peloporberita.com

Tag: Bansos

  • Sidak di Klender, Muhadjir Effendy Temukan Pembagian Bansos Tidak Merata

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

    Sidak ini dilakukannya pada Selasa, 17 Agustus 2021 di tengah euforia dan semangat HUT RI ke-76. Adapun tujuan sidak tersebut adalah untuk mengecek penyaluran bantuan sosial (bansos).

    Dalam sidak di RT 007/RW 010, Kelurahan Klender, Menko MPK menemukan masalah penyaluran bansos yang tidak merata. Banyak warga di wilayah tersebut memerlukan bansos dan sangat layak mendapatkannya, tetapi belum mendapatkan bansos reguler.

    “Ada yang sudah dapat Kartu Keluarga Sejahtera tapi gak dapet duitnya. Jadi ini masih macam-macam di lapangan.”

    Selain itu, ada beberapa warga yang telah memiliki Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS), yang sebelumnya mendapatkan bansos reguler seperti PKH dan/atau Program Sembako (BPNT). Tetapi sejak awal tahun tidak mendapat bantuan itu lagi.

    Menko PMK mengungkapkan, kasus seperti ini sangat sering ditemukan di daerah lain atau daerah kumuh yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.

    “Ini hampir terjadi di semua tempat slum daerah kumuh, bahwa di antara warga tadi ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang sudah dapat Kartu Keluarga Sejahtera tapi gak dapet duitnya. Jadi ini masih macam-macam di lapangan,” tutur Menko PMK.

    Muhadjir, sebelumnya juga pernah mengecek bansos di kampung nelayan Muara Angke, Jakut. Juga di wilayah pulau-pulau NTT, Gresik (Jatim), Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim), serta Tanjung Pinang (Kepulauan Riau).

    Muhadjir menjelaskan, masalah belum meratanya bansos ini disebabkan oleh data yang belum sempurna. Kata dia, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus disempurnakan, melalui updating data lapangan yang harus dicermati dan disempurnakan.

    Menurutnya, DTKS merupakan data yang harus didasari oleh realita kenyataan di lapangan. Karenanya, data lapangan perlu disempurnakan agar program-program bansos dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran diterima warga yang membutuhkan.

    “Jangan sampai daerah slum ini, yang mestinya itu sebagian besar dia harus dapat, karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Muhadjir meminta kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama Dinsos, agar segera menangani penyempurnaan data. Dia kembali menegaskan agar penyempurnaan data DTKS harus benar-benar melihat realita di lapangan. Karena, dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata bisa diatasi.

    “Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan kayak apa sih sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan,” ujarnya.

    “Mudah-mudahan dengan pemantauan kunjungan lapangan ini atau uji petik, dimana kita tidak mungkin seluruh Indonesia kita lakukan), tapi kita mencari enclave-enclave, kantong kemiskinan ekstrem dan kemudian kita akan cari jalan keluarnya,” pungkas Muhadjir Effendy. []

  • Kementerian Sosial Aktivasi Fitur “Usul” dan “Sanggah” di Aplikasi Cek Bansos

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mengaktivasi fitur “usul” dan “sanggah” pada aplikasi Cek Bansos, untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial. 

    Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut, kedua fitur itu sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini, yaitu adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).

    Baca juga: Kemensos Garap Konsep dan Model Penanganan Anak Yatim Korban Covid

    “Dengan fitur ini, masyarakat bisa ikut mengontrol pembaruan data. Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah karena sesuai dengan  UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data menjadi kewenangan pemerintah daerah,” kata Mensos Risma dalam acara “Sosialisasi Virtual Aplikasi Cek Bansos” yang digelar secara virtual, Selasa (17/08/2021).

    Mensos juga menegaskan, penambahan fitur tersebut tidak bermaksud meniadakan kewenangan pemerintah daerah. “Dengan fitur ini, bisa menjadi alat kontrol dari kemungkinan kekurangtepatan menetapkan penerima bantuan. Inilah yang dibutuhkan pemerintah daerah,” kata Risma.

    Baca juga: Kemensos Respon Anak Suspect Kanker Wajah di Bekasi

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin menambahkan, fitur ini dibuat untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kemensos. Dalam mendukung perbaikan data, Kemensos memiliki program 3 tahap perbaikan.

    Pertama, berupa pembenahan dan integrasi data yang sebelumnya terdiri dari empat pulau data. “Saat ini sudah berhasil disatukan 3 pulau data. Kemensos telah mengesahkan data secara periodik setiap bulan, yakni bulan Mei, Juni, dan Juli dalam penyelesaian,” kata Agus Zainal.

