Tag: Teten Masduki

  • Bazaar Blitar Djadoel 2022 Percepat Kebangkitan UMKM

    Jakarta – Bazaar Blitar Djadoel 2022 yang digelar Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, menjadi momentum efektif untuk mempercepat kebangkitan UMKM. Hal ini disampaikan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki saat membuka acara tersebut di Alun-Alun Kota Blitar pada Jumat (17/06/2022). Meski demikian menurutnya, semua acara bersifat massal harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

    “Semakin banyak event yang bisa mendatangkan orang banyak, baik lokal ataupun turis asing akan menggerakkan ekonomi khususnya UMKM. Saya lihat beberapa kota yang punya event ratusan itu UMKMnya bisa tumbuh besar,” tuturnya dikutip Sabtu, (18/06/2022).

    Bazaar Blitar Djadoel 2022, merupakan rangkaian dari peringatan Bulan Bung Karno (Ir Soekarno) yang digelar pada 17 – 27 Juni 2022. Di Bazaar tersebut ditampilkan berbagai atraksi kesenian dan budaya daerah. Serta ditampilkan juga barang-barang lawas dan antik serta berbagai stand bagi UMKM dan pedagang kaki lima.

    Dalam kesempatan yang sama Wakil Walikota Blitar, Tjutjuk Sunario mengatakan Bazaar Blitar Djadoel digelar dengan melibatkan berbagai kalangan mulai dari pekerja seni budaya hingga ratusan UMKM yang ada di wilayah kota Blitar. Pihaknya ingin agar event tersebut benar-benar mampu mendorong kebangkitan UMKM dan ekonomi masyarakat sekitar yang sempat terpuruk akibat adanya pandemi.

    Bazaar Blitar Djadoel 2022 yang digelar Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur

    “Bazaar ini diselenggarakan untuk menambahkan semangat ekonomi kreatif dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Event ini akan menjadi pengungkit UMKM, pengungkit ekonomi apalagi UMKM jadi tulang punggung ekonomi nasional,” kata Tjutjuk.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga tradisi dan budaya lokal di tengah disrupsi teknologi informasi yang berkembang begitu pesat seperti saat ini. Selain itu kebangkitan ekonomi juga menjadi agenda yang juga perlu diakselerasi lantaran selama pandemi yang berlangsung lebih dari dua tahun tersebut benar-benar membuat pelaku usaha khususnya UMKM terpuruk.

    “Kita harap masyarakat di kota Blitar di tengah kemajuan teknologi tetap mewarisi budaya yang adi luhung ini. Melalui acara ini mari kita rawat warisan budaya kita karena bangsa yang besar adalah yang menghargai budaya bangsa,” tandasnya. []

    [irp]

  • MenKopUKM: Lindungi UMKM dan Konsumen dengan Redesain Model Bisnis Ekonomi Digital

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, redesain model bisnis ekonomi digital di Indonesia bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk e-commerce dalam negeri, UMKM, juga konsumen.

    Hal ini disampaikannya usai Rapat Koordinasi pembahasan lanjutan mengenai Usulan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Jakarta, Selasa (14/06/2022).

    Teten mengaku, kebijakan nasional ekonomi digital itu luas di dalamnya mencakup pengaturan data, marketplace, dan sebagainya. “Tapi, yang akan kita percepat itu mengenai revisi Permendag 50/2020 tentang perdagangan secara elektronik,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, KemenKopUKM mengundang seluruh stakeholder agar dapat memberikan masukan dan usulan terkait perubahan Permendag tersebut. “Sehingga, nantinya, Permendag itu betul-betul dan sesuai dengan kebutuhan kita,” ucapnya.

    Teten juga menegaskan bahwa langkah untuk melindungi produk dalam negeri dan UMKM harus tetap menjadikan Indonesia sebagai tempat yang atraktif bagi investasi asing. “Kita juga bukan ingin menutup pasar Indonesia untuk produk asing. Tapi, kita ingin produk asing atau impor playing field yang sama dengan produk dalam negeri dan UMKM,” tandas MenKopUKM.

    Teten berharap, pasar ekonomi digital di Indonesia yang diprediksi nilainya pada 2030 mencapai Rp5.400 triliun bisa sebesar-besarnya dinikmati produk dalam negeri dan UMKM. Selanjutnya, ada beberapa hal yang akan diatur. Diantaranya, mengenai Predatory Pricing yang sekarang banyak dilakukan e-commerce, termasuk Cross Border, yang berdampak pada produk UMKM tidak bisa bersaing.

    “Predatory pricing itu bisa membunuh produk dalam negeri dan UMKM. Dan itu sudah tidak masuk akal. Dimana ada kekuatan ekonomi besar yang bakar uang yang bisa membunuh UMKM,” tandasnya.

