peloporberita.com

Tag: Joko Widodo

  • BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah, Pakar Kebijakan Publik: Kebijakan yang Mengada-ada dan Dipaksakan

    peloporberita.com/ – Pemerintah akan memberlakukan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mengurus SIM, STNK, SKCK, Serta untuk calon jemaah umrah dan haji khusus. Selain itu, kepesertaan BPJS Kesehatan, juga menjadi syarat jual beli tanah.

    Syarat tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Melalui Inpres itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sekitar 30 kementerian atau lembaga mendorong optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional.

    Terkait hal ini, Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan tersebut cenderung mengada-ada dan dipaksakan. Hal ini lantaran jual beli tanah berbeda dari objek sehingga tak bisa disamakan dengan transaksi lainnya.

    “Karena bangunan itu kan tidak sama dengan objek lain,” tutur Trubus di program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne Senin, 21 Februari 2022.

    Trubus menjelaskan, proses transaksi jual beli tanah biasanya melibatkan notaris atau perangkat desa dan harus ada keautentikan dengan objek dan dokumen yang ditransaksikan. Selain itu, unsur perdata juga mesti dipenuhi dalam transaksi jual beli tanah.

    Trubus khawatir, jika kebijakan ini tetap diberlakukan pada awal Maret nanti maka akan membebankan masyarakat. Pasalnya, tidak semua masyarakat saat ini terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sedangkan sejauh ini peserta BPJS Kesehatan masih didominasi pekerja formal.

    BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus SIM, STNK, SKCK, Umrah, Haji dan Jual Beli Tanah
    BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus SIM, STNK, SKCK, Umrah, Haji dan Jual Beli Tanah. (Foto:Pelopor.id/Tantri Lestari)

    Menurut Trubus, persoalan saat ini sebenarnya yang perlu dibenahi adalah pelayanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, pelayanan BPJS Kesehatan tidak optimal dan belum memudahkan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak tertarik dalam isu BPJS Kesehatan.

    “Layanan publiknya itu ngeri-ngeri sedap, pelayanannya seperti bola pingpong, pelayanannya nggak jelas lah,” tandas Trubus. []

  • Jokowi Terbitkan Aturan Koordinasi Penyelenggaraan Haji

    peloporberita.com/ – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji. Peraturan yang dapat diakses di laman JDIH Sekretariat Kabinet ini ditandatangani Presiden tanggal 9 Februari 2022.  Aturan ini, merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 109 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    “Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah haji; dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji,” sebut ketentuan Pasal 2 PP ini.

    Dalam PP ini disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tugas penyelenggaraan tersebut, dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

    Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mengoordinasikan menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat, gubernur di tingkat provinsi, bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.

    Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji meliputi tiga hal, yaitu pertama, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, dan administrasi; kedua, pembinaan; dan ketiga, pelindungan.

    Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi haji paling sedikit meliputi penetapan embarkasi, embarkasi-antara, debarkasi, dan debarkasi-antara; penyediaan transportasi; dan kapasitas kebutuhan transportasi.

    “Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis aturan tersebut.”

    Sementara penyediaan transportasi, meliputi penyediaan transportasi udara dari dan ke Arab Saudi, penyediaan transportasi darat selama di Arab Saudi, dan penyediaan transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan akomodasi, meliputi penyediaan akomodasi di Indonesia dan penyediaan akomodasi di Arab Saudi.

    “Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan jemaah haji beserta barang bawaannya, serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah,” bunyi Pasal 8 ayat (4).

    Begitu juga dengan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan konsumsi, meliputi penyediaan konsumsi di Indonesia dan Arab Saudi. Pelayanan konsumsi, harus memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia.

    Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan haji paling sedikit meliputi informasi kesehatan haji, istitaah kesehatan jemaah haji; perekrutan petugas kesehatan haji; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan haji; dan penanganan jemaah haji sakit.

    kemudian, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan dokumen perjalanan paling sedikit meliputi penerbitan paspor, layanan keimigrasian, dan penyelesaian permasalahan terkait keimigrasian. Sedangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi paling sedikit meliputi sinkronisasi dan validasi data: pendaftaran jemaah haji, pelimpahan porsi jemaah haji, dan pembatalan pendaftaran jemaah haji.

