, padahal anggaran negara yang telah habis mencapai Rp 1.035,25 Triliun tahun 2020 dan Rp 744,75 Triliun tahun 2021.

    “Justru kami melihat baliho dan billboard Airlangga Hartato didaerah yang meningkat masif.”

    Ketua Bidang Aksi Pelayanan PP GMKI, Prima Surbakti dalam keterangannya Rabu, 1 September 2021 menyampaikan, pihaknya menduga Airlangga Hartarto dan Erick Thohir sudah tidak terlalu fokus melakukan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden dan lebih banyak memikirkan kepentingan politik tahun 2024.

    Prima menegaskan, dalam pelaksanaan PPKM tersebut, kasus covid-19 di pulau Jawa-Bali sudah menurun namun lonjakan kasus diluar Jawa-Bali sangat cepat khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur selama bulan Agustus 2021.

    Sejak tanggal 1-31 Agustus 2021, kasus covid-19 di Sumut melonjak naik menjadi 34.608 kasus dengan rata rata 1.116 kasus per hari dan tingkat kematian 29 orang per hari. Sedangkan, lonjakan cepat terjadi NTT dengan 19.445 kasus dengan rata rata 628 kasus per hari dan tingkat kematian 15 orang per hari.

    Menurut Prima, lonjakan kasus covid dan kematian tinggi disebabkan oleh minimnya fasilitas kesehatan, ketersediaan obat tidak merata, mahalnya biaya 3T (Testing, Tracing dan Treatment) serta program vaksinasi yang belum merata di daerah.

    Bahkan menurut GMKI, kebijakan Erick Thohir beberapa kali diingatkan secara halus oleh Pak Jokowi, seperti harga PCR yang mahal padahal BUMN Farmasi sudah memproduksi alat PCR sejak tahun lalu, ataupun distribusi obat-obatan penanganan Covid-19 yang dimonopoli industri farmasi besar saja.

    Prima Surbakti
    Ketua Bidang Aksi Pelayanan PP GMKI, Prima Surbakti. (Foto:Pelopor.id/Ist)

    “Kita masih ingat ketika Pak Jokowi mengunjungi apotek-apotek kecil di Bogor dan tidak menemukan obat-obatan terapi Covid-19. Ternyata obat-obatan ini kosong dan adanya di Kimia Farma, Century, atau pembelian online melalui Halodoc dan lainnya. Tidak mungkin rakyat kecil bisa mengakses obat-obatan jika distribusinya terbatas,” tegas Prima.

    “Airlangga Hartarto sebagai penanggung jawab PPKM diluar Pulau Jawa-Bali terlihat lambat dalam merespon penanganan covid-19 di luar Jawa-Bali serta tidak mampu mengkoordinasikan kebijakan strategis dengan pemerintah daerah, justru kami melihat baliho dan billboard Airlangga Hartarto didaerah yang meningkat masif,” sambung Alumni ITB itu.

    Sementara persoalan lainnya yang tak kalah penting adalah soal program vaksinasi. Dipaparkan Prima sampai tanggal 31 Agustus 2021, laju distribusi vaksin hanya mencapai 123.5 juta dosis (56,6 persen dari vaksin yang masuk) yang terdiri 9.85 juta vaksin corovac, 89.36 juta vaksin sinovac dari Biofarma, 15.982 juta vaksin astrazeneca, 7.55 juta vaksin moderna dan 500 rbu vaksin sinoparm.

    “Suplay vaksin yang lambat serta kualitas vaksin covid-19 adalah penyebab lambatnya laju distribusi,” tegas Prima.

    PP GMKI mencatat sudah ada 217.9 juta dosis vaksin yang dimpor oleh Indonesia melalui 45 tahapan. Dari vaksin yang masuk, terdapat 5 jenis vaksin diantara 180.7 juta dosis vaksin sinovac (26.8 juta vaksin jadi coronavac, dan 153.9 juga dalam bentuk bahan baku atau bulk), 18.76 juta vaksin astrazeneca, 8.29 juta vaksin sinopharm, 2.6 juta vaksin Fzier, dan 7.5 juta vaksin moderna.

    “Artinya vaksin sinovac paling banyak diimpor tapi laju distribusinya hanya mencapai 55 persen. Sedangkan vaksin astrazeneca jauh lebih tinggi yakni 82 persen,” ungkap Prima.

