peloporberita.com

Tag: Bansos

  • Mensos Risma: KPM Bisa Terima Lebih dari Satu Komponen Kesejahteraan Sosial

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang eksisting. Yakni program yang sudah berjalan sebelum kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

    Khusus pada Program PKH, dirasakan membawa manfaat luas bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meskipun targetnya untuk 10 juta KPM.

    “Namun sebenarnya, yang menerima bantuan lebih besar. Yang merasakan manfaat PKH sebanyak 33.674.865 jiwa. Nilai bantuannya juga cukup besar. Harapannya bisa membantu masyarakat di tengah pandemi,” tutur Mensos Risma di Jakarta, 21 Juli 2021.

    “Itu mereka (KPM PKH) bisa dapat lebih dari satu. Ya kalau ada ibu hamil dan anak balita, dapat dua bantuan. Besarnya berapa tergantung dari komponen dalam keluarganya.”

    Hal ini bisa terjadi lantaran dalam PKH terdapat tiga komponen, yakni komponen kesehatan, pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial (kesos).

    Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui dan anak balita. Komponen pendidikan terdiri dari siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Kemudian komponen kesos terdiri dari lanjut usia dan penyandang disabilitas.

    “Itu mereka (KPM PKH) bisa dapat lebih dari satu. Ya kalau ada ibu hamil dan anak balita, dapat dua bantuan. Besarnya berapa tergantung dari komponen dalam keluarganya,” tegas Mensos Risma.

    Kemensos
    Menteri Sosial Tri Rismaharani. (Foto:Pelopor/Kemensos)

    Indeks bantuan dalam PKH ditetapkan untuk ibu hamil/nifas/menyusui (dibatasi kehamilan kedua) sebesar Rp3 juta/tahun. Anak usia dini (usia 0-6 tahun, dibatasi dua anak) Rp3 juta/tahun.

    Anak pendidikan SD/sederajat dan aktif sekolah Rp900 ribu/tahun. Anak pendidikan SMP/sederajat dan aktif sekolah Rp1,5 juta/tahun. Anak sekolah SMA/sederajat dan aktif sekolah Rp2 juta/tahun.

    “Keluarga dengan lanjut usia (usia lebih 70 tahun maksimal satu orang) sebesar Rp2,4 juta/tahun. Penyandang disabilitas berat (maksimal satu orang) sebesar Rp2,4 juta/tahun. “Jadi, indeks atau besarnya bantuan bisa lebih besar,” sebut Mensos Risma.

    Bansos lainnya yakni BPNT/Kartu Sembako ditetapkan sasarannya untuk 18,8 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan dan BST sebanyak 10 juta KPM juga dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan.

    Anggaran untuk PKH  sendiri mencapai Rp28,3 triliun, dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian anggaran untuk BST sebesar Rp15,1 triliun disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

    “Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” urai Mensos.

    Sementara program bansos yang terbaru adalah kebijakan untuk memberikan bantuan kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Mensos
    Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Foto:Pelopor/Tantri)

    “Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021,” kata Mensos Risma belum lama ini. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,08 triliun.

    Selain itu, kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan PPKM Darurat adalah penyaluran beras. Kemensos bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, untuk 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.

    “Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di se-Jawa-Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM Darurat,” tegas Mensos.

    “Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas,” sambungnya.

    Untuk itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi. []

  • Kemensos Siapkan Bansos Rp 7,08 Triliun untuk 5,9 Juta Keluarga

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharani meminta masyarakat agar tenang, karena dalam masa kedaruratan pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam untuk masyarakat. Program bansos yang terbaru yakni bantuan sebesar Rp7,08 Triliun kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan.”

    “Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021,” tutur Mensos berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Selasa, 20 Juli 2021.

    “Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200.000.000 kg. Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” sebut Mensos.

    Sementara untuk PKH, Mensos mengingatkan, meskipun target bantuan 10 KPM, tapi sebenarnya yang riil mendapatkan bantuan PKH sebanyak lebih dari 33.674.865 jiwa.

    Bansos
    Ilustrasi pembagian BLT. (Foto:Pelopor/Kemensos)

    “Sebab bantuan untuk peserta PKH itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga. Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” ucap Mensos.

    Sedangkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar salur bantuan sosial dipercepat sampai ke tangan penerima manfaat, Mensos Risma terus bergerak door to door.

    Kemarin, ia blusukan melakukan pengecekan kepada para penerima manfaat BST, BPNT/Program Sembako, dan PKH di Kota Surakarta. Mensos Risma pun harus keluar-masuk gang-gang sempit, padat dan hanya cukup satu orang lewat saja.

