peloporberita.com

Tag: Joko Widodo

  • Omicron Makin Ramai, Luhut: Tahan Diri Tidak ke Luar Negeri

    peloporberita.com/ | Pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum usai, bahkan kini hadir varian Omicron yang mengancam masyarakat Indonesia. Saat ini terjadi tren peningkatan kasus Covid yang disebabkan oleh penularan dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual, Senin (10/01/2022).

    Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar seluruh masyarakat Indonesia menahan diri tidak ke luar negeri dalam beberapa minggu ke depan.

    “Pada 9 Januari lalu misalnya, di Jakarta, dari 393 kasus yang terjadi, hampir 300 kasus di antaranya disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri. Kami mohon teman-teman sekalian menahan diri untuk tidak ke luar negeri, kecuali urusan sangat-sangat penting,” kata Luhut.

    Pemerintah pun memberikan perhatian khusus sejak awal momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) kepada para pelaku perjalanan ini. “Langkah pengetatan pintu masuk akan terus dipertahankan untuk mencegah masuknya varian Omicron yang akan menyebar luas ke masyarakat,” tegas Luhut.

    Terkait program vaksinasi, saat ini capaian vaksinasi anak dosis pertama di Jawa-Bali telah mencapai 36 persen. Luhut menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan Kabupaten/Kota dengan vaksinasi Dosis 1 Umum dan Lansia yang berada di  bawah 50 persen serta melakukan pengawasan dan percepatan vaksinasi, seperti wilayah Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, dan lainnya.

    Luhut mengatakan, pencegahan varian Omicron tentunya tidak dapat hanya dijalankan oleh Pemerintah saja, namun juga harus melibatkan peran serta masyarakat, mulai dari penegakan disiplin protokol kesehatan hingga penggunaan Peduli Lindungi.

    Pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah persiapan dengan meminta seluruh daerah mempersiapkan kesiapan fasilitas RS dan isolasi terpusat sedari dini, untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, peningkatan testing dan tracing juga akan menjadi program prioritas pemerintah, untuk mencegah ledakan kasus Covid terjadi kembali. []

    Baca juga: Menko Luhut Apresiasi Inisiatif Kapolri Luncurkan Aplikasi Monitoring Karantina PRESISI

  • Gibran dan Kaesang Dilaporkan Ke KPK, Begini Asal Mulanya

    peloporberita.com/ – Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelapor dua putra Presiden Joko Widodo itu adalah aktivis 98, Ubedilah Badrun yang juga seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

    Gibran dan Kaesang dilaporkan oleh Ubedillah, lantaran diduga terkait tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    “Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini,” tutur Ubedilah di Gedung Merah Putih KPK Senin, (10/1/2022).

    Menurut Ubedilah, laporannya terhadap dua putra Jokowi ke KPK didasari atas relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

    Ini, bermula pada 2015, dimana ada sebuah perusahaan besar bernama PT SM sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun. Namun, kasus ini dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan sebesar Rp78 miliar.

    “Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM,” ungkap Ubedilah.

    Ubedillah turut menyertakan dokumen yang memaparkan dugaan itu. Dia juga menghubungkan tentang adanya PT BMH yang dimiliki grup bisnis PT SM yang terjerat kasus kebakaran hutan tetapi kasusnya tidak jelas penanganannya.

    Dibalik putusan terhadap PT SM, Ubedillah yakin ada dugaan KKN yang melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT SM. Apalagi, lanjut Ubedilah, petinggi perusahaan PT SM ini beberapa bulan yang lalu dilantik menjadi Dubes di Korea Selatan.

    “Saya kira itu dugaan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang sangat jelas. Saya kira bisa dibaca oleh publik,” sebutnya.

    Sementara Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret dua putra Presiden Jokowi tersebut. KPK pun berjanji menindaklanjuti laporan itu.

    “Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima, benar hari ini, 10/1/2022, telah diterima Bagian Persuratan KPK. KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tersebut. Tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan ini,” tuturnya kepada wartawan, Senin (10/1/2022).

    Ali menerangkan, laporan tersebut nantinya akan diverifikasi dan ditelaah lebih lanjut. Verifikasi ini, untuk menghasilkan rekomendasi, apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan.

    Sementara salah satu putra Jokowi yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, terkait hal ini agar ditanya langsung kepada sang adik Kaesang.

