peloporberita.com

Tag: UMKM

  • Jokowi: Jangan Cuma Jadi Penonton, Produk UMKM Harus Banjiri Marketplace

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Tetapi, produk-produk dalam negeri khususnya UMKM harus mengisi pasar daring.

    “Kita harus membanjiri marketplace. UMKM, koperasi harus membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita,” tutur Kepala Negara pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, Senin (28/03/2022), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta.

    Namun, Presiden mengakui untuk menggapainya terdapat banyak hal yang harus dibenahi dari hulu ke hilir sehingga produk UMKM Indonesia menjadi semakin berkualitas dan kompetitif.

    “Kita harus benahi sama-sama packaging-nya, kemasannya dan branding-nya,” sebutnya.

    Jokowi juga menargetkan pada tahun ini, sebanyak 20 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat masuk atau onboarding ke lokapasar atau marketplace.

    “Tahun 2022 ini harus mencapai target 20 juta, minimal 20 juta, dan meningkat 24 juta di tahun depan tahun 2023 dan 30 juta di tahun 2024. Ini target, kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang telah kita tentukan, saya yakin insyaallah kita semuanya bisa melakukan,” ungkapnya.

    Selain itu, Presiden juga meminta agar jumlah koperasi modern berbasis digital terus ditingkatkan. Presiden menargetkan 500 koperasi modern di tahun 2024, meningkat dari 250 koperasi di tahun 2022 dan 400 koperasi di tahun 2023. Ia juga menekankan, agar target 1 juta UMKM untuk onboarding ke e-katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini.

    Jokowi

    “Kemarin sudah saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan menteri, Dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita,” tandasnya.

    Menurut Presiden, digitalisasi telah menjadi solusi bagi pelaku usaha UMKM dan koperasi untuk bertahan, tumbuh, dan berkembang di tengah situasi yang sulit serta di tengah pembatasan aktivitas dan mobilitas. Tercatat sebanyak 17,5 juta pelaku UMKM telah masuk dalam ekosistem digital.

    “Jumlah ini belum cukup dan harus terus kita tingkatkan. Momentum saat ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan transformasi digital, memiliki kemampuan yang baik untuk memanfaatkan teknologi digital, lebih banyak mengisi marketplace, menjadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global agar UMKM kita segera naik kelas,” ucapnya.

    Rakornas ini dihadiri oleh 1.200 peserta, yaitu 200 peserta hadir secara luring dan 1.000 lainnya hadir secara daring. Peserta yang hadir dalam acara ini merupakan perwakilan dari ragam pemangku kepentingan mulai dari kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, lembaga pembiayaan perbankan dan non-bank, BUMN, perguruan tinggi, asosiasi lembaga inkubator bisnis, komunitas, dan pelaku platform digital. []

  • Presiden Jokowi: Uang Rakyat Jangan Dibelikan Produk Impor

    Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, uang rakyat harus digunakan untuk membeli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah pun memberi perhatian besar, di antaranya mengalokasikan anggaran stimulus bagi UMKM sebesar Rp400 triliun pada tahun ini.

    “Uang rakyat jangan dibelikan produk impor, harusnya dibelikan untuk produk UMKM, Itu bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi,” tutur Kepala Negara ketika melakukan pengarahan aksi afirmatif Bangga Buatan Indonesia (BBI) secara virtual pada Jumat (25/03/2022).

    Adapun tiga faktor pendukungnya dari sisi pembiayaan, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan anggaran badan usaha milik negara (BUMN). Dari tiga faktor tersebut, Presiden mengharapkan anggaran yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM, sudah dapat direalisasikan paling lambat akhir Mei 2022.

    Mekanisme implementasinya, yakni APBN yang diperuntukkan bagi kementerian atau instansi pemerintah yang mencapai Rp526 triliun per tahun, 40 persen di antaranya dialokasikan ke sektor UMKM. Begitu pula dengan APBD yang mencapai sekitar Rp535 per tahun, juga dapat mengalokasikan sebesar 40 persen ke sektor UMKM. Hal yang sama juga dengan anggaran BUMN yang mencapai Rp423 triliun per tahun, 40 persennya ke sektor UMKM.