    “Pangapunten niki sampeyan sudah menerima Bantuan Sosial Tunai ?” tanya Mensos sambil menyerahkan 10 kg beras.

    Di tempat berikutnya, Mensos Risma melanjutkan pengecekan dengan menanyakan hal serupa kepada warga, Sri Lestasi yang tercatat sebagai PKH dengan komponen anak sekolah SD dan SMP.

    “Sudah terima bansos PKH?,” tanya Mensos Risma sambil memberikan beras 10 kg.

    Sebelum Mensos meninggalkan tempat tersebut, Sri memanggil saudara dan tetangganya untuk berfoto bersama. Selain itu, Mensos juga menyapa dan berdialog singkat dengan warga, Evi Purwaningsih yang sudah menerima BST tepat waktu yakni Rp 600 ribu rupiah, yang sebelumnya diambil di Kantor Pos terdekat.

    Dalam pengecekan lapangan tersebut, Mensos tidak lupa memfoto KTP/KK dan kartu PKH sebagai bentuk telah dilakukan pengecekan dan wujud transparansi. Sebelum meninggalkan lokasi pengecekan Mensos meminta kepada para pendamping agar terus mengawal dan jika ada kendala segera diatasi agar warga segera menerima bansos.

    “Tugas pendamping itu membantu warga agar mendapatkan bansos sesuai dengan haknya dan jika ada kendala tolong dibantu ya,” tegas Mensos.[]

  • Polisi Tangkap Sarjana IT Pemalsu Situs Kementerian Sosial

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kepolisian RI melalui Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang pria berinisial RRM penyebar pesan berantai berisi bantuan sosial (bansos) PPKM dengan mencatut nama Kementerian Sosial (Kemensos).

    Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, pengungkapan kasus tersebut bermula dari masuknya laporan Kemensos ke Polda Metro Jaya.

    “Dia pakai lambang di websitenya logo Kemensos, sehingga seperti yang sebar dari Kemensos.”

    “Kemensos melaporkan ke Polda Metro Jaya tanggal 12 Juli lalu melaporkan adanya akun beredar di medsos, akunya menyebar pesan berantai berisi formulir bantuan sosial PPKM sejumlah Rp 300 ribu,” sebut Kombes Yusri berdasarkan keterangan yang dikutip peloporberita.com/ Selasa (20/7/2021).

    Kombes Yusri menjelaskan, pelaku merupakan seorang sarjana IT. Dalam melakukan aksinya, RRM membuat website berisi form pendaftaran agar masyarakat seolah bisa mendapatkan bansos.

    “Dia pakai lambang di websitenya logo Kemensos, sehingga seperti yang sebar dari Kemensos,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya.

    Selain itu, pelaku menyebarkan pesan berantai yang langsung menyertakan link website tersebut dan praktik ilegal ini telah dilakukan pelaku sejak November 2020.

    “Apa keuntungan RRM? Ini sejak bulan November 2020 sampai terakhir diamankan yang bersangkutan rupanya keuntungan diambil disini setiap bulan dia masukkan iklan di website tersebut minimal dia iklan di satu website. Keuntungan dua iklan bisa Rp 200 juta,” tandas Kabid Humas Polda Metro Jaya. []

  • Menko Luhut: Pemerintah Siapkan Bansos Tambahan Rp 39 Triliun

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini bukan pilihan mudah bagi pemerintah.

    Sebab, di satu sisi pemerintah harus menghentikan laju penularan varian delta yang eksponensial, agar para dokter, perawat, bidan di rumah sakit, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain bisa menyembuhkan para pasien Covid-19 yang jumlahnya cukup banyak saat ini.

    Namun di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Mall dan pusat perbelanjaan harus tutup, jumlah karyawan pabrik yang masuk kerja pun harus dikurangi untuk memastikan protokol kesehatan bisa berjalan.

    “Pandemi ini tidak akan berakhir jika hanya dengan menambah tempat tidur rumah sakit, dokter, dan perawat. Ini hanya solusi sementara.”

    Lalu, restoran dan tempat makan pun hanya bisa menerima take away (beli bawa pulang). Tentu ini akan berpengaruh terhadap omzet usaha dan pendapatan harian para pedagang kecil.

    “Bukan kebijakan yang mudah untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut. Tapi pemerintah memutuskan bahwa PPKM ini perlu kita ambil untuk menghentikan laju penularan varian delta,” tuturnya dalam Konferensi Pers Virtual pada Sabtu, 17 Juli 2021.

