peloporberita.com

Tag: Joko Widodo

  • Denny Siregar: Zaman Jokowi, Gue Ngerasa Punya Pemerintah

    peloporberita.com/ – Pegiat Media Sosial Denny Siregar, mengatakan bahwa dirinya dahulu selalu mengagumi pemimpin dari negara lain sebelum Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia.

    “Pada zaman Jokowi ini, gue ngerasa punya pemerintah. Gue tuh sebelum Jokowi, selalu mengagumi pemimpin pemimpin negara lain,” tuturnya dalam Youtube Channel Deddy Corbuzier Selasa, 12 Oktober 2021.

    “Zamannya Gus Dur, Megawati kan sebentar banget, zamannya Habibie juga begitu. Zamannya SBY kita ga anggap Presiden, kan kita Autopilot kan.”

    Dalam kesempatan itu, Denny juga menjelaskan alasannya melontarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, Ia tak hidup di zaman Soekarno melainkan di zaman Soeharto. sedangkan kepemimpinan Gus Dur, Habibie tidaklah lama.

    “Gw gak hidup di zaman soekarno, gw hidup di zaman soeharto dimana dia sudah lagi menumpuk segala macem. Zamannya Gus Dur, Megawati kan sebentar banget, zamannya Habibie juga begitu. Zamannya SBY kita ga anggap Presiden, kan kita Autopilot kan,” sebutnya dihadapan Deddy Corbuzier.

    Denny Siregar dan Deddy Corbuzier
    Denny Siregar dan Deddy Corbuzier. (Foto:Pelopor.id/Youtube Channel Deddy Corbuzier)

    Denny mengaku, kala itu yang ia lihat hanya pameran atau pencitraan belaka. Meski demikian, Denny menegaskan bahwa dirinya tidak menyukai figur tersebut bukan secara personal.

    “Dan gue ga suka sama sekali. Bukan secara personal ya. Tapi secara keseluruhan, cara orang-orang. Konsepnya, bukan personal,” tandas Denny.

    Sementara ketika zaman Jokowi, dirinya melihat sendiri rekam jejak dari mantan Pengusaha Mebel tersebut. Mulai sang Presiden menjadi walikota solo, lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai akhirnya kini sebagai Kepala Negara.

    “Jadi bukan (mengidolakan) Jokowi secara sosok, gue nggak pernah mengidolakan sosok, gue hanya melihat ada sesuatu yang dilakukan,” ucapnya.[]

  • Profil Moeldoko dan Kronologi Kisruh Partai Demokrat

    peloporberita.com/ | Kisruh Partai Demokrat masih terus berlangsung. Bagaimana awal mula kisruh ini?

    Pada 1 Februari 2021, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. “Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam Youtube Channelnya.

    Ia menyebut gerakan itu melibatkan lima orang, yang terdiri dari empat mantan kader dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian mulailah beredar isu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko disebut-sebut ingin mengambilalih Partai Demokrat dari AHY.

    Bahkan, AHY sempat mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) berisi permintaan klarifikasi dan konfirmasi dari presiden, terkait gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional. Moeldoko sendiri tidak keberatan isu tersebut. Namun, ia mewanti-wanti AHY untuk tidak dengan mudahnya menuding istana, apalagi melibatkan Presiden Jokowi.

    Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, isu ini bermula ketika dirinya berfoto dengan sejumlah tamu. Setelah berfoto, para tamu pun menceritakan tentang situasi terkini hingga akhirnya sampai pada pembahasan situasi Partai Demokrat. Moeldoko memang selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

    Baca juga: Petani Garam Curhat ke Moeldoko, Ada Apa?

    Kemudian pada 5 Maret 2021 terjadilah Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting. KLB ini diprakarsai oleh Darmizal, mantan kader Demokrat yang telah dipecat AHY.

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian angkat bicara terkait KLB itu. Ia menyebut pihaknya berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat. “Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji,” kata SBY dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (05/03/2021).

    Tiga hari setelah KLB, tepatnya pada Senin (08/03/2021), AHY didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Mereka menyerahkan 5 kontainer berisi berkas yang menguatkan bahwa KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD/ART partai.