    Hal lain yang diatur adalah yang menyangkut ritel online (produk impor). “Kita ingin mereka harus impor barang dulu ke Indonesia secara konvensional, baru boleh jualan produknya di Indonesia,” sebut Teten.

    Selain itu, ia juga ingin perubahan itu mengarah pada posisi dan peran e-commerce cukup sebagai penyedia platform, bukan sekaligus jualan produknya sendiri atau produk dari perusahaan afiliasinya. “Saya ditugaskan Presiden untuk mengkoordinasikan ini, karena ini juga menyangkut kementerian lain, seperti Mendag, Menkominfo, dan Menkeu terkait pajak dan pabean,” tandas MenKopUKM.

    [irp]

    Ketua Umum Asosiasi Ecommerce Indonesia (idEA) Bima Laga dalam kesempatan yang sama menegaskan, pihaknya akan memberikan masukan yang komprehensif agar revisi Permendag 50/2020 ini bisa menciptakan ekosistem dan iklim yang membuat pasar bersaing secara sehat.

    Sementara Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah berharap, revisi Permendag 50/2020 ini bisa segera terealisasi, karena sudah lama pihaknya meminta perlakuan yang sama antara online dan offline (ritel).

    “Selain itu, perdagangan online itu belum banyak diatur. Sementara di ritel, kita ada kewajiban 80% produk kami harus lokal,” pungkas Budihardjo. []

    [irp]

    INAYA UMPAN PANCING

  • MenKopUKM Apresiasi Pujakesuma Bantu 1.000 UMKM Dapatkan NIB

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi langkah organisasi masyarakat Pujakesuma yang membantu 1.000 UMKM untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha).

    Hal ini disampaikan Teten dalam acara Fasilitasi Penerbitan 1.000 NIB UMKM Binaan Pujakesuma di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (10/06/2022).

    “Dengan mendapat NIB, status pelaku UMKM ini akan sama dengan perusahaan. Sehingga bisa bekerja sama dengan perusahaan lain, bisa dapat izin edar, pembiayaan, dan sertifikasi halal,” tutur MenKopUKM.

    Ia juga menegaskan, ingin segera memfasilitasi UMKM yang berstatus informal menjadi usaha formal dan menargetkan 2,5 juta NIB bisa diterbitkan per tahunnya.

    Untuk mencapai target ini, MenKopUKM menekankan perlu ada terobosan baik dari pemerintah maupun swasta salah satunya melalui fasilitasi pembuatan NIB yang saat ini dapat dilakukan dengan mudah melalui OSS (Online Single Submission).

    “Perlu terobosan (untuk mewujudkan target ini), tidak hanya pemerintah tapi juga swasta. Kita percepat ini karena bisa dilakukan secara mudah lewat online. Mari kita perkuat ekonomi rakyat berbasis UMKM dan koperasi,” tandasnya.

    Ketua Umum DPP Pujakesuma Eko Sopianto dalam kesempatan yang sama berharap dengan fasilitasi tersebut para pelaku UMKM dapat berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya.

    “Saya berterima kasih atas kehadiran pak Menteri Teten di acara ini. Semoga dengan memfasilitasi 1.000 NIB ini, para pelaku UMKM makin bergairah ke depannya,” ucap Eko. []

    [irp]

  • MenKopUKM: Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Koperasi Harus Dipercepat

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pembangunan pabrik minyak makan merah oleh koperasi sangat mendesak untuk segera dilakukan sehingga perlu dipercepat demi merespons kebutuhan akan minyak goreng di samping minyak makan merah yang potensial memberikan nilai tambah bagi petani sawit. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan Kerja Bersama Stakeholder Kelapa Sawit di Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan, Sumatera Utara.

    “Minyak makan merah ini lebih sehat dan punya banyak manfaat. Dengan adanya ini juga dapat memecahkan permasalahan pasokan minyak goreng dan dapat menghadirkan minyak goreng yang terjangkau bagi rakyat,” tutur Teten Kamis (09/06/2022).

    Menteri Teten menjelaskan, pilot project pengembangan minyak makan merah oleh koperasi juga mulai diinisiasi di Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Terkait teknologinya, Ia sudah melihat langsung pembuatan minyak makan merah oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Menurut Teten, teknologi tersebut akan sangat mudah diterapkan kepada koperasi dan UMKM.

    “Saya lihat teknologi untuk hasilkan minyak makan merah sudah ada di PPKS. Skala ekonomis dari teknologi ini bahkan dapat menghasilkan 500 kg minyak makan merah per jam. Saya akan bicara dengan Menteri BUMN agar memproduksi alat ini lebih banyak, supaya ketika piloting kita dapat dukungan teknologi dari PPKS,” ungkap MenKopUKM.

