peloporberita.com

Tag: Joko Widodo

  • Profil Ali Mochtar Ngabalin yang Angkat Bicara Soal Sengkarut TWK

    peloporberita.com/ | Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi ditarik-tarik ke dalam sengkarut pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pernyataan itu sekaligus merespons surat dari 57 pegawai KPK non-aktif ke Jokowi, yang meminta Jokowi mengangkat mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan kesimpulan Ombudsman RI dan Komnas HAM.

    Menurut Ngabalin, pimpinan KPK sudah mengambil keputusan terkait nasib pegawai KPK yang tidak lolos TWK, dan Jokowi sudah menaati asas-asas yang berlaku dengan tidak mengintervensi keputusan pimpinan KPK. 

    Baca juga: Profil Faldo Maldini yang Dijuluki The New Ngabalin

    Di samping itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Jokowi sudah mengetahui dan menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM mengenai TWK untuk pegawai KPK. Namun, Jokowi masih menunggu proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

    “Presiden menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM,” kata Dini kepada wartawan, Rabu (25/08/2021). Dini juga mengatakan, arahan Jokowi terkait masalah ini tetap sama. Pada 17 Mei, Jokowi menyatakan bahwa TWK tidak bisa serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.

    Baca juga: Profil Farhat Abbas, Pengacara & Pendiri Partai Pandai

    Profil Ali Mochtar Ngabalin

    Sebelum masuk pemerintahan, Ngabalin dikenal dengan gaya khas bicaranya yang meledak-ledak. Berikut ini profil singkatnya. Ali Mochtar Ngabalin lahir di Fakfak, Papua Barat, 25 Desember 1968. Ia menikah dengan wanita yang bernama Henny Muis Bakkidu dan dikaruniai empat orang anak. Ngabalin juga dikenal sebagai pengajar, mubaligh dan politikus. 

    Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan juga pernah menjadi direktur eksekutif di lembaga nirlaba, salah satunya Adam Malik Center.

    Selain itu, Ngabalin pernah menjadi anggota Komisi I DPR periode 2004-2009, dan memperoleh momentum pada pertengahan September 2005 ketika berinisiatif mengajukan penggunaan hak interpelasi. Saat itu, Ngabalin mempermasalahkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memimpin sidang kabinet jarak jauh Amerika Serikat-Jakarta melalui telekonferensi. Menurutnya, pelaksanaan telekonferensi adalah langkah gegabah, karena bisa membuka rahasia negara.

    Baca juga: Profil Indonesia Corruption Watch yang Disomasi Moeldoko terkait Kasus Ivermectin

    Kemudian pada 2010, ia keluar dari Partai Bulan Bintang dan berpindah ke Partai Golkar. Ngabalin sempat menjadi pembela garis keras Prabowo Subianto saat Pilpres 2014, yang belakangan membelot ke poros Jokowi.

    Saat Pilpres 2014, Ngabalin menegaskan, Kubu Prabowo menghormati keputusan MK yang memenangkan Jokowi-JK. Namun, ia tetap tidak mau menerima kenyataan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta naik jabatan menjadi RI 1. Dia yakin Tuhan tidak tidur dan melihat keadilan di Indonesia. Bahkan, Ngabalin juga menuding Jokowi-JK adalah manusia otoriter.

    Baca juga: Profil Mantan Napi Koruptor Emir Moeis yang Jadi Komisaris BUMN

    Setelah berpindah poros pada Pilpres 2019, Ngabalin yang saat itu sudah menjabat Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, menuding pidato Prabowo yang bertema Indonesia Menang, penuh dengan data bohong. Menurutnya, ucapan Prabowo yang saat itu adalah capres nomor urut 02, hanya membuat masyarakat risau.

    Dalam pidato tersebut, Prabowo menyampaikan kritik tajamnya terhadap program pemerintah dari sektor sosial sampai ekonomi. Pemerintah dinilai tidak perhatian pada rakyat karena masih banyak warga miskin dan menganggur. Prabowo juga mengkritik soal kebijakan impor gula dan beras yang dilakukan Presiden Jokowi saat musim panen. Menanggapi pidato itu, Ngabalin mengatakan ingin merebut kekuasaan adalah hal yang lumrah, sepanjang tidak menyampaikan data yang salah. []

  • Presiden Joko Widodo Buka Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/08/2021). Acara ini dihadiri secara virtual oleh para peserta dan undangan dari tempat masing-masing. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini secara resmi saya buka Sarasehan 100 Ekonom Indonesia,” kata Presiden Jokowi. 

