Tag: UMKM

  • Menkominfo: Penerapan 5G yang Agresif Berpotensi Dongkrak Ekonomi UMKM

    peloporberita.com/ | Jakarta – Mengutip hasil Survei World Economic Forum pada tahun 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menunjukkan 95% pelaku industri nasional telah mengadopsi teknologi Internet of Things (IoT) dan cloud computing memiliki kebutuhan dan minat tinggi terhadap manfaat teknologi 5G, terutama di masa pandemi Covid-19. 

    Bahkan, sesuai dengan hasil riset yang dilakukan Institut Teknologi Bandung (ITB), Johnny menyatakan perkembangan jaringan 5G di Indonesia berpotensi memberikan kontribusi lebih dari Rp2.800 triliun atau setara dengan 9,5 persen dari total PDB Indonesia pada 2030. 

    “Nilai ini terus tumbuh hingga berpotensi mencapai angka kumulatif lebih dari 3.500 triliun rupiah atau setara dengan 9,8 persen dari total PDB Indonesia pada tahun 2035,” kata Johnny saat menyampaikan Keynote Speech dalam Tech Conference 2021 CNBC Indonesia “Future of 5G, Global Connectivity, Cloud Computing & Internet of Things” di Jakarta, Rabu (15/09/2021).  

    Baca juga: Maksimalkan Manfaat 5G, Pemerintah Galang Sinergitas 3 Bidang

    Penerapan 5G yang agresif juga memberikan potensi keuntungan bagi peningkatan investasi bisnis di Indonesia, dengan tambahan investasi sebesar Rp591 triliun dan Rp719 triliun pada tahun 2030 dan 2035. “Penerapan 5G yang agresif ini menghadirkan potensi peningkatan produktivitas per kapita sebesar Rp9,7 juta pada tahun 2030, dan Rp11,6 juta pada tahun 2035, dengan perkiraan tambahan lapangan kerja terkait 5G sebesar 4,6 juta kesempatan kerja pada tahun 2030, dan 5,1 juta kesempatan kerja pada tahun 2035,” ucap Johnny.

    Selain bermanfaat bagi ekonomi makro Indonesia, Menkominfo menjelaskan penggelaran 5G di Indonesia juga berpotensi membantu mengembangkan ekonomi hilir, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Kualitas jaringan yang sangat baik yang dapat diakses oleh seluruh pelaku UMKM memungkinkan transaksi dilakukan lebih efektif dan lancar dengan memanfaatkan platform digital yang memungkinkan perekonomian berkembang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia,” tegas Johnny.

    Namun demikian, Johnny G. Plate mengingatkan, ada 5 aspek kebijakan yang harus dikelola secara komprehensif untuk mendukung pergelaran koneksi 5G yang berkualitas, yaitu (1) regulasi; (2) spektrum frekuensi radio; (3) model bisnis; (4) infrastruktur; dan (5) talenta perangkat, ekosistem, dan digital. []

  • Teten Masduki: Koperasi Harus Jadi Konsolidator dan Agregator Bagi Usaha Kecil

    peloporberita.com/ | Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki berharap, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi para anggotanya, tapi juga mampu menjadi konsolidator dan agregator bagi pelaku usaha mikro dan kecil.   

    “Lebih dari itu, koperasi harus mampu menjadi konsolidator dan agregator bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar usahanya bisa masuk skala ekonomi,” kata Teten, saat berdialog dengan pengelola dan anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja, di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/09/2021). 

    Baca juga: Teten Masduki Lepas Ekspor Briket UKM Binaan LPDB-KUMKM ke Hong Kong dan Irak

    Teten menambahkan, bahwa anggota koperasi yang memiliki usaha kelontong, pedagang keliling dan sebagainya, tidak akan mampu bersaing dengan jaringan ritel modern jika berjalan sendiri-sendiri. Koperasi bisa bangun semacam distribution center yang bisa memasok segala barang yang dijual di warung kelontong para anggota. Bila dibiarkan sendiri-sendiri, akan sulit bersaing,” jelas Teten. 