    Pada Pasal 23, disebutkan bahwa koordinasi kegiatan pembinaan dimaksud dalam bentuk pembinaan kesehatan jemaah haji yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji. Pembinaan kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi: pembinaan selama masa tunggu dan pembinaan selama masa keberangkatan; pembinaan selama di Arab Saudi; dan pembinaan selama masa kepulangan,.

    Sedangkan koordinasi kegiatan pelindungan dilakukan sebelum, selama, dan setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji. Pelindungan kepada jemaah haji dan petugas haji terdiri atas pelindungan:

    • Warga negara Indonesia di luar negeri;
    • Hukum;
    • Keamanan;
    • jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.

    Pada Pasal 26 ditegaskan, pelindungan jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji dilaksanakan dengan mengedepankan keterlibatan pihak berwenang; tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata warga negara Indonesia; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP 8/2022 ini mulai berlaku pada saat diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly tanggal 9 Februari 2022. []

  • Jokowi Tekankan Pentingnya Sinergi Seluruh Elemen Dalam Percepatan Vaksinasi

    peloporberita.com/ | Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nasional, baik dosis primer maupun dosis lanjutan atau booster.

    Presiden menyampaikan hal itu saat meninjau dan berdialog secara virtual dengan sejumlah penyelenggara vaksinasi serentak yang tersebar di 12 provinsi.

    “Saya kira dorong terus bersama-sama dengan Kodim, Polresta, Kejari, semuanya diajak untuk bersama-sama mempercepat vaksinasi,” ujar Presiden Jokowi saat berdialog dengan Bupati Majalengka, seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI.

    Hal senada juga disampaikan Jokowi saat menanggapi laporan Kapolda Papua Barat.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), capaian vaksinasi di provinsi tersebut hingga 17 Februari pukul 12.00 WIB baru berkisar 58,16 persen untuk dosis pertama dan 38,64 untuk dosis kedua.

    “Untuk Papua Barat agar betul-betul masyarakat semuanya diajak, libatkan tokoh-tokoh agama sehingga memberikan pemahaman yang langsung kepada penduduk,” ujarnya.

    Sedangkan, Provinsi Maluku Utara cakupan vaksinasi dosis pertama telah mencapai 79,41 persen dan dosis kedua 42,41 persen.

    Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengapresiasi daerah dengan cakupan vaksinasi yang tinggi. Salah satunya adalah Semarang, Jawa Tengah yang cakupan dosis primernya sudah melebihi 100 persen, sedangkan untuk vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia sudah mencapai 80 persen untuk dosis pertama dan kedua.

    Apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai target vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah, guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi.

    Di akhir dialog, Presiden Jokowi kembali mengimbau masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.[]

  • Sandiaga Ajak Investor Berinvestasi di Destinasi Super Prioritas Likupang Sulut

    peloporberita.com/ | Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong para investor, agar segera berinvestasi dalam pembangunan sarana dan prasarana di Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang, Sulawesi Utara.

    Dalam Gala Dinner bersama Forum Investor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Rabu (16/02/2022), Sandiaga menyebutkan bahwa pemerintah akan mendukung pengembangan DSP Likupang dengan membangun berbagai infrastruktur.

    Investasi yang ditargetkan hadir di DSP Likupang melingkupi usaha di bidang pariwisata, mulai dari hotel, restoran, fasilitas olahraga, marina dan sejumlah sarana pendukung pengembangan potensi ekonomi kreatif.

    "Pemerintah bergerak cepat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan destinasi super prioritas," kata Sandiaga seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima peloporberita.com/.

    Sandiaga mengatakan, dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar semua pembangunan infrastruktur, termasuk di Likupang harus selesai sebelum akhir 2023.

    “Maka dalam forum ini kami mengundang 25 investor besar dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di KEK Likupang sebagai destinasi super prioritas,” katanya.

    Dalam acara yang digelar secara hybrid ini, hadir pula Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesudibjo dan Deputi Bidang Industri dan Investasi Fadjar Hutomo serta Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Muhammad Neil El Himam.