    Baca juga: Menkop UKM: 60 Persen Perekonomian RI Tergantung Pada UMKM

    Dalam sambutannya, Presiden menyebutkan, dalam situasi pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama para ekonom dalam rangka meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Pemikiran, gagasan yang dapat diterapkan yang berbasis riset, berbasis evidence, dan contoh-contoh praktis, resep-resep untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita untuk bangkit kembali,” ujar Presiden Jokowi. 

    Orang nomor satu di Indonesia ini yakin bahwa dukungan dan ide dari para ekonom dapat membantu pemerintah dalam mencari solusi untuk melewati berbagai kesulitan selama pandemi. “Saya yakin dengan dukungan para ekonom yang siap memberikan ide dan gagasan-gagasan besarnya, ikut turun tangan menjadi bagian dari solusi. Kita pasti mampu melewati masa-masa yang sulit ini sambil mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk berlari kencang setelah kita bisa keluar dari krisis ini,” tutur kepala negara. 

    Baca juga: Pulihkan Ekonomi, Sandiaga Uno Percepatan Digitalisasi SDM Parekraf

    Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. []

  • GMKI Desak Presiden Jokowi Copot Airlangga Hartarto dan Erick Thohir

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencopot Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut GMKI, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite dan Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) telah gagal menjalankan amanah yang diberikan Presiden Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 82/2020 yang diubah menjadi Perpres No. 108/2020. 

    “Airlangga Hartarto dan Erick Thohir tidak mampu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional dalam penanganan Covid-19, padahal anggaran negara yang habis telah mencapai Rp 1.035,25 triliun pada tahun 2020 dan Rp 744,75 triliun pada tahun 2021,” kata Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom. 

    Menurut Jefri, meningkatnya angka penyebaran Covid-19 dan menurunnya kepercayaan publik beberapa bulan terakhir merupakan akumulasi dari gagalnya Airlangga dan Erick dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan penanganan Covid-19 yang dicanangkan pemerintah. Data LSI menunjukkan, tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi dalam menangani pandemi sejak September 2020-Juni 2021 terus menurun. 

    Baca juga: GMKI Menduga PCR Dijadikan Bisnis Saat Pandemi

    Pada September 2020, tingkat kepercayaan publik berada di angka 60,6 persen, lalu pada November 2020 sebesar 60 persen. Penurunan terus terjadi hingga pada Februari 2021 berada di angka 56,5 persen dan Juni 2021 adalah 43 persen. “Dapat kita lihat, sejak keduanya ditugaskan dalam KPCPEN tahun 2020 lalu, tidak ada gebrakan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto dan Erick Thohir, malahan angka penyebaran Covid-19 meningkat,” ujar Jefri.

    GMKI menilai ada lima variabel yang menjadi kegagalan Airlangga Hartarto dan Erick Thohir. Pertama, jumlah kematian kasus Covid-19 masih tinggi yang disebabkan oleh rendahnya pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment). Hal ini tidak terlepas dari mahalnya biaya tes PCR, terbatasnya produksi dan distribusi obat-obatan, dan oksigen serta rendahnya okupansi bed.

    Kedua, herd immunity sangat lambat dan berpotensi gagal akibat rendahnya vaksinasi. Jumlah vaksinasi kedua di Indonesia pada 23 Agustus 2021 baru mencapai 32.046.224, masih jauh dari target yang diamanahkan presiden yaitu 208.265.720.

    Baca juga: GMKI: Rakyat Menderita Karena PPKM Terlalu Lama

    Ketiga, kemiskinan meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2021 persentase penduduk miskin sebesar 10,14 persen atau sebesar 27,54 juta orang, meningkat 0,36 poin dibanding Maret 2020 atau sebanyak 1,12 juta orang. Angka pengangguran terus meningkat dan  UMKM juga bertumbangan saat pandemi.

    Keempat, jaringan pengaman sosial tidak tepat sasaran. Dari temuan BPKP tahun 2020, ada sekitar 3.877.965 data NIK penerima bansos tidak valid. Temuan lainnya tercatat 41.985 di duplikasi data KPM dengan NIK yang sama. Sementara dari temuan BPK, tercatat 10.992.479 data NIK tidak valid dan 16.373.682 kartu keluarga tidak valid. 