    Keesokan harinya, Partai Demokrat Kepemimpinan Moeldoko juga menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham. Namun, kedatangan mereka luput dari pantauan media. Mereka mengaku memang tidak ingin mengganggu konsentrasi Kemenkumham dengan hadirnya keramaian di kantor kementerian itu.

    Baca juga: Kubu Moeldoko Yakin Menangkan Gugatan Terhadap Kubu AHY

    Profil Moeldoko

    Moeldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 8 Juli 1957, dari pasangan Moestaman dan Masfuah. Bungsu dari 12 bersaudara ini menikah dengan seorang wanita bernama Koesni Harningsih dan mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Randy Bimantoro dan Joanina Rachma.

    Moeldoko dibesarkan di tengah keluarga yang sederhana. Ayah Moeldoko adalah seorang pedagang palawija dan perangkat keamanan di desa, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Sejak kecil, Moeldoko sudah bekerja mengangkut batu dan pasir dari kali setiap pulang sekolah.

    Ia menempuh pendidikan SD dan SMP di Kediri, sedangkan sekolah menengah atasnya di Jombang. Setelah itu, Moeldoko melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) Magelang dan berhasil menjadi lulusan terbaik pada tahun 1981 dengan dianugerahi Bintang Adhi Makayasa.

    Moeldoko mengawali karier di militer sebagai Komandan Peleton di Yonif Linud 700 Kodam 7 Wirabuana. Ia mampu menjalankan setiap tugasnya dengan baik, termasuk saat operasi Seroja Timor-Timur dan penugasan lainnya seperti ke Singapura, Jepang, Irak-Kuwait, Amerika Serikat, dan Kanada.

    Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko

    Pada 2008, Moeldoko menjabat sebagai Kasdam Jaya. Kemudian pada 2010-2011, ia mengalami tiga kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat, mulai dari Panglima Divisi 1/Kostrad, Panglima 3 Siliwangi hingga menjadi Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Kariernya terus meningkat dan dua tahun kemudian ia mengemban jabatan Wakil Kepala Staf AD hingga dipercaya sebagai Kepala Staf TNI AD pada 22 Mei 2013. Hanya berselang tiga bulan, Moeldoko pun ditetapkan sebagai Panglima TNI oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Meski sudah sukses di dunia militer, Moeldoko tetap mementingkan pendidikan. Menginjak usia 57 tahun, ia berhasil meraih gelar doktor Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia (UI), dengan nilai sangat memuaskan.

    Setelah dua tahun pensiun dari militer, tepatnya pada 17 Januari 2018, Presiden Jokowi menunjuk purnawirawan jenderal bintang empat ini sebagai kepala staf kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki. []

  • Profil Prabowo Subianto yang Dikabarkan Akan Maju Pilpres 2024

    peloporberita.com/ | Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim, Prabowo akan menempuh langkah itu untuk memenuhi permintaan masyarakat yang masif.

    Sejauh ini, Prabowo memang sering mengungguli berbagai survei Pilpres 2024, bersaing ketat dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Salah satunya adalah survei Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Prabowo berada di posisi pertama dengan 18,1 persen terkait calon presiden 2024. “Dalam format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 42 nama, Prabowo mendapat dukungan 18,1 persen,” kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (07/10/2021).

    Dari survei itu, posisi kedua ditempati Ganjar Pranowo dengan tingkat elektabilitas 15,8 persen, disusul Anies Baswedan dengan 11,1 persen.

    Baca juga: Profil Brigjen TNI Junior Tumilaar, Dicopot Setelah Surati Kapolri Listyo Sigit

    Profil Prabowo Subianto

    Prabowo Subianto lahir di Jakarta, pada 17 Oktober 1951. Ia menempuh pendidikan masa kecil hingga remaja di Malaysia, Swiss dan Amerika Serikat. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan menjalani pendidikan di Akademi Militer Nasional (Akmil) Magelang, Jawa Tengah selama 1969-1974. Di Akmil, Prabowo satu angkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berhasil menjadi Presiden ke-6 RI selama 2 periode, pada 2004-2014.

