peloporberita.com

Tag: Daerah

  • Pemotongan Kurban Idul Adha Wajib Taat Protokol Kesehatan

    peloporberita.com/ | Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menggelar Sosialisasi Pemotongan dan Pengawasan Hewan Kurban bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi dan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta, di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta, pada Jumat (2/7/21).

    Seperti diketahui, Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini membuat segala rutinitas berubah, termasuk kegiatan pemotongan dan pengawasan hewan kurban, sehingga dibutuhkan persiapan matang, tepat dan sesuai standar protokol kesehatan. 

    “Sosialisasi kepada masyarakat ini perlu dilakukan, mengingat situasi pandemi dan adanya edaran baru mengenai PPKM menjadi fokus bersama. Kita semua berharap hewan yang akan dikurbankan benar-benar sehat dan layak sesuai hakikatnya,” Kata Heroe Poerwadi.

    Baca juga: Ratusan Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Yogyakarta Dikenai Sanksi

    Demi menekan penyebaran Covid-19 dan mencegah adanya klaster baru di Kota Yogyakarta, Pemerintah mengeluarkan pedoman tata cara pelaksanaan rangkaian Ibadah Idul Adha, sesuai dengan protokol Covid-19 agar pelaksanaan beribadah sehat, aman dan nyaman.

    “Untuk itu, pada kesempatan pelatihan ini kami ingin memastikan betul bahwa seluruh panitia mengetahui tata cara kurban, tidak hanya secara syariah namun juga dari aspek kesehatan, kebersihan, higienitas baik sebelum dan sesudah penyembelihan,” ungkap Heroe.

    Ia menambahkan, “Nanti akan ada aturan tersendiri mengenai penyelenggaraan Idul Adha saat PPKM yang di buat menyusul. Diharapkan masyarakat dapat memahami perubahan drastis terkait kondisi pandemi saat ini yang semakin tinggi,”.

    Baca juga: Pemkot Yogyakarta Terapkan WFH Akibat Tingginya Penularan Covid-19

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Suyana mengatakan, tidak hanya mematuhi protokol kesehatan, tapi pihaknya juga akan teliti dalam mengambil keputusan terhadap pengambilan hewan. Jika hewan sakit, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara cermat sehingga nantinya daging kurban yang diperoleh, selain halal juga layak untuk di konsumsi. []

  • Jogja Corporate University Untuk Kembangkan Kompetensi ASN

    peloporberita.com/ | Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Bagian Organisasi membentuk Jogja Corporate University (Corpu) untuk mengembangkan kompetensi para Aparatur Sipil Negara (ASN). 

    Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta Patricia Heny Dian Anitasari mengatakan, selama ini pengembangan kompetensi ASN biasanya dikenal dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) tatap muka dan peserta terbatas.

    “Jogja Corpu untuk pengembangan kompetensi dan kemampuan ASN Pemkot Yogyakarta. Pengembangan sumber daya manusia menjadi tuntutan untuk birokrasi yang lincah, paham tugas pokok fungsi, visi misi kepala daerah dan tujuan pembangunan,” kata Heny dalam video telekonferensi, di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Kamis (1/7/2021)

    Dia menyatakan, konsep Jogja Corpu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university).

    Heny juga mengatakan bahwa, “Belum banyak pemerintah daerah yang menjalankan corporate university. Di DIY, Kota Yogyakarta menjadi pemerintah daerah pertama yang mencoba mengembangkan Corporate University.”

    Untuk memastikan agar program Jogja Corpu bisa berjalan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta akan menyusun knowledge management system dan membentuk unit guna verifikasi. Ditambahkan rencana melakukan uji coba pelaksanaan Jogja Corpu dengan tema menyusun standar pelayanan publik yang baik dan benar. []

  • Pemkot Yogyakarta Terapkan WFH Akibat Tingginya Penularan Covid-19

    peloporberita.com/ | Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sebanyak 75% dan Work Form Office (WFO) sebanyak 25% di kantor kompleks Balaikota Yogyakarta. Langkah itu sebagai upaya mengendalikan penularan Covid-19 di perkantoran. 

    Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, WFH sebanyak 50% untuk seluruh pegawai lingkungan Pemkot Yogyakarta. Namun untuk WFH 75% hanya di kompleks Balaikota karena ada sejumlah pegawai di beberapa perkantoran di Balai Kota yang terpapar Covid-19.

    “Kebijakan ini untuk mengkondisikan berbagai macam persoalan berkaitan dengan penularan di kantor, bisa dicegah,” kata Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta sekaligus Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Rabu (30/6/2021).

    Baca juga: Daftar Daerah yang Menerapkan PPKM Darurat

    Menurutnya, hampir di semua perkantoran di Kota Yogyakarta yang terdapat kasus Covid-19. Penularan di perkantoran karena interaksi di kantor, lalu ketika sampai rumah menularkan hingga ke orang- orang rumah. Begitu sebaliknya, dari rumah membawa Covid-19 ke perkantoran.

    Heroe menyampaikan, WFO 25% di kompleks Balaikota Yogyakarta akan berlaku hingga Senin (5/7/2021). Meski demikian, jika ada kebijakan serupa secara nasional, Pemkot Yogyakarta akan mengikuti aturan dari pemerintah pusat.

    Baca juga: Menko Luhut: Kartu Vaksin Jadi Syarat Pelaku Perjalanan

    Satgas juga akan menggencarkan kegiatan vaksinasi untuk memperkuat imunitas masyarakat, di samping memperketat protokol kesehatan. Salah satunya akan membentuk relawan yang membantu proses vaksinasi, yang dikoordinasi dari Kodim dan Polresta bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta.

    Heroe menyebut, stok vaksin AstraZeneca sebanyak 41.000 dosis di Kota Yogyakarta sudah habis digunakan untuk vaksinasi masyarakat. Saat ini, pihaknya memiliki 60.000 dosis vaksin Sinovac yang dipakai untuk vaksinasi Covid-19. []

  • NTB Siapkan Pergub Zona Hijau dan Antigen Gratis

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pengamat Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi mendukung penuh kehadiran peraturan gubernur (Pergub) wisata zona hijau dan rapid antigen gratis bagi wisatawan yang saat ini tengah dipersiapkan. TR panggilan akrabnya, mengaku pergub itu harus segera diterbitkan. Apalagi draft pergub itu sudah dirancang.

    “Langkah awalnya harus ada pergub. Ditambah lagi jika pemerintah daerah berani memberikan rapid antigen dan vaksin secara gratis bagi wisatawan. Saya pribadi khususnya sangat mendukung langlah cemerlang pemda NTB ini,” tutur TR berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/ Kamis, 1 Juli 2021.

    “Jadi sudah tidak alasan lagi untuk tidak menerbitkan. Lombok Sumbawa sudah mengantongi semua syarat dan ketentuan standar melahirkan wisata zona hijau. Karena itu sekarang adalah waktunya.”

    TR menjelaskan, secara geografis, Lombok Sumbawa sangat potensial mewujudkan kawasan wisata zona hijau dimana daerah tersebut memiliki banyak gili dan penduduknya pun terbatas sehingga menjadikannya kawasan potensial wisata. Sedangkan dalam draf pergub itu sudah diatur menyangkut standard operational procedur (SOP).

    “Jadi sudah tidak alasan lagi untuk tidak menerbitkan. Lombok Sumbawa sudah mengantongi semua syarat dan ketentuan standar melahirkan wisata zona hijau. Karena itu sekarang adalah waktunya,” tegas TR.

    Taufan Rahmadi
    Pengamat Pariwisata Taufan Rahmadi. (Foto:pelopor/Koleksi TR)

    Menurut TR, pergub dan kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah daerah menjadi point tersendiri. Terlebih Lombok khususnya akan menjadi tuan rumah event-event nasional dan internasional. Sebut saja L’etape, world superbike dan puncaknya adalah motoGP.

