peloporberita.com

Tag: Bansos

  • Soal Penyaluran Bansos, Muhadjir Effendy: Jangan Bikin Susah Orang Susah

    peloporberita.com/ – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan penerimaannya juga harus dipermudah. Hal ini, disampaikannya saat mengecek langsung penyaluran bansos di Kota Pekanbaru, Riau.

    “Semuanya harus dimudahkan agar kita juga dipermudah. Jangan bikin susah orang susah,” tutur Muhadjir berdasarkan keterangan yang diterima, Rabu, (9/2/2022)

    Sementara bansos yang tepat sasaran menurut Muhadjir, bukan hanya benar-benar sampai dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga harus tepat pengklasifikasian jenis bansos yang akan diterima.

    “Tolong diperhatikan ini. Mereka yang masih punya anak sekolah agar diberi PKH (Penerima Keluarga Harapan), yang dapat bantuan sembako, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan yang lain juga harus disesuaikan,” ujarnya.

    Adapun jumlah penerima bansos di Kota Pekanbaru untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 12.670 kepala keluarga (KK) dan untuk program Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebanyak 16.990 KK.

    Menko PMK Muhadjir Effendy mengecek langsung penyaluran bansos di Kota Pekanbaru, Riau
    Menko PMK Muhadjir Effendy mengecek langsung penyaluran bansos di Kota Pekanbaru, Riau. (Foto:Pelopor.id/KemenkoPMK)

    Sementara dilaporkan, hingga saat ini bansos yang belum salur untuk PKH 2% atau sekitar 1.100 KK, BSP 8% atau 5.000 KK, dan bantuan program bansos selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 50% atau sekitar 8.000 KK senilai Rp200 ribu per-KPM per-bulan.

    Pada kunjungan itu, Menko PMK juga menyambangi secara acak masyarakat yang dikira perlu mendapatkan bantuan dan layak untuk menerima bansos dari pemerintah. Salah seorang warga Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai bernama Ernida, mengaku belum pernah sekalipun mendapatkan bansos.

    Kepada Muhadjir, ia mengutarakan harapannya untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pasalnya, anak bungsu dari ibu beranak empat itu masih mengenyam pendidikan di tingkat SMA dan juga membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari.

    “Saya saat ini sudah sendiri (janda). Anak empat, yang satu masih sekolah pesantren. Biaya (pendidikan) anak masih nunggak, sebulan Rp1 jutaan. Kadang dibantu anak yang sudah kerja, tapi itu pun kalau lagi ada. Sedangkan, saya kerja sebulan penghasilan Rp1 juta itu cukup untuk makan saja. Jadi saya berharap ada bantuan dari pemerintah,” curhatnya.

    Mendengar hal ini, Menko PMK langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Lebih lanjut, mengenai data penerima bansos, khususnya Kota Pekanbaru, akan diselaraskan.

    Selain memantau penyaluran bansos, Muhadjir juga menghadiri pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) periode 2022-2024, dan juga meninjau pelayanan kesehatan di RS Ibnu Sina di Pekanbaru. []

  • Mensos Minta Bank Penyalur Bansos Jemput Bola

    peloporberita.com/ – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta bank penyalur bantuan sosial (bansos) bernisiatif jemput bola atau menyalurkan langsung secara door to door utamanya bagi lansia dan penyandang disabilitas.

    Hal ini disampaikan Mensos saat meninjau percepatan pencairan bantuan sosial di sejumlah lokasi di Kabupaten Jombang pada Minggu, (6/2/2022).

    “Kalau harus mengumpulkan lansia, penyandang disabilitas atau yang sakit, di satu tempat di kabupaten, ya berat. Makanya bank saya minta untuk bergerak door to door mendatangi Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Mensos.

    Untuk itu, Risma meminta dukungan semua pihak termasuk Pemda untuk menggunakan berbagai fasilitas yang memungkinkan salur bansos mendekati lokasi tinggal KPM. Baik itu kantor camat, kantor desa/lurah, atau fasilitas lain yang memungkinkan.