    Prima juga membandingkan efikasi vaksin sinovac lebih rendah daripada vaksin astrazeneca serta harga vaksin sinovac yang jauh lebih mahal. Berdasarkan hasil uji klinis tahap tiga yang dilakukan di Bandung, efikasi vaksin sinovac mencapai 65,3 persen. Melansir studi efikasi vaksin covid-19, vaksin astrazeneca menunjukkan nilai 70.4 persen dalam mencegah covid-19.

    “Yang disayangkan, harga vaksin sinovac lebih mahal daripada vaksin astrazeneca. Harga vaksin sinovac jadi adalah $ 13.3 per dosis sedangkan harga bulk sinovac adalah $ 11 per dosis. Dalam proses pengelolahan bulk menjadi vaksin, bulk akan menyusut sekitar 10-15 persen,” sebut Prima.

    “Artinya rata rata harga proses bulk menjadi vaksin adalah $12.84 per dosis. Belum ditambahkan anggaran produksi dan managemen, bisa jadi lebih dari harga beli vaksin. Sedangkan harga produksi vaksin astrazeneca hanya $ 3-4 per dosis,” sambungnya.

    “Mengapa Ketua KPCPEN, Erick Thohir tetap menyetujui impor vaksin sinovac?” Padahal beberapa peneliti vaksin astrazeneca merupakan ilmuwan dari Indonesia,” lanjut Prima.

    GMKI
    Pengurus Pusat GMKI. (Foto:pelopor.id/GMKI)

    Selanjutnya, PP GMKI mengingatkan Erick Thohir agar berhati hati terkait anggaran impor vaksin yang mencapai 58 triliun. Pasalnya ekonomi negara sedang dalam keadaan sulit, jurang defisit APBN sangat lebar dan utang menumpuk. Selain itu, laju distribusi yang rendah, rentan merugikan keuangan negara.

    “Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi mendalam. Presiden butuh negarawan yang bekerja diatas kepentingan rakyat bukan kepentingan bisnis,” tutup Prima Surbakti.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menggelar pertemuan dengan tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat. Jokowi berdiskusi soal pandemi Covid-19 di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mereka bertemu dengan para tokoh pada Senin (30/8) malam.

    Tokoh agama yang hadir, yakni Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Sekretaris Umum PP MUhammadyah Abdul Mu’ti, Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom dan Ketua Presidium KWI Mgr Ignatius Suharyo.

    Menurut Presiden, program vaksinasi ini dapat berjalan lancar dan baik, di samping oleh kerja keras TNI dan Polri bersama pemerintah, adalah berkat topangan dan bantuan lembaga agama. “Saya menyampaikan apresiasi kepada lembaga agama atas hal ini,” lanjut Presiden.

    Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom menyampaikan apresiasi atas kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Namun, Gomar juga menyinggung tentang kesenjangan antar wilayah menyangkut akses vaksinasi, khususnya di daerah terpencil dan daerah timur Indonesia.

    Gomar juga meminta perhatian bersama terkait gonjang-ganjing politik yang tidak perlu akibat syahwat politik yang tinggi dari para elit politik menuju Pemilu 2024. Dia berharap semua pihak fokus mengatasi pandemi corona lebih dulu.

    “Kami meminta agar semua konsentrasi, bahu membahu mengatasi pandemi dan tidak menggunakan pandemi ini sebagai ajang untuk panggung kontestasi politik,” tandas Gomar. []

  • GMKI Desak Presiden Jokowi Copot Airlangga Hartarto dan Erick Thohir

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencopot Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut GMKI, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite dan Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) telah gagal menjalankan amanah yang diberikan Presiden Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 82/2020 yang diubah menjadi Perpres No. 108/2020. 

    “Airlangga Hartarto dan Erick Thohir tidak mampu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional dalam penanganan Covid-19, padahal anggaran negara yang habis telah mencapai Rp 1.035,25 triliun pada tahun 2020 dan Rp 744,75 triliun pada tahun 2021,” kata Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom. 

    Menurut Jefri, meningkatnya angka penyebaran Covid-19 dan menurunnya kepercayaan publik beberapa bulan terakhir merupakan akumulasi dari gagalnya Airlangga dan Erick dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan penanganan Covid-19 yang dicanangkan pemerintah. Data LSI menunjukkan, tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi dalam menangani pandemi sejak September 2020-Juni 2021 terus menurun. 

