peloporberita.com

Tag: Bansos

  • Al Muktabar Dampingi Jokowi Tinjau Harga Minyak Goreng Curah di Pasar

    Jakarta | Penjabat (Pj) Gubernur Al Muktabar mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau harga minyak goreng di Pasar Baros, Kabupaten Serang, Jumat (17/06/2022). Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyerahkan bantuan sosial (bansos) bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan pedagang.

    Pada saat meninjau di Pasar Baros, Jokowi menemukan fakta bahwa harga minyak goreng sudah relatif stabil di kisaran Rp 14.000. Namun dirinya akan terus melakukan pemantauan harga di beberapa Provinsi lainnya.

    “Beberapa kios sudah Rp 14.000. Ini yang akan saya cek di beberapa pasar di Provinsi yang lain,” ungkap Jokowi.

    Al Muktabar mengatakan akan melakukan pengecekan harga minyak goreng secara berkala di beberapa pasar di Banten, sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi.

    “Itu konsentrasi saya, karena merupakan perintah langsung dari bapak presiden untuk mengendalikan harga minyak goreng, serta menggalakkan kembali vaksinasi,” ujarnya.

    Al Muktabar bersama seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten juga berkomitmen akan terus menggalakkan vaksinasi, meskipun saat ini cakupannya sudah mencapai lebih dari 70 persen.

    “Di masa pandemi ini, gerakan vaksinasi harus terus ditingkatkan agar perekonomian kita berjalan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan,” jelasnya.

    Selain Al Muktabar, Jokowi juga didampingi oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heryanto, Danrem 064/MY Brigjen TNI Yunianto, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum.[]

  • Presiden dan Mensos Bagikan Bansos di Pasar Baros

    Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, menyambangi masyarakat Serang di Pasar Baros, Kabupaten Serang untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial (Bansos) bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan para pedagang.

    Bantuan yang diberikan Presiden sebesar Rp1,2 juta merupakan Bantuan Modal Kerja (BMK) bagi para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kepala Negara berharap bantuan tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai tambahan modal usaha.

    “Ini 1,2 juta sebaiknya dipakai tambahan modal usaha, atau yang Rp300 ribu untuk beli sembako utamanya minyak goreng,” tutur Jokowi Jumat, (17/06/2022).

    Presiden juga berpesan, agar bantuan digunakan untuk keperluan yang mendesak antara lain untuk membeli kebutuhan pokok seperti minyak goreng.

    “Tidak boleh untuk membeli pulsa atau rokok. Silakan untuk membeli kebutuhan pokok. Sementara diterima dulu, nanti kalau pendapatan negara meningkat Insya Allah bantuannya ditambah,” sebutnya.

    Dalam kunjungan ini, Kepala Negara menyampaikan bahwa di antara bantuan yang diterima masyarakat merupakan program dari Kementerian Sosial.

    “Di sini juga hadir Ibu Mensos, Ibu Tri Rismaharini,” ucap Jokowi.

    Presiden dan Mensos Bagikan Bansos di Pasar Baros

    Selain bansos, dalam kesempatan yang sama Jokowi turut mengecek harga minyak goreng curah yang ada di Pasar Baros. Menurut Presiden, harga minyak goreng curah di pasar tersebut sudah relatif stabil di kisaran Rp14.000.

    “Tadi saya ke pasar ini untuk mengecek harga minyak goreng curah. Saya lihat harga sudah baik, sudah Rp14.000, dicek sendiri. Beberapa kios sudah Rp14.000. Ini yang akan saya cek di beberapa pasar di provinsi yang lain,” tegas Presiden.

    [irp]

    Adapun penerima BLT Minyak Goreng di Provinsi Banten menjangkau sebanyak 539.322 orang. Di Kabupaten Serang sebanyak 67.941 penerima manfaat. Sedangkan bantuan PKH Provinsi Banten untuk penyaluran Tahap ll sebanyak 288.162 KPM dengan nilai total Rp204,486 miliar.