    Baca juga: Kemensos Respon Anak Suspect Kanker Wajah di Bekasi

    Kedua adalah inklusivitas. “Dengan adanya fitur itu, memungkinkan masyarakat dapat mengakses bantuan. Masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan haknya, kini mendapatkan kesempatan,” jelas Agus Zainal. 

    Kemudian aspek ketiga adalah keterbukaan atau transparansi. Dengan aplikasi cek bansos dimungkinkan berjalannya pengawasan secara bersama-sama sehingga penyaluran bansos lebih tepat sasaran. []

  • Kemenko PMK: BLT Dana Desa Sasar Hingga Daerah Pesisir

    peloporberita.com/ | Pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak pandemi Covid-19, termasuk melalui dana desa yang peruntukannya sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

    Salah satunya adalah penyaluran BLT DD di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), yang menyasar masyarakat hingga ke daerah pesisir, seperti yang ada di Desa Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, dengan alokasi Rp 39.600.000 untuk 11 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2021.

    Baca juga: Muhadjir Effendy Ungkap Penyebab Terhentinya Bansos Warga Desa Teluknaga

    Sementara itu, data alokasi BLT DD Kabupaten Bintan adalah Rp 3.967.200.000 dengan total salur per-Agustus untuk 1.102 KPM senilai Rp 330.600.000. Sedangkan alokasi BLT DD di Kepri mencapai Rp 91.375.200.000, dengan total salur untuk 25.168 KPM senilai Rp 7.550.400.000.

    Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tb. A Choesni, mewakili Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, meninjau langsung penyaluran BLT DD di Desa Pengujan tersebut.

    Ia menyebut, selain BLT DD, pemerintah juga menyalurkan sejumlah bansos lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

    Baca juga: Muhadjir Effendy: Oksigen Harus Tersedia di Puskesmas

    Menurutnya, beragam jenis bansos yang telah diberikan kepada masyarakat sekaligus menjadi bukti nyata bahwa negara hadir bagi seluruh rakyat. Meskipun, dalam realisasinya tak dimungkiri masih memerlukan beberapa penyempurnaan.

    “Bantuan telah banyak terdistribusi, hanya memang ada beberapa misalnya masalah data. Kami terus berkoordinasi, termasuk dengan Pak Gubernur untuk mengatasinya dan memang ini tipikal yang terjadi di seluruh Indonesia bukan hanya di sini (Kepri),” tutur Choesni. []

  • Muhadjir Effendy Ungkap Penyebab Terhentinya Bansos Warga Desa Teluknaga

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau distribusi bantuan sosial (bansos) di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa, 10 Agustus 2021.

    “Sudah hampir satu tahun dia tidak dapat bantuan, walaupun masih punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu KKS-nya masih ada, tetapi bantuannya terhenti.”

    Dalam pengecekannya itu, Menko PMK menemukan, banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang jatah bansosnya terhenti.

    Menko PMK Muhadjir Effendy saat meninjau di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (10/8/2021).

    “Jadi sudah hampir satu tahun dia tidak dapat bantuan, walaupun masih punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu KKS-nya masih ada, tetapi bantuannya terhenti. Padahal mereka secara ekonomi kalau dilihat dari rumah-rumahnya, kemudian jumlah keluarga, itu sebetulnya masih layak mendapatkan bantuan,” tutur Muhadjir dalam kunjungan tersebut.

    Menko Muhadjir menjelaskan, penyebab bansos terhenti itu adalah perbaruan DTKS yang sedang dilakukan pihak Desa Teluknaga. Selain itu, banyak warga yang belum memiliki NIK, serta masalah tidak sinkronnya dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau distribusi bantuan sosial (bansos) di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa, 10 Agustus 2021.

    Agar warga bisa diusulkan ulang untuk mendapatkan bansos reguler pemerintah, Menko Muhadjir meminta kepada pihak desa untuk gotong royong bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pendamping PKH untuk mempercepat proses pembaruan DTKS. serta, meminta pihak desa untuk berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil terkait masalah warga belum memiliki NIK.

    “Saya juga akan bicara dengan Bu Mensos (Tri Rismaharini) untuk diakomodasi mereka-mereka ini. Ini sangat membutuhkan apalagi sekarang dalam suasana yang sangat prihatin ini,” ungkapnya.