    Baca juga: GMKI Menduga PCR Dijadikan Bisnis Saat Pandemi

    Pada September 2020, tingkat kepercayaan publik berada di angka 60,6 persen, lalu pada November 2020 sebesar 60 persen. Penurunan terus terjadi hingga pada Februari 2021 berada di angka 56,5 persen dan Juni 2021 adalah 43 persen. “Dapat kita lihat, sejak keduanya ditugaskan dalam KPCPEN tahun 2020 lalu, tidak ada gebrakan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto dan Erick Thohir, malahan angka penyebaran Covid-19 meningkat,” ujar Jefri.

    GMKI menilai ada lima variabel yang menjadi kegagalan Airlangga Hartarto dan Erick Thohir. Pertama, jumlah kematian kasus Covid-19 masih tinggi yang disebabkan oleh rendahnya pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment). Hal ini tidak terlepas dari mahalnya biaya tes PCR, terbatasnya produksi dan distribusi obat-obatan, dan oksigen serta rendahnya okupansi bed.

    Kedua, herd immunity sangat lambat dan berpotensi gagal akibat rendahnya vaksinasi. Jumlah vaksinasi kedua di Indonesia pada 23 Agustus 2021 baru mencapai 32.046.224, masih jauh dari target yang diamanahkan presiden yaitu 208.265.720.

    Baca juga: GMKI: Rakyat Menderita Karena PPKM Terlalu Lama

    Ketiga, kemiskinan meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2021 persentase penduduk miskin sebesar 10,14 persen atau sebesar 27,54 juta orang, meningkat 0,36 poin dibanding Maret 2020 atau sebanyak 1,12 juta orang. Angka pengangguran terus meningkat dan  UMKM juga bertumbangan saat pandemi.

    Keempat, jaringan pengaman sosial tidak tepat sasaran. Dari temuan BPKP tahun 2020, ada sekitar 3.877.965 data NIK penerima bansos tidak valid. Temuan lainnya tercatat 41.985 di duplikasi data KPM dengan NIK yang sama. Sementara dari temuan BPK, tercatat 10.992.479 data NIK tidak valid dan 16.373.682 kartu keluarga tidak valid. 

    Kelima, 90 persen BUMN ambruk saat pandemi. Ambruknya kinerja, membuat laba bersih BUMN anjlok dari Rp 124 triliun menjadi Rp 28 triliun sepanjang tahun 2020. Selain itu, beberapa BUMN seperti BUMN Karya dan Garuda Indonesia terlilit risiko utang. Dalam kondisi ekonomi jatuh, Erick Thohir justru meminta PMN 2020-2021 sebesar Rp 65,5 triliun yang akan membebankan keuangan negara. []

  • Cipayung Plus: Beberapa Menteri Hanya Fokus Kepentingan Politik dan Bisnis Ketimbang Tangani Pandemi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah dinilai gagal dalam menanggulangi pandemi Covid-19 bersama dampak yang datang mengiringinya, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pemerintahan. Hal itu diserukan oleh Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari 11 organisasi yaitu PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMAHBUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, EN LMND.

    Menurut Kelompok Cipayung Plus, pemerintah dianggap tidak berhasil mengendalikan problem utama kebangsaan yang kian berkepanjangan ini, seperti vaksinasi yang tidak mencapai target dan lalu lintas komunikasi antara lembaga negara yang amburadul.

    Menyikapi penanganan pandemi, Kelompok Cipayung Plus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Gultom, yang membacakan sikap Kelompok Cipayung Plus di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (20/08/2021). 

    Baca juga:

    Lebih lanjut, Jefri menyebut, hal ini harus dievaluasi secara total dan penting untuk disuarakan karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat luas. Presiden sudah bekerja keras, namun beberapa menteri terlihat hanya bersandiwara dan melakukan kegiatan seremonial saja.

    “Berkali-kali presiden meminta para menteri untuk memiliki sense of crisis, tapi beberapa menteri ini justru fokus pada kepentingan politik dan bisnis mereka. Justru kami mengapresiasi kinerja polri, TNI, dan BIN yang bekerja keras sehingga target Pak Jokowi untuk percepatan program vaksinasi bisa tercapai. Menteri yang berdiri di atas keringat orang lain layak untuk dicopot,” ujar Jefri.