    Oleh karena itu, Teten menyorot pentingnya koperasi mengembangkan bisnis model yang mampu menghubungkan ke pasar dan lembaga pembiayaan. “Koperasi juga bisa mengkonsolidasi anggotanya membuat Factory Sharing,” imbuh Teten. 

    Baca juga: Teten Masduki Dukung Upaya KPK Kawal BPUM Lewat Jaga.id

    Dengan membangun Rumah Produksi Bersama dengan teknologi lebih modern, maka kualitas produk menjadi lebih terjaga, termasuk faktor higienitasnya. Teten mencontohkan, Rumah Produksi Bersama yang sudah berjalan di Sumatera Barat dalam memproduksi rendang. “Produksi bersama rendang di sana bisa kita tiru di daerah lain,” ucap Teten Masduki. 

    Dalam kesempatan itu pula, Teten meminta para kepala daerah untuk membesarkan koperasi yang bagus dan sehat saja.  “Jumlah koperasi tidak perlu banyak, tapi berkualitas meski jumlahnya sedikit,” kata Teten. 

    Baca juga: Teten Masduki: Rumitnya Perizinan Berusaha Rentan Dorong Korupsi

    Sementara itu, Ketua Kopsyah Abdi Kerta Raharja Hj. E. Farida menjelaskan, bahwa koperasi yang dipimpinnya dulunya merupakan lembaga keuangan mikro (LKM), yang berubah menjadi badan hukum koperasi. “12 tahun lalu kami memutuskan mendirikan koperasi di tengah terpuruknya nama koperasi akibat krisis kepercayaan. Alhamdulillah, kami mampu mengembalikan kembali citra jati diri koperasi, khususnya di wilayah Banten,” ungkap Farida. 

    Farida menyebutkan, Kopsyah Abdi Kerta Raharja melayani peminjam yang sebagian besar adalah perempuan, yang mengutamakan cara pendanaan gotong royong atau lebih dikenal dengan sebutan Grameen Group Lending. Saat ini, Kopsyah Abdi Kerta Raharja memiliki 45 ribu anggota dan 221 karyawan, dengan aset mencapai Rp117 miliar. Selain sebagai Pilot Project penyalur kredit UMi, koperasi ini memiliki modal sendiri sebesar Rp35 miliar dan total penyaluran kredit Rp172 miliar. []

  • Smesco Sediakan Solusi Ekosistem Dukung UMKM Papua

    peloporberita.com/ | Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Smesco Indonesia menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, menginisiasi Smesco Papua Event, dengan memperkenalkan berbagai produk dari UMKM Papua, seiring dengan penyelenggaraan PON XX Papua 2021 yang berlangsung 02-15 Oktober 2021. 

    Dalam hal ini, Smesco menyediakan akses pemasaran produk UKM lewat berbagai kanal yang terlibat secara khusus, dalam pameran di Gedung Smesco dan melalui program live shopping produk UMKM Lokal Brand Papua unggulan, yang dapat diikuti melalui website smesco.go.id dan kanal media sosial Smesco Indonesia. 

    Baca juga: Mahfud MD dan Tito Karnavian Pastikan PON XX dan Peparnas XVI Papua 2021 Siap Dilaksanakan

    Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata mengatakan, kolaborasi kedua pihak ini menjadi titik awal, khususnya dalam mendukung berbagai kebijakan dalam hal peningkatan kapabilitas wirausaha menjadi Future UMKM, seperti pengembangan produk kreatif Papua. 

    “Kami ingin menampilkan sesuatu yang unik dari produk UMKM Papua dan belum dikenal luas di masyarakat. Mengingat sumber daya alam dan kebudayaan yang ada di Papua sangat besar. Sehingga ke depan, Papua bisa menjadi rantai pasok, terutama di Smesco Hub Timur yang tengah kami bangun,” kata Leo dalam konferensi pers Smesco Papua Event yang mengusung tema PON XX Papua 2021 Sukses, Torang Bisa! UMKM/IKM Naik Kelas secara daring, Senin (13/09/2021).