    Mensos menjelaskan bahwa di sejumlah daerah, bansos yang belum disalurkan berkisar 15-20%. Adapun dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, total KPM BPNT/Kartu Sembako yang belum transaksi mencapai 13.105 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan sebanyak 8.825 KPM belum menerima bantuan.

    Di Kabupaten Jombang sendiri, terdapat 4 kecamatan dimana angka bansos yang belum cair di atas 1000 KPM, yakni Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan Ngoro. []

  • Cek Pencairan Bansos di Surabaya, Mensos Tawarkan Bantuan Usaha untuk Warga Terdampak Pandemi

    peloporberita.com/ – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyaksikan pencairan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Mensos terus mendorong agar bansos segera cair mengingat bulan Desember segera berakhir.

    Mensos memulai kunjungannya Hari ini (27/12/2021), dengan mengecek pencairan bantuan di Kantor Kecamatan Tambaksari, dan Kantor Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

    Cek Pencairan Bansos di Surabaya, Mensos Tawarkan Bantuan Usaha untuk Warga Terdampak Pandemi
    Cek Pencairan Bansos di Surabaya, Mensos Tawarkan Bantuan Usaha untuk Warga Terdampak Pandemi. (Foto:Pelopor.id/Kemensos)

    Tiba di Tambaksari, Mensos langsung menuju aula kantor kecamatan dimana proses pencairan bantuan berlangsung. Mensos mengecek data penerima bantuan. Kebanyakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selain menerima PKH dan BPNT/Kartu Sembako.

    “Ayo dicairkan semua ya. Yang lanjut usia kasih kesempatan dulu,” tutur Mensos di hadapan petugas sambil mengecek buku tabungan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Beberapa KPM yang datang, baik di Tambaksari maupun di Pakis merupakan KPM perluasan. Yakni KPM yang tercatat sebagai peserta tambahan akibat terdampak pandemi. Dari informasi dan pengamatan, kata Mensos, banyak KPM yang mengira mereka hanya dapat satu jenis bantuan.

    “Padahal mereka mendapatkan PKH dan BPNT/Kartu Sembako. Yang diambil hanya PKH. Mereka boleh dapat dua-duanya. Tapi tidak boleh kalau merangkap BST (Bantuan Sosial Tunai),” sebut Mensos. []

  • Mensos Minta Pencairan Bansos Tuntas Besok

    peloporberita.com/ –  Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta para pihak terkait mempercepat pencarian bantuan sosial kepada penerima manfaat. Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai.

    Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Trenggalek (25/12/2021), Mensos berbicara dan menekankan agar jajaran pemerintah daerah dan juga bank-bank milik negara (Himbara) memastikan pencairan bansos, mengingatkan sudah memasuki akhir tahun.

    “Saya minta pencarian dipercepat. Ini sudah akhir tahun. Senin besok saya minta semuanya tuntas. Tidak ada penerima manfaat yang belum mencairkan bantuannya,” tutur Mensos Risma di hadapan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dan pimpinan Bank Himbara.

    Pada hari yang sama, Mensos dan rombongan bergerak menyusuri jalanan desa. Mensos mencari rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diketahui belum cair bantuan sosialnya. Tiba di Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Trenggalek, rombongan berhenti di jalan desa.

    Mensos, kemudian meminta petugas bank mencairkan bansos milik warga di tempat tersebut. “Ini yang lansia dikasih kesempatan dulu. Penjenengan gadah KTP ne Bu? Dipun beto KTP nipun? Dipendet sodoyo nggih (Kamu ada KTP kan Bu? Dibawa KTP nya? Dicairkan semua saja ya bantuannya),” tanya Risma.

    Pencarian bansos di Desa Melis secara umum merupakan KPM BPNT. Hari itu sekitar 5 orang KPM dari desa tersebut mencairkan bantuan. “Njih remen. Matur nuwun Bu Risma (Ya senang (dengan telah cairnya bantuan-edt. Terima kasih Bu Risma),” ucap nenek Sainem (82), singkat.

    Mensos berpesan, agar bantuan yang telah diterima digunakan sesuai keperluan dan ketentuan. Tidak boleh untuk membeli rokok atau keperluan yang tidak sesuai.