    Kelima, 90 persen BUMN ambruk saat pandemi. Ambruknya kinerja, membuat laba bersih BUMN anjlok dari Rp 124 triliun menjadi Rp 28 triliun sepanjang tahun 2020. Selain itu, beberapa BUMN seperti BUMN Karya dan Garuda Indonesia terlilit risiko utang. Dalam kondisi ekonomi jatuh, Erick Thohir justru meminta PMN 2020-2021 sebesar Rp 65,5 triliun yang akan membebankan keuangan negara. []

  • Menko PMK Muhadjir Effendy Beberkan Kunci Atasi Stunting

    peloporberita.com/ | Jakarta – Stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia. Berdasarkan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting masih berada di angka 27,7%. Data World Bank tahun 2020 menunjukkan, prevalensi stunting Indonesia berada di urutan ke 115 dari 151 negara di dunia.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Untuk mewujudkan hal itu maka dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kunci  penyebab stunting. 

    Baca juga: Menko PMK Buka Digital Talent Scholarship Tahun 2021

    “Percepatan penurunan stunting perlu terus diperbaiki melalui berbagai evaluasi dan disesuaikan dengan kultur, sumber pangan lokal, upaya-upaya berkelanjutan sehingga menjadi budaya perbaikan gizi bagi penerus bangsa,” ucap Muhadjir. 

    Muhadjir menyebutkan beberapa hal pemicu tingginya angka stunting di daerah adalah kurangnya asupan gizi kronis pada anak, rendahnya cakupan akses air dan sanitasi penduduk, rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah dan kurangnya tenaga kesehatan, terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita.

    Menurutnya, permasalahan ini harus diatasi dan diselesaikan. Apalagi, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, diyakini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan stunting pada kelompok miskin yang akan berdampak pada menurunnya daya beli terhadap pangan bergizi.

    Baca juga: Temui Nenek Stroke tanpa BPJS, Menko PMK Minta Camat Uruskan Pindah KTP

    Muhadjir juga mengatakan, pandemi telah memunculkan banyak keluarga miskin baru. Misalnya di perkotaan, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2021 telah mencapai 12,18 juta orang, bertambah 138,1 ribu orang dari jumlah pada September 2020. Muhadjir menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang diselenggarakan secara daring oleh Setwapres, pada Senin (23/08/2021).

    Saat ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan menunjuk Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Menko Muhadjir ditunjuk sebagai wakil ketua pengarah dibawah Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin sebagai ketua pengarah. []

  • Profil Bahar bin Smith yang Berselisih dengan Ryan Jombang di Lapas Gunung Sindur

    peloporberita.com/ | Terpidana kasus penganiayaan, Bahar bin Smith, baru saja terlibat perselisihan dengan terpidana kasus pembunuhan berantai, Ryan Jombang, di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, pada 14/08/2021. Kalapas Gunung Sindur Mujiarto menyebutkan bahwa perselisihan itu terjadi karena masalah uang.

    Namun, pengacara Bahar membantah hal itu. Menurutnya, kejadian tersebut hanya dipicu kesalahpahaman kecil dan sudah selesai secara musyawarah. 

    Sebelumnya, Bahar bin Smith divonis penjara selama tiga tahun terkait kasus penganiayaan terhadap dua remaja yang terjadi pada 2019. Saat persidangan, Bahar mengaku menganiaya kedua remaja itu karena tidak terima istrinya diakui sebagai istri korban, saat berlakon seperti Bahar di Bali. 

    Baca juga: Profil Mantan Napi Koruptor Emir Moeis yang Jadi Komisaris BUMN

    Setelah divonis dan menjalankan hukuman, Bahar mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020. Kemudian, dia keluar dari Lapas Gunung Sindur pada 16 Mei 2020. Namun, tiga hari kemudian Bahar kembali dipenjara karena melanggar syarat asimilasi, yaitu memprovokasi masyarakat dan melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    Sosok Bahar bin Smith memang dikenal cukup kontroversial. Pada 2012, ia pernah menjadi sorotan karena mengerahkan 150 pengikutnya untuk melakukan aksi sweeping yang disertai aksi pengrusakan di Kafe De Most, Jakarta Selatan. Namun, sebelum meluncurkan aksi itu, polisi sudah lebih dulu menangkap Bahar dan sejumlah pengikutnya. 

    Kemudian pada 2018, Bahar juga memicu kontroversi dari ceramahnya yang mengatakan Jokowi adalah pengkhianat bangsa, negara dan rakyat. Ia bahkan menuduh Jokowi sebagai pemimpin yang hanya mensejahterakan kaum non-Muslim, orang Tionghoa-Indonesia, dan perusahaan asing. 