    Baca juga: Gus Halim Beberkan Strategi Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Papua

    Selain itu, Smesco juga menyediakan layanan usaha lain bagi pelaku UMKM, seperti Pusat KUR BRI, Xpora, Pusat Wastra Nusantara, Apindo UMKM Akademi, Smesco Labo, Sky Eat Cloud Kitchen & Retort Machine. “Dengan kelengkapan ekosistem yang ada, diharapkan memberi manfaat yang baik bagi keberlangsungan Smesco Indonesia serta UMKM yang tergabung dalam binaan Pemda Papua, khususnya untuk naik kelas,” ujar Leo. 

    Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindagkop UKM dan Naker Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay menjelaskan, beberapa produk yang menjadi unggulan Papua untuk diperkenal di event ini, mulai dari kopi, sagu, buah merah, hasil perikanan, Noken hingga batik tulis khas Papua, yang memang belum banyak dikenal luas. 

    Baca juga: Syahrul Yasin Limpo Dorong Hutan Sagu Papua Barat Jadi Lahan Agrowisata

    “Ini sejarah baru bagi Papua sebagai tuan rumah PON XX. Kami juga sangat mengapresiasi ide Smesco yang telah meluncurkan terobosan baru yang inovatif dan sangat berarti bagi UMKM. Serta solusi logistik bagi UMKM yang selama ini menjadi kendala,” ucap Laduani. 

    Ia juga optimistis PON XX bisa meraih target transaksi yang cukup besar, termasuk lewat Smesco Papua Event. Laduani mengkalkulasi, sedikitnya dari 10.476 atlet yang hadir mengeluarkan Rp 1 juta, maka potensi transaksinya cukup besar, ditambah dengan konfirmasi adanya kehadiran penonton selama 2 minggu PON XX berlangsung. []

  • Teten Masduki Lepas Ekspor Briket UKM Binaan LPDB-KUMKM ke Hong Kong dan Irak

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melepas ekspor produk briket arang balok dari UKM asal Tasikmalaya, Jawa Barat, CV Mandiri Persada, dengan tujuan Hong Kong dan Irak.

    Perinciannya, tujuan Hong kong sebanyak 18 ton senilai Rp305 juta, dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp14.200 per dollar AS, dan ke Irak sebanyak 26 ton dengan nilai Rp316 juta.

    “Kapal tidak mau mengangkut arang, takut meledak. Padahal, produk kita aman tidak meledak dan sudah disurvei lembaga berwenang.”

    Selain Hong kong dan Irak, briket CV Mandiri Persada juga sudah menghiasi pasar belasan negara lainnya di Eropa, Asia, hingga Amerika. Di antaranya Lebanon, Maroko, Qatar, Arab Saudi, Brazil, Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, Turki, dan sebagainya.

    Teten mengungkapkan, pihaknya memiliki target untuk mengurangi jumlah usaha mikro yang mayoritas lahir karena tidak terserap lapangan kerja.

    “Sosok usaha kecil seperti CV Mandiri Persada ini yang harus terus kita kembangkan dan besarkan agar naik kelas,” ungkap Teten, dalam acara pelepasan ekspor CV Mandiri Persada, di Neglasari Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu, 11 September 2021.

    Terlebih lagi, lanjut Teten, kebutuhan dunia akan briket terus meningkat, seiring dengan kampanye isu lingkungan anti batubara di berbagai belahan dunia.

    “Bahkan, ke depan, tren minyak kelapa bakal semakin menggeser minyak sawit,” tegasnya.

    Teten Masduki Lepas Ekspor Briket UKM Binaan LPDB-KUMKM ke Hong Kong dan Irak
    Teten Masduki Lepas Ekspor Briket UKM Binaan LPDB-KUMKM ke Hong Kong dan Irak. (Foto:Pelopor.id/KemenkopUKM)

    Teten menegaskan, pihaknya sedang mengembangkan aneka produk berbasis kelapa, seperti santan, tepung, dan sebagainya.

    “Kita harus besarkan di sektor hulunya,” ucap Teten.

    MenkopUKM berharap Pemkab Tasikmalaya mampu menjawab kebutuhan bahan baku usaha briket dengan cara menambah kebun kelapa dan merestorasi kebun bambu.

