peloporberita.com

Tag: Joko Widodo

  • Presiden Jokowi Resmikan Masjid At-Thohir Depok

    peloporberita.com/ – Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid At-Thohir yang terletak di daerah Tapos, Depok, Jawa Barat, pada Rabu, 9 Maret 2022. Presiden berharap, masjid ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman, di samping sebagai tempat ibadah umat Islam.

    “Menjadi pusat dakwah yang modern, yang mencerdaskan, yang mencerahkan, dan tempat yang teduh untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi, mempererat persaudaraan antarsesama umat manusia, dan berkontribusi untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih baik,” tutur Presiden dalam sambutannya.

    Selain itu, Kepala Negara juga berpesan agar Masjid At-Thohir bisa menjadi simpul dalam memperkuat toleransi, memperkuat moderasi beragama, sehingga dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi kemajuan bangsa, serta menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin.

    Menurut Jokowi, keindahan arsitektur masjid tersebut mengingatkan arti penting keluarga dalam syiar Islam. Masjid dengan desain harmonis itu, juga mengingatkan pentingnya arti keluarga dalam membentuk karakter Islami.

    “Pesan penting tersebut tergambar sangat jelas melalui, tadi yang disampaikan oleh Pak Boy, kubah besar bagian paling atas atau kepala bangunan yang dikelilingi oleh tiga kubah berukuran sedang dan kecil, dan didesain sangat harmonis, sangat hangat, dan sangat indah,” ungkap Presiden.

    Masjid At-Thohir sendiri, dirancang dengan gaya arsitektur klasik modern dibangun di atas lahan seluas 2,8 hektare. Masjid bernuansa putih ini memiliki kapasitas 1.976 orang di area dalam masjid dan 1.395 di fasilitas pendukung plaza serbaguna.

    Sementara Ketua Yayasan Mochamad Thohir, Garibaldi Thohir mengatakan bahwa pembangunan masjid ini merupakan wujud nyata bakti anak kepada orang tua. Garibaldi pun berharap keberadaan Masjid At-Thohir dapat bermanfaat dalam memakmurkan masyarakat luas seperti pesan mendiang Mochamad Thohir.

    “Kami sangat berharap agar Masjid At-Thohir ini akan memberi peran penting dan bermanfaat luas, dan juga bisa memakmurkan masyarakat luas seperti pesan almarhum kepada kami,” kata Giraldi.

    Acara peresmian ini turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri BUMN Erick Thohir. []

  • Jokowi Yakin Ekspor Mobil Dari Patimban Tahun Ini Tembus 180 Ribu Unit

    peloporberita.com/ | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) optimistis ekspor mobil tahun ini dari Pelabuhan Patimban ke sejumlah negara mampu menembus 180 ribu unit. Hal itu diungkapkannya saat meninjau pelepasan ekspor mobil dari Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Selasa (08/03/2022).

    “Saya senang setelah operasi ekspor mobil dari Pelabuhan Patimban terus bergerak, yang sebelumnya direncanakan tahun ini bisa ekspor dari sini kurang lebih 160 ribu, melihat progres tiga bulan ini kelihatannya bisa naik menjadi 180 ribu mobil untuk ekspor ke Filipina, Brunei, Jepang, dan juga Vietnam,” kata Jokowi setelah peninjauan.

    Presiden mengapresiasi pelepasan ekspor mobil yang dilakukan pada masa pandemi ini, yang berarti menunjukkan industri dalam negeri terus bergerak.

    “Meskipun pandemi kita juga tetap ekspor terus, dan kita harapkan ini akan ikut memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi negara kita dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya,” pungkasnya.

    Pada kesempatan terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik dan kemampuan manufaktur yang baik, sehingga dapat menarik investor.

    Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa pemerintah menyiapkan Pelabuhan Priok dan Patimban sebagai satu hub besar untuk kegiatan ekspor. Pelabuhan Patimban sendiri sudah melakukan ekspor kendaraan sejak 17 Desember 2021, dan hingga kemarin ekspor kendaraan utuh atau completely built up (CBU) telah mencapai 24 ribu unit.[]

  • Jokowi Ingatkan Batas Waktu Lapor SPT Terakhir 31 Maret

    peloporberita.com/ | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melalui aplikasi online e-filling di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (04/03/2022).