    Selanjutnya di Kabupaten Serang tercatat sebanyak 46.198 KPM dengan nilai bantuan Rp33,786 miliar. Bantuan Atensi dari Kemensos diserahkan kepada 20 KPM dengan nilai Rp99.465.000. Selain itu, Melalui Sentra Terpadu Inten Soeweno, Kemensos juga menyerahkan 2 unit motor roda 3 kepada penyandang disabilitas. []

    [irp]

  • Serahkan Bantuan Kewirausahaan, Wapres Berharap Kesejahteraan Lansia Produktif Meningkat

    Jakarta – Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-26 masih diperingati di beberapa daerah, yang terbaru di Kabupaten Lumajang dan Kota Surabaya. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin hadir dalam acara di kedua kota tersebut didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Dalam acara tersebut, Wapres menyerahkan bantuan sembako dan kewirausahaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) kepada penerima manfaat.

    Di Lumajang, Wapres menyerahkan bantuan sosial kepada 50 penerima manfaat yang terdiri dari lansia, KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan total Rp80.000.000. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan ATENSI, PKH, BPNT dan BLT Minyak Goreng.

    Dari Lumajang, Wapres bertolak ke Kota Surabaya untuk menyerahkan bantuan sosial kepada 50 lansia senilai Rp82.893.600 yang terdiri dari bantuan ATENSI, PKH, BPNT dan BLT Minyak Goreng.

    “Hari ini saya menyerahkan bantuan sosial dan bantuan pemberdayaan. Semoga dengan pemberdayaan ini bisa mempercepat kesejahteraan penerima manfaat,” tutur Ma’ruf Amin kepada wartawan di Balai Pemuda, Alun-alun Kota Surabaya (02/06/2022).

    Bantuan ATENSI yang menjadi salah satu komponen bantuan sosial diberikan kepada 10 lansia di Kabupaten Lumajang dan 10 lansia di Kota Surabaya. Bantuan kewirausahaan yang diberikan yaitu untuk usaha warung kelontong, warung nasi, warung kopi, dan jualan siomay keliling.

    Mensos juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial tidak hanya sekedar memberikan bantuan sosial. “Ada bantuan modal usaha untuk keluarga tidak mampu. Mereka diharapkan tidak hanya terima bansos, tapi juga bisa usaha dengan bantuan pemberdayaan,” ungkap Mensos Risma.

    Mensos Risma

    Selain itu, juga diberikan bantuan ATENSI untuk dua orang penyandang disabilitas. “Ada yang disabilitas netra. Dia memang sudah rutin melakukan pijat. Tapi kita coba berdayakan istrinya dengan memberikan usaha kelontong untuk istrinya,” sebut Risma.

    Dengan mengaktivasi “mesin kedua”, diharapkan penghidupan penerima manfaat tersebut semakin baik. Pemberian bantuan ini berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh UPT Kementerian Sosial yaitu Sentra Mahatmiya Bali dan Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta terhadap lansia penerima bantuan.

    “Saya berterima kasih, dapat bantuan dari Kemensos. Saya jualan karena masih bantu biayai cucu-cucu di rumah. Nanti kalau saya sudah tidak kuat, anak saya yang akan teruskan jualan,” ucap Koestini, lansia 70 tahun. []

    [irp]

  • Pedagang Pasar Surakarta Janji Bantuan dari Kemensos akan Dipakai untuk Modal Usaha

    Jakarta – Kehadiran Presiden Joko Widodo di Pasar Mojosongo, yang didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini, disambut riuh dan teriakan para pedagang dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan bantuan di dalam amplop putih.

    Kepada penerima bantuan, Presiden kembali mengingatkan agar bantuan digunakan untuk keperluan mendesak.

    “Tidak boleh untuk beli rokok, tidak boleh untuk beli pulsa, ya. Sebaiknya untuk modal usaha atau untuk beli minyak goreng,” tutur Presiden, bersama Ibu Iriana (26/05/2022).

    Kepada wartawan, Presiden menyatakan, bantuan diberikan untuk pedagang, UMKM, dan PKL di Pasar Mojosongo, Pasar Gede, Pasar Gading, dan juga Pasar Harjodaksino.

    “Bantuan juga untuk para seniman. Dan juga ada tambahan modal untuk mendorong ekonomi pulih kembali,” sebut Jokowi.

