peloporberita.com

Tag: Teten Masduki

  • Teten Masduki Ungkap 3 Tantangan Pengembangan Kopi Rakyat

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, terdapat tiga tantangan untuk pengembangan kopi rakyat, di antaranya lemahnya kelembagaan usaha yang umumnya masih perorangan, rendahnya produktivitas dan kualitas produk UMKM dan koperasi, serta kesulitan akses pembiayaan dan pasar.

    Hal ini diungkapkan Teten dalam acara Sarasehan Kebangkitan Kopi Rempah Nusantara yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IKA FAPERTA IPB University) di IPB Convention Center, Bogor, Sabtu (21/05/2022).

    “Dalam hal ini, KemenKopUKM memberikan dukungan dari hulu dan hilir. Dari hulu, kami ingin melakukan penguatan kelembagaan usaha melalui korporatisasi petani kopi berbasis koperasi dan pengembangan model bisnis terintegrasi hulu-hilir dari mulai produksi, akses pembiayan, rantai pasok, dan pemasarannya,” tuturnya.

    MenKopUKM menegaskan, pihaknya sudah melakukan beberapa piloting terkait korporatisasi petani ini. Salah satunya Koperasi Produsen Baitul Qiradh Baburrayyan di Aceh Tengah yang diusahakan untuk menguasai pasar ekspor 345,6 ton Kopi Arabica Gayo ke pasar Amerika Serikat dan Eropa.

    “Ini akan menjadi satu-satunya koperasi yang memiliki akses penjualan kopi langsung ke Starbucks,” ungkapnya.

    [irp]

    Selain itu, lanjut Teten, terdapat juga Koperasi Klasik Beans-Sunda Hejo di Jawa Barat yang mengonsolidasikan petani perhutanan sosial dan akan memasok kopi specialty untuk kebutuhan dalam negeri dan mancanegara,” sebutnya.

    Selanjutnya, ada Koperasi Kopi Wanita Gayo (Kokowagayo) yang menjadi satu-satunya koperasi wanita di Asia Tenggara yang masuk dalam Organic Product Trading Company (OPTCO) Cafe Femenino.

    “Petani kopi perempuan berjumlah 409 orang dan mengelola lahan sebanyak 342 hektare. Sebanyak 70 persen produksi diekspor ke Amerika Serikat, 20 persen ke Eropa, dan 10 persen ke Australia,” ucap Teten. []

    [irp]

  • KemenKopUKM dan Grab Bersinergi Percepat UMKM Onboarding Digital

    Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan Grab Indonesia bersinergi untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding digital dan 500 koperasi modern berbasis digital pada 2024, serta 1 juta UMKM onboarding e-catalog LKPP pada tahun 2022.

    Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menjelaskan, kerja sama dengan ekosistem digital perlu didukung berbagai pihak utamanya untuk mempercepat onboarding UMKM digital. Salah satunya bersama Grab Indonesia yang diharapkan sebagai penyedia platform digital, untuk tetap menjadi platform dan tidak mengambil alih bisnis UMKM.

    Hal ini disampaikan Teten Masduki dalam pembukaan Roadshow Klinik UMKM Bersama Grab Dalam Masifikasi Gerakan #BerubahDigital, di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (20/05/2022).

    “Saya ditugaskan Presiden Jokowi menyiapkan digital ekonomi. Jangan sampai ketika hobi belanja online masyarakat sudah semakin tinggi, semua UMKM digital, justru malah diambil alih oleh platform, penyedia platform sebagai wadah, jangan jadi pelaku juga yang menjual produk,” tuturnya.

    MenKopUKM juga menegaskan bahwa branding dan kemasan UMKM ke depan harus terus diperbaiki. UMKM juga diharap tak lagi berjuang sendiri, melainkan harus bergabung dalam koperasi. Dalam hal ini, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM memberikan pendampingan dan arahan pelaku usaha di daerah.

    “Ke depan juga supaya UMKM tak hanya mengambil modal dari bank atau lembaga pembiayaan, tapi juga lewat pasar modal. Tentunya dengan posisi UMKM yang kuat secara bersama-sama,” ucapnya.