    “Pasar ada, tapi belum optimal. Artinya, supply chain belum terhubung dengan baik,” kata Teten.

    Dalam kesempatan yang sama anggota Komisi VI DPR RI M Husein Fadlullah mengatakan, usaha kecil seperti ini sangat layak untuk dibesarkan.

    “Karena memiliki multiflier effect yang sangat banyak,” tutur Husein.

    Sementara Dirut Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo mengatakan, produk briket dari UKM Tasikmalaya ini telah mampu menembus pasar global seiring dengan adanya permintaan ekspor ke negara-negara di Timur Tengah, Asia, dan Eropa.

    “Sejalan dengan program pemerintah, saat ini produk dari koperasi sektor riil maupun produk UMKM berorientasi ekspor tengah ditingkatkan, baik dari sisi produksi, akses pasar, tata kelola, dan pembiayaan,” ungkap Supomo.

    Dari sisi pembiayaan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong peningkatan pembiayaan koperasi sektor riil melalui LPDB-KUMKM.

    “Harapannya, semakin banyak koperasi sektor riil yang mengakses pembiayaan dari LPDB-KUMKM yang mudah, murah, dan cepat, serta mampu memberikan pembiayaan yang akuntabel dan profesional kepada para anggota dan pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi,” ucap Supomo.

    Sementara Direktur CV Mandiri Persada, Dewi Sinta menyebut pihaknya merupakan anggota dari Koperasi Makmur Mandiri (KMM) yang juga mitra LPDB-KUMKM.

    “Sejak dibina KMM dan LPDB-KUMKM, ekspor briket yang tadinya hanya 6 kontainer menjadi 19 kontainer perbulan,” ucap Dewi.

    Untuk pembiayaan, produsen briket ini telah mendapatkan pembiayaan dari KMM sebesar Rp2,5 miliar melalui dua tahap. Yakni, pada 2020 sebesar Rp1,5 miliar dan 2021 sebesar Rp1 miliar.

    “Itu digunakan sebagai modal kerja, mulai dari produksi, proses ekspor, dan pembelian bahan baku,” sebut Dewi.

    Dewi menerangkan, produk dari CV Mandiri Persada ini menggunakan bahan baku batok kelapa dan arang bambu alami yang ramah lingkungan untuk kebutuhan bahan bakar domestik. Mulai dari memasak, pemanggangan, pengasapan pipa air, serta kebutuhan sisha, hookah, dan argileh.

    Dewi mengatakan, meski permintaan meningkat, masih menemui beberapa kendala seperti ketersediaan bahan baku dan mahalnya ongkos pengiriman.

    “Bahan baku tempurung kelapa berasal dari Aceh, Medan, Pangandaran, dan Sulawesi. Kita banyak menolak buyer karena keterbatasan bahan baku,” ungkap Dewi.

    Terkait pengiriman, Dewi mengungkapkan, kendalanya terletak pada lamanya pengiriman dan mahal.

    “Kapal tidak mau mengangkut arang, takut meledak. Padahal, produk kita aman tidak meledak dan sudah disurvei lembaga berwenang,” tegas Dewi.

    Untuk akses logistik, lanjut Dewi, produk briket arang Tasikmalaya ini menggunakan pengiriman jalur laut melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

    Lebih dari itu, menurut Dewi, usaha briketnya juga melibatkan masyarakat di dua kampung, atau sekitar 80-an kepala keluarga.

    “Ke depan, bila kapasitas produksi kita tingkatkan, maka jumlah tenaga kerja akan kita tambah,” tandas Dewi. []

  • Pemerintah Catat 15,3 Juta UMKM Sudah Lakukan Digitalisasi

    peloporberita.com/ | Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) terbukti telah mengakselerasi UMKM untuk tergabung dalam ekosistem digital. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat, per Juli 2021 sudah ada 15,3 juta UMKM yang melakukan digitalisasi. Angka itu mencapai 23,9% dari total UMKM di Indonesia. 