    Salah seorang pedagang lenjongan atau jajanan manis khas Kota Surakarta bernama Rubina mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Presiden dan Ibu Iriana.

    [irp]

    “Matur nuwun, terima kasih. Bantuannya buat nambah dagangan, nambah (bayar) kontrakan, terus menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Matur nuwun sanget,” ucap Rubina di Pasar Gede.

    Rasa syukur turut dirasakan oleh Hermawan, seorang tukang becak di Pasar Gede yang bersama rekan-rekannya mendapatkan bantuan secara langsung dari Kepala Negara. “Ini yang jadi Presiden Bapak Jokowi bisa dapat bantuan semua, rombongan abang becak semua di sekitar Solo,” ucap Hermawan.

    Di Pasar Harjodaksino, Aminah mewakili para pedagang lainnya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.

    Pedagang Pasar Surakarta Janji Bantuan dari Kemensos akan Dipakai untuk Modal Usaha

    Aminah menyebut, bantuan tersebut akan digunakan untuk menambah modal usahanya. “ Nderek remen kulo (ikut senang saya). (Bantuan rencananya) buat modal. Terima kasih atas perhatiannya pada rakyat,” ucap Aminah.

    Rekan Aminah di Pasar Mojosongo, Suwarni (51), mengaku senang mendapatkan perhatian pemerintah. Warga Mojosongo RT 05/32, Kecamatan Jebres ini mengaku, baru kali ini mendapatkan Bantuan Modal Kerja (BMK) dan bantuan sembako.

    Pendapatan Suwarni tak seberapa, meskipun ia biasa ngider . Dari jualan di trotoar, pindah-pindah ke depan Balai Kota Suarakarta, geser Pasar Legi kalau malam. Pagi berhenti di Pasar Mojosongo.

    [irp]

    “Terima kasih banyak bantuannya. Semoga bermanfaat dan membantu saya. Semoga dagangan saya laris manis untuk menghidupi kebutuhan keluarga,” katanya.

    Selain ke Pasar Mojosongo, Presiden dan rombongan juga menuju Pasar Gede Kota Surakarta. Agenda Presiden sama, yakni untuk menyalurkan secara simbolik Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, bantuan ATENSI untuk kelompok rentan dan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Di Pasar Mojosongo, bantuan Atensi yang diberikan berupa bantuan aksesibilitas (motor roda tiga,kursi roda adaptif, kursi roda elektrik, dan tongkat penuntun adaptif) dan bantuan modal usaha (usaha penjahitan, jualan wedangan/nasi kucing,jualan nasi liwet ), santunan YAPI, serta lansia produktif. Total bantuan sebesar Rp130.395.747 untuk 10 PM.

    Pedagang Pasar Surakarta Janji Bantuan dari Kemensos akan Dipakai untuk Modal Usaha

    Selain itu diserahkan juga secara simbolis Bansos PKH, BPNT dan BLT Minyak Goreng untuk 7 KPM dengan jumlah bantuan Rp 6.425.000.

    Sementara di Pasar Gede bantuan Atensi yang diserahkan berupa bantuan aksesibilitas (motor roda tiga, kursi roda adaptif, kursi roda elektrik, kursi roda multi guna, tongkat penuntun adaptif) dan bantuan modal usaha (usaha penjahitan, jualan nasi dan sayuran) sejumlah Rp129.569.450 untuk 10 PM.

    [irp]

    Di Pasar Gede pula, diserahkan bansos PKH, BPNT dan BLT Minyak Goreng secara simbolis diberikan kepada 7 KPM dengan nilai bantuan 7.700.000.

    Di Kota Surakarta sendiri untuk salur bansos minyak goreng periode Mei 2022 sebanyak 40.302 KPM, PKH tahap 2 sebanyak 20.229 KPM (Rp. 14.207.075.000), dan BPNT sembako sebanyak 40.302 KPM. []

    [irp]

  • Mengenal Aplikasi Cek Bansos, Inovasi Kementerian Sosial

    Jakarta – Kementerian Sosial, menelurkan inovasi berupa Aplikasi Cek Bansos sebagai upaya meningkatkan ketepatan dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Aplikasi berbasis digital ini, membuka partisipasi masyarakat melalui fitur “usul” dan “sanggah”.