    Saat kunjungan Menko PMK, Desa Teluknaga tengah terdampak banjir akibat hujan dengan intensitas sedang yang melanda dari malam sampai pagi hari tadi. Sehingga di kesempatan itu, Menko PMK membagikan paket bantuan sosial dari hasil donasi pegawai Kemenko PMK kepada warga, serta membagikan masker kepada masyarakat. []

  • Risma Apresiasi Polres Malang Ungkap Korupsi Bansos PKH

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, mengapresiasi dan menyambut baik langkah Polres Malang mengungkap korupsi dana bantuan sosial (bansos). pernyataan ini, terkait Polres Malang yang mengumumkan kasus korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh seorang pendamping.

    “Saya mengapresiasi langkah Polres Malang yang telah mengungkap kasus ini. Kemensos akan terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindak pelanggaran dan penyalahgunaan dana bantuan seperti ini,” tutur Mensos Risma, Minggu, 8 Agustus 2021.

    “Dana bansos dipakai sendiri oleh tersangka untuk membeli laptop, televisi, mesin printer, lemari es, kompor dan dispenser.”

    Menurut Mensos, langkah tegas ini juga merupakan pesan kepada semua pihak untuk tidak main-main dengan dana bantuan sosial.

    “Jangan main-main dengan tugas dan amanat yang sudah diberikan. Bantuan itu diberikan untuk masyarakat miskin yang beban hidupnya berat, apalagi di masa pandemi. Jangan lagi dikurangi dengan cara melanggar hukum,” tegasnya.

    Mensos menyatakan, tidak ada alasan bagi pendamping mengurangi hak penerima bantuan.

    “Pendamping kan sudah mendapatkan honor. Jadi tidak ada alasan apapun memotong bantuan untuk orang tidak mampu,” ungkapnya.

    Selanjutnya, Mensos terus mendorong aparat penegak hukum lainnya untuk tidak ragu bertindak.

    “Aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjalankan tugasnya. Kalau memang ada bukti yang kuat, jangan segan untuk bertindak supaya ada efek jera, ” ucapnya.

    Sebelumnya, pengungkapan kasus juga sudah dilakukan Kejaksaan Negeri Tangerang (Kejari) terhadap pendamping PKH. Kejari Tangerang, telah menetapkan 2 orang pendamping PKH menjadi tersangka.

    Sementara dalam jumpa pers hari ini, Polres Malang menetapkan seorang perempuan pendamping PKH bernisial PT (28) sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos. Warga Perum Joyogrand, Lowokwaru, Kota Malang ini, melakukan tindak pidana dengan modus tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada sekitar 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Malang.

    Rinciannya yakni, 16 KPM tidak pernah diberikan KKS. Serta, 17 KKS tetap aktif padahal KPM tidak ada di tempat atau meninggal dunia. Sementara 4 KKS, bantuannya dicairkan, tapi dana hanya diberikan sebagian kepada KPM.

    Dalam jumpa pers, Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono menyatakan, seluruh dana bansos yang dikuasai tersangka, sebagian besar dibelanjakan untuk kepentingan sendiri.

    “Dana bansos dipakai sendiri oleh tersangka untuk membeli laptop, televisi, mesin printer, lemari es, kompor dan dispenser. Sebagian lagi untuk membantu biaya pengobatan ibu kandungnya yang sakit,” ungkap Bagoes.

    Dalam pengakuannya kepada penyidik, aksi kejahatan diperkirakan berlangsung mulai tahun anggaran 2017 hingga tahun 2020. Tersangka menjabat sebagai pendamping sosial PKH Kabupaten Malang sejak tanggal 12 September 2016 sampai 10 Mei 2021. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp450 juta.

    Pelaku disangkakan melanggar peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomer 02/3/KP/.05.03/10/2020 tentang Kode Etik SDM PKH. Pelaku juga dijerat pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 sub pasal 8 UU nomer 20 tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. []

  • Jajaran Kemensos di Daerah Tindak Lanjut Masalah Bantuan Beras

    peloporberita.com/ | Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan agar bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi tersalurkan dengan baik, tepat sasaran dan tepat kualitas. Terkait hal itu, jajaran Kementerian Sosial di daerah pun bergerak cepat.

    Adanya temuan beras ukuran 5 kg yang kurang baik pada Rabu (04/08/2021) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, langsung direspon oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) setempat. Dihari yang sama, mereka berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan mengupayakan penggantian beras.

    Baca juga: Respon Cepat Kemensos Tangani Anak yang Orangtuanya Terdampak Covid

    “Kami lakukan pendataan. Setelah lengkap kami langsung lakukan pengiriman. Beras yang lama langsung diangkut, bersamaan dengan penurunan beras pengganti. Ada dua truk, satu truk tanpa muatan dan satu truk membawa beras pengganti. Langsung diganti 3.000 paket,” kata Kepala Dinsos Kabupaten Bangkalan Wibagio Suharta, seperti dikutip situs resmi Pemkab Bangkalan. 