    Prabowo terjun ke militer karena ada hubungannya dengan status kekeluargaannya. Paman Prabowo sekaligus sosok yang menjadi inspirasi namanya, Soebianto Djojohadikoesoemo, adalah seorang prajurit yang gugur dalam Pertempuran Lengkong, yaitu pertempuran Tentara Keamanan Rakyat melawan pasukan Jepang di Desa Lengkong, Serpong, Banten, yang terjadi pada 25 Januari 1946.

    Baca juga: Profil Lodewijk Paulus, Mantan Danjen Kopassus Pengganti Azis Syamsuddin

    Selama berkarier di militer, Prabowo pernah dikabarkan diberi cuti oleh Mayor Luhut Pandjaitan pada 1983, yang saat itu dianggap stress hingga berencana menculik sejumlah petinggi militer, termasuk Jenderal LB Moerdani, yang dituduhnya akan mengkudeta Presiden Soeharto.

    Prabowo juga pernah dikabarkan bertengkar dengan BJ Habibie, ketika ia dicopot dari jabatan Panglima Kostrad karena nekad menggerakkan pasukan tanpa ada koordinasi dengan atasannya, Wiranto.

    Watak bela negara Prabowo disebut sebanding dengan emosinya yang relatif tinggi. Sejumlah keputusannya saat di militer, yang dinilai orang sebagai tindakan tegas dan bahkan ada yang sampai melawan perintah atasan, di sisi lain juga memiliki resiko yang besar.

    Akhirnya, ia terseret sejumlah kontroversi, mulai dari dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis di akhir masa orde baru (orba), otak kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, konspirasi pembungkaman media kritis selama orba, pelanggaran HAM di Timor Timur hingga isu kudeta terhadap Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

    Baca juga: Kembali Menangkan Gugatan Partai Berkarya, Ini Profil Tommy Soeharto

    Setelah pensiun dari militer, Prabowo menjadi pengusaha dan juga terjun ke dunia politik. Pada ajang pemilihan presiden, ia tercatat sudah 3 kali mencalonkan diri sebagai petinggi negara. Pertama, saat menjadi calon wakil presiden bersama Megawati pada Pilpres 2009. Kedua, saat maju menjadi capres pada 2014 bersama Hatta Rajasa dan yang ketiga saat Pilpres 2019 bersama Sandiaga Uno.

    Hingga akhirnya pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024. []

  • GMKI Tiakur Jadi Tuan Rumah Natal Nasional GMKI 2021

    peloporberita.com/ | Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tiakur resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Natal Nasional GMKI Tahun 2021. Koordinator Wilayah XI PP GMKI Jernis Sinia, S.Pd. juga telah melantik Panitia Natal Nasional GMKI Tahun 2021 dan Panitia Pembangunan Student Center GMKI Cabang Tiakur di Gedung Gereja Raapsari Jemaat GPM Wakarleli, beberapa waktu lalu.

    “Dalam keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami telah siap untuk menerima dan menjadi Tuan Rumah Perayaan Natal Nasional GMKI Tahun 2021 ini. Bahkan kami sangat berharap, Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo dapat hadir dalam perayaan natal dimaksud”, ungkap Ketua GMKI Cabang Tiakur Marthen Watrimny, SP. saat menyampaikan pidatonya dalam Ibadah Syukur Dies Natalis GMKI Cabang Tiakur Ke-2 serta pelantikan panitia.

    Momentum perayaan natal nasional GMKI tahun ini, akan digunakan sebaik mungkin sebagai kesempatan untuk memperkenalkan daerah ini secara nasional dan juga dapat memberi dampak bagi masyarakat Maluku Barat Daya (MBD).

    Baca juga: Putus Sekolah dan Buta Huruf Meningkat di Papua, GMKI Ingatkan Janji Jokowi

    Watrimny menegaskan, Kabupaten MBD sebagai daerah 3T (Termiskin, Tertinggal dan Terluar) sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat. Apalagi, MBD memiliki letak strategis karena berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia, dan juga sebagai daerah pengembangan Kilang Minyak dan Gas Blok Masela.