    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah telah menargetkan UMKM yang masuk ke dunia digital pada 2024 mencapai 30 juta UMKM. “Jadi selain untuk meningkatkan omzet para UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat, kami juga ingin meningkatkan UMKM go digital serta penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran yang modern saat ini,” kata Teten dalam acara Lampung Begawi 2021, Bandar Lampung, Kamis (09/09/2021). 

    Baca juga: Teten Masduki Dukung Upaya KPK Kawal BPUM Lewat Jaga.id

    Menurut Teten, berbagai riset telah membuktikan bahwa UMKM yang bertransformasi ke dunia digital memiliki ketahanan lebih stabil, efisien dan mengalami peningkatan omzet. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penggunaan adaptasi teknologi dan inovasi menjadi keniscayaan bagi UMKM untuk masa mendatang. 

    Dengan adanya sinergi antara pemerintah, baik pusat atau daerah, Bank Indonesia (BI), BUMN, swasta dan masyarakat, Teten yakin Indonesia akan menjadi negara yang kokoh dan mandiri. “Sinergi dan kolaborasi pemerintah, BI, BUMN, swasta, dan lainnya harus menjadi gerakan bersama di seluruh Indonesia. Mari kita rawat optimisme demi perekonomian yang kokoh dan mandiri,” tegas Teten. 

    Baca juga: Teten Masduki Dukung Vaksinasi bagi UMKM dan Masyarakat Kaki Gunung

    Di waktu yang sama, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono menambahkan, melalui digitalisasi, sebanyak 20% UMKM binaan BI mengalami peningkatan penjualan di masa pandemi. Selain itu, lebih dari 50% UMKM itu telah berorientasi ekspor. “Program digitalisasi yang kami lakukan itu secara end to end dan bersinergi dengan berbagai pihak. Kita dorong terus digitalisasi UMKM dari hulu ke hilir,” ujar Doni. 

    Beberapa program yang dilakukan oleh BI, antara lain e-producing melalui digital farming yaitu pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses produksi pertanian. Kedua, program yang dilakukan adalah mendorong on boarding UMKM ke platform penjualan digital. Ketiga, e-financing bagi UMKM agar mendapatkan opsi pembiayaan salah satunya dengan kolaborasi antara bank dan fintech. []

  • Webinar Digitalisasi UMKM Rakyat Indonesia

    peloporberita.com/ | Jakarta – UMKM Rakyat akan mengadakan Webinar berkolaborasi dengan aplikasi keuangan digital yaitu Chatat.id. Webinar tersebut akan di dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 13 September 2021 melalui aplikasi Zoom.

    Webinar ini diadakan secara gratis oleh UMKM Rakyat, untuk informasi dan pendaftaran bisa bergabung di Group Telegram Channel UMKM Rakyat t.me/umkmrakyat. Informasi ini bisa juga dilihat dan di klik melalui sosial media UMKM Rakyat salah satunya ada di instagram @umkmrakyat.

    Webinar kali ini menghadirkan para pembicara yang akan memberikan banyak ilmu dan masukkan bagi para sahabat UMKM Rakyat. Mereka diantaranya, dr. Fonni Safira Lubis (Program Director UMKM Rakyat), Abi Aufar (Business Development Andalworks), dan Marley Ilham (Partnership Manager Chatat.id).

    UMKM Rakyat adalah salah satu program dari Andalworks yang dibuat khusus untuk para pelaku UMKM di Indonesia. Dengan adanya program UMKM Rakyat ini, Andalworks berharap pelaku UMKM dapat menggunakan teknologi informasi digital secara maksimal.

    Andalworks adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Andalworks dikelola oleh tim manajemen yang berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang internet. Andalworks telah memberikan solusi IT pada perusahaan dan personal sejak tahun 2006.

    Chatat.id merupakan aplikasi keuangan yang bertujuan untuk mencatat keuangan bisnis yang mudah, murah, dan praktis. Tanpa harus memahami ilmu keuangan, cocok untuk Bisnis Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan menggunakan aplikasi chatat.id para pelaku umkm bisa dengan mudahnya mengatur dan mengelola keuangan dalam usaha yang dimilikinya.