    Kemensos memang memiliki program menyalurkan bantuan beras 5 kg untuk masyarakat pekerja sektor informal di Jawa-Bali yang tidak bisa optimal mencari nafkah, akibat kebijakan pembatasan kegiatan. Data penerima bantuan beras merupakan usulan dari pemerintah daerah. 

    Baca juga: Pesepeda Korban Tabrak Lari Mobil Rescue Terima Bantuan dari Mensos

    Penerima bantuan beras adalah mereka yang tidak menerima tiga jenis bansos yang selama ini sudah berjalan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Mayoritas para penerima bantuan beras adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas dan buruh harian.

    Dalam program ini Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi. []

  • Gebrak Vaksinasi dan Pemberian Baksos Presisi 30 tahun Pengabdian Alumni Akpol 91

    www.pelopor.ID, Jakarta – Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 91 bersama Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) menggelar vaksinasi dan bakti sosial berupa pembagian sembako

    Kegiatan bertajuk ‘Gebrak Vaksinasi dan Pemberian Baksos Presisi 30 tahun Pengabdian Alumni Akpol 91’ tersebut, menyasar ratusan masyarakat di Mapolresta Bandara Soetta, dikutip sabtu (31/7/2021).

    Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Edwin Hatorangan Hariandja menyatakan, kegiatan vaksinasi massal tersebut dalam rangka mempercepat vaksinasi kepada seluruh masyarakat.

    “Telah dilaksanakan vaksinasi kepada masyarakat di Mako Polresta Bandara Soetta sebanyak 176 orang. Sampai dengan hari ini jumlah masyarakat yang sudah divaksin berjumlah 7.959 orang,” ujar Edwin, di sela-sela kegiatan.

    Lebih jauh, Edwin kembali berpesan kepada seluruh elemen masyarakat agar senantiasa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing kendati telah divaksin atau sebaliknya.

    “Kamtibmas kondusif, masyarakat sehat, ekonomi bangkit. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati,” tandas Edwin, seraya bercerita bahwa suasana kamtibmas di Bandara Soetta sampai saat ini aman dan kondusif.

    Sementara, salah satu warga yang mengikuti vaksinasi serta mendapatkan paket sembako dalam kegiatan sosial itu menyampaikan apresiasi kepada alumni Akpol 91 dan Polresta Bandara Soetta. Menurutnya, hal itu sangat bermanfaat

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada alumni Akpol 91 dan Polresta Bandara Soetta. Semoga Polri semakin jaya dan semakin dicintai masyarakat,” tukasnya, seraya menunjukan bingkisan baksos yang ia dapatkan. (TK)

  • Alasan Menteri Sosial Tri Rismaharini Marah Besar di Tuban

    peloporberita.com/ | Jakarta – Ramai beredar video Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memarahi Kepala Dinas Sosial Tuban Eko Julianto saat blusukan di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu (24/7/2021). Dalam video itu, mensos marah karena mengetahui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako hanya dicairkan dua bulan, yang seharusnya dibagikan untuk tiga bulan.  

    Baca juga: Kemensos Siapkan E-Warong untuk Pantau Penggunaan Bansos

    Selain itu, setelah dihitung pun jumlahnya tidak sesuai. “Pertama bantuan baru disalurkan dua bulan dan totalnya Rp 400 ribu, seharusnya tiga bulan. Permasalahan kedua, setelah dihitung, jumlah yang dua bulan itu jika ditotal tidak sampai Rp 400 Ribu,” kata Risma di kawasan Jakarta Timur, Senin (26/7/2021). 

    Mensos lantas bertanya, kemana sisa uang Bantuan Pangan Non Tunai tersebut? 

    Tak hanya itu, Risma juga menjelaskan, mekanisme pencairan bantuan tersebut sebenarnya sudah diserahkan kepada pihak bank, namun pihak penyalur sering bermasalah. Dia juga menegaskan, permasalahan tersebut tidak berkaitan langsung dengan instansi dia bekerja. “Jadi itu diserahkan ke bank. Kemudian ada penyaluran, nah, penyalur itu yang bermasalah. Jadi tidak terkait langsung dengan tempat ku, itu penyalur itu,” tegas Risma. 