    [irp]

    Digitalisasi dinilai penting bagi UMKM, sebab saat ini semua aspek telah terhubung secara digital. Bahkan Indonesia memiliki potensi ekonomi digital hingga Rp4.531 triliun pada tahun 2030 sehingga dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia. Namun ia juga mengingatkan agar potensi besar itu jangan justru diserbu oleh produk luar.

    “Ketika semua akses teknologi dibuka, maka apapun bisa masuk. Jangan lagi seperti itu, UMKM kita harus jadi raja di dalam negeri, mencari keunggulan produk jangan mengandalkan produk luar,” tegas Menteri Teten.

    Ditegaskan MenKopUKM, digitalisasi menjadi target pemerintah. Oleh karena itu terhubung secara digital tak hanya dari sisi marketnya, termasuk juga sistem pembayaran, hingga pengelolaan bisnis.

    “Target 30 juta sampai 2024, sekarang sudah ada 19 juta UMKM onboarding digital, tinggal 2 tahun lagi bisa mencapai 30 juta. Pasti kita bisa, sisa 11 juta usaha mikro akan kita didampingi untuk masuk digital,” tandas Menteri Teten.

    Sebelum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait transformasi digital dan pendataan lengkap koperasi dan UMKM, dikeluarkan komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital. Di antaranya ada 7 Sektor Kelompok Strategis/Prioritas untuk disasar dalam upaya percepatan transformasi digital KUMKM yaitu Makanan/Minuman, Fashion, Petani, Pedagang Kaki Lima, Nelayan, Warung, dan Pesantren.

    [irp]

    Kemudian 7 prioritas aspek pengembangan transformasi digitalisasi Koperasi dan UMKM, yaitu Digitalisasi Akses Pasar, Digitalisasi Pemantauan Kualitas Produksi, Digitalisasi Keuangan serta Akses Pembiayaan, Digitalisasi Manajemen Organisasi, Digitalisasi Kapasitas Produksi, Digitalisasi Supplier/Pasokan, dan Digitalisasi Distribusi.

    President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata bilang, potensi digital harus digarap dengan baik oleh para pelaku UMKM. Pihaknya berkolaborasi bersama KemenKopUKM untuk menggelar pelatihan bagi mitra pengemudi dan mitra UMKM agar bisa saling mendukung.

    “Presidensi G20 Indonesia ini salah satu fokusnya adalah digitalisasi. Kesempatan ini kita jadikan ajang untuk memperlihatkan dunia bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap digitalisasi ekonomi di Indonesia,” kata Ridzki. []

    [irp]

  • Menteri Teten Apresiasi Berdirinya Koperasi Slank Jurus Tandur

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut baik ide para pendukung band legendaris Slank (Slankers) untuk mendirikan koperasi sebagai wadah sosial dan ekonomi untuk menggarap berbagai peluang dan kesempatan yang ada, termasuk mengembangkan brand inovatif “Slankop”.

    “Slankers ini suatu komunitas yang memiliki loyalitas tinggi merupakan ruh dasar koperasi dalam mengelola crowd sourcing menjadi sharing economy yang mengusung kesetaraan dan gotong royong antar anggotanya,” tuturnya, Selasa, (17/05/2022).

    Teten Masduki menceritakan, awalnya dia bertemu secara khusus dengan personel Slank Bimbim dan Jos Oren pada Februari 2020 silam. Kala itu, disebutkan bahwa perlu ada semacam wadah legal untuk menyejahterakan para Slankers agar bisa memetik banyak manfaat dari sebuah komunitas yang memiliki loyalitas tinggi.

    Setelah melalui berbagai diskusi dan perumusan bisnis yang sesuai untuk Slank bersama para Slankers calon anggotanya, pada 14 April 2022, anggota Group Slank resmi mendapatkan Akta Koperasi dengan nama Koperasi Slank Jurus Tandur. “Tandur” sendiri memiliki makna bahwa koperasi ini harus terus maju dan pantang mundur.

    Koperasi Konsumen Slank Jurus Tandur dengan brandnya “Slankops”, memiliki visi memberdayakan generasi muda menjadi wirausaha mandiri dan tangguh. Sedangkan misinya antara lain adalah memberikan pelatihan wirausaha, mendirikan unit usaha modern berbasis digital, dan membuka akses dan informasi bisnis.

    Untuk mewujudkan visi dan misi mereka, para pendiri Slankops telah menyiapkan beberapa brand yang akan menjadi trademark unit usaha yang dijalankan para Slankers di seluruh Kabupaten/Kota.