    “Semua itu anggaran kita. Belokkan saja dari anggaran-anggaran itu ke sektor UMKM,” tegas Presiden.

    Jokowi menegaskan, ada sejumlah sanksi menanti jika pemangku kepentingan tidak menjalankan intruksinya mengenai alokasikan anggaran untuk UMKM. Dari mulai pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) bagi instansi pemerintahan yang enggan menjalankan kebijakan tersebut.

    Ia pun menyatakan tidak akan ragu untuk mengganti pimpinan di Kementerian/Lembaga dan BUMN jika tidak melaksanakan arahan terkait pemberdayaan UMKM tersebut.

    Sedangkan bagi pemerintah daerah yang tidak menerapkan alokasi anggaran tersebut, maka Presiden Jokowi akan langsung mengumumkan kepada khalayak luas. Sehingga, menimbulkan efek jera bagi pemangku kepentingan terkait.

    “Nanti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan sudah seberapa banyak target dicapai, bila belum tercapai terpaksa melakukan sejumlah upaya tersebut,” tandas Presiden. []

  • Kementerian Perindustrian Targetkan Belanja Produk Lokal 80%

    Jakarta | Pemerintah terus mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama yang berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini untuk mendukung program Bangga Buatan Indonesia dan bentuk dukungan pemerintah kepada industri dalam negeri.

    Tahun ini, pembelian produk dalam negeri untuk belanja barang dan jasa pemerintah ditargetkan sebesar Rp 400 triliun. Untuk mendukung hal itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan nilai capaian penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa sebesar 80%.

    “Kami harapkan komitmen yang sama dari pengguna wajib produk dalam negeri lainnya untuk menetapkan target capaian penggunaan produk dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Nusa Dua, Bali, yang dikutip dari laman resmi Kemenperin.

    Anggaran pemerintah pusat terutama pada belanja barang dan belanja modal melalui APBN tahun 2022 sebesar Rp 538,9 triliun. Anggaran itu dapat digunakan sebesar-besarnya untuk belanja produk dalam negeri, yang belum termasuk belanja pemerintah daerah.

    “Jika ditambahkan dengan potensi belanja barang dan belanja modal pemerintan daerah melalui APBD tahun 2022 sebesar Rp532,5 triliun, maka total potensi belanja barang dan belanja modal saja mencapai Rp1.071,4 triliun,” ungkapnya.

    Agus yakin jika potensi yang sangat besar itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh industri dalam negeri, akan ada multiplier effect yang manfaatnya sangat terasa, terutama bagi kemajuan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

    Oleh karena itu, untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang gemilang, perlu kerja sama dalam menyukseskan program substitusi impor dan menggantikannya dengan produk dalam negeri.

    “Industri dalam negeri harus kita dorong untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya kebutuhan belanja pemerintah dan BUMN,” imbuhnya.[]

  • UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Berpihak pada UMKM

    peloporberita.com/ | Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah memberikan pemihakan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Undang-undang pajak yang baru memberikan ketentuan baru yaitu omset yang menjadi dasar dari pengenaan ini adalah diberikan semacam omset tidak kena pajak yaitu Rp 500 juta setahun,” ungkapnya seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan.

    Suahasil mengambil contoh, jika peredaran bruto sebuah UMKM mencapai Rp 3 miliar dalam setahun, maka cukup membayar pajak 0,5% dari Rp 2,5 miliar saja, karena Rp 500 juta menjadi tidak kena pajak.

    Hal itu berlaku, jika UMKM tersebut memilih membayar pajak dengan tarif final 5% dari omset.

    Namun, melalui UU HPP, Wajib Pajak (WP) UMKM juga dapat memilih tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yaitu sebesar 22%.

    Jika memilih tarif PPh itu, WP yang mengalami kerugian menjadi tidak membayar pajak, lantaran tarif akan dikalikan dengan laba yang diterima.