    Baca juga:

    Pada Dirgahayu RI yang ke-76, Kelompok Cipayung Plus menyatukan diri untuk bersama-sama membantu pemerintah menyelesaikan persoalan pandemi. Berikut pernyataan sikap Kelompok Cipayung Plus yang dibacakan di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (20/08/2021),

    1. Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju. 
    2. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.
    3. Pemerintah harus membuat — roadmap penanganan Covid-19 berlandaskan pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.
    4. Mendesak Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan Covid-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai dengan bidangnya, bukan memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pebisnis yang sangat rentan konflik kepentingan.
    5. Membentuk Tim Khusus Komunikasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga komunikasi pemerintah terpusat dan efektif. 
    6. Pemerintah harus segera memperbaiki data penerima, mekanisme penyaluran bantuan sosial dan kualitas bantuan sosial.
    7. Segera gratiskan biaya test Covid-19, obat-obatan, vitamin, oksigen serta mempercepat vaksinasi di kelompok rentan, pelajar, mahasiswa, dan pesantren dan menjamin ketersediaannya.
    8. Segera evaluasi dan perbaiki Sistem Pendidikan dan Bebaskan Mahasiswa dari Beban Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Pembiayaan Kuliah.
    9. Hentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi.
    10. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, kelas buruh, seniman, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha informal lainnya. 
    11. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk segera melakukan audit dan mentransparansikan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 
    12. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk tidak tebang pilih dalam penanganan korupsi serta memberikan hukuman berat bagi pejabat pelaku korupsi. 
    13. Menghimbau kepada seluruh kader dan anggota organisasi yang tergabung dalam kelompok CIPAYUNG PLUS untuk bersama sama melakukan pengawalan atas kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 
    14. Bersama-sama melakukan kerja-kerja gerakan sosial kemanusiaan, selama tidak merugikan masyarakat, organisasi, dan negara.

  • GMKI Menduga PCR Dijadikan Bisnis Saat Pandemi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Jefri Gultom mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegur menteri kesehatan dan menteri BUMN tentang mahalnya harga PCR.

    Menurut Jefri, rendahnya pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, Treatment) tidak terlepas dari biaya PCR yang sangat mahal. “Selama ini, biaya PCR sekitar 900 ribu dengan hasilnya 1×24 jam. Ada lagi paket khusus 1×12 jam, harga bisa mencapai 1,5 juta,” ujar Jefri Gultom dalam keterangan yang diterima oleh redaksi, Rabu (18/08/2021). 

    Baca juga: GMKI: Rakyat Menderita Karena PPKM Terlalu Lama

    “Biaya PCR mahal membuat masyarakat abai dan pasrah terhadap virus Covid-19. Bisa dibayangkan, masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19 harus melakukan 2 sampai 3 kali PCR, sedangkan gaji UMR di Jawa hanya kisaran 3-4 juta,” tambah Jefri.

    Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri kesehatan menurunkan harga tes PCR menjadi Rp 450.000 – Rp 550.000, dalam keterangan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, (15/08/2021). 

    Baca juga: GMKI: Komitmen Pemerintah Sejahterakan Papua Jauh dari Harapan

     

    Jefri menyoroti dua perintah presiden terkait PCR, yaitu terkait harga tes dan soal waktu diketahuinya hasil adalah 1×24 jam. “Tentang harga PCR sudah diturunkan. Namun, perintah presiden nomor dua tentang waktu diketahuinya hasil belum dipertegas oleh menkes dalam Surat Edarannya Nomor: HK.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR? Jangan-jangan disini celah untuk permainan harga di lapangan,” kata Jefri.

    Sebab, selama ini, soal waktu diketahuinya hasil PCR pun menjadi bancakan bagi banyak fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. PP GMKI menduga terjadi kongkalikong dan praktik bisnis dalam tes PCR, di mana menteri kesehatan dan menteri BUMN mengetahui kongkalikong tersebut. []

  • GMKI: Komitmen Pemerintah Sejahterakan Papua Jauh dari Harapan

    peloporberita.com/ | Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Jefri Gultom mengatakan, komitmen Pemerintah untuk sejahterakan Papua jauh dari harapan, pasca penetapan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua. Jefri menyampaikan pernyataan itu setelah acara diskusi bertajuk “Meneropong Masa Depan Papua Pasca Penetapan Otsus Jilid II”, Sabtu (14/08).