    Teten Masduki dan Bimbim
    MenKopUKM Teten Masduki dan Bimbim, Personil Slank. (Foto: peloporberita.com/KemenKopUKM)

    Para pengurus yang diketuai Bimbim dan Wakil Ketua Jos Oren bersama Dewan Pengawas dan Penasehat yang berasal dari anggota group Slank telah menyiapkan ART Koperasi yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Perkoperasian.

    Asdep Pengembangan dan Pembaruan Koperasi, Bagus Rachman bersama Direktur Umum dan Hukum LPDB, Oetje sudah berkunjung ke Warung Potlot, tempat mangkal anggota Slank untuk membahas rencana bisnis ke depan Slankops.

    Salah satu yang akan segera dilakukan oleh Slankops beserta para anggota yang segera bergabung adalah menjadi Inkubator Wirausaha, sesuai dengan visinya, maka melalui kemitraan Slankops dengan LPDB-KUMKM dan didampingi Deputi Bidang Perkoperasian akan mengakselerasi penumbuhan wirausaha yang berasal dari Slanker yang menjadi anggota Slankops.

    [irp]

    Salah satu brand Slankops yang akan dilakukan soft launching adalah WarSlank, yaitu warung usaha para Slanker yang dapat dimanfaatkan mempromosikan dan menjual barang buatan sendiri, yang berlokasi di Bekasi.

    “Dengan adanya Slankops, Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pembina bersama seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas yang membidangi koperasi dan UKM diharapkan dapat mengajak para generasi muda untuk mengenal lebih dekat koperasi, apa manfaat koperasi bagi peningkatan kesejahteraan bersama masyarakat,” tegas Teten Masduki.

    Band legendaris Slank sendiri menginjak usia 38 tahun pada 2021 dan memiliki jutaan penggemar atau “Slankers” di seluruh pelosok Indonesia. Jutaan Slankers ini akan menjadi komunitas yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan bersama jika memiliki wadah legal berupa koperasi. []

    [irp]

  • MenKopUKM Identifikasi Koperasi untuk Produksi Minyak Goreng

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengidentifikasi koperasi-koperasi yang memungkinkan untuk memproduksi minyak goreng sehingga setidaknya bisa memberikan alternatif pasokan minyak goreng sawit di kalangan masyarakat.

    “Kita sudah dan sedang terus identifikasi beberapa koperasi untuk produksi minyak goreng, nah standarnya yang harus dikecualikan ya,” tutur Teten di Jakarta, Senin (16/05/2022).

    Ia menyadari bakal membutuhkan waktu yang lama untuk mendorong koperasi bisa memproduksi minyak goreng dengan kuota yang cukup besar. Namun MenKopUKM berharap dan optimis bisa segera diwujudkan tahun ini.

    “Memang butuh waktu, mudah-mudahan tahun ini bisa. Di Sumatra akan ada piloting,” tegas Teten.

    Menurutnya, minyak goreng yang diproduksi rakyat sangat sehat bahkan bisa dipakai untuk program stunting atau gizi buruk.

    “Sekarang ini kan banyak kasus minyak gorengnya itu putih kan kayak dibleaching. Saya sedang mengusulkan minyak sawit diproduksi koperasi dan petani standarnya dibedakan, tidak harus putih, kuning, merah juga lebih sehat,” tegas MenKopUKM.

    Minyak goreng buatan masyarakat yang sehat itu, bisa menjadi salah satu bahan pangan untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi stunting dan gizi buruk.

    “Selain itu produksi minyak sawit enggak kemudian didominasi usaha besar tapi juga pelaku usaha kecil dan toh teknologi untuk produksi ini juga sudah murah kan,” tandas Teten Masduki. []

  • MenKopUKM: Konglomerasi Usaha Besar Atas E-commerce di Indonesia Harus Dicegah

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, demi memberikan kesempatan pelaku UMKM tumbuh dalam bisnis berbasis digital, konglomerasi hingga penguasaan usaha besar atas e-commerce di Indonesia harus dicegah dan diminimalisasi.