    Produk minyak makan merah. (Foto:Pelopor.id/KemenKopUKM)
    Produk minyak makan merah. (Foto:Pelopor.id/KemenKopUKM)

    Sementara Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) M. Edwin Syahputra Lubis dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghasilkan inovasi yang diharapkan dapat pengentasan stunting sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi agar usahanya mampu naik kelas.

    Inovasi yang dimaksud adalah minyak makan merah yang merupakan produk turunan dari minyak kelapa sawit dengan nutrisi berupa fitonutrien (karoten dan vitamin E) yang tinggi serta kualitas asam lemak yang sangat baik bagi kesehatan.

    “Minyak makan merah juga dapat menjadi jawaban untuk pengentasan stunting karena minyak makan merah memiliki asupan vitamin yang unggul dibandingkan dengan minyak goreng biasa,” sebut Edwin.

    [irp]

    Direktur Riset Perkebunan Nusantara Teguh Wahyudi menambahkan, dari 14,59 juta hektare luas perkebunan sawit di Indonesia, 6,04 juta hektare atau 41% di antaranya dikelola oleh petani swadaya dan dari total produksi sebanyak 44,8 juta ton, 35% di antaranya adalah hasil dari sawit rakyat.

    Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi turut menyampaikan, bahwa dengan inovasi minyak makan merah, TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dari petani tidak perlu lagi bergantung kepada pabrik minyak goreng.

    “TBS yang ada di rakyat kan dibawa ke pabrik biasanya dan ditambah potongan sampai 7%. Kalau begitu caranya, TBS mereka kita kumpulin dan tak usah kita bawa ke pabrik. Artinya kalau kita siapkan ini dengan alat yang sederhana, saya rasa kita mampu membuat minyak merah ini. Sehingga kepusingan pemerintah karena minyak goreng ini bisa teratasi,” tegas Edy. []

    [irp]

  • Gelar Rakortas Penanganan Koperasi Bermasalah, MenKopUKM Tekankan Dua Solusi

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, menekankan dua solusi yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk persoalan koperasi bermasalah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait penanganan koperasi bermasalah yang digelar secara khusus.

    Hal ini disampaikannya, saat melakukan rapat koordinasi terbatas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, di Jakarta, Rabu (08/06/2022).

    Dalam rapat itu, Teten mengatakan realisasi pelaksanaan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh pengadilan, yang dijalankan 8 koperasi bermasalah, dinilai sangat rendah.

    “Hal tersebut jelas membuat para anggota yang dananya tertahan di koperasi sulit dicairkan,” tuturnya.

    MenKopUKM menyatakan, bahkan dalam menempuh penyelesaian PKPU, faktanya, realisasi putusan itu sangat rendah untuk dipatuhi.

    Untuk itu KemenKopUKM akan terus mengawal dan mendorong, agar koperasi bermasalah tersebut segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan.

    “KemenKopUKM juga aktif melakukan koordinasi dengan lintas sektoral, seperti Bareskrim Polri, Kemenkopolhukam, Jamdatun, PPATK, dan lainnya,” ungkap Teten.

    MenKopUKM berharap, agar upaya yang dilakukannya tersebut dapat menghindari terjadinya pailit oleh koperasi.

    “Untuk itu melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah yang dibentuk diharapkan dapat mendorong koperasi untuk segera menggelar rapat anggota tahunan (RAT), guna memutuskan langkah selanjutnya demi pemenuhan hak anggota,” tegasnya.

    [irp]

    Selain itu juga diputuskan bahwa solusi jangka pendek untuk segera mendorong koperasi agar melakukan RAT yang dilakukan melalui pengambilalihan oleh pengurus baru, dan asetnya diambil alih.

    Termasuk akan ada penegakan hukum terhadap koperasi yang terindikasi melakukan pengalihan aset dan tidak menjalankan putusan PKPU. Hal itu ada di wilayah penegakan hukum seperti Bareskrim dan Kejaksaan.

    “Yang kami segera tempuh adalah mendorong bagaimana mekanisme koperasi itu mengambil alih manajemen lama dengan manajemen yang baru dan asetnya dikuasai manajemen baru,” tandas MenKopUKM.

    [irp]

    Dalam rakortas tersebut juga disepakati solusi jangka panjang dimana perlu ada perubahan aturan terkait sistem pengawasan terhadap koperasi.

    Hal itu dibutuhkan untuk memastikan penanganan koperasi yang bermasalah agar dapat dilakukan secara komprehensif, seperti yang dilakukan pada perbankan. Dengan begitu baik anggota ataupun pengurus koperasi sama-sama terlindungi.