    Selain itu, sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam mengelola potensi wisata di kawasan Likupang, pada kesempatan yang sama Sandiaga mengungkapkan pelaksanaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Lahan Poltekpar Manado dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Poltekpar Bali. []

  • Patung Jokowi Naik Motor Sebentar Lagi Bakal Hiasi Gerbang Sirkuit Mandalika

    peloporberita.com/ – Seniman ternama di Indonesia, I Nyoman Nuarta membuat patung Presiden Jokowi sedang menaiki sepeda motor. Patung ini, rencananya akan dipasang di Gerbang Sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meramaikan ajang MotoGP 2022.

    Penampakan patung Presiden Jokowi, ditunjukkan Nyoman lewat akun Instagram resminya. ”Finishing,” tulis seniman kelahiran Tabanan itu di keterangan unggahannya pada Minggu (13/2/2022).

    Nyoman menjelaskan, ide pembuatan patung berawal dari obrolan dengan seorang menteri. Kemudian Patung pun dikerjakan secara kilat, yakni setelah 3 pekan pengerjaan, patung sudah selesai 75% dari seharusnya membutuhkan waktu 6 bulan.

    Dalam postingan tersebut, patung dengan tinggi 3,6 meter dan panjang 6 meter ini kelihatan sudah hampir selesai. Patung Presiden Jokowi itu, terlihat menunggangi sepeda motor yang biasa dipakainya yakni Kawasaki W175 custom. Pada detilnya, patung yang dibuat dari tembaga kuningan ini juga bertuliskan “RI1” di bagian samping sepeda motornya.

    Selaisn itu, pria 70 tahun ini lewat media sosialnya juga kerap membagikan proses pembuatan patung tersebut. Ia pun merasa senang mengerjakan patung dari orang yang ia banggakan.

    “Semoga Presiden beserta keluarga selalu mendapatkan lindungan-Nya,” Doa Nyoman Nuarta untuk Jokowi lewat komentar unggahan belum lama ini. []

     

    View this post on Instagram

     

    A post shared by Nyoman Nuarta (@nyoman_nuarta)

  • Penjelasan Pramono Anung Soal Fungsi Utama Sekretaris Kabinet

    peloporberita.com/ – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan bahwa salah satu fungsi utama Setkab adalah mengelola penyelenggaraan Sidang Kabinet, termasuk Rapat Terbatas, yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan pada kabinet pemerintahan di Indonesia.

    “Semua keputusan (diambil) di Sidang Kabinet. Termasuk mulai dari urusan vaksin, urusan evaluasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), itu semuanya oleh Presiden diputuskan dalam Sidang Kabinet,” tuturnya dalam acara bincang santai Podkabs Jumat, (04/02/2022).

    “Presiden (Jokowi) adalah presiden yang enggak seneng basa basi. Enggak senang menterinya ngomong terlalu lama, yang penting adalah substansinya apa dan apa yang harus beliau putuskan.”

    Menurut Pramono,  dalam Sidang Kabinet, para menteri akan memaparkan usulan kebijakan untuk kemudian diputuskan oleh Presiden.

    “Presiden memutuskan harga minyak goreng, minyak curah menjadi Rp14 ribu, itu tentunya usulannya dari menterinya, dan menterinya kemudian menyampaikan di dalam Sidang Kabinet, dalam Ratas (Rapat Terbatas),” sebutnya.

    Pramono juga menerangkan proses pengambilan keputusan di Sidang Kabinet. yakni, secara berkala pihaknya akan mengusulkan materi Sidang Kabinet kepada Presiden. Topik pembahasan yang sudah disetujui Presiden kemudian akan diagendakan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet.

    “Presiden sudah setuju misalnya minggu ini satu, dua, tiga, empat, lima (topik) yang dirapatkan, itu kemudian langsung kita persiapkan. Setelah itu Presiden akan memberikan arahan di dalam Rapat Terbatas itu,” paparnya.

    Pramono juga menyebut dirinya berperan sebagai ketua kelas dalam kabinet pemerintahan. Sebab dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet, Seskab menentukan para menteri yang dapat menyampaikan paparan beserta alokasi waktu paparannya berdasarkan prioritas substansinya.