    Menurutnya, penguasaan usaha besar di bisnis e-commerce masih berpeluang terjadi, bahkan sangat terbuka lebar. Sayangnya ketika penguasaan oleh usaha besar itu terjadi, UMKM yang ada dalam bisnis tersebut akan kalah bersaing. Sehingga, hal tersebut perlu dicegah dan bisnis digital perlu diproteksi dari praktik-praktik yang dapat merugikan UMKM.

    “Usaha besar cukup hanya menyediakan aplikasi kemudian menjual produknya sendiri. Akan terjadi konflik sosial apabila semua sektor ekonomi dikuasai pemodal besar,” tutur Teten Masduki di Jakarta, Jum’at (13/05/2022).

    Saat ini, UMKM onboarding ke dalam ekosistem digital telah mencapai 18,5 juta UMKM, atau tumbuh 131 persen semenjak sebelum pandemi. Angka itu ditargetkan bisa menembus hingga 30 juta UMKM onboarding digital pada 2024 mendatang.

    Kemenkop UKM
    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (Foto: Pelopor/Kemenkop UKM)

    Tingginya jumlahnya UMKM yang masuk dalam bisnis online, lanjut Teten Masduki, perlu dijaga agar terus survive. Sebab, pemerintah sedang memacu jumlah UMKM yang masuk bisnis online agar terus bertumbuh. Dengan harapan, UMKM jangan kalah tarung sebelum bertanding lantaran harus bersaing dengan pelaku usaha besar di pasar bebas.

    MenKopUKM menyebut, sejumlah negara juga sudah menerapkan proteksi bagi UMKM saat memasuki bisnis digital. Seperti India yang menurutnya bisa menjadi salah satu referensi dalam memproteksi bisnis digital khusus untuk UMKM sebagai upaya penumbuhan iklim usaha yang kondusif, fair, sekaligus bentuk keberpihakan pemerintah terhadap bisnis rakyatnya.

    “Kita bisa belajar salah satunya kepada India sebagai salah satu negara yang telah memproteksi bisnis digitalnya dari persaingan yang tidak seimbang antara usaha besar dengan UMKM,” tandanya. []

    [irp]

  • Teten Masduki dan Erick Thohir Bersinergi Optimalkan BUMN Belanja Produk Koperasi dan UMKM

    Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Kementerian BUMN sepakat menguatkan sinergi untuk mengoptimalkan anggaran BUMN untuk berbelanja produk koperasi dan UMKM khususnya untuk nilai tender di bawah Rp400 juta.

    “Kementerian Koperasi dan UKM mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi mengoptimalkan belanja produk lokal buatan koperasi dan UMKM,” tutur Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat mengunjungi acara Telkomsel Pasar Nusa Dua di Bali Collection, Kawasan ITDC Nusa Dua Bali, Sabtu (07/05/2022).

    Menurutnya, Produk UMKM tidak kalah dengan produk industri, sebab produk mereka merupakan produk artisan dan menjadi keunggulan lantaran barangnya langka.

    “Jadi semakin langka semakin bagus,” sebut Teten.

    Menkop UKM juga menyatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan hadirnya UMKM masa depan yang berbasis inovasi dan teknologi yang diharapkan dapat memiliki daya saing dan siap untuk memasuki pasar global.

    “Kita juga ingin siapkan the future SMEs kita yang berbasis inovasi teknologi. Roadmapnya sudah ada, ini sudah kita siapkan dan sekarang tinggal kita bentuk kolaborasi dengan semua pihak,” tegasnya.

    Saat ini, lanjut Menkop UKM, promosi terhadap produk UMKM sedang dilakukan dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, pihaknya juga tengah fokus untuk mempromosikan beragam produk UMKM yang sudah dikurasi untuk unjuk gigi di berbagai perhelatan side event G20.

    [irp]

    Teten Masduki
    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (Foto:KemenkopUKM)

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan bahwa sinergi antara KemenKopUKM dengan Kementerian BUMN akan terus dilakukan secara maksimal. Menurut Erick, BUMN memiliki tiga tugas dari sisi pembiayaan, pendampingan, dan membuka akses pasar untuk UMKM.

    “BUMN sebetulnya tugasnya ada tiga yakni pembiayaan, pendampingan, dan membuka akses pasar. Tapi kita tidak mungkin membuka akses pasar sendiri tanpa dukungan kementerian lain, jadi perlu sinergi,” tegas Erick.