    Dua fitur ini, cukup praktis dalam pemanfaatannya. Caranya, Masyarakat dapat mengakses dengan menggunakan ID pengguna yang telah diverifikasi dan diaktivasi oleh admin Kemensos.

    Selanjutnya, pemilik ID juga dapat memberikan tanggapan kelayakan pada penerima manfaat yang dinilai tidak layak mendapatkan bantuan sosial dengan cara memilih icon, mengisi alasan, pernyataan, lalu mengirim tanggapan.

    “Pemilik ID juga bisa mendaftarkan dirinya, keluarga, masyarakat lain, fakir miskin yang berada dalam satu desa atau kelurahan secara langsung pada tombol tambah usulan,” tutur Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Agus Zainal Arifin berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Kamis, (05/05/2022).

    Fitur usul sanggah ini, penting lantaran untuk memfasilitasi masyarakat luas turut berpartisipasi dalam penyaluran bansos tepat sasaran.

    “Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat diharapkan,” tegas Agus Zainal Arifin.

    Ia mengungkapkan, nantinya respon masyarakat baik terkait kelayakan atau usulan baru akan masuk ke dashboard aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) user supervisor di Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

    Pada menu ini, supervisor Kabupaten/Kota harus melakukan verifikasi terhadap data dalam tabel yang tampil.

    Selanjutnya Dinas Sosial melakukan verifikasi data tersebut dengan mengecek kesesuaian informasi yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

    [irp]

    Data hasil verifikasi yang disetujui akan dikirimkan ke dalam usulan baru di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi sistem SIKS-NG online yang disertai surat pengesahan dari kepala daerah untuk diproses dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial.

    Salah satu pengguna aplikasi Cek Bansos Maesaroh, mengungkapkan alasannya. Ibu rumah tangga asal Bogor ini mengusulkan orangtuanya untuk menerima bansos.

    “Saya menggunakan aplikasi cek bansos untuk mendaftarkan ibu saya, karena ibu saya sudah lansia, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Saya ingin ibu saya dapat bantuan sosial atau bansos,” ungkap perempuan 40 tahun ini.

    [irp]

    Sebagai sebuah inovasi dari Kemensos, aplikasi cek bansos mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 lewat Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik.

    Saat ini penilaian masih berlangsung di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (PANRB).

    Aplikasi dapat diunduh lewat Play Store di smartphone berbasis Android dengan nama Aplikasi Cek Bansos, dengan memastikan pengembang aplikasinya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menghindari aplikasi tiruan. []

    [irp]

  • Cek Bansos “Door to Door” di Madiun, Muhadjir Effendy Kaget Lihat ini

    peloporberita.com/ — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kaget, setelah menemukan masih ada keluarga yang menempati rumah yang kurang layak.

    Hal ini ia temukan saat sidak “door to door” mengecek status penerimaan bansos warga Dusun Ngadirejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Jumat (11/03/2022).

    Dalam sidak itu, beberapa keluarga yang dikunjungi rumahnya masih beralaskan tanah liat, kemudian juga ada rumah yang penerangan dan ventilasinya minim.

    Melihat ini, Muhadjir Effendy langsung meminta Bupati Madiun untuk membantu benahi rumah mereka yang belum layak.

    “Ada keluarga tidak mampu yang rumahnya harus dibenahi. Lantainya masih tanah liat kondisinya tidak sehat, ventilasinya minim. Nah itu juga harus dibenahi,” tuturnya.

    Khusus untuk Kab. Madiun, Program Sembako telah diterima 59.590 KPM atau 96,91% dari alokasi 61.613 KPM (data Dashboard PT Pos per 9 Maret 2022).

    Sedangkan untuk PKH pencarian 17.861 KPM atau 62,76% dari penyaluran 28.459 KPM (data Himbara per 7 maret 2022).

    Sementara, untuk data nasional, Program Sembako per 9 Maret 2022 telah diterima oleh 17,52 juta KPM (93,22% dari alokasi 18,8 juta).