    “Kita tidak punya waktu banyak. NTB harus berpacu dengan waktu yang tersisa sekitar 120 hari ini. Inilah pentingnya ada aturan formal dan kemudahan-kemudahan yang akan membawa NTB keluar dari kungkungan pandemi covid-19 ini,” tandas Penulis buku Protokol Destinasi itu.

    Buku Protokol Destinasi
    Buku Protokol Destinasi karya Taufan Rahmadi. (Foto:Pelopor/Taufan Rahmadi.com)

    Di tempat terpisah, dalam rapat terbatas yang dihadiri asisten III setda gubernur NTB, Nurhandini Eka Dewi dan Kadispar NTB, Yusron Hadi, terungkap, sampai saat ini tidak ada pemberitahuan secara resmi terkait pembatalan sejumlah event besar yang akan tersaji di NTB, khususnya di Lombok.

    Ketersediaan vaksin juga cukup memadai dalam upaya pelaksanaan vaksin massal. Pemerintah pusat bahkan siap mendukung penambahan vaksin terkait program Jokowi mempercepat pelaksanaan vaksin massal di tanah air.

    Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi, jauh sebelumnya sudah melakukan terobosan-trobosan mempercepat program vaksin bagi pelaku pariwisata. Yusron juga mendorong pelaku induatri pariwisata menerapkan CHSE di lingkungan kerjanya. Dari tiga kawasan calon wisata zona hijau di Lombok, kawasan tiga gili, Sembalun dan Mandalika rata-rata sudah melakukan vaksin dan ter-CHSE mencapai 70 persen lebih.

    “Ini menjadi langkah awal dan modal utama kita mewujudkan kawasan wisata zona hijau di NTB. Bahkan pulau Moyo di Sumbawa sudah kita siapkan,” jelas Yusron.

    Dukungan fasilitas, dukungan masyarakat, geografis NTB, dan sejumlah inovasi dalam rangka pemulihana pariwisata NTB, cukup mendukung mewujudkan wisatà zona hijau. Secara regulasi pun NTB tengah menyiapkan draft pergub wisata zona hijau dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada wisatawan. []

  • Ratusan Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Yogyakarta Dikenai Sanksi

    peloporberita.com/ | Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memperketat pengawasan protokol kesehatan di masyarakat, dan selama beberapa hari terakhir ada ratusan pelanggar yang terjaring dalam pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat umum di Kota Yogyakarta.

    Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto menyebutkan, total ada 126 pelanggar yang terjaring dalam pengawasan protokol kesehatan selama empat hari terakhir. Pelanggaran tersebar di sejumlah titik, antara lain di kawasan Tugu Yogyakarta, kawasan Titik Nol Kilometer, Jalan Pangeran Senopati, Jalan Kha Dahlan, Ngampilan, kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta.

    “Kebanyakan pelanggaran tidak memakai masker. Jumlahnya tidak sebanyak tahun lalu. Pelanggar terbanyak pada Sabtu dan Minggu malam di seputaran Tugu dan Titik Nol Kilometer,” kata Agus, Selasa (29/6/2021).

    Para pelanggar protokol kesehatan itu langsung mendapat peringatan berupa sanksi sosial, misalnya jika tidak bermasker, langsung diminta menggunakan masker secara benar. “Kami hanya berikan peringatan dengan sanksi sosial. Kami suruh kerja bakti bersih-bersih. Misalnya membersihkan taman di seputaran Tugu,” tambahnya.

    Menurut Agus, dengan pengetatan pengawasan protokol kesehatan dan juga pengaruh meningkatnya kasus Covid-19, membuat jumlah pelanggar berkurang. Misalnya, aktivitas anak-anak muda yang berkumpul di kawasan Alun-alun Utara. Berdasarkan pengawasan Satpol PP Kota Yogya, pada Jumat (25/6) malam ditemukan 71 pelanggar, Sabtu (26/6) malam 43 pelanggar, Minggu (27/6) malam 5 pelanggar dan Senin (28/6) malam 7 pelanggar.

    Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sudah diberikan legitimasi dalam Instruksi Mendagri terkait pengetatan PPKM mikro. Pemberian sanksi tersebut juga dibahas dalam rapat bersama dengan Gubernur DIY, tapi dalam penerapannya sedang dikoordinasikan. []

  • Balai Kota Bandung Lockdown, Pelayanan Dilakukan Online

    peloporberita.com/ | Jakarta – Balai Kota Bandung ditutup sementara (lockdown) menyusul kasus konfirmasi positif di lingkungan pegawai Pemkot Bandung yang terpantau meningkat. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menegaskan, penutupan kantor tidak hanya di kawasan Balai Kota tetapi juga berlaku di sejumlah kantor OPD lainnya. Meski demikian, layanan publik tetap dibuka namun hanya secara online.

    “Terdapat peningkatan jumlah karyawan yang terpapar virus covid-19, sehingga diputuskan menutup kegiatan di Balai Kota. Tetapi untuk yang berhubungan dengan pelayanan tetap dibuka. Pelayanan masyarakat tidak terganggu,” tutur Yana di Balai Kota Bandung seperti dikutip peloporberita.com/ Senin, 28 Juni 2021.

    Kendati demikian, Yana belum mengantongi jumlah detail pegawai Pemkot Bandung yang terpapar Covid-19. tetapib langkah cepat ini diambil lantaran dalam beberapa hari terakhir jumlahnya mengalami penambahan.

    “Karena bertambah terus. Dari laporan, setiap hari ada penambahan,” ungkapnya.

    Terkait hal tersebut, Yana menegaskan untuk sementara seluruh OPD memberlakukan Work From Home (WFH) dengan persentase jumlah yang disesuaikan. Menurutnya, yang terpenting yaitu tetap memberikan pelayanan masyarakat. Selebihnya, seluruh OPD boleh mengatur dan menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya.

    “Persentase saja, kelihatannya kita tidak kaku. Diupayakan yang bisa kerja dari rumah, ya dari rumah dulu. Tapi yang tidak bisa, utamanya seperti pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu,” tegas Yana.

    “Terdapat peningkatan jumlah karyawan yang terpapar virus covid-19, sehingga diputuskan menutup kegiatan di Balai Kota. Tetapi untuk yang berhubungan dengan pelayanan tetap dibuka.”

    Lebih lanjut, secara regulasi, Yana menerangkan bahwa Kota Bandung sudah mengantisipasi dengan menerapkan aturan pengetatan walau saat aturan dibuat, Kota Bandung masih berada di zona oranye. Sehingga, ketika Kota Bandung masuk ke zona merah hanya perlu meningkatkan pengawasan.

    Yana meminta partisipasi masyarakat untuk menerapkan 5M secara ketat. Selain itu, turut mengawasai pelaksanaan pengetatan dalam rangka mencegah transmisi lebih luas.

    “Intinya adalah mengurangi mobilitas warga. Karena kita yakini ini semua karena transmisi antar penduduk dan mobilitas yang terus bergerak. Sebetulnya di Kota Bandung pengawasannya diketatkan. Jangan hanya pemerintah saja tapi masyarakat juga mari bersama-sama,” tandasnya. []

  • Peserta Vaksinasi Membludak Hingga Jebol Pagar Pembatas

    peloporberita.com/ | Jakarta –  Peserta vaksinasi Covid-19 di Banyuwangi menjebol pagar gerbang GOR Tawangalun. Bahkan akibat berdesakan, banyak peserta vaksinasi yang mengalami luka hingga pingsan. Kejadian ini, berlangsung saat vaksinasi Covid-19 massal yang digelar Polresta Banyuwangi dalam rangka Hari Bakti Bhayangkara ke 75, di Gor Tawangalun Banyuwangi.

    Massa nekat merusak gerbang GOR lantaran terjepit saat dilakukan penyekatan. Massa yang berkumpul di depan gerbang sebelah Barat GOR Tawangalun mendesak untuk masuk. Mereka langsung mendorong aparat dengan pintu gerbang tersebut. Karena kalah jumlah dan kekuatan, pagar besi pun akhirnya jebol.

    “Ya berdesakan ini tadi karena memang kita harapkan divaksin. Tapi berjubel banget ini tadi.”