    Presiden mengatakan, pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-filling memberikan kemudahan bagi para wajib pajak, lantaran dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor pajak.

    “Caranya mudah dan tidak repot karena tidak perlu ke kantor pajak. Bisa kapan saja dan bisa dari mana saja,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

    Dengan adanya kemudahan ini, Jokowi pun mengajak para wajib pajak (WP) untuk segera melaporkan SPT Tahunan, sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu 31 Maret 2022 untuk WP Orang Pribadi. Sedangkan batas waktu untuk WP Badan adalah 30 April 2022.

    “Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang belum lapor SPT Tahunan, segera melaporkan. Ingat terakhir tanggal 31 Maret 2022,” ucap Jokowi.

    Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan sangat bermanfaat dalam mendukung berbagai program pembangunan di Indonesia.

    “Pajak yang kita bayarkan sangat diperlukan untuk mendukung program pembangunan terutama untuk pemulihan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, pemulihan kesehatan, termasuk program vaksinasi. Pajak kita, untuk kita,” tandasnya.[]

  • Disiplinkan Grup WhatsApp Polri Beserta Istrinya, ini 3 Pesan Kapolri

    peloporberita.com/ – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,  mengingatkan jajarannya untuk selalu mendukung kebijakan dan program nasional. Sikap tersebut juga harus diterapkan dalam perilaku komunikasi sehari-hari, termasuk dalam WhatsApp group baik untuk para anggota maupun para istrinya.

    “Setiap anggota Polri dan keluarganya harus memiliki pemahaman literasi digital yang memadai untuk menjamin sikap profesional Polri,” tutur Kapolri berdasarkan keterangan yang dikutip Jumat, (4/3/2022).

    Adapun dalam berkomunikasi di dalam grup WhatsApp, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan 3 hal berikut :

    1. Personal Polri perlu memiliki kesadaran atas keselamatan dan kenyamanan pengguna internet seperti data keamanan pribadi, keamanan daring serta privasi individu.
    2. Perlu menyadari bahwa hak berpendapat personal Polri diiringi kewajiban taat azas dan mendukung kebijakan negara
    3.  Penggunaan WA Group juga harus diarahkan pada pemberdayaan pengguna internet agar lebih produktif, etik, dan beradab.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kegeramannya lantaran ada personel TNI-Polri yang berbicara soal ketidaksukaan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara di grup WhatsApp. Jokowi pun mencontohkan, jika ada sebuah kebijakan yang menjadi polemik di masyarakat, agar tidak diperdebatkan di WhatsApp Grup. Ia kemudian menyinggung mengenai kebijakan soal IKN.

    “Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati. Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa,” kata Jokowi pada acara Rapim TNI Polri 2022, Selasa (01/03/2022).[]

  • Potensi Ekonomi Digital Prospektif, Jokowi Tak Ingin Indonesia Hanya Jadi Pasar

    peloporberita.com/ | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sea Labs Indonesia di Gedung Pacific Century Place, SCBD, Jakarta, pada Selasa (01/03/2022). Dalam peresmian ini, presiden menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital.

    “Potensi ekonomi digital Indonesia ini di tahun 2025 diperkirakan USD 146 miliar dan kontribusi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan naik delapan kali di tahun 2030, yaitu di angka Rp4.531 triliun. Ini sebuah angka yang sangat besar sekali,” katanya seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

    Presiden juga menyatakan tidak ingin Indonesia menjadi pasar saja, namun juga harus menjadi pemain. Terkait hal itu, ia memandang bahwa ekosistem yang kondusif harus dibangun bersama-sama. Ia pun meminta talenta-talenta digital Indonesia yang ada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia.

    Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat berdialog dengan empat talenta digital Indonesia secara virtual. Mereka adalah Head of Analytics, Platform & Regional Business Grab Singapura Ainun Najib, Tech Lead SeaMoney Singapura Rangga Garmastewira, Software Engineer Google UK Chairuni Aulia Nusapati dan Head of Frameworks Engineering Asana Amerika Serikat Veni Johanna.