    Baca juga: Profil Faldo Maldini yang Dijuluki The New Ngabalin

    Profil Bahar bin Smith 

    Bahar adalah seorang ulama dan pendakwah yang lahir di Manado, pada 23 Juli 1985. Ia adalah anak pertama dari enam bersaudara. Bahar berasal dari keluarga keturunan Arab Hadhrami, golongan Alawiyyah, bermarga Aal bin Sumaith. 

    Pada 2007, ia mendirikan Majelis Pembela Rasulullah yang berkantor pusat di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bersama anggota organisasinya ini, Bahar bin Smith sering melakukan razia dan penutupan paksa sejumlah tempat hiburan di Jakarta.

    Baca juga: Profil dr. Richard Lee yang Batal Ditahan Polisi karena Kooperatif

    Bahar juga dekat dengan sejumlah ormas Muslim. Hal itu bisa terlihat dalam setiap dakwahnya, ia selalu didampingi Laskar Pembela Islam, Front Pembela Islam maupun Barisan Ansor Serbaguna.

    Pada tahun 2009, Bahar bin Smith menikah dengan Fadlun Faisal Balghaits yang merupakan seorang Syarifah bermarga Aal Balghaits. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai empat orang anak. []

  • Cipayung Plus: Beberapa Menteri Hanya Fokus Kepentingan Politik dan Bisnis Ketimbang Tangani Pandemi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah dinilai gagal dalam menanggulangi pandemi Covid-19 bersama dampak yang datang mengiringinya, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pemerintahan. Hal itu diserukan oleh Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari 11 organisasi yaitu PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMAHBUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, EN LMND.

    Menurut Kelompok Cipayung Plus, pemerintah dianggap tidak berhasil mengendalikan problem utama kebangsaan yang kian berkepanjangan ini, seperti vaksinasi yang tidak mencapai target dan lalu lintas komunikasi antara lembaga negara yang amburadul.

    Menyikapi penanganan pandemi, Kelompok Cipayung Plus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Gultom, yang membacakan sikap Kelompok Cipayung Plus di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (20/08/2021). 

    Baca juga:

    Lebih lanjut, Jefri menyebut, hal ini harus dievaluasi secara total dan penting untuk disuarakan karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat luas. Presiden sudah bekerja keras, namun beberapa menteri terlihat hanya bersandiwara dan melakukan kegiatan seremonial saja.

    “Berkali-kali presiden meminta para menteri untuk memiliki sense of crisis, tapi beberapa menteri ini justru fokus pada kepentingan politik dan bisnis mereka. Justru kami mengapresiasi kinerja polri, TNI, dan BIN yang bekerja keras sehingga target Pak Jokowi untuk percepatan program vaksinasi bisa tercapai. Menteri yang berdiri di atas keringat orang lain layak untuk dicopot,” ujar Jefri.

    Baca juga:

    Pada Dirgahayu RI yang ke-76, Kelompok Cipayung Plus menyatukan diri untuk bersama-sama membantu pemerintah menyelesaikan persoalan pandemi. Berikut pernyataan sikap Kelompok Cipayung Plus yang dibacakan di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (20/08/2021),

    1. Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju. 
    2. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.
    3. Pemerintah harus membuat — roadmap penanganan Covid-19 berlandaskan pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.
    4. Mendesak Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan Covid-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai dengan bidangnya, bukan memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pebisnis yang sangat rentan konflik kepentingan.
    5. Membentuk Tim Khusus Komunikasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga komunikasi pemerintah terpusat dan efektif. 
    6. Pemerintah harus segera memperbaiki data penerima, mekanisme penyaluran bantuan sosial dan kualitas bantuan sosial.
    7. Segera gratiskan biaya test Covid-19, obat-obatan, vitamin, oksigen serta mempercepat vaksinasi di kelompok rentan, pelajar, mahasiswa, dan pesantren dan menjamin ketersediaannya.
    8. Segera evaluasi dan perbaiki Sistem Pendidikan dan Bebaskan Mahasiswa dari Beban Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Pembiayaan Kuliah.
    9. Hentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi.
    10. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, kelas buruh, seniman, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha informal lainnya. 
    11. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk segera melakukan audit dan mentransparansikan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 
    12. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk tidak tebang pilih dalam penanganan korupsi serta memberikan hukuman berat bagi pejabat pelaku korupsi. 
    13. Menghimbau kepada seluruh kader dan anggota organisasi yang tergabung dalam kelompok CIPAYUNG PLUS untuk bersama sama melakukan pengawalan atas kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 
    14. Bersama-sama melakukan kerja-kerja gerakan sosial kemanusiaan, selama tidak merugikan masyarakat, organisasi, dan negara.