    Terkait masih adanya KPM yang belum menerima bansos, disinyalir mereka berasal dari perluasan program PKH atau BPNT/Program Sembako yang kurang mendapat informasi secara utuh.

    Untuk itu, Mensos meminta kepada para pendamping PKH dan BPNT untuk menyisir agar mereka dapat menerima bansos sebelum 31 Desember.

    Kemensos melalui Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Penyaluran KKS Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT/Program Sembako agar penyalurannya tak melewati 31 Desember

    Penyaluran bansos Kemensos diawasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia melibatkan Kejaksaan Agung RI dan Bareskrim Mabes Polri untuk memastikan bisa tepat waktu, tepat jumlah serta tepat sasaran. []

  • Mensos Minta Bansos Disalurkan Sebelum Akhir Tahun

    peloporberita.com/ – Menteri Sosial Tri Rismaharini, memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Sosial agar semua bantuan sosial (bansos) bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa tersalur sebelum akhir tahun 2021 ini.

    “Kegiatan hari ini merupakan arahan Ibu Mensos terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Penyaluran KKS Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/program pangan agar penyalurannya tak melewati 31 Desember ini, ” tutur Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos Dadang Iskandar di BNI Cabang Kota Bekasi, Kamis (23/12/2021).

    Oleh sebab itu, telah dilakukan percepatan penyaluran, aktivasi KKS bansos PKH dan Program Sembako kepada sekitar 400 KPM di Kota Bekasi. Pencairan bansos tersebut berupa uang tunai maupun sembako.

    “Untuk penyaluran bansos ada dalam bentuk uang tunai dan sembako seperti beras, sayuran, ayam atau daging dan buah-buahan dan yang lainnya, ” ungkapnya.

    Irjen Kemensos, selanjutnya meminta dari semua bansos yang diterima KPM harus dipantau oleh pendamping PKH dan koordinator daerah (korda) agar digunakan sesuai peruntukannya untuk pemenuhan gizi keluarga dan mengurangi stunting. Bansos yang diterima, diminta dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sembako keluarga, bukan yang lainnya.

    Salah seorang KPM BPNT/program sembako, Siti Sarini (31) warga Penggilingan Baru Kel Harapan Baru, Bekasi Utara menerima 8 tahap terdiri 6 tahap x Rp 200 ribu Rp 1,2 juta dan 2 tahap dengan paket sembako.

    Irjen Kemensos Dadang Iskandar di BNI Cabang Kota Bekasi
    Irjen Kemensos Dadang Iskandar di BNI Cabang Kota Bekasi, Kamis (23/12/2021). (Foto:Pelopor.id/Kemensos)

    “Saya senang sekali dan tidak menyangkan menerima bansos yang sebelumnya tidak pernah menerima dari pemerintah. Sekali lagi terima kasih, ” tutur Siti.

    Terkait masih adanya KPM yang belum menerima bansos, hal itu disinyalir adalah mereka dari perluasan program PKH atau BPNT/program sembako atau kurangnya mendapat informasi yang benar.

    “Masih ada KPM belum mencairkan bansos agar disikapi para pendamping PKH dan Korda menyisir agar mereka bisa menerima bansos sebelum 31 Desember, ” pinta Dadang.

    Dalam acara yang sama, Pimpinan Cabang BNI Kota Bekasi, Akta Seli Tatu Pusa menyampaikan kesanggupannya menyalurkan bansos dalam bentuk tunai kepada KPM PKH sesuai dengan permintaan dari pihak Kemensos.

    “Kami siap menyalurkan bansos PKH dalam bentuk tunai sebelum batas akhir sebelum 31 Desember 2021 dengan pelayanan yang baik dan tertib, ” ucapnya.

    Penyerahan simbolis diberikan kepada 1 KPM PKH oleh Irjen, 1 KPM BPNT/Program Sembako oleh Karo keuangan Kemensos, 1 KPM BPNT/progam Sembako yang merupakan penyandang disabilitas netra oleh Sekretaris Itjen.