    “Kami sangat berharap, Bapak Presiden Jokowi bisa hadir dalam momentum perayaan natal dimaksud, karena dengan kehadiran beliau, pasti ada banyak progam dan kegiatan pemerintah pusat yang dapat dilaksanakan di Bumi Kalwedo ini,” harapnya.

    Watrimny juga berharap, pesan ini dapat diteruskan dan diperjuangkan Pengurus Pusat GMKI di Jakarta, sehingga pelaksanaan agenda nasional ini memiliki multiplayer effect bagi pembangunan daerah dan masyakarat dapat diwujudkan.

    “Dalam menyukseskan agenda ini, kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu Pemerintah Kabupaten MBD, lembaga gereja, perguruan tinggi maupun masyarakat. Kegiatan sebesar ini tidak dapat kami lakukan sendiri, kami butuh dukungan semua lapisan masyarakat sehingga agenda ini dapat dilaksanakan dengan baik”, ungkapnya.

    Baca juga: GMKI: Wacana Amandemen Sarat Kepentingan, Perlu Diawasi Publik

    Sekretaris Daerah Kabupaten MBD Drs. Alfons Siamiloy, M.Si yang hadir mewakili Bupati Maluku Barat Daya, dalam sambutannya, memberikan apresiasi yang tinggi bagi GMKI Cabang Tiakur yang telah bersama pemerintah membangun kabupaten ini, lewat berbagai kegiatan positif yang sudah dilakukan.

    Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah daerah selalu membuka diri sebagai mitra GMKI, sehingga komunikasi dan koordinasi harus ditingkatkan guna menyukseskan agenda perayaan natal nasional GMKI tahun ini.

    “Kami memberikan dukungan penuh bagi penyelenggaraan natal GMKI secara nasional di Kabupaten MBD dan oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi harus ditingkatkan sehingga kita dapat bersama-sama menyiapkan berbagai kebutuhan dalam momentum perayaan natal tahun ini,” ujarnya.

    Baca juga: GMKI Minta Jokowi Hapus SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah

    Untuk diketahui, Pelantikan Panitia Natal Nasional GMKI didasarkan pada SK Pengurus Pusat GMKI Nomor 370275/SU/INT/K/IX/2021 tanggal 24 September 2021 dengan Ketua Umum Yosua D. D. Philippus, SP, M.Si dan Sekretaris Umum Eros Jacob Akse, S.Si, MM, A.Pt.

    Ibadah syukur dies natalis dan pelantikan panitia ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten MBD Drs. A. Siamiloy, M.Si, Asisten II Setda Kabupaten MBD Ir. John Kay, Pimpinan OPD Lingkup Pemkab MBD, Sekretaris PCPS GMKI Tiakur Jefry Rehiraky, para pimpinan OKP (KNPI, GMNI, GAMKI dan GSKI), Kepala Desa Wakarleli Marnex Tanody, S.Pd, serta para senior dan anggota GMKI Cabang Tiakur. []

  • Sandiaga Uno: Masa Karantina Turis Asing Dikurangi Jadi 5 Hari

    peloporberita.com/ | Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno mengumumkan bahwa pemerintah akan mengurangi masa karantina penumpang penerbangan internasional dan wisatawan mancanegara (wisman), dari yang awalnya 8 hari, menjadi 5 hari. Keputusan ini diambil berdasarkan arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lewat rapat yang digelar, Kamis malam (07/10/2021).

    “Kami dapat umumkan untuk pertama kali Bapak Presiden menyampaikan arahan, kita juga sudah mendapatkan keyakinan dari Kementerian Kesehatan bahwa karantina diturunkan jadi 5 hari,” kata Sandi ketika ditemui wartawan di Kotagede, Yogyakarta, Jumat (08/10/2021), seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

    Baca juga: Sapta Nirwandar: WSBK Mandalika 3 Hari, Mesti Karantina 8 Hari Siapa yang Mau?

    Pemerintah memiliki sejumlah pertimbangan dalam mengambil keputusan ini, yang terutama adalah hitungan rata-rata harian masa inkubasi virus Covid-19 berdasarkan varian yang ada, kemudian meningkatnya cakupan vaksinasi, termasuk juga pencapaian testing dan tracing.