    Dalam kegiatan Webinar kali ini UMKM Rakyat akan memberikan sepuluh akun gratis aplikasi keuangan digital Chatat.id kepada anggota UMKM Rakyat yang terpilih.

    Dengan diadakannya Webinar dengan Tema “Digitalisasi UMKM Rakyat Indonesia” kita mengharapkan untuk pelaku UMKM bisa menerapkan usahanya dengan teknologi digital. Salah satu contohnya apabila pelaku UMKM masih melakukan pembukuan secara manual, kini pelaku UMKM bisa menggunakan aplikasi keuangan secara digital. []

  • Menko Airlangga: Pengusaha Wanita Percepat Pemulihan Ekonomi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Dalam rangka mendukung peran wanita dan Ibu Rumah Tangga untuk berusaha, Pemerintah telah menerbitkan skema KUR Super Mikro untuk Ibu Rumah Tangga dan pekerja terkena PHK yang ingin berusaha.

    Untuk mempercepat pemulihan UMKM, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR sebanyak 2 kali pada tahun 2021 yaitu kenaikan plafon pertama dari Rp220 triliun ke Rp253 triliun dan terakhir ditingkatkan kembali menjadi Rp285 triliun.

    Bantuan Subsidi Upah (BSU) juga telah dianggarkan bagi 8,8 juta pekerja di sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4, dimana masing-masing akan menerima Rp1 juta dan akan disalurkan dalam 5 tahap. Proses DIPA dari Program BSU senilai Rp8,78 triliun ini sudah selesai dilakukan dan telah dicairkan untuk 2,09 juta pekerja.

    Pada Triwulan III-2021, BPUM ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp 3,6 triliun kepada 3 juta peserta baru dan Bantuan PKL ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp 1,2 triliun kepada 1 juta peserta baru. Program bantuan PKL ini akan akan menjaga keberlangsungan usaha pedagang kaki lima dan warung yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Realisasi penyaluran BPUM hingga pertengahan Agustus lalu telah mencapai Rp14,21 triliun untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro atau sebesar 92,52% dari total anggaran Rp15,36 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) periode 2021-2026, Rabu, 1 September 2021 mengatakan,” Selamat kepada kepengurusan yang baru dilantik ini.”

    “Semoga IWAPI dapat terus menjadi sebuah organisasi perempuan pengusaha Indonesia yang semakin kuat dan berjaya di tingkat nasional dan Internasional, serta dapat mendorong menyebarkan semangat kewirausahaannya kepada wanita-wanita lain di Indonesia,” sambungnya.

    Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah pengusaha di Indonesia terus meningkat. Bukan hanya jumlah pengusaha secara keseluruhan saja, tetapi jumlah wirausaha wanita di Indonesia juga terus meningkat. Berdasarkan hasil riset Global Entrepreneurship Monitor, jumlah womenpreneur di Indonesia mencapai 14% dari total penduduk.

    “Saya mengapresiasi kepada IWAPI yang terus mendorong agar pengusaha wanita untuk selalu maju kedepan dan terus terdepan di berbagai sektor. Hal juga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat termasuk wanita yang ingin membangun bisnis,” ungkap Menko Airlangga.

    Sejalan dengan itu, survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga memperlihatkan bahwa lebih dari 60% UMKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan atau sekitar 37 juta perempuan. Data ini menunjukkan partisipasi dan peran perempuan dalam mendukung perekonomian Indonesia sangat besar khususnya di sektor pelaku UMKM.

    Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural dalam mewujudkan transformasi ekonomi dan keberlanjutan ekonomi pasca pandemi.

    Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di tengah peningkatan pengangguran dan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19, serta untuk keluar dari Middle Income Trap dalam jangka menengah panjang.

    Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah ini akan membantu memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi, sehingga diharapkan ekonomi dapat kembali tumbuh ekspansif di Triwulan IV-2021.

    Ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7-4,5% di tahun 2021 dan tumbuh di kisaran 5,0-5,5% di tahun 2022. Proyeksi ekonomi Indonesia ini sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global.