    “Iya, silakan dilaporkan saja. Kalau salah, ya kami siap.Belum ada pemberitahuan. Iya, dicek saja kalau ada yang salah silakan dipanggil. Salahnya apa ya dibuktikan,” kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin (10/1/2022). []

  • Cuma Jokowi yang Bisa Begini, Cabut 2.078 Izin Tambang dalam Sehari

    peloporberita.com/ – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, telah mencabut ribuan izin pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Langkah ini, sebagai upaya Pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil. Serta untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam.

    “Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut,” tutur Kepala Negara, Kamis, (6/1/2022), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    Jokowi menegaskan, hari ini pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

    “Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

    Ilustrasi Pertambangan. (Foto: peloporberita.com/ ist)

    Kemudian, pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.

    Kepala Negara juga bilang, ia juga mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya seluas 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.

    Pemerintah lanjut Presiden, terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.

    Joko Widodo

    “Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tandasnya.

    Di saat yang sama, pemerintah juga akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif (termasuk kelompok petani, pesantren, dll), yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.

    “Indonesia terbuka bagi para investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam,” ucapnya. []

  • Kasus Omicron Naik, Jokowi: Karantina Bagi yang Datang dari Luar Negeri, Jangan Ada Dispensasi

    peloporberita.com/ – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya karantina warga dari luar negeri menyusul kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia. Jokowi juga meminta agar tidak ada lagi dispensasi karantina bagi mereka.

    “Saya minta betul-betul utamanya yang terkait dengan Omicron ini adalah karantina, bagi yang datang dari luar negeri. Jangan ada lagi dispensasi, dispensasi. Apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi,” tutur Jokowi saat membuka rapat terbatas, Senin (3/1/2022).

    Kepala Negara menegaskan, mayoritas kasus Omicron di Indonesia berasal dari luar negeri. Oleh sebab itu, ia meminta aparat untuk mengawasi soal karantina.

    “Kenaikan menjadi 136 kasus ini hampir seluruhnya berasal dari kasus impor. Saya harapkan sekali lagi BIN, Polri, yang menyangkut urusan karantina agar betul-betul diawasi betul,” ungkap Jokowi.

    Tak lupa, Presiden mengingatkan kembali langkah-langkah yang harus dilakukan utamanya mengenai persiapan fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki baik pusat maupun daerah.

    Joko Widodo
    Presiden RI Joko Widodo. (Foto:Pelopor/Setkab)

    Menurut Jokowi, langkah mitigasi perlu dipersiapkan dengan matang sebab sudah terjadi penularan lokal kasus Omicron. Selain itu, aktivitas masyarakat juga sudah mulai bergerak.

    “Karena tadi pagi saya mendapat informasi bahwa sudah terjadi transmisi lokal kasus Omicron sehingga prosedur mitigasi harus betul-betul kita siapkan. Apalagi kita memasuki tahun baru dan di bulan Januari seluruh sektor sudah bergerak dengan aktivitas-aktivitasnya, baik utamanya yang besar yaitu di sektor pendidikan dan perkantoran,” tandasnya. []

  • Jokowi: Pandemi Secara Faktual Masih Terjadi di Indonesia

    peloporberita.com/ | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang status pandemi di Indonesia, untuk menindaklanjuti perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan itu telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi melalui Keputusan Presidan (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021.

    “Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia,” bunyi Keppres Nomor 24 Tahun 2021 seperti dikutip dari Website Resmi Kementerian Sekretariat Negara.

    Dalam masa pandemi, Pemerintah RI melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan:

    1. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
    2. UU yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan
    3. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya. “Dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan panderni Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, Pemerintah dapat menetapkan aturan kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara Pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya,” bunyi diktum ketiga.

    Sebagaimana diketahui, MK memerintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menentukan kelanjutan status pandemi Corona pada akhir 2021 ini. Akankah status pandemi berakhir atau berlanjut ke 2022?

    MK menegaskan pentingnya pernyataan dari presiden atas status faktual pandemi di Indonesia, perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi Covid-19.

    “Dalam hal secara faktual pandemi COVID-19 belum berakhir, sebelum memasuki tahun ke-3 UU a quo masih dapat diberlakukan, namun pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD,” ujar Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang di gedung MK dan disiarkan di akun YouTube MK, Kamis (28/10/2021). []

    Baca juga: Presiden Jokowi Ungkap Kunci Penanganan Pandemi di Indonesia

  • Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Publik yang Lambat dan Berbelit

    peloporberita.com/ – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta segenap jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik, Rabu (29/12/2021) secara virtual.