    “Tentu ini menjadi pilihannya dari WP masing-masing sesuai kondisi pajak dan kondisi usaha yang dihadapi,” kata Suahasil. []

  • KemenKopUKM Dorong UMKM Sumedang Manfaatkan e-Katalog LKPP

    peloporberita.com/ – Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi Kementerian Koperasi dan UKM Budi Mustopo, pihaknya tidak pernah berhenti berusaha untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing produk UMKM. Apalagi setelah bergulirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, maka upaya tersebut kian melaju.

    “Berbagai program sudah kita gulirkan untuk memberikan banyak kemudahan dalam berusaha. Seperti terkait perijinan usaha, sertifikasi, hingga akses pembiayaan, cukup dengan Nomor Induk Berusaha atau NIB,” tutur Budi Mustopo, yang hadir mewakili Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara pelatihan vocational bagi usaha mikro di sektor kuliner, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (18/03/2022).

    KemenkopUKM akan terus mempercepat penyediaan 40% barang dan jasa pemerintah oleh produk koperasi dan UMKM melalui e-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

    “Para pelaku UMKM di Sumedang bisa memanfaatkan aplikasi Bela Pangadaan dan e-Katalog LKPP, untuk mengembangkan pemasaran produknya,” ungkap Budi.

    Oleh sebab itu, Budi berharap setelah pelatihan, perlu ada pendampingan, khususnya untuk bisa on-boarding di e-Katalog dan Bela Pangadaan. “Sudah ada penyederhanaan persyaratan bagi pelaku UMKM bisa masuk ke e-Katalog. Intinya, kita permudah,” sebut Budi.

    Selain itu, para pelaku usaha mikro di Sumedang juga bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan ruang publik, seperti di Rest Area jalan tol yang 30% harus diisi pelaku UMKM. “Terlebih lagi, warga Sumedang bakal segera memiliki jalan tol,” tegas Budi.

    Ia juga mendorong pelaku UMKM di Sumedang untuk segera bertransformasi ke digital dalam pengembangan pasar. Maksudnya, untuk lebih memanfaatkan keberadaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Juga mesti memiliki laporan keuangan yang rapi dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, hingga bisa tergambar dengan jelas kinerja usahanya.

    “Untuk laporan keuangan, bisa mendownload aplikasi Lamikro yang ada di android melalui handphone. Dengan kerapihan laporan keuangan, bisa juga menjadi modal untuk akses ke pembiayaan,” tegas Budi lagi. []

  • Pertamina Sediakan 50 Booth UMKM di Event MotoGP Mandalika

    peloporberita.com/ | PT Pertamina (Persero) menyediakan 50 booth yang bisa digunakan secara gratis oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan kebutuhan para penonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia. Balap motor kelas dunia ini berlangsung 18-20 Maret 2022 di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman menjelaskan bahwa UMKM yang dilibatkan merupakan UMKM lokal yang berasal dari NTB dan sekitarnya. Setelah melalui proses kurasi, produknya akan dipamerkan dan diperjualbelikan kepada pengunjung.

    “Kami berikan kesempatan bagi pelaku UMKM di NTB untuk menjadi tenant pada booth ini, untuk memperkuat dukungan kita bagi tumbuhnya perekonomian lokal,” kata Fajriyah seperti dikutip dari laman resmi Pertamina.

    “Harapannya, kegiatan ini nantinya akan menjadi embrio bagi terciptanya ekosistem yang kuat antara pasok dan permintaan untuk sektor pariwisata di Mandalika sebagai salah satu DPSP,” lanjutnya.

    Indonesia menghadapi masa sulit sudah hampir 2 tahun akibat pandemi. Memasuki tahun 2022, diharapkan menjadi tahun keemasan bagi pelaku bisnis, terutama pelaku UMKM. Momentum MotoGP Mandalika juga diharapkan dapat membantu UMKM, bahkan dapat dimanfaatkan untuk menggaet investor.

    Pertamina terus mendorong UMKM binaannya untuk meningkatkan akses dan mempromosikan produk UMKM, baik dalam maupun luar negeri. Salah satu upayanya adalah mengajak UMKM mulai memasarkan produknya secara digital, baik melalui internet, televisi dan jaringan komputer lainnya.