    Kolaborasi dengan Kemenkop UKM, menguatkan komitmen bersama yang sudah dilakukan Erick dan Teten melalui inisiatif platform digital Pasar Digital atau PaDi UMKM yang mempertemukan seluruh BUMN dengan pelaku UMKM. Sudah lebih dari 15.000 UMKM tergabung dalam PaDi UMKM hingga 25 April 2022 dengan transaksi yang tercatat mencapai Rp20 triliun.

    [irp]

    Teten Masduki dan Erick Thohir Bersinergi Optimalkan BUMN Belanja Produk Koperasi dan UMKM. (Foto:Kemenkop UKM)
    Teten Masduki dan Erick Thohir Bersinergi Optimalkan BUMN Belanja Produk Koperasi dan UMKM. (Foto:Kemenkop UKM)

    “BUMN sebetulnya tugasnya ada tiga yakni pembiayaan, pendampingan, dan membuka akses pasar. Tapi kita tidak mungkin membuka akses pasar sendiri tanpa dukungan kementerian lain, jadi perlu sinergi,” tegas Erick.

    Komitmen Erick Thohir mendukung produk koperasi dan UMKM juga ditegaskan pada acara Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia pada 25 April 2022 lalu. Saat itu, dia menegaskan akan mencopot Direksi BUMN yang tidak menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo terkait peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam hal ini UMKM.

    “Ada lebih dari 100 hotel BUMM yang kita gabungkan. Nanti semua produknya harus di-support UMKM dengan Sarinah yang menjadi agregatornya. Jadi brand-nya Sarinah tapi produk belakangnya sebenarnya UMKM semua,” tandas Erick.

    Begitu pula untuk fasilitas publik milik BUMN yang lain misalnya rumah sakit, juga akan diupayakan untuk menggunakan produk-produk dari koperasi dan UMKM. []

    [irp]

  • Mudik Lebaran, Rest Area Jadi Ajang Promosi UMKM

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meminta para pelaku UMKM agar memanfaatkan momen mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H ini untuk mempromosikan produk unggulan daerah masing-masing. Salah satunya, lanjut MenKopUKM melalui pemanfaatan kawasan rest area yang menjadi lokasi favorit pemudik, ketika beristirahat dalam perjalanan ke kampung halaman.

    Hal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2021 tentang Jalan Tol, yang merupakan turunan atau aturan pelaksana UU Cipta kerja. Di mana secara resmi mewajibkan pengusaha jalan tol mengalokasikan minimal 30 persen lahan mereka di rest area atau tempat peristirahatan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Momentum Idul Fitri tahun ini juga harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk reborn. Tumbuh kembali, melaju, dan semakin dekat dengan masyarakat Indonesia. Saya berpesan kepada saudara-saudari yang sedang bersiap merayakan Lebaran atau sedang mudik, jangan lupa bangga beli produk UMKM kita,” tutur Teten saat membuka Bazar Mudik Lebaran 2022 di Rest Area KM 39A Ruas Jakarta-Cikampek, Jawa Barat, Kamis (28/04/2022).

    Menteri Teten juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus memperkuat ekosistem usaha agar UMKM semakin maju. Salah satunya dengan memberikan afirmasi pemanfaatan 30 persen infrastruktur publik untuk UMKM. Seperti Bazaar Mudik Lebaran 2022 di Rest Area 39A di Bekasi, Jawa Barat ini dan juga akan dilaksanakan di Rest Area 360A dan 456A di Provinsi Jawa Tengah.

    “Tak hanya rest area, bandara, stasiun, juga area publik harus memberikan 30 persen areanya untuk UMKM, sebagaimana diatur Undang-Undang Ciptaker. Termasuk belanja 40 persen pemerintah pusat dan daerah, yang segala prosedur sudah dipermudah, karena perlu ekosistem untuk mendorong UMKM tumbuh dan berkembang ” tegas MenKopUKM.

    Hal ini, lanjut Teten, lantaran pemerintah menyadari, dari waktu ke waktu, dari masa krisis satu ke krisis yang lain, justru UMKM-lah yang menjadi penopang dan bertahan sehingga tak bisa lagi berpikir UMKM hanya sebagai bumper. Sebab 97 persen lapangan kerja disediakan UMKM, padahal UMKM hanya mengakses kurang dari 20 persen kredit perbankan.