    Dalam rilis pers yang diterima peloporberita.com/, Jefri Gultom mengatakan bahwa selama 20 tahun, UU Otsus belum terlalu berdampak kepada masyarakat Papua. "Pelanggaran HAM dan rasisme masih juga terjadi kepada masyarakat Papua. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang merupakan amanah UU Otsus tidak pernah terbentuk,” ujar Jefri.

    Baca juga: Terima Bendera Merah Putih dari Pangdam Kasuari, Kepala Suku Pegaf: Sampai Kapanpun Kami Tetap NKRI

    Selain itu, Jefri juga menyoroti kemiskinan di Papua, padahal bisa dikatakan Papua adalah salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. “Sungguh miris, Papua merupakan provinsi termiskin, padahal pendapatan negara dari pajak dan non pajak terbesar termasuk berasal dari Tanah Papua,” tutur Jefri Gultom.

    Acara virtual itu juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang menilai, pelanggaran HAM tidak terlepas dari kondisi ekonomi politik di Papua. 

    Menurutnya, untuk menghentikan pelanggaran HAM yang berkelanjutan diperlukan verifikasi fakta, pengungkapan kebenaran secara penuh dan terbuka, permintaan maaf kepada publik dari negara dan memastikan bahwa semua proses sipil dan militer mematuhi standar internasional tentang proses hukum, keadilan dan ketidakberpihakan.

    Baca juga: Mensos Risma Sapa Warga Papua

    UU Otsus Papua Disusun Kehendak Jakarta

    Ditengah penolakan sejumlah elemen masyarakat papua, Pemerintah dan DPR RI tetap mengesahkan UU Otsus Papua dalam rapat Paripurna (15/07). Awalnya, hanya mengajukan revisi 3 pasal yaitu perpanjangan dana otsus, aturan pemekaran wilayah dan ketentuan peralihan peraturan. Namun, 18 pasal masuk dalam daftar revisi saat pembahasan DPR RI. 

    Anggota DPD dari Dapil Papua Barat Mamberob Y. Rumakik mengatakan, pembahasan UU Otsus dilakukan di tengah Pandemi Covid-19, sehingga hanya sedikit perwakilan dari pansus yang mengikuti rapat secara langsung. Terkait hal itu, Mamberob mengajak masyarakat Papua untuk mengawal implementasi UU Otsus, agar tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat Papua. 

    Baca juga: Tri Rismaharini Bawa Mesin Jahit ke Papua

    Selain itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menilai, dalam UU Otsus tidak ada keseriusan perlindungan dan penegakan HAM serta membangun kesejahteraan terhadap masyarakat Papua. 

    Dalam pers rilis yang diterima peloporberita.com/, Timotius mengatakan penyusunan UU Otsus tidak melibatkan masyarakat adat dan juga MRP, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 77 UU No 21 Tahun 2001. 

    Sekretaris BPC GMKI Jayapura Yusuf Simbiak juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah tidak cukup menyelesaikan persoalan di tanah Papua. “Kami mengharapkan kehadiran langsung Presiden Joko Widodo untuk dapat berdialog di tanah Papua. Kami akan menyampaikan semua persoalan tanah Papua secara langsung kepada Presiden,” kata Yusuf. []

  • GMKI: Rakyat Menderita Karena PPKM Terlalu Lama

    peloporberita.com/ | Jakarta – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) meluncurkan gerakan “GMKI Untuk Negeri” di Jakarta, Sabtu (07/08/2021), sebagai refleksi keadaan pandemi Covid-19. Dalam kegiatan ini, PP GMKI mendistribusikan 500 paket makanan, masker dan obat-obatan. 

    Dalam acara peluncuran itu, Sekretaris Umum PP GMKI Michael Anggi mengatakan bahwa harus ada sikap gotong royong antar elemen bangsa dalam penanganan covid-19. Selain itu, Michael juga menilai, kebijakan PPKM yang dilakukan Pemerintah sangat menghambat roda perekonomian masyarakat.