    Hingga tahun lalu, Pertamina telah memiliki 4.047 UMKM Go Digital dan menjadikan momentum pandemi sebagai pemicunya, terhubung langsung dalam ekosistem digital dengan memanfaatkan platform e-commerce maupun marketplace. Digitalisasi sebagai kunci utama bagaimana UMKM mampu bertahan saat pandemi.[]

  • KemenKopUKM Hadirkan Katalog Produk UMKM di Ajang MotoGP Mandalika

    peloporberita.com/ – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menghadirkan katalog Produk UMKM di MotoGP Grandprix Series yang akan berlangsung pada tanggal 18-20 Maret 2022 di Pertamina International Street Circuit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Katalog Produk itu, yang akan memberikan informasi tentang jenis, harga produk, kontak, media sosial dan marketplace dari UKM unggulan.

    “Katalog tersebut terbagi menjadi dua, pertama Katalog Produk UKM Unggulan yang terdiri dari kategori automotive, merchandise dan souvenir, serta healthy product. Kedua Katalog Festival Kuliner Mandalika yang menampilkan produk UKM unggulan kategori food and beverages,” tutur Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Hanung Harimba Rachman saat Konferensi Pers virtual Catalogue SME’s Product MotoGP Mandalika, Jumat (11/03/2022).

    Hanung memastikan, katalog tersebut memiliki QR Code yang akan mempermudah masyarakat, khususnya pengunjung MotoGP untuk mendapatkan informasi berbagai produk UMKM yang difasilitasi oleh beberapa Kementerian/Lembaga dan stakeholder lainnya.

    QR Code itu, disediakan dalam bentuk standing banner dan stiker di beberapa lokasi, di antaranya Pelabuhan Bangsal, Eks Bandara Selaparang, Taman Sangkareang, Islamic Center, Pelabuhan Gili mas, Bandara BIZAM, Eks BLK Internasional, RS mandalika, Parkir Timur, Parkir Barat, Kuta Beach Mandalika, Pasar Senggigi, STIP – BRIDA, serta lokasi dalam sirkuit.

    Sementara jumlah UKM yang difasiltasi oleh KemenKopUKM, Kemenparekraf, Bank Indonesia dan Pemprov NTB mencapai 1.256 UKM dengan rincian, KemenKopUKM menyiapkan 70 UKM non kuliner yang terdiri dari kategori automotive sebanyak 27 UKM, kategori merchandise dan souvenir sebanyak 38 UKM dan kategori healthy product sebanyak 5 UKM. Lalu UKM Food and Beverages dari KemenKopUKM sebanyak 45 UKM.

    “Dari Kemenparekraf menyiapkan 300 UKM dalam bentuk planogram di Bandara BIZAM serta 10 food truck di Beach Park Mandalika. BI menyiapkan 83 UMKM di dalam sirkuit Mandalika, serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB bersama Grab menyiapkan 45 UKM kuliner,” ungkap Hanung.

    Ia juga menegaskan, produk kuliner yang akan hadir 85% berasal dari wilayah NTB dan sisanya dari wilayah lainnya. Hal ini lantaran KemenKopUKM ingin mengutamakan kuliner lokal dari NTB kepada para pengunjung MotoGP Mandalika.

    Produk UMKM yang akan hadir di ajang MotoGP Mandalika lanjut Hanung, sudah melalui tahap kurasi dan disesuaikan dengan tema MotoGP. Menurutnya, berdasarkan data pengunjung di Sepang, Malaysia, pengunjung MotoGP didominasi oleh laki-laki sebanyak 80% dan kebanyakan dari mereka akan membeli produk di tempat.

    “Jadi produk kuliner kita akan perbanyak dan merchandise juga pasti akan diperbanyak karena paling banyak dibeli,” tandas Hanung.

    KemenKop UKM dan Pemprov NTB juga memastikan bahwa suplai produk UMKM yang tersedia di ajang MotoGP Mandalika akan mencukupi. Dengan tercukupinya suplai, menurut Hanung, tidak akan terjadi kenaikan harga yang akan dilakukan oleh para pelaku UMKM secara tidak wajar.

    “Kalau ada yang menaikkan harga secara tidak wajar, besok-besok tidak akan kita ajak lagi. Paling penting itu suplai cukup,” ucapnya.