    Rest Area
    Ilustrasi Rest Area .(foto: IG @restarea429)

    “Ekonomi Indonesia itu ekonomi rakyat, ya UMKM. Maka perlu ekosistemnya dibangun. Saya juga sudah minta diatur lahan untuk UMKM, tapi harga sewa juga jangan kemahalan. Aturan 30 persen itu juga termasuk dihitung biaya sewa yang kompetitif,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, MenKopUKM juga mengingatkan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kemasan oleh-oleh yang pasti menjadi buruan pemudik saat pulang kampung. Menteri Teten meminta, agar para pelaku UMKM memperhatikan kemasan dari produk yang dijual.

    “Oleh-oleh ini jangan dianggap enteng. Ia punya potensi penjualan yang sangat besar dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Orang kalau mudik pasti yang dicari oleh-oleh khas daerahnya bukan yang lain. Jadi saya juga meminta pemerintah daerah atau dinas setempat membantu UMKM dalam mengemas produknya agar menarik,” tandas MenKopUKM. []

    [irp]

  • Indonesia Fashion Week 2022 Dimata Teten Masduki

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Indonesia Fashion Week (IFW) 2022 bukan sekadar event, tetapi juga merupakan movement fashion terbesar di Indonesia yang memiliki misi membangun pondasi industri fashion Indonesia, dari hal Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur hingga prasarana yang menunjang.

    “Industri kreatif merupakan salah satu sektor yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Saya berharap agar kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk mendorong perkembangan sektor fashion, terus ditingkatkan,” tutur Menteri Teten pada acara penutupan IFW 2022, di Jakarta Convention Center, Minggu (17/04/2022).

    [irp]

    Adapun IFW 2022 ini dihelat oleh Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) dengan tema “Magnificent Borneo”. Ini, menjadi salah satu upaya pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya sektor kreatif di Provinsi Kalimantan, khususnya untuk mengangkat budaya suku Dayak, Kutai, dan Banjar.

    Menkop UKM mengungkapkan, upaya pemerintah mendorong industri kreatif diantaranya pengembangan sumber daya manusia, penguatan akses pembiayaan, penguatan dan kemitraan UKM dengan rantai pasok, serta perluasan pasar produk UKM Indonesia.

    IFW 2022, diselenggarakan di JCC Jakarta dari 13-17 April 2022 yang diikuti banyak desainer lokal. Bahkan, beberapa perwakilan Dekranasda di berbagai daerah juga ikut terlibat dalam pergelaran fashion ini.

    Indonesia Fashion Week 2022

    Sementara menurut Ketua Umum APPMI dan Presiden IFW Poppy Dharsono, IFW kali ini tidak semeriah penyelenggaraan IFW tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19.

    “Tahun ini, IFW dikunjungi sekitar 3000 orang pengunjung dengan nilai transaksi sebesar Rp30 miliar saja. Sebelum pandemi, biasanya dikunjungi puluhan ribu orang dengan transaksi seratusan miliar rupiah,” sebut Poppy.

    Meski demikian, spirit IFW 2022 diharapkan akan menjadi awal yang baik bagi pelaku fashion untuk bangkit kembali dari keterpurukan selama dua tahun akibat pandemi.

    “Kami juga berharap agar acara ini bisa membawa perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam fase normal baru,” tegas Poppy. []

    [irp]

  • Syahrul Yasin Limpo: Kenapa Harus Impor Kalau Ada Produk Dalam Negeri

    Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, komitmen pembelian barang dalam negeri harus digelorakan dengan penuh semangat untuk membuktikan bahwa Indonesia selama ini mampu memproduksi deretan alat canggih.

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara Showcase dan Business Matching Alat Pertanian, Manufaktur dan Alat Berat di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki Kamis, (14/04/2022).

    “Saya sangat setuju dengan Bapak Presiden, kenapa harus impor kalau dari dalam negeri bisa. Memang tidak sebagus jetpump yang kita pasang buatan dari Jepang karena mereka sudah coba lama banget, tetapi kalau kita tidak memakai jetpump buatan kita, kita tidak tahu cara memperbaikinya. Kira-kira seperti itu,” tuturnya.

    Menurut Mentan, Indonesia termasuk negara yang paling tangguh dalam menghadapi berbagai krisis pandemi. Indonesia mampu mengendalikan inflasi menjadi dibawah 3 persen atau berada di angka 2,64 persen.