    Kemudian, untuk PKH per tanggal 5 Maret 2022 Kemensos telah memproses salur hingga 9,6 juta KPM (96% dari pagu 10 juta) melalui Himbara dan KPM yang telah mencairkan mencapai 6,4 juta. []

  • Hidayat Nur Wahid Berharap Bansos Terus Berlanjut

    peloporberita.com/ – Hidayat Nur Wahid memastikan dukungannya ke berbagai program Kementerian Sosial yang membantu masyarakat prasejahtera. Ia berharap, bantuan sosial itu bisa terus berlanjut dan berjalan berkesinambungan.

    Untuk itu, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS tersebut meminta semua pihak terkait memastikan bantuan tepat sasaran. Salah satu caranya dengan memaksimalkan pembaruan dan memberikan data yang akurat.

    “Untuk seluruh penerima manfaat mohon dibantu disampaikan betul-betul data yang akurat. Dengan data yang tidak akurat akan menjadi masalah,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, (12/03/2022).

    Hidayat Nur Wahid berharap, salur bansos bisa efektif membantu mengurangi beban masyarakat pra-sejahtera, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

    “Semoga programnya bisa berjalan berkelanjutan dengan baik. Saya siap untuk terus bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan dengan berbagai pihak yang terkait agar program ini dapat terus berlanjut, membawa manfaat, dan menjadi berkah,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kanya Eka Santi menyampaikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan bertujuan mendorong kemandirian seluruh penerima manfaat sehingga mereka dapat berdaya dan mandiri ke depan. Termasuk di dalamnya diberikan pula bantuan untuk anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak Covid-19.

    “Khusus untuk bantuan anak yatim, piatu dan yatim piatu ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu yang telah diberikan kepada 28.000 anak dalam 1 (satu) bulan, untuk anak yang sudah sekolah mendapatkan Rp200.000 sedangkan anak yang belum sekolah mendapatkan Rp300.000,” sebutnya.

    Kegiatan Penyerahan bansos dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Anggota Komisi VIII DPR RI berlangsung di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bantuan yang disalurkan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), dan bantuan anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19.

    Untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan bantuan Kemensos total mencapai Rp81.121.570.110. Selain di DKI Jakarta, salur bansos juga dilakukan di tujuh desa se-Lombok, meliputi Desa Santong dan Desa Senaru (Lombok Utara), Desa Sintung (Lombok Tengah), Desa Danger (Lombok Timur), Desa Nyurlembang, Desa Beleka dan Desa Lembar (Lombok Barat).

    Hadir bersama Kemensos dua anggota Komisi VIII DPR RI Rahmat Hidayat dan Nanang Samodra. Bantuan yang terdiri dari bantuan ATENSI, PKH dan BPNT dengan nilai total Rp326.212.287.000. []

  • DPR: Pendamping Sosial Harus Data Ulang masyarakat yang Belum Masuk DTKS

    peloporberita.com/ – Komisi VIII DPR RI meminta pendamping sosial ikut memastikan akurasi data kemiskinan. Permintaan ini sebagai tindak lanjut koordinasi Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyempurnaan data penerima bantuan sosial (bansos).

    Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Rizal menyatakan, DPR telah sepakat dengan Mensos Risma untuk menyempurnakan data penerima bansos. Minimal 3 bulan sekali data penerima bansos akan diperbaharui.

    “Para pendamping harus mendata ulang siapa saja masyarakat yang belum masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pastikan jangan sampai bansos salah sasaran, jika ada penerima bantuan yang tidak layak sebaiknya direvisi karena bansos diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutur anggota Fraksi PAN tersebut saat menyerahkan bansos di Tangerang Kamis, (10/03/2022).

    Kali ini, Kementerian Sosial bersama Muhammad Rizal menyerahkan bantuan ATENSI, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)Program Sembako secara simbolis senilai total Rp200.222.259.217.

    “Kami mengapresiasi gerak cepat Mensos dalam percepatan penyaluran bansos khususnya di wilayah Tangerang Raya, dan umumnya di daerah lain. Menjadi tanggung jawab kita bersama dalam monitoring penyaluran bansos dan memastikan pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat,” ungkap Rizal.