    Hanung berharap, Dinas Pariwisata Propinsi NTB dapat membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi penempatan QR Code katalog UMKM ini selain di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, tetapi juga di berbagai hotel, penginapan, home stay yang ada di NTB.

    “Kami berharap keberadaan QR Code Katalog Produk UMKM ini dapat memperbesar pangsa pasar UMKM dan mendorong minat semua orang untuk hadir dan menyaksikan pergelaran MotoGP Mandalika dan melihat langsung produk-produk UKM unggulan dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” sebut Hanung. []

  • Tito Karnavian Ingin Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMKM Dipercepat

    peloporberita.com/ – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan kepada jajarannya untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini, disampaikannya usai melantik lima orang pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri, pada Kamis (10/3/2022).

    Hal ini, untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sekaligus upaya menindaklanjuti hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo terkait penggunaan produk dalam negeri.

    Adapun Pemerintah daerah (Pemda) harus mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi. Demi menyukseskan kebijakan tersebut, Mendagri meminta gubernur/bupati/wali kota memerintahkan sekretaris daerah (Sekda) untuk menyusun daftar pelaku usaha mikro dan kecil lokal.

    “Dari pengadaan barang dan jasa, minimal 40 persen menggunakan produk dalam negeri. Oleh karena itu LKPP, LKPP ini membuat inisiatif yaitu dua aplikasi. Yang pertama adalah e-Katalog, yang kedua adalah Toko Daring,” tutur Tito Karnavian di Kantor Pusat Kemendagri.

    Mendagri juga mendorong UMKM agar mendaftarkan diri agar menjadi pedagang (merchant) pada marketplace dalam Toko Daring LKPP. Kemudian, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan diperintahkan melakukan e-purchasing pada Toko Daring tersebut.

    “E-Katalog ini di antaranya mendorong semua daerah yang ada produk UMKM-nya ini didaftarkan dalam e-Katalog sehingga bisa dalam pengadaan barang/jasa bisa dilakukan pembelian langsung. Ini akan mempermudah barang/jasa, pengadaannya. Yang kedua juga akan menekan potensi budaya korupsi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Tito Karnavian mengajak para kepala daerah dan Sekda mengaktifkan aplikasi e-Katalog dan Toko Daring. Lebih lanjut, rencananya dalam waktu dekat para kepala daerah akan dikumpulkan untuk mendapatkan sosialisasi mengenai langkah-langkah terkait penggunaan produk dalam negeri ini.

    “Tolong nanti disampaikan kepada kepala daerah dan tolong rekan-rekan Sekda sebagai ketua peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. (Jadi) ini ada tim, ketua tim pengguna peningkatan penggunaan produksi dalam negeri itu diketuai oleh Sekda semua daerah. Ini tolong diaktifkan, sudah mulai diaktifkan aplikasi e-Katalog LKPP dengan Toko Daring LKPP,” tandas Mendagri. []

  • Go Public, UMKM Harus Maksimalkan Kualitas Produk Ekspor

    peloporberita.com/ | Produk ekspor yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dengan produk-produk impor. Hal ini seirama dengan adanya inisiatif dari pemerintah Indonesia yang bersedia untuk membantu UMKM dalam membawa produk unggulannya ke pasar global.

    Sebagai upaya memajukan UMKM Indonesia, Andalworks melalui program UMKM Rakyat mengadakan webinar bertajuk ‘Memaksimalkan Kualitas Produk Ekspor’ pada Senin, (07/03/2022). Webinar tersebut mengupas strategi yang dapat dilakukan para pelaku usaha untuk meningkatkan produknya.

    “Di era digital saat ini, UMKM Indonesia dapat dengan mudah meningkatkan usahanya dengan memasarkan melalui berbagai macam media, seperti website,” kata Program Director UMKM Rakyat dr. Fonni Safira Lubis, dalam keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Kamis (10/03/2022).

    dr. Fonni melanjutkan, Andalworks melalui program UMKM Rakyat, menawarkan program pembuatan website gratis untuk para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya di internet, sehingga dapat menjangkau market yang lebih luas. Informasi lebih lengkap bisa ditemukan di www.umkmrakyat.id.

