peloporberita.com

Tag: Joko Widodo

  • Diteriaki Presiden 3 Periode, Jokowi: Kita Harus Taat Konstitusi

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada semua pihak untuk taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden.

    Pernyataan ini, disampaikan Kepala Negara untuk menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

    “Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar,” tuturnya usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (30/03/2022).

    “Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” tambahnya.

    Adapun sebelumnya, banyak masyarakat yang meneriakkan soal jabatan 3 periode dalam perjalanan Presiden dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang. []

  • Alokasi Dana Desa Rp 468 T, Jokowi Minta Dikelola Sebaik Mungkin

    Jakarta | Pemerintah telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 468 triliun hingga tahun ini, yang dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan di desa.

    Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun meminta jajaran pemerintah desa untuk mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana tersebut sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Presiden menyampaikan hal itu pada Peresmian Pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Silatnas Apdesi) Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/03/2022).

    “Jangan dipikir ini uang kecil lho, ini uang gede sekali, besar sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp 468 triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu, hati-hati dalam mengelola/me-manage duit yang sangat besar sekali ini,” ujar Jokowi.

    Jokowi menyadari bahwa kerja keras pemerintah desa dalam pembangunan desa sudah terlihat secara konkret.

    “Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri, Pak Tito, jadi jalan desa berapa, jadi embung berapa, jadi irigasi berapa, jadi jembatan berapa, semuanya jelas, konkret, fisik ada. Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa, maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.

    Jokowi menekankan, pemanfaatan Dana Desa dapat diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan, salah satunya jalan akses ke sawah atau perkebunan. Hingga kini sudah terbangun 227 ribu kilometer jalan desa yang dibiayai dari Dana Desa.

    “Utamakan jalan-jalan produksi yang menuju ke sawah, ke kebun itu yang didahulukan. Embung, irigasi, dan lain-lain, jembatan, pasar desa, BUMDes, tambatan perahu, banyak sekali, sudah saya cek satu per satu,” katanya.

    Terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat, Dana Desa antara lain dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana air bersih, posyandu, polindes, drainase, sumur, pendidikan anak usia dini (PAUD), serta MCK (mandi, cuci, kakus).

    Menutup sambutannya, Jokowi kembali menekankan agar penggunaan Dana Desa diutamakan untuk perputaran roda ekonomi di desa. Contohnya, pembelian material untuk pembangunan infrastruktur atau pembelian makanan penambah nutrisi dilakukan di desa tersebut.

    “Pada akhirnya nanti akan menurunkan angka kemiskinan di desa. Dan sudah kelihatan, coba dilihat kurvanya sudah turun, turun, turun, turun terus, turun terus,” tandasnya.[]

  • Kepala Otorita Sampaikan Tiga Aspek Penting Pembangunan IKN Kepada Presiden

    Jakarta – Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, ada tiga aspek yang harus dipenuhi pemerintah dalam mempersiapkan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga regulasi.

    Hal ini, disampaikan Bambang Susantono yang hadir bersama Wakil Kepala Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe, dalam keterangannya usai bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (29/03/2022).

    “Kita sekarang sedang menyelesaikan empat rencana Perpres, dan juga dua rencana peraturan pemerintah dan tadi disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu dengan yang lain. Karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kita bersama dalam melangkah ke depan,” tuturnya.

    Terkait regulasi, Bambang menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyelesaikan sejumlah peraturan yang mendukung pembangunan IKN. Sedangkan dalam hal perencanaan, pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait, mulai dari rencana makro hingga rencana mikro sehingga terjadi kesesuaian dan konsistensi dalam pembangunan IKN.

    “Ini juga kita cek, saya dan Pak Dhony melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk tadi melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah. Dan yang bawah ini sangat penting karena inilah yang nanti akan dilihat oleh mitra-mitra kerja untuk membangun ke depannya,” tegasnya.

    Sementara dari sisi pelaksanaan, menurut Bambang saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah persiapan agar pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang ingin dijaga oleh pemerintah.