    “Berdasarkan data, inkubasi 3,7-3,8 rata-ratanya dan dengan peningkatan vaksinasi, testing, dan tracing, kami mendapatkan rekomendasi dan sudah diarahkan presiden jadi 5 hari,” ucap Sandi.

    Baca juga: Pengamat : Aturan Karantina 8 Hari Tidak Relevan dengan Ajang WSBK yang Hanya 3 Hari

    Meski demikian, Sandiaga menegaskan, kebijakan ini akan tetap dievaluasi setelah berjalan nanti. Ia juga menegaskan agar masa karantina 5 hari bagi wisman ini tetap bisa dipantau secara optimal.

    “Saya titip bahwa karantina itu memang menjadi benteng kita dan sebetulnya menjadi peluang pariwisata era baru bagi hotel-hotel menyediakan tempat karantina yang memiliki standar internasional yang layak,” tutur Sandiaga Uno.

    Sandi pun sempat terpikirkan membuat kebijakan masa karantina ini lebih nyaman dengan menyediakan resor khusus untuk para pelaku perjalanan luar negeri.

    “Kalau 5 hari bisa dibuat dalam 1 resor, misalnya saya terpikirnya ada 1 tempat didedikasikan jadi 1 tempat karantina. Di situ akan sangat memberikan suatu keleluasaan bagi wisatawan yang datang untuk selama 5 hari itu dipantau kesehatannya tapi tidak membahayakan bagi masyarakat sekitar,” kata Sandi. []

  • Indonesia Hasilkan Jutaan Ton Sampah Setiap Tahun

    peloporberita.com/ | Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan sedikitnya 67,8 juta ton sampah per tahun, yang sekitar 1.000-1.500 ton per hari adalah sumbangan sampah dari kota-kota besar. Dari jumlah tersebut, 60% sampah diangkut dan ditimbun di tempat pemrosesan akhir (TPA), 10% sampah didaur ulang oleh masyarakat dan 30% lainnya mencemari lingkungan.

    Ada sekitar 8 juta ton sampah plastik mencemari laut setiap tahunnya dan berdampak pada kehidupan ekosistem laut. Berdasarkan studi yang dilakukan Unilever Indonesia bekerja sama dengan Sustainable Waste Indonesia (SWI) dan Indonesia Plastics Recyclers (IPR), diketahui bahwa proses daur ulang masih belum maksimal.

    Tak bisa dipungkiri, pemecahan persoalan sampah tidak terlepas dari peran masyarakat. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2008, 72% masyarakat di Indonesia tidak memiliki kepedulian terhadap sampah. Membuang sampah dengan sembarangan dan penggunaan plastik yang berlebihan, masih menjadi budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, perilaku ketidakpedulian terhadap sampah juga ditunjukkan dengan tidak melakukan pemilahan sampah rumah tangga dan tidak memanfaatkan barang bekas.

    Baca juga: Thinq Consultant Bekali Warga Ilmu Mengelola Sampah Berbasis Masyarakat

    Dalam mewujudkan grand design pengelolaan sampah 100% menuju tahun 2045, perlu adanya inovasi pengolahan sampah mulai dari wilayah rumah tangga, keluruhan atau desa hingga kabupaten kota. Dimulai dari rumah tangga, diperlukan adanya sosialisasi hingga aturan untuk mengubah pola perilaku. Jika indeks ketidakpedulian masih tinggi, maka diperlukan aturan berupa peningkatan retribusi sampah.

    Dalam konsep masyarakat, sampah selalu dipandang sebelah mata sehingga masyarakat membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempatnya. Dalam wilayah setingkat kelurahan atau desa, diperlukan adanya penambahan atau pembangunan fasilitas tempat pembangunan sampah sementara (TPS) sesuai dengan kapasitas sampah di kelurahan atau desa. Melalui semangat gotong royong, diperlukan adanya penguatan komunitas warga dalam mengelola sampah melalui pemanfaatan Reduce, Reuse, dan Recycle agar dapat digunakan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Contohnya, pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos, gas metana, pakan ternak dan kerajinan tangan dari sampah kertas dan plastik.