    Presiden berharap agar para talenta digital dapat kembali ke Indonesia untuk memberikan kontribusinya kepada Tanah Air.

    Jokowi juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Sea dan Sea Labs Indonesia yang telah mengundang talenta digital Indonesia untuk kembali ke Tanah Air.

    Bahkan, Sea mengatakan, pada tahun depan pihaknya akan mengundang sekitar 1.000 talenta digital yang ada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia, bergabung dengan Sea maupun Sea Labs Indonesia.

    Sea Labs Indonesia adalah inisiatif Sea yang hadir untuk menumbuhkan industri digital Indonesia dan memberikan pelatihan intensif bagi talenta digital baru. Sea Labs Indonesia akan membangun tim yang terdiri dari 1.000 talenta digital Indonesia, terutama engineer dan product manager, yang akan siap untuk berkontribusi melalui teknologi.[]

  • Sah, 1 Maret Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara

    peloporberita.com/ – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022.

    Dalam Keppres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 24 Februari itu juga disebutkan, Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur dan keputusan itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara dilakukan dengan sejumlah pertimbangan Pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang merdeka dan berdaulat sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Yakni, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Kedua, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional mendapat perlawanan dari Belanda dengan melakukan agresi militer dan propaganda politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Sedangkan yang ketiga, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

    “Dalam rangka menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa yang pantang menyerah, patriotik, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perlu menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara,” bunyi Keppres tersebut. []

  • Pernyataan Resmi Pemerintah Indonesia Soal Serangan Militer Rusia Terhadap Ukraina

    peloporberita.com/ – Presiden Rusia Vladimir Putin, mengumumkan operasi militer di Ukraina pada Kamis (24/02/2022) dengan alasan membela separatis di wilayah timur negara itu. Serangan Rusia terhadap Ukraina, menuai sanksi dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, Jepang, hingga negara-negara Eropa.

    Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun menyatakan sikapnya soal situasi perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Kepala Negara minta perang dihentikan karena akan menyengsarakan manusia dan membahayakan dunia.

    Adapun saat ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut, ada 238 warga negara RI di Ukraina. Dimana, sebanyak 138 WNI sudah menjalin kontak dengan Kemenlu dan KBRI Kyiv. Pernyataan sikap resmi Republik Indonesia selengkapnya adalah sebagai berikut:

    1. Penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan, penting untuk terus dijalankan.

    2. Oleh karenanya, Serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia

    3. Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.

    4. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi.

    5. Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, telah mempersiapkan rencana evakuasi WNI. Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah.

    Demikian sikap resmi Pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan Kementerian Luar Negeri. []

  • Indro Warkop dkk Bertemu Jokowi di Istana Bogor

    peloporberita.com/ – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima sejumlah seniman senior di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (23/02/2022). Salah satu di antara seniman tersebut adalah Indrodjojo Kusumonegoro atau Indro Warkop. Dalam kesempatan itu, Ia menyampaikan aspirasinya terkait kebudayaan kepada Kepala Negara.

    “Kami menyampaikan aspirasi kami mengenai hal-hal kebudayaan, bagaimana budaya itu sebetulnya mempererat sebuah persatuan, bagaimana budaya itu adalah memperkaya kebinekaan kita. Ada beberapa juga yang kami sampaikan selain juga sarana dan prasarana kebudayaan yang ada di sini,” tutur Indro dalam keterangannya selepas pertemuan.

    Indro juga menyampaikan bahwa para seniman senior akan terus memberikan masukan untuk pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannya. Tak lupa, ia bersama rekan-rekannya berterima kasih atas kesempatan bertemu Jokowi.

    “Buat kami ini sebuah hal yang berharga karena kami bisa mengutarakan aspirasi kami sebagai seniman di Indonesia,” ungkap Indro.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut, seniman senior lainnya seperti Ida Royani. Menurut Ida, Presiden Jokowi juga menjelaskan sejumlah program pemerintahannya, termasuk mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia pun mengaku mendukung upaya pemerintah dalam membangun IKN tersebut.