    Penyaluran bansos Kemensos diawasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia melibatkan Kejaksaan Agung RI dan Bareskrim Mabes Polri untuk memastikan bisa tepat waktu, tepat jumlah serta tepat sasaran. []

  • Tak Ingin Bansos Salah Sasaran, Kemensos Lakukan Pembaruan Data Setiap Bulan

    peloporberita.com/ | Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembaruan data sebulan sekali.

    “Sekarang ini perbaikan data penerima manfaat dilakukan setiap bulan. Hal ini menjadi kesempatan daerah mengusulkan data baru. Pemerintah daerah saya minta lebih aktif lagi memverifikasi data bansos. Karena data verifikasi data kemiskinan memang menjadi kewenangan daerah,” kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam kunjungan kerjanya di Indramayu, Selasa (23/11/2021).

    Baca juga: Tri Rismaharini Akan Bangun Sistem Command Center untuk Percepat Penanganan Masalah Sosial

    Selain pembaruan data, Kemensos juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit yang memungkinkan pemerintah mengetahui kondisi rumah penerima manfaat. “Penerapan teknologi geo-tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” ujar Risma.

    Dengan menggunakan citra satelit, Kemensos dapat mengindentifikasi kelayakan penerima manfaat. Dari hasil geo-tagging, Risma menginformasikan adanya 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bansos.

    Hasil dari pengecekan data itu, perlu ditindaklanjuti pemerintah untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Mensos menyatakan, ada dua jenis data penerima bantuan, yaitu primer dan sekunder. “Data primer dimiliki oleh daerah. Ketika terdapat aparatur sipil negara yang mendapat bantuan, kami perlu mendapatkan masukan dari daerah,” ucap Risma.

    Baca juga: Anggota DPR: Bansos Dipermainkan Wajar Risma marah

    Dalam kesempatan sesi pemadanan data, Risma menyoroti adanya bantuan yang belum terdistribusi. Di Kabupaten Majalengka misalnya, terdapat 6.015 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi selama periode Juli-Oktober. Demikian juga di Kabupaten Majalengka, pada periode Juli-Agustus terdapat 4.784 KKS.

    Mensos menyatakan, pola hampir semua daerah, KKS yang belum terdistribusi terjadi pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Mensos meminta Pemkab Majalengka memastikan penerima manfaat menerima bantuan minggu ini. “Saya minta minggu ini clear. Penyaluran bantuan pusatkan di kecamatan dalam waktu 3 hari. Lansia yang tidak bisa jalan atau yang sakit itu saya minta diantar,” tegasnya.

    Mensos meminta pembayaran bantuan dilakukan secara sekaligus dan dengan uang cash. “Ini sudah bulan November. Tidak ada waktu lagi bila dibayarkan dengan komoditas. Jadi bayar cash. Asal ada KK dan KTP itu sudah cukup,” pungkasnya. []

  • Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Tarakan Mengakses Bansos

    peloporberita.com/ – Kementerian Sosial (kemensos) memastikan kelompok rentan di wilayah Kota Tarakan, Kalimantan Utara dapat mengakses program-program Kementerian Sosial, salah satunya program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi).

    Melalui Program tersebut, Kemensos menyerahkan bantuan senilai Rp764.375.000 kepada kelompok rentan, yakni anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.

    Dalam kesempatan penyerahan bantuan, Menteri Sosial Tri Rismaharini menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah serta masyarakat dalam meringankan beban mereka, khususnya yang terdampak pandemi.

    “Ini tugas kita melayani kelompok rentan dengan layanan rehabilitasi sosial,” tutur Mensos Risma saat menyerahkan bantuan di Kota Tarakan, 29 Oktober 2021.

    Sementara untuk lebih memastikan kelompok rentan yang berhak menerima bantuan namun belum terjangkau, Mensos mendorong peran aktif dan insiatif pemerintah daerah.

    Adapun, bantuan diberikan dalam bentuk buku tabungan untuk 26 anak yatim, piatu dan yatim piatu, bantuan kewirausahaan untuk 80 orang, bantuan aksesibilitas untuk 21 orang dan bantuan kebutuhan dasar untuk 207 orang.