    “Pada intinya kami berdua melaksanakan 4 K, konsolidasi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan juga regulasi, kemudian koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, kemudian juga komunikasi, dan satu lagi kolaborasi. Kolaborasi ini dengan berbagai elemen masyarakat juga,” kata Bambang.

    Bambang juga menegaskan, selain tiga aspek tersebut, pembangunan IKN merupakan sebuah langkah panjang yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, Kepala Badan Otorita menyampaikan bahwa berbagai elemen masyarakat dapat turut berkontribusi mewujudkan pembangunan IKN tersebut melalui dukungan pembiayaan masyarakat.

    “Kalau kita lihat undang-undangnya ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha), dan juga dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga bisa urun rembuk, dan juga dalam skala-skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan,” tandas Bambang.

    Adapun hingga saat ini, sudah banyak inisiatif dari berbagai elemen masyarakat yang masuk untuk ikut serta dalam pembangunan berbagai fasilitas di IKN. Ia pun menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi hal-hal prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun IKN.

    “Misalnya, kami dihubungi oleh diaspora global, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya 8 juta orang. ‘Pak, kami ingin mempunyai rumah Diaspora di IKN? Boleh enggak kami difasilitasi?’. Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik dan mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu,” pungkasnya. []

  • Rizal Ramli: Pecat Pejabat yang Doyan Impor

    Jakarta – Pakar ekonomi Rizal Ramli menilai, seharusnya Presiden Ri Joko Widodo (Jokowi) memecat pejabat yang suka mengimpor produk dari luar negeri. Hal ini ia ungkapkan melalui akun Twitternya pada Jumat, (25/03/2022).

    “Lelucon yang ndak lucu lagi ? Situ Presiden, rumuskan kebijakan, pecat pejabat yg doyan impor,” cuit Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia ke-4 itu.

    Menurut Rizal Ramli, memecat pejabat yang doyan impor merupakan langkah yang benar ketimbang hanya mengungkapkannya lewat pidato.

    “Ttu baru bener. Bukan hanya ngedumel, pidato kiri-kanan, tapi kenyataan sebaliknya. Kapan sih bisa eling,” sambung cuitan tersebut.

    Pendapat yang diungkapkan Rizal Ramli ini, terkait kejengkelan Presiden yang diungkapkan saat berbicara di hadapan para menteri dan pejabat daerah dalam pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).

    Saat itu, Presiden dalam pidatonya mengaku sedih karena Kementerian dan Daerah menggunakan APBN serta APBD untuk mengimpor barang dari luar negeri.

    “Sedih saya belinya barang-barang impor semuanya,” kata Kepala Negara.

    Jokowi membeberkan, anggaran modal pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun. Sedangkan pemerintah daerah lebih besar lagi yaitu Rp535 triliun dan BUMN Rp420 triliun.

    “Ini duit guede banget, besar sekali!” tegas Jokowi.

    Cuitan Rizal Ramli di Twitter

    Menurut Presiden, bila uang sebesar itu dibelanjakan di dalam negeri, akan memperbaiki ekonomi di tanah air, termasuk membuka jutaan lapangan pekerjaan.

    “Kalau saja dibelokkan 40 persen saja, itu bisa mentrigger growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Tidak usah ke mana-mana, tidak usah cari investor, diam saja. Tetapi kita konsisten beli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita industri-industri kita, UKM kita, kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini!”, tandas Jokowi mengungkapkan kekesalannya.

    Jokowi juga menegaskan, ada sejumlah sanksi menanti jika pemangku kepentingan tidak menjalankan intruksinya mengenai alokasikan anggaran untuk UMKM. Dari mulai pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) bagi instansi pemerintahan yang enggan menjalankan kebijakan tersebut.

    Ia pun menyatakan tidak akan ragu untuk mengganti pimpinan di Kementerian/Lembaga dan BUMN jika tidak melaksanakan arahan terkait pemberdayaan UMKM tersebut.

    Sedangkan bagi pemerintah daerah yang tidak menerapkan alokasi anggaran tersebut, maka Presiden Jokowi akan langsung mengumumkan kepada khalayak luas. Sehingga, menimbulkan efek jera bagi pemangku kepentingan terkait.