    “Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM ini, Bapak Presiden telah memerintahkan kepada kami para menterinya untuk memberikan tambahan bantuan-bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini,” sambungnya.

    Menko Luhut juga menerangkan dalam situasi PPKM,  pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.

    Detilnya,  meliputi pemberian beras bulog sebanyak 10 kg untuk 18.9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan sosial tunai untuk 10 juta KPM sebesar Rp 300 ribu per bulan per keluarga dan pemberian bantuan sebesar 200 ribu per bulan selama 12 bulan untuk 18.8 juta pemegang kartu Sembako.

    Menko Luhut
    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto:Pelopor/Kemenko Marves)

    Lalu, tambahan anggaran untuk Kartu Prakerja senilai 10 triliun; subsidi listrik Rumah Tangga untuk 450V dan 900V diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021; Perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru/dosen selama 6 bulan; dan subsidi abonemen listrik diperpanjang sampai Desember 2021.

    Sementara pada sektor kesehatan, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp 33.21 triliun. Tambahan ini digunakan untuk biaya perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit, penambahan insentif nakes dan tenaga vaksinasi, pembangunan rumah sakit lapangan, pembelian oksigen, serta pembagian 2 juta paket obat gratis untuk yang isolasi mandiri bagi OTG dan gejala ringan.

    “Bapak Presiden sudah memberikan penekanan kepada kami para menteri untuk memastikan bahwa berbagai program bantuan sosial diatas bisa segera diterima oleh masyarakat miskin dan kelompok-kelompok masyarakat yang berhak. Ini adalah perintah prioritas dari Bapak Presiden,“ sebut Menko Luhut.

    Menko Luhut juga menerangkan bahwa pelaksanaan PPKM di Jawa-Bali yang telah berlangsung selama 15 hari sejak 3 Juli 2021 bertujuan untuk menurunkan aktivitas dan mobilitas masyarakat guna mengendalikan penularan dari Virus Corona Varian Delta ini. Menko Luhut menilai, varian ini tujuh kali lebih menular dibandingkan varian-varian sebelumnya.

    Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM menurut Menko Luhut, telah ada berbagai kemajuan dalam hal penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat.

    “Dari hasil monitoring kami terhadap indikator google traffic, facebook mobility dan indeks cahaya malam, telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Ini memberikan harapan kepada kita bahwa penularan varian delta ini bisa kita turunkan,“ tegasnya.

    Pemberlakuan PPKM, lanjut Menko Luhut perlu diambil guna menekan laju penularan Virus Corona hingga tuntas, terutama menghadapi  varian delta ini.

    “Pandemi ini tidak akan berakhir jika hanya dengan menambah tempat tidur rumah sakit, dokter, dan perawat. Ini hanya solusi sementara,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, pemerintah terus bekerja keras dan mencari solusi permanen yakni menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi agar tercipta herd immunity (kekebalan kelompok).

    “Saya memohon kerja sama dari seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan tambahan selama periode PPKM ini serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Selama periode PPKM ini, jumlah vaksinasi juga meningkat cukup signifikan, dan akan kita targetkan 1.5 juta suntikan pada bulan depan,“ rincinya.

    Sedangkan soal perpanjangan masa PPKM, Menko Luhut mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi. Ia akan melaporkan kepada Presiden dan dalam dua sampai tiga hari mendatang akan diumumkan secara resmi.[]

  • Permintaan Meningkat, Mensos Siapkan Perluasan Layanan Dapur Umum

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini menginstruksikan kepada jajarannya untuk menyiapkan kemungkinan perluasan dukungan permakanan bagi masyarakat melalui dapur umum. Saat ini, Kemensos telah mengaktifasi tujuh dapur umum yang sebagian berbasis di Unit Pelayanan Teknis (UPT). Hal ini, sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan bantuan permakanan dari berbagai daerah.

    Kemensos telah mendirikan dapur umum di Halaman Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, di halaman Convention Hall Surabaya, Balai Besar Prof. DR. Soeharso Solo, Balai Wyata Guna Bandung, Balai Ciung Wanara Bogor, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, Balai Mahatmiya Tabanan Bali, dan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten.

    “Mensos Risma, beliau menginstruksikan agar dilakukan perluasan layanan. Sehingga dapur umum Kemensos berada beberapa kota.”

    Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat menyatakan, awalnya di kantor Kemensos di Jalan Salemba melayani penyaluran telur matang ke masyarakat kurang mampu.