    Acara ini turut dihadiri oleh Executive Director Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Danang Girindrawardana, yang menjelaskan langkah awal untuk meningkatkan produk berkelas ekspor.

    “Seorang wirausahawan perlu meningkatkan mutu usahanya dengan meningkatkan beberapa aspek, seperti kualitas produk, sarana branding digital dan status badan hukum, sehingga mampu menciptakan produk yang kompetitif,” ujar Danang.

    Maka dari itu, menurutnya, upaya memaksimalkan kualitas produk ekspor bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

    Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), pemerintah menetapkan target untuk meningkatkan kontribusi ekspor UMKM sebesar 21,6% pada 2024, dari total kontribusi saat ini sebesar 14,5%. Dengan angka saat ini, kontribusi UKM di Indonesia masih jauh dari negara-negara APEC yang berkisar 35%.[]

  • KemenKopUKM Hadirkan 1.500 Produk UMKM di MotoGP Mandalika

    peloporberita.com/ – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam Opening Ceremony UMKM Goes To Mandalika di Gedung SMESCO Jakarta menegaskan, pihaknya akan menyelenggarakan pameran untuk lebih dari 1.500 produk UMKM unggulan dari 14 Provinsi di dalam Pertamina Mandalika International Street Circuit dalam ajang MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret 2022 mendatang.

    “Produk yang akan ditampilkan yaitu produk kategori otomotif, merchandise, souvenir, healthy product, serta food and beverages. Dengan semangat kolaborasi dengan berbagai pihak, lebih dari 1.500 UMKM akan menampilkan produknya pada event MotoGP Mandalika,” tuturnya Minggu (06/03/2022).

    Menteri Teten juga menyampaikan bahwa pada 2021 lalu, industri otomotif mengalami peningkatan sebesar 17,82%, serta menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri. Hal ini menunjukkan bahwa demand pasar otomotif masih tinggi. Nah, membaiknya industri otomotif, secara otomatis mampu meningkatkan sektor lainnya termasuk UMKM.

    “UMKM merupakan sektor pendukung industri otomotif di antaranya sebagai suplier part atau komponen kendaraan. Sehingga UMKM harus turut serta dalam pertumbuhan industri ini,” ungkapnya.

    Event MotoGP, Lanjut MenKop UKM, merupakan agenda internasional yang harus dimanfaatkan seluruh pelaku UMKM untuk promosi. Melalui Ajang ini, UMKM Indonesia harus menunjukkan potensinya di kancah internasional, menjadi sarana perluasan produksi, menjaring investasi, serta pengembangan produk yang berkualitas.

    “Event Pameran UMKM Otomotif dan Travel ini merupakan rangkaian promosi UMKM dan jasa pariwisata dalam mendukung event MotoGP Mandalika, kita harus menunjukkan produk UMKM kita memiliki kualitas, daya saing dan mampu masuk dalam rantai nilai nasional maupun global,” tegasnya.

    MotoGP Mandalika, harus digunakan sebagai ajang promosi bagi produk UMKM, pariwisata dan investasi. MenKop UKM pun menginginkan terwujudnya peta jalan terukur untuk promosi ini agar 10 tahun ke depan dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Indonesia dapat menaikkan target industri otomotif termasuk UMKM.

    Teten Masduki
    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Opening Ceremony UMKM Goes To Mandalika di Gedung SMESCO Jakarta. (Foto:Pelopor.id/Kemenkop UKM)

    “MotoGP akan mengangkat industri UMKM dan otomotif. Kita harus punya target terukur. Kalau 10 tahun saya optimis kita bisa menggerakan industri otomotif Indonesia berkelas dunia,” tandasnya.

    Adapun acara pre-event MotoGP Mandalika ini, terdiri dari Pameran 60 UKM bidang otomotif dan 40 UKM travel dan lainnya, serta diadakan coaching clinic safety riding oleh IMI (Ikatan Motor Indonesia), atraksi freestyle, pelepasan Team Riders Goes to Mandalika dan lainnya. Kegiatan ini juga akan dihadiri sekitar 1.000 bikers dari berbagai komunitas roda dua serta komunitas otomotif. []