    “Dalam jangka panjangnya perlu perubahan regulasi, dalam hal ini revisi Undang-undang Perkoperasian, supaya ada pengaturan pengawasan koperasi yang lebih jelas. Kalau mengacu pada bank yang gagal bayar kan sudah fully regulated. Nah dikoperasi belum ada aturan yang komplit,” pungkas Teten.

    [irp]

    Menteri Teten juga memastikan, bahwa Kemenkopolhukam dan stakeholder yang berkepentingan mendukung penuh upaya penyelesaian perkara yang membelit koperasi-koperasi bermasalah demi terpenuhinya hak-hak anggota.

    Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, Ketua Satgas Penangananan Koperasi Bermasalah Agus Santoso, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar.

    Serta Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Whisnu Hermawan, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara. []

    [irp]

  • Potensi Ekonomi Digital Rp 5.400 Triliun, Teten Masduki Ajak Mahasiswa Jadi Wirausaha

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak mahasiswa menjadi wirausaha untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital yang mencapai Rp 5.400 triliun di Tanah Air.

    Hal ini diungkapkannya, saat menjadi Keynote Speaker di Kuliah Umum Kewirausahaan, pada acara Paten Goes To Campus, di Universitas Muhammadiyah, Purwokerto (UMP), Jawa Tengah, Sabtu (04/06/2022).

    “Potensi ekonomi digital di Indonesia sebesar Rp5.400 triliun harus bisa dimanfaatkan para wirausaha mapan baru dari kalangan kampus (mahasiswa) berbasis anak muda inovatif dan berpendidikan tinggi,” tutur MenKopUKM.

    Teten Masduki menegaskan, Jangan sampai potensi tersebut dikuasai asing. Pasalnya, saat ini, sekitar 50 persen produk yang ada di e-commerce merupakan barang impor.

    “Para wirausaha muda saat ini, selain harus mampu menguasai pasar dalam negeri, juga harus kompetitif di pasar global,” ungkapnya.

    Di acara sekaligus pembukaan Enterpreneur Creative Project (ECP) 2022, MenKopUKM sekaligus mengajak wirausaha muda untuk meningkatkan kemampuan dalam berkompetisi.

    [irp]

    “Ke depan, produk UMKM kita harus berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi. Dan itu harus disiapkan oleh kita semua, termasuk dari lembaga kampus,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, MenKopUKM berharap perguruan tinggi termasuk UMP harus kuat dalam mengembangkan inkubator bisnis di lingkungan kampus.

    “Pilih 2-3 produk unggulan untuk dikembangkan hingga memiliki daya saing tinggi di pasar,” ucapnya.

    Teten Masduki pun meyakini dari UMP bakal lahir banyak wirausaha muda berbasis kampus dan anak muda.

    “Pangsa pasar anak muda sekarang ini adalah produk-produk custom atau handmade. Ini peluang bagi para pelaku startup,” kata Menteri Teten.

    Hanya saja, Menteri Teten mengingatkan, dengan pasar terbuka seperti saat ini, bukan hanya produk startup Indonesia bisa masuk ke pasar dunia, tapi produk luar negeri juga bisa masuk ke pasar nasional. “Jadi, kita harus kompetitif. Artinya, kita harus kuat dalam ide dan kreativitas,” ucap MenKopUKM.

    Selain itu, Menteri Teten juga menyebutkan, ada 1,7 juta sarjana lulus setiap tahunnya, tetapi jumlah itu tentu tidak akan mampu terserap semuanya dalam dunia kerja.

    Dan berdasarkan penelitian Asia Pacific Young Entrepreneurs Survey 2021 menunjukkan bahwa 72 persen generasi Z dan milenial bercita-cita menjadi wirausaha.

    [irp]

    “Universitas saat ini harus mengubah pola pikir melalui kurikulumnya dalam mencetak sarjana, untuk menjadi wirausaha berpendidikan yang berdaya saing dan inovatif dengan menciptakan lapangan kerja, bukan lagi pencari kerja,” tandas MenKopUKM.

    Menurut Teten, universitas berperan penting dalam memajukan kewirausahaan. Salah satunya dengan mendorong spin-off kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga, melahirkan wirausaha yang memiliki inovasi, kompetitif, serta siap tarung, baik di pasar domestik maupun global.

    Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah yang turur hadir di acara ini mengapresiasi program peningkatan kewirausahaan dari lingkungan kampus yang terus digulirkan KemenKopUKM.

    [irp]

    “Ini program kongkrit yang harus didukung,” Kata Mukaromah.

    Mukaromah pun menyebutkan pihaknya akan mengawal jalannya program kewirausahaan, terutama dalam hal dukungan anggarannya.

    “Kita akan mengawal ketersediaan anggaran bagi program yang kongkrit untuk masyarakat. Tentunya, dengan melihat kondisi keuangan negara,” sebut Mukaromah.