    “Kalau topiknya menarik, itu yang daftar (untuk presentasi) bisa puluhan. Padahal waktunya yang kita kasih kesempatan mungkin hanya 4-5 orang. Itu harus kita pilih. Kita harus tahu menteri mana yang substansinya lebih dibutuhkan oleh Presiden, based on priority,” ungkapnya.

    Pelaksanaan Sidang Kabinet sebagai forum pengambilan keputusan, lanjut Pramono,  berlangsung sangat efektif. Dalam waktu yang sangat singkat, para menteri harus dapat memaparkan substansi yang ingin disampaikan. Contohnya, untuk satu Rapat Terbatas secara keseluruhan dialokasikan waktu satu jam.

    “Jadi satu Ratas itu kita alokasikan waktu satu jam. Presiden (Jokowi) adalah presiden yang enggak seneng basa basi. Enggak senang menterinya ngomong terlalu lama, yang penting adalah substansinya apa dan apa yang harus beliau putuskan,” tegasnya.

    Sebagai ketua kelas,  dirinya dituntut untuk disiplin dalam menerapkan aturan bagi para anggota kabinet. Salah satunya, para menteri harus menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar setiap bulannya.

    “Kita harus ada waktunya tegas tapi harus ada waktunya juga ada toleransi. Jadi untuk Sidang Kabinet Paripurna biasanya mau siapa saja (yang izin tidak hadir) pasti enggak (dikasih). Kalau untuk Rapat Terbatas bagi menteri yang akan presentasi dia tetap harus ada tetapi yang bukan yang menjadi main topic-nya, oke diizinkan,” tandasnya.

    Selain itu, Sekretariat Kabinet juga harus selalu siap untuk menyelenggarakan Sidang Kabinet kapan dan di mana saja. Tak jarang Presiden Jokowi meminta diagendakan Sidang Kabinet di saat melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah di tanah air.

    “Yang harus disiapkan banyak, keputusan-keputusan, risalah rapat, putusannya Presiden, dan enggak boleh salah karena itu yang paling penting. Dan alhamdulillah, sampai hari ini relatif enggak pernah salah,” pungkasnya. []

  • Jokowi Tiba-tiba Tunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM Ad Interim, Kenapa?

    peloporberita.com/ – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM Ad Interim alias sementara.

    Hal ini, dikonfirmasi oleh Staf Khusus Menteri Investasi, Tina Talisa. Segera setelah penunjukkan dirinya, Bahlil langsung melakukan rapat dengan seluruh Eselon satu di lingkungan Kementerian ESDM.

    Kabar ini, juga dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia Anggawira yang mengetahui informasi tersebut.

    Sementara Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ini sedang menjalankan isolasi mandiri dan diharapkan sudah dapat kembali bekerja pekan depan.[]

  • Jokowi: Kesiapan Pemerintah Antisipasi Lonjakan Omicron Jauh Lebih Baik

    peloporberita.com/ – Kasus Covid-19 mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 27.197 kasus per hari Kamis, (03/02/2022) akibat varian baru Omicron.

    Terkait hal ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah telah memperkirakan dan mengantisipasi lonjakan tersebut dengan sejumlah persiapan yang lebih baik dari tahun lalu.

    “Meskipun kasusnya melonjak cukup tinggi, namun keterisian di rumah sakit masih terkendali,”

    “Lonjakan ini sudah diperkirakan dan diantisipasi oleh pemerintah, dengan kesiapan-kesiapan kita yang sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun lalu, baik dari segi rumah sakit, obat-obatan dan oksigen, fasilitas isolasi, maupun tenaga kesehatan. Dan kondisi rumah sakit hingga saat ini juga masih terkendali,” tutur kepala negara dalam keterangannya, di Kota Medan, Kamis (03/02/2022).

    Presiden Jokowi pun meminta masyarakat untuk tetap tenang. Sebab, varian Omicron meski memiliki tingkat penularan yang tinggi, tetapi tingkat fatalitasnya lebih rendah dibandingkan varian Delta. Ini terlihat dari kasus Covid-19 di beberapa negara, di mana tingkat keterisian rumah sakit, relatif rendah.