    Baca juga: Kemensos Siap Respon Kasus Covid-19 Anak

    Politikus PDIP itu tidak mengetahui alasan pasti kepala dinas sosial Tuban tidak mencairkan bantuan itu sepenuhnya. Meski begitu, ia sudah mendapatkan kabar bahwa sisa dari bantuan pangan non tunai tersebut akan disalurkan kepada masyarakat. “Tadi saya mendengar laporannya, sisa (BPNT) akan dibagi sesegera mungkin, tetapi katanya kepolisian juga sudah turun. Saya tidak tahu persis, tetapi yang jelas, katanya itu mau dibagi sisanya,” kata Risma. []

  • Kemensos Siapkan E-Warong untuk Pantau Penggunaan Bansos

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi E-Warong. Aplikasi ini, dapat meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.

    “Bisa untuk memonitor apakah bantuan dibelanjakan sesuai kebutuhan atau di luar itu. Misalnya untuk membeli rokok atau minuman keras. Kan tidak boleh untuk membeli rokok atau minuman keras.”

    “Saya sudah dapat ijin BI, OJK dan akan dibantu oleh anak-anak muda dari Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi. Nanti dengan aplikasi itu, penerima manfaat tidak harus belanja di E-Warong, tapi bisa ke tempat lain,” tutur Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam acara jumpa pers di Istana Negara, Senin, 26 Juli 2021.

    “Selain itu juga bisa untuk memonitor apakah bantuan dibelanjakan sesuai kebutuhan atau di luar itu. Misalnya untuk membeli rokok atau minuman keras. Kan tidak boleh untuk membeli rokok atau minuman keras,” sambung Mensos Risma.

    Sementara untuk meringkankan beban masyarakat terdampak pandemi, Kemensos menyiapkan sejumlah bantuan. Selain bansos eksisting seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST), juga disalurkan beras sebesar 10 kg melalui Perum Bulog untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH.

    Bansos
    Ilustrasi pembagian BLT. (Foto:Pelopor/Kemensos)

    Selanjutnya, Kemensos juga menyalurkan beras 5 kg untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang penyalurannya melalui dinas sosial. Total volume beras adalah 2.010 ton, dengan 3000 paket beras untuk 122 kabupaten/kota dan 6000 paket untuk enam ibukota provinsi.

    Sedangkan Untuk menghindari atau menutup celah korupsi, Mensos Risma membeberkan tiga langkaah strategis. Pertama, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.

    “Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” tegas Mensos Risma.

    Langkah kedua adalah dengan memperbaiki mekanismenya. Dalam penyaluran bantuan sosial yang eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST disalurkan melalui mekanisme non tunai.

    Yakni PKH, dan BPNT/Kartu Sembako penyaluran bantuan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

    “Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan,” jelas Mensos Risma. []

  • Polres Kepulauan Seribu Salurkan Bansos kepada 121 KK Terdampak Covid-19

    peloporberita.com/ | Jakarta – Polres Kepulauan Seribu beserta jajaran melakukan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial di Slum Area Pulau Seribu, Jumat (23/7/2021). Kegiatan ini, dalam rangka percepatan distribusi Bantuan Sosial kepada warga terdampak Covid-19 di wilayah tersebut.

    Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Kepulauan Seribu IPTU Abdul Kadir yang memimpin kegiatan mengatakan, pihaknya beserta Polsek jajaran dan tokoh masyarakat setempat menyalurkan bantuan sosial secara door to door.

    “Penyaluran beras bantuan sosial dilakukan secara door to door kepada warga yang terdampak Covid-19 di wilayah Kepulauan Seribu agar tidak terjadi kerumunan,” tutur Abdul Kadir berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/.

    Ia melanjutkan, bahwa penyaluran bantuan sosial berupa beras masing-masing 5Kg dengan maksud untuk meringankan beban warga. Di samping beras, juga bersamaan dibagikan rendang kurban siap saji kepada warga penerima.

    Polres Kepulauan Seribu
    Polres Kepulauan Seribu beserta jajaran melakukan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial di Slum Area Pulau Seribu, Jumat (23/7/2021). (Foto:Pelopor.id/Polres Kepulauan Seribu)

    “Selain beras 5Kg juga kami bagikan secara bersamaan rendang kurban siap saji bantuan dari Kapolres Kepulauan Seribu,” sebutnya.

    Polres Kepulauan Seribu bersama Polsek jajarannya tercatat telah membagikan beras dan daging kurban siap saji kepada 121 KK yang berada di slum area Pulau Tidung, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa dan Pulau Harapan.

    Polres Kepulauan Seribu
    Polres Kepulauan Seribu beserta jajaran melakukan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial di Slum Area Pulau Seribu, Jumat (23/7/2021). (Foto:Pelopor.id/Polres Kepulauan Seribu)

    “Bantuan sosial yang disalurkan ini merupakan wujud kehadiran negara ditengah masyarakat yang terdampak Covid-19,” tegasnya. []