    [irp]

    Sementara itu, Rektor UMP Jebul Suroso menekankan bahwa UMP merupakan Rumah UMKM, yang memiliki kurikulum dan mata kuliah kewirausahaan dengan tujuan meningkatkan jiwa enterpreneur di kalangan mahasiswa.

    “Kita akan mengubah pola pikir mahasiswa, ketika lulus kelak mampu menjadi pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja,” sebut Rektor UMP.

    Menurut Rektor UMP, kegiatan ECP juga sebagai kegiatan untuk mengaplikasikan mata kuliah kewirausahaan yang telah diikuti mahasiswanya. Dimana mahasiswa FEB UMP harus mampu membaca pasar.

    [irp]

    “Lebih dari itu, selain dapat meningkatkan kreativitas pelaku usaha yang lebih pandai membaca pasar, juga agar tidak mudah putus asa,” tandasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, beberapa enterpreneur muda yang sudah sukses di bidangnya memberikan testimoni dan motivasi. Andika Eka Putra, misalnya. Lulusan FEB UMP tahun 2015 ini, tercatat sukses dengan melambungkan brand Nggone Kayu.

    Andika memproduksi segala macam furnitur dari bahan limbah pallet peti kemas kayu jati Belanda, menjadi produk yang memiliki nilai tinggi. “Saya sudah lima tahun menekuni bisnis ini,” kata Andika.

    [irp]

    Meski begitu, Andika mengaku kesuksesan yang diraihnya bermula dari banyaknya kegagalan. Pertama kali berbisnis, Andika jualan es puter memakai gerobak di tengah kesibukan menyelesaikan skripsi.

    Setelah itu, Andika beralih berjualan daster batik dengan pangsa pasar komunitas ibu-ibu arisan. Kemudian, usaha cuci steam motor pun dilakoninya. “Saya menganggap kegagalan ini bukan sebagai kegagalan. Tapi, sebuah pelajaran berharga agar menjadi lebih kuat dan tangguh,” kata Andika.

    Dengan memanfaatkan sosial media dan promosi dari mulut ke mulut, bisnis Nggone Kayu milik Andika mampu mendulang omzet tak kurang dari Rp100 juta perbulan. Pangsa pasarnya pun sudah meluas ke kancah nasional. “Kita juga sudah masuk ke NTT,” kata Andika bangga.

    [irp]

    Pebisnis muda lainnya, Heri Kristanto, juga merengkuh sukses dengan brand Durian Kampung dan Durian Traveler, setelah jatuh bangun membangun usaha di sektor lain. “Saya fokus di durian sejak 2018,” kata putra asli Purwokerto tersebut.

    Heri bercerita, sebelum bisnis durian, dirinya pernah melakoni usaha sebagai loper majalah, advertising (sablon, reklame), hingga desain interior. Kini, Durian Kampung sudah memiliki empat cabang dengan omzet lumayan besar.

    “Bisa membeli rumah, mobil, dan lainnya. Jadi, intinya melakoni usaha itu harus bidang yang disukai dan bisa bikin happy. Kebetulan, saya penyuka durian,” kata Heri. []

    [irp]

  • Teten Masduki: Pandangan UMKM Hanya Bumper Perekonomian Sangat Keliru

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, pola pikir bahwa pelaku UMKM hanya sebagai bumper dalam perekonomian nasional sangat keliru. Pasalnya, UMKM telah terbukti berperan sebagai dinamisator pemulihan ekonomi.

    MenKopUKM juga menekankan, bahwa UMKM berhasil melakukan transformasi yang luar biasa, utamanya terkait keikutsertaan mereka dalam ekosistem digital. Tercatat sejak awal pandemi, jumlah UMKM yang memanfaatkan e-commerce meningkat lebih dari 100%.

    “Begitu ada pandemi, jumlah UMKM yang go online, masuk ke ekosistem digital naik pesat dari 8 juta pelaku usaha menjadi tak kurang dari 19 juta UMKM,” tutur MenKopUKM dalam kegiatan Komunikasi Sosial TNI Tingkat Pusat TA 2022 di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, dikutip Kamis, (02/06/2022)

    Teten juga menjelaskan, bahwa pandemi juga berdampak pada semakin beragamnya produk yang diciptakan oleh UMKM, seperti di sektor kuliner yang marak bermunculan frozen food. Selain itu, mulai bermunculan juga produk-produk health care, dan sebagainya.

    Perubahan pola pikir terhadap UMKM pun menurut MenKopUKM dianggap penting, mengingat hingga kini usaha kecil masih mendominasi postur perekonomian dengan persentase 99,9%. Dari angka itu, segmen usaha mikro menjadi penguasa dengan jumlah 99% dan mampu menyerap tak kurang dari 97% lapangan pekerjaan.