    Baca juga: GMKI: Gojek dan Grab Untung Besar, Sudah Saatnya Bantu Negara

    “GMKI menilai pemerintah belum mampu menjawab penderitaan rakyat pada saat PPKM. Kami sebagai anak muda Indonesia hadir membantu masyarakat untuk meringankan beban mereka,” ujar Michael.

    Baca juga: Hore, Pemerintah Lanjutkan Bantuan Kuota Data Internet dan UKT 2021

    Ia juga menyoroti kinerja pembantu Presiden Joko Widodo yang lambat dalam menangani pandemi, salah satunya adalah kinerja menteri kesehatan yang lambat dalam distribusi obat-obatan dan vaksin. “Obat-obatan hanya tersedia di apotik tertentu,” ujar Michael.

    “Menteri BUMN juga gagal dalam menjalankan amanah Presiden Joko Widodo. Target vaksinasi nasional masih 10 persen, jauh dari harapan Presiden Joko Widodo. Selain itu, ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit dan stok oksigen sangat minim di daerah,” kata Michael. []

  • GMKI: Gojek dan Grab Untung Besar, Sudah Saatnya Bantu Negara

    peloporberita.com/ | Jakarta –Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Gultom menyampaikan, sudah saatnya dua raksasa digital bidang jasa Gojek dan Grab membantu negara lantaran selama ini mereka sudah mengeruk keuntungan dari bisnisnya di Indonesia.

    "Pemerintah selama ini sangat mendukung para Unicorn dan Start Up bisnis online. Gojek dan Grab sudah mengantongi keuntungan yang sangat besar selama menjalankan bisnisnya. Saatnya, pebisnis Gojek dan Grab membantu negara," tutur Jefri berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Rabu, 21 Juli 2021.

    Pernyataan Ketua umum GMKI ini seiring Viralnya di media sosial, komunitas driver ojol yang melakukan aksi konvoi di beberapa kota di Indonesia. Mereka adalah gabungan dari driver ojol Gojek dan Grab yang melakukan aksi karena mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis selama PPKM berlangsung. Sementara disisi lain, para pemilik dan pemodal terus mengalami keuntungan.

    “Gojek dan Grab sudah mengantongi keuntungan yang sangat besar selama menjalankan bisnisnya. Saatnya, pebisnis Gojek dan Grab membantu negara.”

    GMKI menilai, aksi konvoi tersebut seharusnya tidak terjadi, jika Gojek dan Grab membantu driver pada saat PPKM Darurat berlangsung.

    Dengan tegas, Jefri Gultom meminta agar Perusahaan Gojek dan Grab memberikan dana insentif kepada para driver yang terdampak PPKM selama 1 bulan. Menurutnya, tidak semua daerah Indonesia menjalankan PPKM Darurat dan dalam bisnis ada disebut subsidi silang.

    Gojek dan Grab
    Ilustrasi driver Gojek dan Grab. (Foto:pelopor/Istimewa)

    “Bantu Negara, alokasikan keuntungan perusahaan untuk membantu para driver di Jawa dan Bali,” tegas Jefri.

    Lebih lanjut, GMKI menyoroti dampak ekonomi pada gelombang kedua covid 19 yaitu terjadinya penurunan daya beli, penurunan pendapatan masyarakat, meningkatnya kemiskinan serta banyaknya UMKM banyak mengalami resesi. Oleh sebab itu, GMKI menyerukan seluruh elemen baik pemerintah, mahasiswa dan seluruh masyarakat gotong-royong dalam menangani Covid-19 khususnya dampak ekonomi.

    Mengenai hal ini, PP GMKI meminta perusahaan raksasa di Indonesia untuk tidak memotong gaji karyawan selama PPKM Darurat. Selain itu, Jefri Gultom mengajak masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas untuk membeli produk dan kebutuhan sehari hari pada UMKM sehingga tetap ada perputaran uang di masyarakat.

    “Kita harus kampanyekan, Indonesia harus kuat! Oleh sebab itu, para pengusaha khususnya para raksasa digital jika yang selama pandemi mendapat suntikan dana dan keringanan operasional dari pemerintah, bantu dong negara melewati fase ini” tandas Jefri Gultom. []