    “Nanti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan sudah seberapa banyak target dicapai, bila belum tercapai terpaksa melakukan sejumlah upaya tersebut,” tandasnya. []

  • Presiden Jokowi: Uang Rakyat Jangan Dibelikan Produk Impor

    Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, uang rakyat harus digunakan untuk membeli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah pun memberi perhatian besar, di antaranya mengalokasikan anggaran stimulus bagi UMKM sebesar Rp400 triliun pada tahun ini.

    “Uang rakyat jangan dibelikan produk impor, harusnya dibelikan untuk produk UMKM, Itu bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi,” tutur Kepala Negara ketika melakukan pengarahan aksi afirmatif Bangga Buatan Indonesia (BBI) secara virtual pada Jumat (25/03/2022).

    Adapun tiga faktor pendukungnya dari sisi pembiayaan, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan anggaran badan usaha milik negara (BUMN). Dari tiga faktor tersebut, Presiden mengharapkan anggaran yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM, sudah dapat direalisasikan paling lambat akhir Mei 2022.

    Mekanisme implementasinya, yakni APBN yang diperuntukkan bagi kementerian atau instansi pemerintah yang mencapai Rp526 triliun per tahun, 40 persen di antaranya dialokasikan ke sektor UMKM. Begitu pula dengan APBD yang mencapai sekitar Rp535 per tahun, juga dapat mengalokasikan sebesar 40 persen ke sektor UMKM. Hal yang sama juga dengan anggaran BUMN yang mencapai Rp423 triliun per tahun, 40 persennya ke sektor UMKM.

    “Semua itu anggaran kita. Belokkan saja dari anggaran-anggaran itu ke sektor UMKM,” tegas Presiden.

    Jokowi menegaskan, ada sejumlah sanksi menanti jika pemangku kepentingan tidak menjalankan intruksinya mengenai alokasikan anggaran untuk UMKM. Dari mulai pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) bagi instansi pemerintahan yang enggan menjalankan kebijakan tersebut.

    Ia pun menyatakan tidak akan ragu untuk mengganti pimpinan di Kementerian/Lembaga dan BUMN jika tidak melaksanakan arahan terkait pemberdayaan UMKM tersebut.

    Sedangkan bagi pemerintah daerah yang tidak menerapkan alokasi anggaran tersebut, maka Presiden Jokowi akan langsung mengumumkan kepada khalayak luas. Sehingga, menimbulkan efek jera bagi pemangku kepentingan terkait.

    “Nanti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan sudah seberapa banyak target dicapai, bila belum tercapai terpaksa melakukan sejumlah upaya tersebut,” tandas Presiden. []

  • Mudik Lebaran 2022 Diperbolehkan, ini Syaratnya

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah memperbolehkan umat muslim untuk melakukan salat tarawih berjemaah juga memperolehkan mudik Lebaran seiring situasi pandemi Covid-19 di tanah air yang terus membaik.

    “Tahun ini, umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah salat tarawih berjemaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran juga dipersilakan, juga diperbolehkan,” tutur kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/03/2022).

    Namun syaratnya, lanjut Presiden, harus sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk pejabat dan pegawai pemerintah, Presiden melarang mereka untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house di saat Lebaran nanti.

    Selain itu, pemerintah juga melakukan sejumlah pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat lainnya. Pertama, pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang tiba melalui bandar udara di seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina.

    Tetapi, pemerintah tetap mewajibkan dilakukannya tes usap PCR pada saat kedatangan. PPLN dengan hasil tes PCR positif saat kedatangan akan ditangani oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

    “Pemerintah tetap mewajibkan pelaku perjalanan yang tiba dari luar negeri untuk melakukan tes usap PCR. Kalau tes PCR-nya negatif, silakan langsung keluar dan bisa beraktivitas. Kalau tes PCR-nya positif, akan ditangani oleh Satgas Covid-19,” ujarnya.