    Untuk menjaga keberlanjutan dan memastikan jangkauan layanan berjalan di seluruh pelosok tanah air, Mensos menekankan kepada semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial untuk menjalankan multi layanan.

    Yaitu, menyelenggarakan semua layanan rehabilitasi sosial yakni penanganan anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan Napza serta tuna sosial dan korban perdagangan orang.

    “Kami akan merespon cepat berbagai permasalahan sosial dan memberikan bantuan berdasarkan hasil asesmen dari pilar-pilar sosial di masyarakat, seperti pendamping rehsos,” tandasnya. []

  • Mensos Minta Pemda di Provinsi Bali Cepat Distribusikan Bansos

    peloporberita.com/ – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial (Bansos). Pasalnya, sekitar 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum menerima bansos tersebut.

    Hal ini, disampaikannya di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial.

    “Saya minta Januari sampai Oktober harus clear . Kalau pake sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash.”

    Selain itu, Mensos juga menekankan agar sesegera mungkin untuk mencairkan bantuan. Sebab, dengan data ribuan yang belum cair, maka akan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian.

    “Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tapi kalau seperti ini, susah pak,” tutur Mensos dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Rabu, 19 Oktober 2021.

    Menurut Risma, perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp450 miliar.

    “ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi,” sebut Mensos.

    Mensos
    Mensos Minta Pemda di Provinsi Bali Cepat Distribusikan Bansos. (Foto:Pelopor.id/Kemensos_)

    Ia mengingatkan, saat ini kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih. Oleh sebab itu, dalam kondisi lesu anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.

    “Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir,” tandas Mensos.

    Lebih lanjut, Mensos mengingatkan stakeholder dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat. Mensos meminta hadirin yang berada dalam ruangan rapat untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.

    “Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Mensos meminta semua pihak untuk mempercepat pencarian bantuan. Terutama di beberapa daerah di Bali dimana data KPM yang belum transaksi masih cukup tinggi. Di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako terdapat 900-an KPM belum transaksi pada bulan Juli-September.

    Melihat kondisi tersebut, Mensos meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel. Untuk keperluan tersebut, Mensos meminta KPM bisa dikumpulkan dan segera dibayarkan hak-haknya.

    Mensos menelepon Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana dan Bupati Karangasem I Gede Dana, agar disiapkan tempat untuk bisa menjadi titik pembayaran KPM. Karena memang banyak KPM yang belum bertransaksi.

    Mensos juga menyoroti tantangan geografis di beberapa daerah di Bali seperti di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani yang memerlukan transportasi air melalui Danau Batur. Mensos minta pembayaran bansos yang belum cair, termasuk yang belum cair sejak Januari 2021, agar dibayarkan secara tunai.

    “Saya minta Januari sampai Oktober harus clear . Kalau pake sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash,” pungkasnya.

    Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial di Bali hampir sama dengan di beberapa daerah lain. Yakni berkisar pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, kartu terblokir, KPM pindah alamat, dan KPM meninggal.[]

  • Kehadiran Tri Rismaharini Dinilai Beri Kebahagiaan bagi Masyarakat Gorontalo

    peloporberita.com/ | Istri Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke Gorontalo. Ia menilai kehadiran Risma di Gorontalo sebagai kebahagiaan luar biasa bagi masyarakat setempat. “Mensos juga memberikan bantuan kepada korban banjir, memberi bantuan pada anak-anak dan orangtua penyandang disabilitas, dan anak-anak yatim,” kata Idah di Gorontalo, belum lama ini.

    Pernyataan Idah disampaikan terkait dengan kunjungan kerja Mensos Risma di Provinsi Gorontalo, Rabu (29/09/2021). Dalam kunjungan itu, Risma menyalurkan bantuan Atensi kepada 474 orang dengan nilai mencapai Rp 699.177.000. Bantuan diberikan berupa Atensi Anak yatim piatu akibat Covid-19, bantuan aksesibilitas, bantuan kebutuhan dasar dan bantuan kewirausahaan.