    Dalam skala industri, diperlukan komitmen pelaku industri merancang kemasan produk dalam mengurangi plastik, seperti optimalisasi bentuk dan ukuran kemasan produk, hingga penggunaan bahan dasar lain yang lebih ramah lingkungan. Pelaku industri harus melakukan transformasi model bisnis dengan menerapkan penjualan produk tanpa kemasan plastik, seperti skema refill station, melakukan pengisian ulang terhadap produk dan langsung diantarkan ke rumah konsumen.

    Baca juga: GMKI: Banjir Palembang Akibat Drainase dan Pengolahan Sampah Buruk

    Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penerapan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Ramah Lingkungan, memberikan harapan baru untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota serta menjadikan sampah sebagai sumber daya untuk menghasilkan listrik. Pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui pengurangan dan penanganan sampah.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota, yaitu DKI Jakarta, Tangerang Selatan, Bandung, Surakarta, Makasar, Palembang, Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Manado.

    Namun, selama tiga tahun, pembangunan PSEL di sebelas kota masih berjalan di tempat, karena koordinasi dan perbedaan presepsi di antara kementerian/lembaga terkait skema kerja sama masih menjadi kendala utama. Pada 2021, Presiden Jokowi baru meresmikan satu PSEL, yaitu PSEL TPA Benowo di Surabaya. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan telah mendukung program pembangkit listrik berbasis sampah dengan mengeluarkan sejumlah payung hukum. Hal itu juga untuk memastikan pemerintah daerah berani mengeksekusi program tersebut tanpa dipanggil oleh kejaksaan, kepolisian dan KPK. []

  • Profil Tokoh Papua sekaligus Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

    peloporberita.com/ | Jakarta – Sempat beredar pesan gambar melalui WhatsApp pada Sabtu (02/10/2021), yang menyebut Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menggunakan jasa mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, untuk menghancurkan Ganjar Pranowo dan Jawa Tengah. Dalam gambar tersebut, Puan terlihat mengenakan kebaya merah, dan ada juga foto Natalius Pigai.

    Pigai pun membantah hal tersebut. “Quo vadis Indonesia. Benar jadi salah, waras jadi tidak waras, hoax jadi benar, benar jadi hoax,” kata Pigai kepada wartawan, Minggu (03/10/2021), seperti dikutip dari Detik.com.

    Ia juga mengakui memang tidak suka dengan PDIP, namun ia menghargai Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. “Saya tidak suka PDIP, tapi menghormati Ibu Mega, menghargai pribadi Ibu Puan. Seumur hidup tidak pernah ketemu bahkan salaman,” katanya. Malah ada kecurigaan Pigai bahwa gambar itu dibuat oleh tim Ganjar, dengan tujuan playing victim agar dapat simpati publik.

    Baca juga: Profil Lodewijk Paulus, Mantan Danjen Kopassus Pengganti Azis Syamsuddin

    Profil Natalius Pigai
    Natalius Pigai bukanlah sosok yang asing di mata publik. Ia adalah mantan Komisioner Komnas HAM sekaligus salah satu aktivis, yang sering mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak masa kepemimpinannya.

    Pigai lahir di Paniai, Papua, pada 28 Juni 1975. Ia mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada tahun 1999.

    Pigai juga tercatat pernah mengikuti beberapa pendidikan nonformal, seperti Pendidikan Statistika di Universitas Indonesia, Pendidikan Peneliti di LIPI dan Kursus Kepemimpinan di LAN. Ia memulai kariernya sebagai staf khusus menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dari tahun 1999-2004.

    Baca juga: Profil Taufan Rahmadi yang Digosipkan Jadi Cawagub NTB 2024

    Selain itu, Pigai juga pernah menjadi tim asistensi Dirjen Kesbangpol Sudarsono Hardjosukerto dari 2006-2008, dan Penasihat BRR Aceh-Nias di Deputi Pengawasan dan Menulis Ensiklopedia Tsunami Aceh-Nias dari 2008-2009.