    “Kemudian dengan pengalaman dan kepemimpinan Mensos Risma, beliau menginstruksikan agar dilakukan perluasan layanan. Sehingga dapur umum Kemensos berada beberapa kota di atas,” tutur Harry berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/ Kamis, 15 Juli 2021.

    Harry menjelaskan, ada tiga dapur umum yang menyajikan makanan siap saji dan telur matang, yakni TMPNU Kalibata, dapur umum di Surabaya, dan Balai Wyata Guna Bandung. Sementara dapur umum di Balai Prof. DR. Soeharso Surakarta, di BBPPKS Yogyakarta, di Balai Ciung Wanara Bogor, dan di Dinsos Kab. Klaten menyalurkan telur matang.

    “Sekarang Ibu juga sudah mengarahkan provinsi-provinsi lain yang juga mempunyai balai untuk mempersiapkan diri. Tapi ini sudah tentu tergantung asesmen nanti. Apakah daerah itu sudah sangat membutuhkan sekali untuk menyiapkan makanan siap saji tersebut,” sebut Harry.

    Makanan siap saji disalurkan untuk mencukupi kebutuhan permakanan bagi tenaga kesehatan, petugas penjaga penyekatan PPKM baik TNI, Polri, dan Satpol PP di sekitar DKI dan wilayah penyangga Ibukota DKI Jakarta, dan di wilayah tugas masing-masing UPT di atas.

    “Bahkan juga untuk petugas pemakaman dan juga sebagian warga yang isoman,” tegas Harry.

    Aktifasi dapur umum tidak hanya merupakan dukungan terhadap masyarakat terdampak pandemi. Namun juga sekaligus merupakan strategi untuk menggugah dan membangunkan partisipasi sosial masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial di masa penerapan PPKM Darurat.

    Dengan berkurangnya pergerakan masyarakat tentu berdampak pada produktifitas mereka. Bantuan permakanan diharapkan membantu mencukupi sebagian kebutuhan dasar mereka.

    Pemerintah telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat untuk Jawa-Bali. Sesuai dengan penugasan pemerintah, Kemensos menangani bidang perlindungan sosial. Untuk itu, Kemensos menyalurkan makanan siap saji dan juga telur matang sebagai tambahan nutrisi.

    Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat selama PPKM Darurat. Yakni dengan meningkatkan layanan untuk tiga jenis bansos, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

    Lebih lanjut, Kemensos juga menyalurkan beras 10 kg untuk KPM PKH dan KPM BST, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak pandemi. []

  • Hore! Bansos Cair Rp 600 Ribu Sekaligus

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa pihaknya akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) seiring akan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan berdampak di beberapa sektor.

    “BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur, ” tutur Mensos di Jakarta, Kamis (1/7/2021).

    “Warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja,”

    BST yang akan diberikan adalah senilai Rp 300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Sedangkan untuk bulan Mei dan Juni 2021 akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus.

    “Warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja,” tegas Mensos.

    BST ditargetkan menyasar 10 juta penerima bantuan per bulan, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 18,8 juta, serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta.

    “Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang nyangkut di bank dan tadi sudah di clearkan dalam rapat, ” ucap Mensos.

    Mensos menjelaskan, data nyangkut itu disebabkab nama yang tercantum di data bank tidak persis sama dengan data milik Kementerian Sosial yang sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Mensos
    Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Foto:Pelopor/Tantri)

    “Di bank itu nama minimal 3 huruf dan tidak berbentuk angka, seperti nama ‘IT’, NA70, namun untuk kesalahan minor lainnya masih bisa dikoordinasikan,” sebut Mensos.

    Sementara teknis penyaluran BST seperti biasa melalui kantor pos, sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

    “Jadi, mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga,” tandas Mensos.

    Penyaluran bantuan ini tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Sosial, melainkan ada tambahan anggaran dari Pemerintah untuk dua bulan, yaitu pada bulan Mei danJuni sebanyak Rp 2,3 triliun.

    “Sebetulnya ada total tambahan sebesar Rp 6 triliun untuk penyaluran selama dua bulan, tapi kita masih punya uang _spare_ sebanyak Rp 3 triliun sekian,” ucapnya.

    Upaya percepatan bantuan ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan penggunaan dana bansos yang dilakukan dari struk belanja penerima manfaat, jika dibelanjakan selain untuk kebutuhan pokok.

    “Evaluasi penggunaan uang bansos bisa dilihat dari struk belanja penerima bansos, digunakan untuk barang kebutuhan pokok atau barang yang lain, ” tandasnya.[]