    Baca juga: Mensos Instruksikan Bank Himbara Selesaikan Transaksi Paling Lambat Minggu Kedua Oktober

    Mensos juga meninjau langsung pengungsian korban bencana banjir di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto dan Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Dalam kesempatan itu, Risma menyerahkan bantuan berupa tenda gulung, matras, kasur dan selimut. Ada juga bantuan berupa family kit, perlengkapan bayi, peralatan makanan, alat dapur dan makanan siap saji. Total bantuan mencapai Rp 270.975.896.

    “Jangan pernah menyerah ya, Tuhan kita itu adil, jangan bilang tidak bisa. Anak-anak ibu bisa, belajar yang rajin, buat bangga orang tua kalian, buat bangga Gorontalo, buat bangga Indonesia,” kata Mensos Risma kepada para penerima bantuan.

    Baca juga: Belum Terima Bantuan Sejak Juli, Risma Instruksikan BPNT di Gorontalo Rapel dalam Bentuk Cash

    Senada dengan Idah, Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idris Rahim menyatakan, terima kasih atas kehadiran Mensos Risma. Ia mendukung kegiatan Mensos dalam pemadanan data bansos. “Tentu saya ucapkan terima kasih. Karena suksesnya Kemensos membantu rakyat miskin sangat tergantung pada data. Karena itu harus sukses datanya, sukses orangnya, sukses administrasinya,” katanya.

    Upaya keras Risma dalam pemadanan data, kata Idris Rahim, menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Provinsi Gorontalo sedang berjuang menurunka angka kemiskinan yang cukup tinggi yaitu 15,59 persen. Di antara kunci pengentasan kemiskinan Provinsi Gorontalo tentunya adalah data yang valid yang kini sedang menjadi fokus Mensos Risma. “Terhadap  upaya pemadanan data ini, kita perlu bertepuk tangan pada Ibu Menteri,” katanya. []

  • Hidayat Nur Wahid Komentari Mensos Risma: Marah-marah Tak Selesaikan Masalah Malah Jatuhkan Marwah

    peloporberita.com/ | Jakarta – Baru-baru ini masyarakat menyaksikan video viral terbaru soal Menteri Sosial Tri Rismaharini yang diketahui marah-marah di depan publik. Kali ini, Mantan Wali Kota Surabaya tersebut marah-marah saat mengecek distribusi bantuan sosial (bansos) dalam kunjungan rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.

    “Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial, Memang Harus Diperbaiki, Agar Tepat Guna dan Tak Dikorupsi. Itu Kewajiban Bersama Bukan Kemensos Saja.”

    Salah satu yang mengomentari aksi marah-marah Mensos Risma adalah Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Menurutnya Hal itu, tidak menyelesaikan masalah dan Malah menjatuhkan Marwah.

    “Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial, Memang Harus Diperbaiki, Agar Tepat Guna dan Tak Dikorupsi. Itu Kewajiban Bersama Bukan Kemensos Saja,” tutur HNW panggilan akrabnya melalui cuitan di Twitter @hnurwahid pada Minggu, 3 Oktober 2021.

    HNW juga mendesak Mensos untuk memperbaiki cara berkomunikasinya sebagai pejabat pemerintahan dengan tidak mengumbar marah besar di depan khalayak. Sebab, menurut Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini, penyelenggara negara diamanatkan untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan agar tercipta suasana harmonis antar pemangku kepentingan.

    Apalagi, Kemensos yang mestinya paling berjiwa sosial, setidaknya harus berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati serta mengayomi dalam ketegasannya laksanakan amanah. Sehingga program bisa dilaksanakan, perbaikan juga bisa dikerjakan, agar keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia bisa tercapai.

    Sementara sikap marah-marah di depan publik justru rawan memperuncing hubungan antara pusat dan daerah. Terbukti, Gubernur Gorontalo merasa tersinggung dan meminta Presiden mengevaluasi sikap Mensos.

    Padahal dalam konteks pendataan fakir miskin, sinergi pusat dan daerah adalah kunci utama menuju data yang lengkap dan tepat, berdaya guna, dan efektif menjauhkan dari penyimpangan termasuk korupsi. []