    Padahal di sisi lain, UMKM di Indonesia masih cenderung rendah dalam hal mengakses kredit perbankan. MenkopUKM mencatat, porsi kredit perbankan untuk UMKM masih di angka 19,8%.

    [irp]

    “Bisa dibayangkan kalau UMKM kita itu seperti di Korea Selatan, dimana kredit perbankan sudah banyak untuk UMKM. Kita saja yang 19,8% bisa menyerap lapangan kerja 97% dan berkontribusi terhadap PDB 61%,” tandas Teten.

    Menurutnya, catatan-catatan tersebut bahwa selama ini penempatan UMKM yang hanya sebagai bumper perekonomian sangatlah keliru karena pada nyatanya, sektor UMKM menjadi penyelamat dan pahlawan dari setiap krisis yang melanda perekonomian bangsa.

    “Untuk itu saat ini pemerintah tengah mengubah cara pandang, pola pikir, dan visi terhadap potensi ekonomi UMKM. Artinya, UMKM tak hanya kita anggap sebagai bumper, ekonomi subsisten, atau ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga saja,” pungkas Teten. []

    [irp]

  • MenKopUKM: Vending Machine Blibli dan JumpStart Terobosan untuk Tingkatkan Omzet UMKM

    Jakarta – Blibli dan JumpStart, meluncurkan vending machine cerdas pertama di Indonesia yang khusus menjual produk UMKM. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan kolaborasi tersebut merupakan terobosan yang sangat tepat dilakukan untuk mendukung UMKM Indonesia.

    Hal ini, diungkapkan MenKopUKM dalam acara Peluncuran Vending Machine UMKM Kolaborasi Blibli dengan Jumpstart, di Locale Pop Up, Lantai 3, West Mall Grand Indonesia, Senin (30/05/2022).

    “Saya kira ini mengkombinasikan market offline dan online dengan vending machine. Ini terobosan untuk meningkatkan omzet UMKM. Dengan ini produk UMKM mudah diakses di mana saja dan oleh siapa saja,” tuturnya.

    Vending machine tersebut, platform terbarukan bagi para pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran, promosi, dan distribusi produk dengan lebih efisien secara omnichannel.

    Dimana, pelanggan bisa menikmati pengalaman baru dalam membeli produk-produk lokal terbaik yang lebih mudah dengan mengunjungi unit-unit vending machine cerdas yang berada di Grand Indonesia, Jakarta.

    Menteri Teten juga menegaskan bahwa saat ini produk UMKM memiliki kualitas yang baik dan keren. Dengan adanya Vending Machine UMKM ini, MenKopUKM optimistis tahun ini dapat menjadi tahun kebangkitan UMKM dan ekonomi Indonesia.

    [irp]

    Chief Marketing Officer Blibli Edward K. Suwignyo menambahkan bahwa 74% dari pelaku UMKM sudah memahami e-commerce dan platform online. Namun, pelaku UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi hanya mencapai 20%.

    Oleh sebab itu, upaya Blibli dan Jumpstart menghadirkan Vending Machine UMKM merupakan cara yang tepat untuk memberikan akses pemanfaatan teknologi bagi UMKM.

    “Kami mencari cara supaya teknologi membuka akses sebanyak mungkin untuk UMKM. Kolaborasi dengan Jumpstart ini untuk mengeluarkan potensi UMKM Indonesia. Kami berharap inisiatif kami dengan Jumpstart dapat diterima dan berkembang untuk kemajuan UMKM Indonesia,” ucap Edward.

    MenKopUKM: Vending Machine Blibli dan JumpStart Terobosan untuk Tingkatkan Omzet UMKM

    Sementara CEO Jumpstart Brian Imawan dalam kesempatan yang sama mengatakan pihaknya dan Blibli sama-sama memiliki ekosistem teknologi mumpuni, sehingga mereka optimistis kolaborasi ini dapat mendukung digitalisasi produk lokal dan UMKM Indonesia sekaligus menumbuhkan semangat kebanggaan akan produk lokal di hati masyarakat.

    “Semoga, vending machine ini dapat menjadi solusi bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan awareness, mencapai target pasar, hingga memperkuat product showcase dengan lebih efisien,” tandas Brian.

    Dalam kerja sama ini, Blibli telah menggandeng 36 UMKM untuk menghadirkan 180 varian produk lokal terbaik yang bisa langsung didapat pelanggan di vending machine inovatif yang disediakan oleh JumpStart.