    Sementara negara lain seperti Turki, mengalami inflasi tertinggi dalam 20 tahun terakhir, yakni 61,14 persen. Begitu pula dengan Amerika yang mengalami inflasi tinggi dalam 40 tahun terakhir, dimana angkanya mencapai 7,9 persen.

    “Pertanian itu harus bersama-sama karena persoalan ekonomi setiap negara berbeda. Amerika yang belum pernah inflasi sekarang inflasinya 7,2. Begitu juga dengan Turki, Argentina Belanda atau Rusia semua inflasinya tidak terkendali,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan terimakasih atas perhatian Mentan terhadap berbagai produk UMKM. Ke depan, Kemenkop UKM siap berkolaborasi dengan Menteri Pertanian untuk membangun negeri.

    [irp]

    “Kolaborasi pembelian produk dalam negeri penting dilakukan untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya,” tandasnya.

    Adapun pada tahun ini, pemerintah menargetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 50 persen. []

  • Terkait Masalah Hukum Koperasi, MenKopUKM dan Menkumham Sepakati Tiga Hal

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyepakati tiga perkuatan dan pengembangan koperasi yang berkaitan dengan masalah hukum.

    Yaitu, koordinasi penguatan perizinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), penanganan KSP dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hingga Undang-undang (UU) Perkoperasian.

    Menkumham berpandangan, perlu Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Menteri Hukum dan HAM tentang pengaturan lebih lanjut terhadap proses pemberian izin KSP antara lain:

    1. Notaris wajib terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Deputi Perkoperasian sebelum menyusun Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi.
    2. Kewenangan Pendirian Badan Hukum tetap merupakan kewenangan Kementerian Hukum HAM.
    3. Izin usaha simpan pinjam tetap merupakan kewenangan BKPM.

    Sementara Menteri Teten menyampaikan bahwa rekomendasi Deputi Perkoperasian, antara lain akan menyangkut aturan :
    1. Permodalan
    2. Persyaratan dalam rangka fit and proper test calon pengurus KSP
    3. Persyaratan bahwa pendiri tidak terafiliasi dengan industri keuangan
    4. Mengajukan business plan yang feasible.

    “Agar Deputi Perkoperasian bersama Biro Hukum dan Kerja Sama berkoordinasi dengan Dirjen AHU untuk menyiapkan draft SKB dimaksud,” tutur Teten di Jakarta Senin (11/04/2022).

    Dalam hal penanganan KSP dalam PKPU, Menkumham memiliki pandangam serupa dengan Menteri Teten, bahwa praktek UU PKPU terhadap KSP tidak memberikan perlindungan yang cukup atas pengembalian simpanan anggota koperasi.

    Yasonna juga menyampaikan agar minggu depan dapat dijadwalkan pertemuan antara Menteri Hukum dan HAM, bersama Menteri Koperasi dan UKM dengan Ketua Mahkamah Agung. Tujuannya, untuk berkonsultasi kepada Mahkamah Agung apakah memungkinkan untuk membuat pedoman bagi para Hakim Pengadilan Niaga, berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

    Terkait Masalah Hukum Koperasi, MenKopUKM dan Menkumham Sepakati Tiga Hal. (Foto:KemenKopUKM)
    Terkait Masalah Hukum Koperasi, MenKopUKM dan Menkumham Sepakati Tiga Hal. (Foto:KemenKopUKM)

    Sedangkan upaya mengantisipasi kemungkinan adanya permohonan PKPU terhadap KSP pada masa yang akan datang, perlu dipikirkan bersama agar Hakim Pengadilan Niaga sangat berhati-hati untuk mengabulkan permohonan PKPU terhadap KSP.

    Selain itu, dalam hal terjadi lagi putusan PKPU terhadap KSP, perlu dipikirkan pula apakah kepada para Hakim dapat diberi pedoman agar putusan PKPU Pengadilan dapat memberi kewenangan pemberesan kepada Pemerintah cq Balai Harta Peninggalan (BHP).

    Adapun Hakim Pengadilan Niaga sepatutnya memutuskan PKPU atas dasar jumlah aset yang dimiliki KSP (asset based resolution), sehingga ada kepastian bahwa aset KSP yang ditangani tim pemberes (BHP) akan mencukupi tagihan pembayarannya. []