    Kemudian, Pigai menjadi anggota Komisaris Komnas HAM periode 2012-2017 dan merupakan satu-satunya yang berasal dari Papua. Selain di Komnas HAM, ia juga aktif di beberapa organisasi kemanusiaan dan lingkungan hidup lainnya, seperti PRD, PMKRI, WALHI, Kontras Rumah Perubahan dan Petisi 28.

    Pigai sempat mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilgub Papua 2018 dan Ketua Umum KPK 2019, namun keduanya gagal. []

  • Berkunjung ke Sorong, Jokowi Beli Jagung Rebus di Pinggir Jalan

    peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden RI Joko Widodo, membeli jagung rebus di penjual pinggir jalan Papua. Selain membeli, Presiden juga langsung mencicipi jagung rebus tersebut di tempat ia membelinya. Ini, dilakukannya setelah meninjau lokasi penanaman jagung di Kabupaten Sorong, pada Senin, 4 Oktober 2021.

    “Saya yakin jika mereka ini diberi kepercayaan akan mampu menciptakan ketahanan pangan utamanya di Provinsi Papua Barat dan nanti di seluruh Tanah Air.”

    Selain Jokowi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani juga ikut membeli jagung rebus bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Adapun sebelumnya saat meninjau kebun Jagung, Kepala Negara ikut turun langsung menanam benih tanaman tersebut bersama para petani di Kelurahan Klamesen, Kecamatan Mariat, Papua Barat.

    “Ikut menanam benih jagung bersama petani Papua Barat di Kab. Sorong, pagi ini,” tulis Jokowi di akun Twitternya.

    Presiden juga mengatakan, Papua Barat berpotensi besar untuk menjadi produsen pertanian di Indonesia timur. Provinsi ini sebut Jokowi, memiliki 11.000 hektare lahan tanaman jagung dan 7 juta hektare pangan dan hortikultura tapi pemanfaatannya baru 33 persen.

    Jokowi
    Presiden Jokowi ikut menanam benih jagung bersama petani di Kelurahan Klamesen, Kecamatan Mariat, Papua Barat. (Foto:pelopor.id/Setpres/Agus Suparto)

    “Untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengubah sistem tanam dari satu kali setahun menjadi dua kali setahun atau tiga kali setahun agar kebutuhan pangan di Tanah Papua bisa disiapkan oleh Pulau Papua sendiri,” ungkap Jokowi.

    Presiden kemudian meminta Kementerian Pertanian dan pemerintah provinsi setempat untuk memaksimalkan potensi lahan pertanian dan meningkatkan kapasitas produksinya.

    “Saya meminta kepada Menteri Pertanian dan Gubernur Papua Barat untuk lebih meningkatkan lagi produktivitas pertanian Papua Barat ini. Dengan begitu, kebutuhan pangan di Tanah Papua dapat dipenuhi dengan hasil dari Pulau Papua sendiri,” sebut Jokowi dalam Cuitan lainnya.

    Jokowi, juga mengajak para petani milenial untuk terus dilatih agar dapat mendukung aktivitas sektor pertanian di provinsi tersebut.

    “Sudah dilatih oleh Pak Mentan, 800 petani tetapi ditargetkan kurang lebih 2.000-an nanti akan segera bisa diselesaikan. Saya yakin jika mereka ini diberi kepercayaan akan mampu menciptakan ketahanan pangan utamanya di Provinsi Papua Barat dan nanti di seluruh Tanah Air,” tegas Presiden.

    Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mendukung pemanfaatan teknologi pertanian dan memberikan akses modal usaha irigasi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

    “Saya tadi juga melihat penggunaan teknologi pertanian, kemudian juga akan diberikan akses untuk modal usaha juga irigasi ini, irigasi cacingnya juga akan diperbaiki oleh Kementerian Pertanian dan juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi pertanian,” tandasnya. []

  • Presiden Jokowi Resmikan RS Modular Jenderal TNI L.B. Moerdani di Merauke

    peloporberita.com/ | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Sakit (RS) Modular Jenderal TNI L.B. Moerdani di Merauke, Papua, pada Minggu (03/10/2021). “Alhamdulillah, pada sore hari ini pembangunan Rumah Sakit Jenderal TNI L.B. Moerdani sudah selesai dan siap dimanfaatkan untuk melayani masyarakat, utamanya masyarakat di Kabupaten Merauke,” ucap Presiden Jokowi dalam sambutannya.