    “Hal ini juga termasuk di negara kita, Indonesia, meskipun kasusnya melonjak cukup tinggi, namun keterisian di rumah sakit masih terkendali,” ungkapnya.

    Menurut Jokowi, pasien Omicron dapat disembuhkan tanpa harus ke rumah sakit. Pasien yang terpapar varian ini cukup melakukan isolasi secara mandiri di rumah, minum obat dan multivitamin, serta segera tes kembali setelah lima hari.

    Selain itu, ia juga telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM.

    Lebih lanjut, Presiden meminta para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan jajaran pemerintah daerah, serta dibantu jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat.

    “Masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai varian baru COVID-19. Tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dan kurangi aktivitas yang tidak perlu,” tegas Kepala Negara.

    Jokowi juga mengimbau masyarakat yang belum divaksin agar segera divaksin. Bagi yang sudah divaksin lengkap dan sudah waktunya untuk disuntik vaksin penguat (booster) agar segera vaksin booster. []

  • Sandiaga Uno Dampingi Jokowi Tinjau Danau Toba

    peloporberita.com/ – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pengembangan wisata di kawasan Destinasi Super Prioritas Danau Toba. Salah satunya, kawasan wisata Pantai Bebas Parapat, Simalungun, Sumatra Utara.

    Presiden Joko Widodo menyampaikan, kunjungannya ke Danau Toba merupakan tindak lanjut percepatan 5 Destinasi Super Prioritas tanah air.

    “Hari ini kita melihat perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di kawasan-kawasan destinasi wisata. Baik di Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur dan hari ini kita meninjau kawasan Danau Toba juga dalam rangka melihat revitalisasi, perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan dan sudah berjalan,” tutur Kepala Negara, Rabu, (2/2/2022)

    Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan, setelah revitalisasi dan pengemabangan kawasan selesai, Kemenparekraf melanjutkan untuk tahap selanjutnya, baik dari sisi pendampingan hingga re-branding destinasi tersebut.

    “Saya melihat ada perbaikan total. Sehingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa melakukan re-branding lagi sehingga ada pembeda kawasan Danau Toba dengan destinasi-destinasi yang lain,” ungkap Jokowi.

    Sandiaga Uno
    Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengendarai motor listrik. (Foto: peloporberita.com/Kemenparekraf)

    Sementara Sandiaga Uno mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo akan ditindaklanjuti dengan beberapa program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu.

    Sehingga proses pengembangan Pantai Bebas yang pemandangannya menghadap langsung ke Danau Toba,  dapat menarik wisatawan datang lebih banyak dan mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

    “Tempat ini sangat unik dan original. Narasi serta cerita atau _storytelling_ yang dibangun bisa menjadi kesan dan pengalaman baru kepada para wisatawan yang datang ke sini,” tegas Menparekraf. []

  • Jokowi Resmikan Jalan Bypass Balige Toba, Proyek Senilai Rp 176 Miliar

    peloporberita.com/ | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Bypass Balige yang ada di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pada hari ini Rabu (02/02/2022). Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Negara.

    Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian, dalam keterangannya menyebutkan bahwa Jalan Bypass Balige dibangun secara bertahap sejak lima tahun lalu dan menghabiskan biaya Rp 176 miliar.

    “Jadi, ini jalan untuk mencegah terjadinya kemacetan di Balige, jadi sifatnya lingkar bypass sehingga traffic-traffic yang sifatnya go through tidak akan ke Balige, itu bisa melalui jalan lingkar ini,” kata Hedy.

    Jalan sepanjang 9,8 km ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, dengan meningkatnya kelancaran transportasi serta aksesibilitas bagi kawasan-kawasan di sekitar Kota Balige.

    Salah satu warga yang juga pengguna Jalan Bypass Balige, Rohana Simanjuntak mengatakan kehadiran jalan ini dapat mempersingkat waktu tempuhnya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

    “Sebelumnya saya harus melalui kota, makan waktu terus karena kepadatan juga disana cenderung macet, jadi karena sudah ada jalan bypass ini sangat membantu kira-kira 15 menit lah waktu saya sangat tertolong,” kata Rohana.

    Turut hadir dalam peresmian Jalan Bypass Balige adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Toba Poltak Sitorus. []