    Kepala Negara, juga tak henti-hentinya mengingatkan semua pihak untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

    “Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan. Saya minta kita semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan, disiplin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak,” tandasnya. []

  • Menpora: Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah ASEAN Para Games 2022

    Jakarta | Pemerintah Indonesia menyatakan bersedia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, didampingi oleh Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Senny Marbun dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (22/03/2022), di Istana Merdeka, Jakarta.

    Menpora mengungkapkan, Vietnam yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tuan rumah SEA Games 2022 dan ASEAN Para Games 2022, hanya sanggup melaksanakan SEA Games. Oleh karena itu, kesempatan menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022 pun ditawarkan kepada negara ASEAN lainnya.

    “Vietnam hanya sanggup melaksanakan SEA Games, namun untuk ASEAN Para Games mereka tidak sanggup sehingga diberi kesempatan kepada negara-negara ASEAN untuk mengajukan diri. Dan kita, NPC, Pak Senny Marbun dan teman-teman menyampaikan kesiapan kita dan itu yang kita laporkan kepada Bapak Presiden,” ungkapnya seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

    Rencananya, ASEAN Para Games 2022 akan digelar pada akhir Juli 2022 di beberapa kota di Jawa Tengah. Jawa Tengah dipilih karena ada pemusatan latihan atlet paralimpiade, yaitu di Surakarta dan sekitarnya. Selain itu juga terdapat Rumah Sakit (RS) Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dan Universitas Sebelas Maret (UNS) yang mendukung sport science.

    Sementara itu, Ketua NPC Senny Marbun optimistis Indonesia dapat mencapai target menjadi juara umum di ajang olahraga tersebut.

    “Tanggung jawab kita sebagai tuan rumah harus melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Apalagi itu tadi, tuan rumah, target kita mudah-mudahan, kita enggak mendahului Tuhan, tapi di atas kertas kita sudah hitung-hitungan, kita bisa juara umum. Di Malaysia kemarin, kita pun grade-nya jauh di atas Malaysia dan Thailand,” ujar Senny.[]

  • Serahkan Trofi, Jokowi Sebut MotoGP Mandalika Sukses

    peloporberita.com/ – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi penyelenggara ajang MotoGP Mandalika 2022 yang dianggapnya sukses menggelar perhelatan kelas dunia. Dengan bantuan dari seluruh stakeholders dan elemen masyarakat, Indonesia mampu menunjukkan keberhasilannya di tengah pandemi.

    “Ini adalah event besar yang sangat luar biasa, saya sampaikan terima kasih, sukses untuk kita semua,” tutur Kepala Negara ketika memberikan sambutan setelah memberikan tropi untuk ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (20/03/2022).

    Sementara trofi MotoGP Mandalika 2022, diberikan Presiden kepada tiga pebalap yang menempati posisi teratas yakni, Miguel Olivera dari tim Red Bull KTM yang menempati peringkat paling pertama yang menyentuh garis finish 20 lap MotoGP Mandalika 2022, atau seri kedua MotoGP.

    Selanjutnya, pebalap Fabio Quartataro dari tim Yamaha Racing yang menempati peringkat kedua. Sedangkan Trofi ketiga diberikan ke pebalap Johann Zarco dari tim Pramac Ducati Racing.

    Presiden menilai, melalui ajang tersebut, pemerintah akan melakukan serangkaian evaluasi terkait penyelenggaraan balap motor tersebut. Sehingga, ke depan, penyelenggaraan kegiatan motor balap berskala internasional dapat dilakukan secara lebih optimal.

    “(namun) Ada sejumlah hal yang akan diperbaiki terkait dengan penyelenggaraan perlombaan internasional selanjutnya,” ungkap Jokowi.

    Seri kedua MotoGP yang digelar di Sirkuit Mandalika, sempat tertunda dari jadwal awal yang harusnya di gelar sekitar pukul 14.55 WITA, mundur menjadi pukul 16.00 WITA, setelah kawasan sirkuit diguyur hujan cukup deras usai gelaran Moto3 dan Moto2 berlangsung.