  • GMKI Menduga PCR Dijadikan Bisnis Saat Pandemi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Jefri Gultom mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegur menteri kesehatan dan menteri BUMN tentang mahalnya harga PCR.

    Menurut Jefri, rendahnya pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, Treatment) tidak terlepas dari biaya PCR yang sangat mahal. “Selama ini, biaya PCR sekitar 900 ribu dengan hasilnya 1×24 jam. Ada lagi paket khusus 1×12 jam, harga bisa mencapai 1,5 juta,” ujar Jefri Gultom dalam keterangan yang diterima oleh redaksi, Rabu (18/08/2021). 

    Baca juga: GMKI: Rakyat Menderita Karena PPKM Terlalu Lama

    “Biaya PCR mahal membuat masyarakat abai dan pasrah terhadap virus Covid-19. Bisa dibayangkan, masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19 harus melakukan 2 sampai 3 kali PCR, sedangkan gaji UMR di Jawa hanya kisaran 3-4 juta,” tambah Jefri.

    Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri kesehatan menurunkan harga tes PCR menjadi Rp 450.000 – Rp 550.000, dalam keterangan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, (15/08/2021). 

    Baca juga: GMKI: Komitmen Pemerintah Sejahterakan Papua Jauh dari Harapan

     

    Jefri menyoroti dua perintah presiden terkait PCR, yaitu terkait harga tes dan soal waktu diketahuinya hasil adalah 1×24 jam. “Tentang harga PCR sudah diturunkan. Namun, perintah presiden nomor dua tentang waktu diketahuinya hasil belum dipertegas oleh menkes dalam Surat Edarannya Nomor: HK.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR? Jangan-jangan disini celah untuk permainan harga di lapangan,” kata Jefri.

    Sebab, selama ini, soal waktu diketahuinya hasil PCR pun menjadi bancakan bagi banyak fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. PP GMKI menduga terjadi kongkalikong dan praktik bisnis dalam tes PCR, di mana menteri kesehatan dan menteri BUMN mengetahui kongkalikong tersebut. []

  • Menko PMK: Masih Banyak Rakyat Indonesia Belum Merdeka Secara Substansi

    peloporberita.com/ | Jakarta – “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” adalah tema besar Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-76 tahun 2021 ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, tema itu adalah bentuk optimisme pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

    “Tentu saja dengan tema Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh ini ada semacam optimisme ketika kita menghadapi cobaan ini kita akan segera menatap hari yang lebih cerah ke depan,” kata Muhadjir usai mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-76 secara virtual, didampingi para pejabat Eselon 1 dan 2 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, (17/08/2021).

    Baca juga: Menko PMK: Pandemi Munculkan Banyak Anak Yatim

    Peringatan HUT RI ke-76 masih berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena bangsa Indonesia masih menghadapi suasana prihatin, serta ujian pandemi Covid-19 dan segala dampaknya. Menurut Muhadjir, masih banyak pekerjaan rumah di 76 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia.

    Selain masalah pandemi, masih banyak Rakyat Indonesia yang belum merdeka secara substansi, khususnya dalam segi penghasilannya dan kesejahteraannya. “Mereka yang berada dalam jurang kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Kemudian juga anak-anak terlantar yang menghadapi ancaman lost generation atau generasi yang hilang,” tuturnya.

    Baca juga: Kemenko PMK: BLT Dana Desa Sasar Hingga Daerah Pesisir

    Pakaian Adat Tanah Bumbu

    Dalam peringatan HUT RI ke-76, pakaian adat Indonesia menjadi seragam upacara. Jajaran pejabat pemerintahan yang mengikuti upacara dari kantor maupun kediaman masing-masing, mengenakan pakaian adat dengan ragam variasi. Termasuk Menko PMK Muhadjir Effendy, mengenakan pakaian adat Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 

    Muhadjir mengakui, baju berwarna biru itu adalah pemberian dari pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu saat melakukan kunjungan ke sana. “Kemarin waktu saya berkunjung ke Kalimantan Selatan diberi hadiah berupa seragam Kabupaten Tanah Bumbu. Ya saya pakai saja,” ucapnya.