    [irp]

    Blibli pun memaksimalkan jangkauannya yang luas terhadap para pelaku UMKM di Indonesia untuk melakukan kurasi terhadap produk-produk yang ditawarkan untuk menjamin kualitas barang yang diterima oleh pelanggan. []

  • MenKopUKM: Bali Harus Jadi Daerah Hub Ekspor Produk Premium

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, belajar dari dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomin Bali, maka perlu dilakukan perbaikan strategi dan diversifikasi kebijakan pembangunan di Bali.

    Hal ini disampaikan MenKopUKM dalam Opening Ceremony Showcase Produk UKM dalam Forum Internasional 7th Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR) Tahun 2022, di Bali, Rabu (25/05/2022). Dalam acara ini, MenKopUKM juga ditunjuk sebagai koordinator bidang pameran UKM.

    Strategi diversifikasi kebijakan pembangunan di Bali antara lain, Bali tidak lagi sekadar bertumpu pada pariwisata, tetapi juga mengembangkan strategi pariwisata, perdagangan dan investasi yang komprehensif.

    Selain itu, Bali juga harus menjadikan berbagai event internasional yang bertempat di Pulau Dewata ini sebagai event yang wajib diiringi dengan promosi produk UMKM yang berkualitas.

    “Bali juga harus menjadi daerah yang sudah dikenal secara internasional sebagai hub ekspor untuk produk UMKM premium. Jadi kita ingin Bali menjadi pintu bagi produk UMKM go global,” tutur Teten Masduki.

    Ia juga menegaskan bahwa Bali juga harus memperkenalkan program mitigasi bencana, pascabencana, dan rehabilitasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia termasuk dukungan bagi UMKM yang terdampak bencana melalui pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan pascabencana.

    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (Foto:Pelopor.id/KemenkopUKM)

    Lebih lanjut menurut MenKopUKM, Bali dapat memperkenalkan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana seperti yang ditampilkan oleh KemenKopUKM dalam salah satu dari empat zona Showcase Produk UKM yang ada yaitu zona 1 yang mengangkat tema The Rising Phoenix.

    “Bali harus mengangkat produk UMKM dari pelaku usaha yang terdampak bencana serta berkebutuhan khusus dan memperkenalkan serta mempromosikan produk-produk kreatif, inovatif, ramah lingkungan, dan berbasis IT atau inovasi teknologi,” ungkapnya.

    MenKopUKM berharap, sinergi dan kolaborasi yang baik antar K/L seperti yang tertuang dalam Showcase UMKM kali ini berkelanjutan dan menjadi lebih baik lagi, serta UMKM Indonesia dapat semakin tangguh, adaptif, inovatif, semakin dikenal, dan berdaya saing di kancah internasional.

    Teten Masduki
    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (Foto:KemenkopUKM)

    Adapun showcase produk UMKM di ajang GPDRR 2022 mengambil tema The Spirit of Indonesia, from Risk to Resilience dan melibatkan 5 Kementerian/Lembaga (K/L) serta lebih dari 200 UMKM. Showcase ini terdiri dari 4 zona yakni :

    Zona 1
    The Rising Phoenix yang merupakan mini museum tentang bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia.

    Zona 2
    Memento of Indonesia yang menampilkan produk unggulan yang memiliki nilai tambah eco friendly dan zero waste product

    Zona 3
    Taste of Indonesia yang menampilkan produk makanan dan minuman warisan budaya nusantara maupun hasil industri kreatif

    Zona 4
    Local Rhythm yang menampilkan performance lokal dan hiburan.

    Kegiatan showcasing produk UMKM ini berlangsung dari 23 – 28 Mei 2022 dibagi dalam dua lokasi. Pertama di tiga hotel yaitu Conrad Bali, Courtyard Bali Nusa Dua, dan Melia Bali dengan total 30 UMKM.

    [irp]

    Sedangkan lokasi kedua di Bali Collection yang menghadirkan 238 produk UMKM bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

    Potensi pasar dari kegiatan showcase produk UMKM kali ini selain dari lebih dari 5000 delegasi dari 193 negara yang berpartisipasi, juga dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang mulai mengunjungi Bali.

    Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KemenKopUKM dengan PT Oriental Indrakila Persada tentang pengembangan usaha kecil dan menengah melalui promosi dan perluasan pasar. []

    [irp]

  • KemenKopUKM Perkuat Koperasi Petani untuk Bangun Pabrik Minyak Sawit Merah

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, sudah saatnya petani sawit berkoperasi agar bisa mengakselerasi hilirisasi dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

    Hal ini, disampaikan Teten saat menerima audiensi Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi). Audiensi ini, sekaligus sebagai tindak lanjut pertemuan Fortasbi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Maret 2022.

    “Salah satu pesannya (Presiden Jokowi) adalah, supaya asosiasi petani bisa membangun pabrik minyak sawit merah atau minyak makan merah,” tutur MenKopUKM Teten Masduki di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (24/05/2022).