    “Saya yakin dengan penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dengan seluruh stakeholders, termasuk para wanita pengusaha yang tangguh, dapat meningkatkan resiliensi ekonomi kita selama masa pandemi dan sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi,” tegasnya. []

  • Pemerintah Siapkan Bantuan Permodalan DigiKU, Target Penyaluran Kredit Rp 16 Triliun

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah terus mendorong kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), pemberian stimulus BBI serta penyediaan modal melalui DigiKU, untuk meningkatkan permintaan produk Artisan Indonesia (UMKM/IKM). DigiKu adalah program penyaluran kredit untuk UMKM yang disediakan pemerintah melalui HIMBARA, yang dapat menjadi alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau bagi UMKM/UKM/Artisan.

    “Menyangkut seperti program stimulus, menurut saya programnya sangat bagus sekali, karena jumlah yang masuk sekarang juga meningkat untuk UMKM,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi, Selasa (31/08/2021).

    Baca juga: Menkop UKM: 60 Persen Perekonomian RI Tergantung Pada UMKM

    Pada pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo R. M. Manuhutu menjelaskan bahwa telah terjadi penurunan permintaan terhadap produk Artisan Indonesia selama masa Pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan pendampingan, yang meliputi kampanye Gernas BBI, pemberian Stimulus BBI, serta penyediaan permodalan UMKM melalui DigiKU. 

    Deputi Odo juga mengatakan bahwa DigiKU akan diluncurkan kembali dalam waktu dekat. “DigiKU rencananya dalam waktu dekat akan diluncurkan kembali dengan target penyaluran kredit sebesar 16 triliun rupiah,” tutur Odo. 

    Baca juga: Menko Luhut: Kembangkan Ekosistem Logistik Nasional Perlu Kerja Sama Semua Pihak

    Sementara itu, hingga Juli 2021, jumlah UMKM/IKM/Artisan on-boarding telah mencapai 7.217.201 unit atau mengalami peningkatan sebesar 90% sejak BBI diluncurkan, sehingga total saat ini sudah mencapai 15,2 juta unit. Selanjutnya, Kampanye Gernas BBI juga akan dilanjutkan secara berkesinambungan untuk September-November 2021 yang turut dilakukan oleh KKP di Aceh, Kemendes PDTT di Kalimantan Timur, serta Kemendikbud Ristek di Maluku. Kampanye tersebut dilakukan guna meningkatkan literasi digital dan finansial, serta mendorong peningkatan transaksi belanja produk artisan.

    Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan Stimulus BBI, yang merupakan program dukungan yang diberikan melalui pemberian insentif untuk belanja. Penerima stimulus BBI adalah merchant/pelaku UMKM yang ada di e-commerce dan tergabung dalam program, serta secara tidak langsung adalah pembeli/konsumen akhir yang berbelanja. Stimulus BBI diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif subsektor Fesyen, Kuliner, dan Kriya dengan total anggaran senilai Rp 200 miliar rupiah. []

  • Teten Masduki: Rumitnya Perizinan Berusaha Rentan Dorong Korupsi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan pentingnya pencegahan korupsi di sektor usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, korupsi dapat mendistorsi pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah pusat pemerintahan dan perekonomian.

    Hal itu ia katakan saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar Koalisi Anti Korupsi Indonesia “Korupsi dan Suap sebagai Faktor Penghambat Majunya Bisnis dan Industri dalam Skala Kecil, Menengah Besar dalam Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Senin (30/08/2021), 

    Teten juga mengatakan, rumitnya perizinan berusaha dan memakan waktu lama rentan mendorong perilaku korupsi. “Perizinan berusaha yang rumit dan memakan waktu lama masih menjadi tantangan besar dalam menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi UMKM. Hal ini rentan mendorong perilaku korupsi baik pemangku kebijakan maupun stakeholders terkait,” kata Teten. 