    Pencairan bansos, dilakukan secara serentak di sejumlah daerah di tanah air. Selain Muhammad Rizal di Tangerang, di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII Tb. Ace Hasan Syadzily. Kemudian di Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, dihadiri Selly Andriany Gantina. []

  • Muhadjir Effendy: Membayar Pajak Turut Bantu Masyarakat Kurang Mampu Lewat Bansos

    peloporberita.com/ – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, membayar pajak berarti turut membantu negara melaksanakan subsidi silang kepada masyarakat kurang mampu melalui program bantuan sosial (bansos).

    Bansos itu diberikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

    “Tidak kalah penting, ada sekitar 130 juta warga yang dibantu para wajib pajak untuk membayar iuran BPJS kesehatan. Itu semua berkat kesungguhan, kejujuran dan kecepatan para wajib pajak untuk membayar dan menunaikan tugasnya,” tutur Menko PMK usai melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT tahunan) pajak tahun 2021 melalui e-Filing di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (08/03/2022).

    Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat agar taat membayar pajak sebab pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat juga. Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan SPT tahunannya sebelum batas waktu yang ditentukan. Yakni pada 31 Maret 2022 untuk wajib pajak Pribadi dan 30 April 2022 untuk wajib pajak Badan.

    Berdasarkan data Dirjen Pajak, sampai 7 Maret 2022, sebanyak 4,6 juta wajib pajak pribadi sudah melaporkan SPT Tahunannya. Sementara wajib pajak badan yang sudah melaporkan SPT Tahunannya ada 140 ribu.[]

  • Percepat Salur BPNT Secara Tunai, Kemensos Berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia

    peloporberita.com/ – Kementerian Sosial akan berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat Bantuan Sosial (Bansos), khususnya pencairan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako secara tunai.

    “Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai dengan melibatkan PT Pos Indonesia,” tutur Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Jakarta (20/02/2022).

    Seperti diketahui mekanisme pencairan bantuan oleh PT Pos Indonesia tidak melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga diharapkan bisa meningkatkan kecepatan dalam penyaluran.

    Adapun pagu bansos Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kemensos pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp102,5 Triliun. Sebesar 2,1% dari pagu tersebut, masih membutuhkan penyaluran pada tahun 2022.

    Mensos juga mengatakan, proses penyaluran secara tunai untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT/Kartu Sembako terus dimatangkan. Sehingga mereka kedepannya bisa menerima bantuan untuk tiga bulan dalam sekali pencairan.

    “KPM bisa mencairkan bantuan sekaligus untuk tiga bulan,” ungkap Mensos.

    Ia juga menegaskan, keputusan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai, merupakan hasil evaluasi dari penyaluran di sejumlah tempat. Dimana di antara informasi yang didapat, KPM menerima bantuan dalam bentuk paket.

    Sementara semestinya, KPM bisa bebas menentukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, di sejumlah lokasi juga diketahui kualitas barangnya di bawah standard.

    Sebelumnya pada kesempatan mengecek pencairan bansos di sejumlah daerah, Mensos sudah menekankan bahwa BPNT bisa diambil manfaatnya dalam bentuk tunai dengan nilai sebesar Rp200 ribu per bulan.

    Percepat Salur BPNT Secara Tunai, Kemensos Berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia
    Percepat Salur BPNT Secara Tunai, Kemensos Berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia. (Foto:Pelopor.id/Kemensos)

    Terkait hal ini, Mensos mengutip Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

    “Di Perpres nomor 63 tahun 2017 penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau ngambil uangnya dari ATM atau dari bank boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai,” ucapnya belum lama ini.

    Dengan adanya kepastian pencairan bantuan secara tunai, diharapkan dapat semakin mendekatkan KPM terhadap barang yang dibutuhkan. Sedangkan untuk meningkatkan akurasi salur bansos Mensos terus melakukan pembaruan data.

    “Saya menandatangani SK setiap bulan. Jadi setiap bulan dilakukan pembaruan data. Karena data kependudukan kan selalu dinamis. Begitu saya sahkan, sebentar kemudian ada yang meninggal ada yang pindah dan sebagainya,” tegas Risma.

    Oleh sebab itu, Mensos meminta pemerintah daerah secara terus menerus melakukan pembaruan data penduduk dana menyingkronkannya dengan data Kementerian Dalam Negeri. []