    Dalam kejadian tersebut, beberapa orang terinjak dan tergencet serta ada yang pingsan. Namun, kemudian mereka berhasil di pinggirkan oleh peserta lain. Selain itu, mereka juga menerobos gerbang penyekatan kedua untuk masuk ke lokasi vaksinasi.

    "Ya berdesakan ini tadi karena memang kita harapkan divaksin. Tapi berjubel banget ini tadi," tutur Mita, salah satu peserta vaksin seperti dikutip peloporberita.com/ dari Instagram Warung Jurnalis, Minggu, 27 Juni 2021.

     

    View this post on Instagram

     

    A post shared by Warung Jurnalis (@warung_jurnalis)

    Antrean masyarakat mulai mengular sejak pagi hari sebelum acara vaksinasi digelar. Mereka berusaha untuk dilayani untuk mendapatkan nomer antrean dan register kedatangan. Bahkan, antrean tersebut membuat polisi bekerja keras memberikan pemahaman kepada masyarakat.[]

  • Wakil Wali Kota Yogyakarta Targetkan Kota Layak Anak Kategori Utama

    peloporberita.com/ | Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berharap tahun ini bisa kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA), dengan target peringkat kategori utama. “Setelah dua kali mendapatkan penghargaan KLA dengan kategori nindya, tahun ini harus naik peringkat yakni kategori utama,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat menerima tim verifikasi KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Jumat (25/6/2021) di Gedung PKK Balaikota Yogyakarta.

    Berbagai upaya pun terus dilakukan Pemkot Yogya untuk menyabet predikat tersebut. “Sudah banyak kampung yang mendeklarasikan diri guna menopang kepentingan anak-anak, khususnya dalam hal bermain dan belajar,” kata Heroe.

    Baca juga: Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Kukuhkan Kelompok Kerja Bunda PAUD

    Saat ini, Kota Yogya sendiri sudah mempunyai 196 kampung ramah anak, 45 kelurahan dan 14 kemantren ramah anak. Untuk bidang pendidikan dan kesehatan, ada 451 sekolah ramah anak dan 18 puskesmas ramah anak di Kota Yogyakarta.

    Sedangkan untuk perlindungan anak, Kota Yogyakarta memiliki 45 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). “PATBM adalah sebuah gerakan kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak,” kata Heroe.

    Selain itu, Kota Yogyakarta memiliki 90 kader SIGRAK (Siap Grak Atasi Kekerasan), 1 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, dan 1 Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah. “Kota Yogyakarta juga mempunyai lembaga konsultasi pengasihan keluarga PUSPAGA yang berfungsi dengan baik karena dikelola oleh tenaga profesional, untuk mengaksesnya pun tidak dipungut biaya alias gratis,” jelas Wakil Wali Kota Yogya.

    Baca juga: Pemkot Yogyakarta Luncurkan Jogja Smart Service (JSS) Versi 3

    Sekretaris Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementrian PPA Maydian Werdiastuti mengatakan, Kementerian PPPA rutin melaksanakan evaluasi KLA setiap dua tahun, yang terdiri dari beberapa tahap, seperti tahap verifikasi administrasi dan data, serta tahap verifikasi Lapangan.

    “Evaluasi KLA ini untuk mengetahui kinerja dari semua stakeholders anak di daerah, yang ditunjukkan dalam bentuk regulasi, program, dan kegiatan pembangunan dalam bentuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, serta melihat sejauh mana setiap daerah bermitra dan bersinergi dengan pilar-pilarnya seperti lembaga masyarakat, media, perguruan tinggi, dan semua stakeholders di daerah,” jelasnya. []

  • Wakil Wali Kota: Warga Cirebon Antusias Ikuti Vaksinasi Massal

    peloporberita.com/ | Jakarta – Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati menyebut, warganya sangat antusias mendapatkan vaksin Covid-19. Sebab Vaksinasi massal dilakukan untuk memberikan keamanan bagi warga Kota Cirebon. Hal ini, diungkapkan Eti usai membuka Sinergi Program Vaksinasi Cirebon Sehati, Ekonomi Bangkit di Markas Batalyon Arhanud 14/PWY.