    Kepala Negara mengungkapkan, pembangunan RS modular ini dilakukan dengan sangat cepat, dalam kurun waktu kurang lebih 20 hari dan semula dimaksudkan untuk penanganan pasien COVID-19 di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke. “Tetapi karena kasus-kasus COVID-19 sekarang ini sudah menurun, sudah melandai, ini juga selain untuk mendukung pelaksanaan PON XX di Papua, ini nanti juga bisa dimanfaatkan pasca PON untuk melayani seluruh masyarakat yang ada,” ujarnya.

    Baca juga: TNI-Polri Pastikan Pengamanan Kunker Presiden Jokowi di Wilayah Sorong

    Seperti disampaikan Presiden Jokowi, RS Jenderal TNI L.B. Moerdani memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari ruang rawat inap, radiologi, hingga farmasi. “Ada ruang rawat inap isolasi, karantina, laboratorium, IGD, OK, dan radiologi, dan juga farmasi yang sangat dibutuhkan untuk membantu penanganan-penanganan masyarakat yang sakit dengan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah dan terjangkau,” paparnya.

    Baca juga: Mendagri Dampingi Presiden Buka PON XX 2021 Papua

    Presiden Jokowi menambahkan, di masa pandemi seperti saat ini, fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat dapat terlayani ketika menghadapi masalah kesehatan. “Saya berpesan agar rumah sakit ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melayani seluruh masyarakat dengan pelayanan yang cepat dan nyaman,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam peresmian itu antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Bupati Merauke Romanus Mbaraka. []

  • TNI-Polri Pastikan Pengamanan Kunker Presiden Jokowi di Wilayah Sorong

    peloporberita.com/ | Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., bersama Kapolda Papua Barat Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si., memimpin apel gelar pasukan dalam rangka kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi), di lapangan apel Makorem 181/PVT, Sorong, Papua Barat, Sabtu (02/10/2021).

    Dalam keterangan tertulis Penerangan Kodam XVIII/Kasuari, Minggu (03/10/2021), sebanyak 900 personel yang terdiri dari gabungan aparat TNI dan Polri dipersiapkan untuk pengamanan kunker Presiden Jokowi. Selain pasukan alat tempur juga sudah dipersiapkan untuk ditempatkan pada sejumlah titik mulai dari Kota hingga Kabupaten Sorong. “Inilah tugas yang telah dipercayakan Pemerintah kepada kita semua, salah satu tugas pengamanan VVIP ini sangat berat akan tetapi apabila kita laksanakan tugas dengan ikhlas, maka akan terasa ringan,” ucapnya.

    Baca juga: Karya Bakti TNI dan Bakti Sosial Dislitbangad 2021 Resmi Ditutup

    Di hadapan para peserta apel gabungan, Pangdam Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa memerintahkan agar melaksanakan tugas pengaman ini dengan baik. “Ikuti petunjuk dari para komandan yang telah dibagikan dalam sektor masing-masing serta laksanakan koordinasi dengan para komandan sektor yang lain, sehingga apabila ada perkembangan situasi di lapangan dapat mengetahui semua,” ujarnya.

    Baca juga: TNI-Polri Pastikan PON XX Papua Tanpa Gangguan KKB

    Ia juga menginstruksikan agar melaksanakan koordinasi dengan para komandan sektor dengan menggunakan radio sehingga perkembangan dapat terus dipantau. “Laksanakan koordinasi dengan para Komandan Sektor masing-masing dengan menggunakan radio maupun alat komunikasi yang lain, sehingga perkembangan detik perdetik, menit permenit dapat dipantau dan segera laporkan kepada pimpinan apabila terjadi perkembangan situasi, sehingga para pimpinan dapat mengambil langkah yang tepat,” kata Pangdam.

    Sebagai informasi, apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan satuan yang bersifat integrasi antara TNI, Polri dan Pemda Papua Barat. []