    Selain itu, Presiden juga berpesan agar inisiatif Kelompok Petani Sawit Swadaya berperan dalam tata produksi minyak sawit dan minyak goreng melalui organisasi koperasi.

    Menteri Teten juga mengungkapkan, akan ada piloting pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit merah di sejumlah lokasi, antara lain Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi.

    Termasuk membentuk gugus tugas pembangunan pabrik minyak sawit merah yang melibatkan KemenKopUKM, LPDB-KUMKM, BPDPKS, serta asosiasi dan organisasi petani.

    [irp]

    Tujuannya adalah untuk mewujudkan keinginan petani sawit menjadi bagian supply chain minyak goreng di dalam negeri sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

    “Jadi para petani tak harus pusing lagi di mana menjual buah tandan segar (TBS) sawit,” ungkap MenKopUKM.

    Nah dalam piloting tersebut, MenKopUKM memfokuskan isu kelembagaan, pembiayaan, maupun perluasan pasar petani sawit secara swadaya.

    [irp]

    KemenKopUKM juga akan menyiapkan ekosistem serta membangun korporatisasi petani yang terhubung dengan market, pembiayaan, dan teknologi pengolahan yang modern.

    “Dari sisi pembiayaan, kita juga akan mengkombinasikan pembiayaan swadaya petani dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), LPDB, dan perbankan,” ucap Teten.

    MenKopUKM optimistis, upaya pembangunan pabrik minyak sawit merah oleh koperasi ini akan mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Sebab saat ini tercatat sebesar 42 persen atau sebesar 6,7 juta hektare lahan sawit dikelola oleh petani sawit swadaya.

    “Jika semua petani dalam koperasi ini bergabung, setidaknya 35 persen dari produksi CPO nasional bisa disediakan oleh petani sawit. Jika Presiden memberikan arahan bahwa suplai minyak goreng di dalam negeri bisa dari mereka, ini sangat bisa,” tandas MenKopUKM.

    Agar tak terjadi simpang siur terkait minyak sawit merah ini, Menteri Teten menjelaskan, minyak sawit merah ini merupakan standar baru dari minyak sawit yang ada selama ini. Sebenarnya minyak sawit ini memiliki warna kuning kemerahan. Minyak sawit merah sudah ada dan diproduksi di negara lain.

    [irp]

    “Justru minyak sawit merah ini lebih sehat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan vitamin A. Dari sisi produksi pun pengolahan minya sawit merah ini sangat efisien dan kompetitif dari sisi harga. Kami sudah ada FGD dan standarisasi dengan BSN, tidak mengubah standar tetapi kami ingin standar baru,” pungkas Teten.

    Dalam kesempatan yang sama, Senior Advisor Fortasbi Rukaiyah Rafik memastikan, koperasi yang tergabung dalam asosiasinya merupakan koperasi yang telah memiliki standar internasional.

    Yaitu berupa sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Sehingga bisa dipastikan standar dan kualitas minyak makan sawit ini berkualitas tinggi.

    [irp]

    “Pembangunan pabrik ini menjadi kabar baik bagi petani sawit swadaya di Indonesia dengan harga sawit yang tidak stabil. Mengingat sebelumnya terjadi penurunan ekspor yang sangat besar akibat larangan ekspor CPO,” ucap Rukaiyah.

    Ke depannya, petani diharapkan tidak hanya memproduksi TBS saja, tapi juga melalui koperasi petani bisa berdagang.

    “Kami juga membutuhkan dukungan MenKopUKM, sehingga petani swadaya berpikir dengan kelembagaan, koperasi merupakan jalan terbaik, dalam membangun posisi tawar di pemerintah maupun pihak lain,” sebutnya.

    Salah satu koperasi yang telah menyatakan kesiapannya membangun pabrik minyak sawit merah ini adalah Ketua KUD (Koperasi Unit Desa) Tani Subur, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Sutiyana.

    [irp]

    Menurut Rukaiyah, pembentukan koperasi sekunder ini dalam hal pasokan bahan baku sudah sangat siap.

    “Lahan kami ada sekitar 7.300 hektare. Kami sangat siap memproduksi 30 ton per jam. Saat ini kami sudah menentukan lokasi pendirian pabrik itu sendiri. Insya Allah kami menjadi koperasi yang pertama di Indonesia yang punya pabrik minyak sawit di Indonesia,” papar Sutiyana.

    Dari sisi investasi, Sutiyana mengungkapkan akan mendapat bantuan dari BPDPKS sekitar Rp120 miliar per pabrik. Jika kurang akan ditambah dari pinjaman dana bergulir LPDB.

    “Dan kami siap mengembalikan dana bergulir yang diberikan,” tandasnya. []

    [irp]