    “Kita mendukung semua program-programnya Pak Jokowi, terutama program yang ada di Kalimantan, membuat ibu kota baru. Insyaallah tadi kita sudah lihat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti seluruh rakyat Indonesia bisa jalan-jalan ke sana, kita bisa berwisata ke sana untuk melihat kota yang baru,” tegas Ida.

    Dukungan lain, juga disampaikan salah satu personil grup Bimbo, yakni Samsudin Hardjakusumah alias Sam Bimbo. Menurutnya, sebelum rencana pembangunan IKN, Bimbo telah membuat lagu bertema Nusantara.

    “Kami dari Bimbo mendukung ibu kota baru di Kalimantan. Sebelum itu jadi pun, kami sudah membuat lagu Bumiku Nusantara,” ucapn Sam.

    Selain ketiga seniman senior tadi, pertemuan juga dihadiri oleh Sidarto Danusubroto, Ramdani Basri, Widyawati Sophian, Marini Suryosumarno, Hanna Widjaya, Roy Marten, Rita Nasution, Aida Mustafa, Vivi Sumanti, dan Iin Bimbo. Adapun Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. []

  • Presiden Jokowi: Kepala Otorita IKN Non-Partai

    peloporberita.com/ – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa nama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipilihnya akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Ia juga memastikan bahwa Kepala Otorita IKN akan dijabat oleh seseorang dari kalangan non-partai politik.

    “Sabar. Dalam waktu dekat akan saya umumkan. Yang jelas, kepala otorita IKN akan dijabat oleh seseorang dari kalangan non-partai politik,” tutur Kepala Negara saat menjawab pertanyaan wartawan usai Peresmian Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat, NasDem Tower, di Jakarta, Selasa (22/02/2022).

    Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan, alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur lantaran ketimpangan di sejumlah bidang kehidupan yang terjadi di Pulau Jawa dan luar Jawa.

    “Sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi dan juga keadilan sosial,” ungkapnya.

    Presiden juga memaparkan bahwa Ibu Kota Nusantara kelak akan menggagas konsep Smart Forest City dengan 70% kawasannya area hijau.

    “Banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik,” tegas Presiden.

    Sebelumnya, sejumlah nama dijagokan mengisi pos Kepala Otoritas IKN, seperti Basuki Tjahaja Purnama yang kini jadi Komisaris Utama PT Pertamina. Lalu Abdullah Azwar Anas yang kini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tetapi, keduanya berasal dari parpol.

    Sementara nama lainnya adalah Rachmat Kaimuddin mantan bos Bukalapak dan Bambang Susantono Vice President Asian Development Bank (ADB) yang juga disebut kandidat kuat pemimpin IKN.[]

  • Komisi II DPR Tegaskan Kepala Otorita IKN Tak Boleh Rangkap Jabatan

    peloporberita.com/ | Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tidak boleh merangkap jabatan. Apalagi, jika harus rangkap jabatan dengan membagi tugas sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurut Guspardi Gaus, jabatan kepala otorita IKN memang harus pemerintah daerah khusus setingkat menteri dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden.

    “Tetapi tidak bisa dimaknai harus rangkap jabatan sebagai menteri dan kepala otorita IKN,” ujarnya dalam keterangan pers yang dilansir dari Parlementaria.

    Jika seandainya presiden menunjuk salah satu menteri atau pejabat setingkat menteri sebagai kepala otorita, hal itu diperbolehkan, namun yang bersangkutan tidak boleh rangkap jabatan.

    “Kepala otorita IKN harus mandiri tidak boleh rangkap jabatan,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

    Ia yakin presiden tidak akan sembarangan menunjuk orang untuk rangkap jabatan. Apalagi, tugas yang diemban sebagai Kepala Otorita IKN harus fokus mempersiapkan segala sesuatu tentang pembangunan IKN.

    Legislator Dapil Sumbar II itu menegaskan, presiden harus bijaksana dalam menentukan dan menetapkan calon Kepala Otorita IKN. Figur yang tepat itu adalah sosok yang memiliki integritas yang tinggi dan berpengalaman demi kepentingan bangsa dan negara.

    “Presiden Jokowi tentu sudah mempunyai calon yang akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN dan itu merupakan hak prerogatif presiden,” pungkasnya. []