    Baca juga: Menkop UKM: 60 Persen Perekonomian RI Tergantung Pada UMKM

    Berdasarkan Indeks Kemudahan Berusaha/Ease of Doing Business (EoDB), Indonesia menempati peringkat 73, dengan kendala utama terkait pengurusan izin, pajak, pendaftaran aset serta pelaksanaan kemudahan ekspor (World Bank, 2021). 

    Teten juga bersyukur bahwa kemudahan dan perlindungan pelaku usaha kini telah didukung oleh kerangka kebijakan yang lebih komprehensif. “Alhamdulillah, kemudahan dan perlindungan pelaku usaha telah didukung oleh kerangka kebijakan yang lebih komprehensif sebagaimana PP Nomor 7 Tahun 2021 (sebagai turunan dari UU Cipta Kerja), khususnya terkait perizinan usaha dan pendampingan NIB (Pasal 39-41) dan perizinan usaha tunggal dan investasi (Pasal 43),” kata Teten. 

    Saat ini, ada 2.688.343 pelaku UMKM yang terdaftar NIB, sebagaimana data OSS pada 2021. 

    Baca juga: Jurus Andalan Teten Masduki untuk Memberantas Rentenir

    Teten menambahkan sebagai bagian dari upaya menyelamatkan UMKM di tengah pandemi, pihaknya mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan pengalokasian 40% Pengadaan Barang dan Jasa untuk produk UMKM. 

    Secara nasional data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per tanggal 2 Agustus 2021, menunjukan bahwa realisasi Belanja Paket Usaha Kecil sebesar Rp 144,31 triliun atau 33% dari target Rp 446,96 triliun. Namun pencadangan pada RUP sudah mencapai Rp 311,50 Triliun atau 70% dari target alokasi. Ia pun optimistis target tahun ini dapat terlampaui. []

  • Menkop UKM: 60 Persen Perekonomian RI Tergantung Pada UMKM

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak pegawai dilingkungannya untuk melakukan pendekatan profesi ketimbang regulasi guna mencapai target yang ditetapkan. Pasalnya, tugas Kementerian Koperasi dan UKM sangat besar, dimana Perekonomian RI sebesar 60%nya tergantung pada UMKM.

    “Cakupan tugas KemenkopUKM itu sangat besar, dimana 60% perekonomian RI itu tergantung pada UMKM, meski ada 22 K/L yang memiliki program UMKM namun KemenkopUKM menjadi leader dalam pengembangan UMKM,” tuturnya dalam acara Kopi Daring dengan pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta, Senin, 23 Agustus 2021.

    “Kita targetkan kontribusi UMKM sebesar 65% pada 2024 nanti, dengan cara fokus pada kegiatan produksi dan peningkatan daya saing UMKM.” 

    Menteri Teten memaparkan, meskipun UMKM menyumbang 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) perekonomian RI, namun persentase sebesar itu dinilai belum cukup produktif, hal ini dikarenakan jumlah populisi usaha yang merupakan pelaku UMKM mencapai 99,9%.

    “Harusnya bisa lebih besar lagi kontribusinya, makanya kita targetkan kontribusi UMKM sebesar 65% pada 2024 nanti, dengan cara fokus pada kegiatan produksi dan peningkatan daya saing UMKM,”  tegas Menteri Teten.

    Persentase yang relatif masih rendah juga terlihat pada kontribusi ekspor, dimana sumbangan UKM terhadap ekspor baru mencapai 14%, dan ditargetkan menjadi 17% pada 2024.

    Rasio kewirausahaan juga dinilai masih rendah, baru 3,47% atau tertinggal dibanding negara sesama ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

    “Kita berharap rasio kewirausahaan bisa menjadi 4% pada 2024. Angka 4% itu merupakan persentase minimal bagi sebuah negara untuk bisa dikatakan sebagai negara maju,” sebut MenkopUKM.

    Menteri Teten menambahkan, ada tugas yang tak kalah pentingnya yaitu menyiapkan UKM masa depan atau sering disebut sebagai the future UKM, dimana UKM ini sudah masuk dalam industri pasok nasional maupun global.

    “UKM masa depan adalah UKM yang memiliki background dan bisnis model yang bagus, dan menguasai teknologi,” tandasnya.[]