    Meski hujan mengguyur, penonton sangat antusias memadati seluruh area tribun guna menyaksikan arena balap motor internasional yang kembali ke tanah air, setelah 25 tahun lalu terakhir berlangsung di Sirkuit Sentul, Indonesia. []

  • Jokowi: Ada Tiga Tantangan Besar Dalam Transisi Energi

    peloporberita.com/ | Transisi energi bukan hanya tentang perubahan pemanfaatan dan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan, tetapi menyangkut aspek yang sangat-sangat kompleks, mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi hingga aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

    “Karena itu, dibutuhkan strategi dan mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi tantangan saat ini dan tantangan di masa ke depan, agar transisi energi rendah karbon yang adil dan merata dapat terlaksana dengan baik,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kunci pada S20 High Level Policy Webinar on Just Energy Transition secara virtual, Kamis (17/03/2022).

    Jokowi menilai ada tiga tantangan besar dalam transisi energi yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, akses energi bersih.

    “Kita harus mendorong energi bersih untuk semua, terutama energi untuk elektrifikasi dan clean cooking. Leaving no one behind,” ucapnya seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

    Kedua, dana yang sangat besar. Jokowi mengatakan bahwa transisi energi membutuhkan proyek baru, artinya juga dibutuhkan investasi baru. Terkait hal itu, dibutuhkan eksplorasi mekanisme pembiayaan yang tepat agar tercipta keekonomian, harga yang kompetitif dan tidak membebani masyarakat.

    Ketiga, dukungan riset dan teknologi. Transisi energi memerlukan peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan teknologi baru yang lebih efisien dan lebih kompetitif, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah pada produk industri energi baru terbarukan.

    “Selain itu, diperlukan persiapan berbagai kompetensi dan keahlian dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sehingga tersedia SDM (sumber daya manusia) yang unggul untuk mendukung transisi energi,” imbuhnya.

    Meski demikian, Jokowi optimistis terdapat sejumlah peluang yang terbuka lebar. Ia pun berharap G20 dapat menjembatani dan mendorong negara-negara berkembang dan maju pada keanggotaan G20 untuk mempercepat proses transisi energi, memperkuat sistem energi global yang adil dan berkelanjutan, dalam suatu kesepakatan global.[]

  • Jokowi: Komisi Yudisial Harus Jamin Ketersediaan Hakim Berintegritas

    peloporberita.com/ | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dalam menjalankan peran sebagai perisai independensi, penjaga imparsialitas dan penjaga kehormatan hakim, Komisi Yudisial (KY) harus menjamin ketersediaan hakim agung, hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) dan para hakim yang berintegritas melalui proses seleksi yang transparan, objektif dan profesional.

    Jokowi mengungkapkan hal itu dalam sambutannya pada Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial (KY) Tahun 2021, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (09/03/2022).

    “Komisi Yudisial juga harus memastikan agar calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas dan kompeten, memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memerangi korupsi,” lanjutnya.

    Menurut Jokowi, saat ini dibutuhkan langkah-langkah yang progresif untuk mengatasi kurangnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung serta hakim-hakim tata usaha negara untuk perkara pajak.

    “Keberhasilan Komisi Yudisial untuk meningkatkan integritas hakim dan menjaga kehormatan institusi peradilan sangat penting untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Jokowi.

    Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengapreasiasi KY yang membangun tradisi transparansi kepada seluruh masyarakat melalui penyampaian laporan tahunan, sekaligus membuka diri atas berbagai masukan dan memperkuat dukungan untuk kemajuan.

    “Komisi Yudisial juga dituntut harus mampu melayani dan menjawab pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyarakat, mewujudkan independensi sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah mendukung setiap langkah yang ditempuh KY untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, dengan menerapkan dan mengembangkan pelayanan berbasis digital, seperti dalam proses rekrutmen hakim hingga pengaduan online.

    Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan apreasiasi atas terbentuknya tim penghubung yang menjembatani komunikasi antara KY dan MA, khususnya dalam mencari solusi jika terdapat perbedaan pendapat, termasuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan dari masyarakat dan pencari keadilan.[]