    Sedangkan Presiden RI Joko Widodo mengenakan pakaian adat Lampung didampingi Ibu Negara Iriana. Begitu pula Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga mengenakan pakaian adat saat mengikuti upacara dari Istana Negara Kepresidenan, Jakarta. []

  • Pimpin Apel Kehormatan di TMPNU Kalibata, Presiden Didampingi Mensos Risma

     

    peloporberita.com/ | Jakarta –  Presiden Joko Widodo memimpin apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, pada Selasa, 17 Agustus 2021, tepat pukul 00.00 WIB.

    Acara ini, merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Setibanya di lokasi, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlebih dahulu melakukan penghormatan di gerbang TMPNU Kalibata.

    Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara, kemudian memimpin apel kehormatan dan renungan suci. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan penghormatan tertinggi bagi 10.190 pahlawan yang telah mengabdi dan mengorbankan jiwa raga untuk membela Tanah Air dan meneruskan perjuangan.

    “Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa.”

    Selain itu, Presiden juga memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang tak dikenal, baik nama maupun tempatnya, dari seluruh pelosok Indonesia. Kepala Negara juga turut mendoakan agar para pahlawan diberikan tempat yang layak di sisi-Nya.

    “Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa,” tutur Kepala Negara.

    “Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan para pahlawan adalah perjuangan kami pula dan jalan kebaktian yang ditempuh adalah jalan kami juga. Kami berdoa, semoga arwah para pahlawan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang sebaik-baiknya,” sambungnya.

    Selanjutnya, Presiden memimpin prosesi mengheningkan cipta. Presiden kemudian melakukan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan sebelum meninggalkan TMPNU Kalibata. Selama rangkaian acara renungan suci, Presiden dan Wakil Presiden didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

    Adapun Di kompleks TMPNU Kalibata yang dikelola Kementerian Sosial, bersemayam 9.192 pahlawan dari TNI dan Polri, 892 pahlawan dari Badan Perjuangan, 63 pahlawan dari tokoh nasional, dan 43 pahlawan tidak dikenal.

    Gelar pahlawan nasional ditetapkan oleh Presiden RI bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November. Kementerian Sosial mengajukan usulan nama-nama pahlawan yang diajukan masyarakat di tingkat kabupaten/kota melalui Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) setelah mendapat rekomendasi dari gubernur. []

  • ‘Bangga Buatan Indonesia’ Targetkan Digitalisasi 30 Juta UMKM

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan akan melanjutkan dan mempercepat program akselerasi digital bagi pelaku ekonomi kreatif. Pernyataan itu sebagai respons cepat atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021-2022, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (16/08/2021).

    Presiden mengatakan, pandemi Covid-19 memaksa terjadinya perubahan di segala lini kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya pemanfaatan platform digital sebagai bentuk inovasi dalam mendistribusikan dan mempromosikan produk-produk para pelaku ekonomi kreatif. “Digitalisasi UMKM yang masuk ke platform digital jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi e-commerce,” kata Presiden Jokowi.

    Baca juga: Sandiaga Uno: Lagu ‘This is Indonesia’ Sinyal Kebangkitan Bangsa

    Jokowi juga bilang, partisipasi UMKM dalam ekonomi digital adalah hal yang sangat penting, karena potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Pada 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp 253 triliun dan diprediksi meningkat jadi Rp 330,7 triliun di tahun 2021. 

    Merespons hal itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, digitalisasi pelaku ekonomi kreatif harus didukung dengan pelaksanaan program konkret, salah satunya Bangga Buatan Indonesia, yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh kementerian dan lembaga terkait. “Bangga Buatan Indonesia ini menargetkan digitalisasi 30 juta pelaku UMKM sebelum tahun 2023,” kata Sandiaga.

    Baca juga: Sandiaga Uno Pastikan Penataan Fasilitas TN Komodo Perhatikan Lingkungan

    Sandiaga juga terus mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan platform digital dalam melakukan kegiatan perniagaan, mulai dari promosi, distribusi, hingga transaksi produk. “Sehingga para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bisa menjadi pandemic winner dengan tetap bertahan dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat kita terutama yang berhubungan dengan transformasi menuju digitalisasi,” tutur Sandiaga.

    Selain itu, Sandiaga mengatakan, pemerintah juga memiliki program “Beli Kreatif Lokal” yang telah dilaksanakan di kawasan destinasi super prioritas (DSP) Danau Toba yang bertajuk “#BeliKreatifDanauToba” yang dilaksanakan pada Februari-Juni 2021 dan akan dilaksanakan di daerah-daerah lainnya. “Program ini berhasil meningkatkan penjualan UMKM yang berpartisipasi hingga tiga kali lipat dan meningkatkan digitalisasi hingga 170 persen,” kata Sandiaga. []