    “Saya lihat tadi warga sangat antusias,” tuturnya Jumat, 25 Juni 2021.

    Menurut Eti, antusias warga untuk mengikuti vaksinasi massal yang digelar mulai Jumat, 25 Juni 2021 hingga Kamis, 1 Juli 2021 pekan depan merupakan tiket utama.

    “Setelah vaksin, tetap patuhi protokol kesehatan.”

    Eti menegaskan, bahwa memberikan pemahaman merupakan hal yang sulit. tetapi melihat antusias warga menunjukkan kesadaran masyarakat pentingnya vaksin Covid-19 sangat tinggi.

    Lebih lanjut Eti menegaskan, bahwa vaksinasi massal Covid-19 yang digelar hari ini dilakukan untuk melindungi masyarakat. Dengan vaksinasi massal Covid-19 diharapkan semakin banyak warga yang mendapatkan vaksin sehingga dapat membentuk herd immunity.

    “Kalau vaksin hari ini kurang, kita bisa minta tambah lagi ke pemerintah pusat,” tandas Eti.

    Dalam kesempatan yang sama, Danrem 063 Sunan Gunung Jati, Kolonel (Inf) Elkines Villando Dewangga, meminta kepada warga yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes).

    “Setelah vaksin, tetap patuhi protokol kesehatan,” sebut Elkines.

    Selanjutnya, Komandan Batalyon 14/PWY Cirebon, Letkol (Arh) Haris Atmaja Adinata, menjelaskan mereka sudah mempersiapkan kegiatan ini sejak H-2 lalu. Hanggar merekapun sudah siap dan pasukan juga telah all out. mengenai hal ini, Baik personil maupun kendaraan digunakan penuh untuk mendukung vaksinasi massal Covid-19.

    Kemudian turut menjelaskan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Edy Sugiarto. Menurutnya, vaksinasi massal dilakukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Dengan vaksinasi massal ini, maka sudah sekitar 30 persen vaksinasi Covid-19 diberikan kepada warga Kota Cirebon. Pihaknya juga menargetkan 70 persen warga Kota Cirebon segera divaksin sehingga herd immunity bisa tercapai.

    Bagi warga Kota Cirebon dengan usia 18 tahun ke atas dapat mengikuti vaksinasi massal Covid-19 dengan mendaftarkan diri secara online melalui tautan https://vaksinasi.cirebonkota.go.id yang dapat diakses mulai Sabtu, 26 Juni 2021. Setiap harinya ditargetkan 2000 vaksin disuntikkan kepada masyarakat Kota Cirebon. []

  • Sosialisasi Lanjutan Penggunaan Bahasa Arab Pegon di Kota Serang

    peloporberita.com/ | Jakarta – Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang melakukan sosialisasi lanjutan Peraturan Walikota tentang penggunaan bahasa Arab Pegon. Sosialisasi tersebut berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kota Serang Jumat, 25 Juni 2021.

    Kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota tentang penggunaan Arab Pegon ini, diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan penggunaan bahasa Arab Pegon seperti, Bappeda Kota Serang, Dishub Kota Serang, Dinas PUPR Kota Serang, dll, untuk mensinkronisasikan tupoksi disetiap masing-masing OPD.

    Tujuan penggunaan Arab Pegon ini, untuk meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya daerah, pemahaman penulisan aksara Arab Pegon kepada Masyarakat, mengembangkan dan melestarikan budaya dan promosi budaya sebagai daya kesatuan berkunjung ke Kota Serang.

    Pembahasan sosialisasi lanjutan tersebut juga, menyepakati tata cara penulisannya, menyepakati tugas dan fungsi masing-masing OPD seperti, Dishub Kota Serang untuk papan nama jalan menggunakan bahasa Arab Pegon.

    Selain itu juga digunakan Dinas PUPR Kota Serang di setiap bangunan perkantoran atau OPD, Serta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang untuk menggunakan bahasa Arab Pegon disetiap nama jalan lingkungan dan gapura perumahan. []