    “Tuntutan masyarakat terus meningkat. Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif,” tutur Presiden.

    Jokowi juga menegaskan, situasi terus berubah oleh sebab itu para penyelenggara pelayanan publik tidak boleh cepat berpuas diri dengan pelayanan yang telah diberikan. Penyelenggara pelayanan publik pun, tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja, melainkan harus segera mengubah cara berpikir, merespons, dan bekerja.

    “Orientasinya harus hasil, untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat,” tegas Jokowi.

    Kepala Negara juga menekankan, agar instansi pemerintah membangun paradigma melayani, mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani.

    “Pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja, memerlukan komitmen, memerlukan upaya bersama, sinergitas antarlembaga, memerlukan ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir, dan perubahan budaya kerja,” tandasnya.

    Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

    “Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika kita biarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara,” pungkasnya. []

  • Presiden Jokowi Ungkap Kunci Penanganan Pandemi di Indonesia

    peloporberita.com/ – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kesuksesan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan hasil gotong royong semua pihak. Hal ini, lantaran Indonesia memiliki budaya gotong royong yang tidak dimiliki oleh negara lain.

    “Bukan kerja satu, dua, tiga orang, ini kerja gotong royong, semuanya bekerja,” tutur Presiden dalam Peringatan HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di The Ballroom Djakarta Theater Building, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

    “Enggak bisa kerja kalau ada yang mengklaim ‘Wah ini suksesnya Presiden’ enggak ada, enggak boleh seperti itu. Karena ini saya rasakan semuanya bekerja dan negara lain itu yang enggak punya, gotong-royong itu enggak punya,” sambungnya.

    Kerja keras ini, lanjut Presiden, terus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari level atas hingga para tenaga kesehatan di puskesmas. Indonesia sendiri memiliki ribuan puskesmas yang siap melayani masyarakat di masa pandemi COVID-19.

    “Betul-betul mati-matian. Kalau negara lain hanya punya rumah sakit, kita sampai memiliki 10 ribu puskesmas di seluruh tanah air,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga mengungkapkan rasa syukurnya karena sampai saat ini, Indonesia telah menyuntikkan sebanyak 263 juta dosis vaksin kepada masyarakat. Ini, dapat dicapai berkat kerja keras dari berbagai pihak.

    Harga Test PCR
    Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (Foto:Pelopor.id/tangkapan layar Youtube Setpres)

    “Kita dosis satu sudah 73 persen, dosis dua sudah 51 persen, dan anak-anak sudah juga dimulai disuntik 6-11 tahun sudah satu juta, ini padahal baru berapa hari. Ini enggak mungkin kerja sendirian, semuanya termasuk PSI juga sama tadi kita lihat vaksinasi, semua,” tegasnya.

    Presiden juga menerangkan, upaya pemerintah dengan membangun infrastruktur merupakan salah satu fondasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, Indonesia tidak dapat bersaing dengan negara lain tanpa adanya fondasi tersebut.

    “Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita, dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi ke mana-mana,” tandas Jokowi.  []

  • Muhadjir Effendy: Pemimpin Harus Luwes dan Adaptif

    peloporberita.com/ | Era disrupsi telah mendorong para pemimpin di berbagai sektor untuk mengubah praktik kepemimpinan agar keberlanjutan organisasi terjaga.

    Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat menjadi pembicara dalam webinar bertema Leadership Transformation in Technology, Millenial and Pandemic Disruption, Sabtu (18/12/2021).

    “Cara berpikir luwes dan adaptif, serta berani membuat terobosan itu telah dipraktikkan oleh Presiden Joko Widodo pada masa awal Indonesia menghadapi pandemi,” kata Muhadjir.

    Menurut Muhadjir, selain luwes dan adaptif, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat filantropis, empati dan altruis, agar organisasi bisa dinamis dan berkelanjutan. ”Tanpa ketiga sifat itu, kemampuan seorang pemimpin belumlah lengkap,” ucapnya.

    Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang mengadopsi konsep ini adalah tidak dilakukannya lockdown saat pandemi. Namun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian berubah jadi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

    Menurut Muhadjir, kebijakan tersebut membuat dunia mengakui Indonesia sebagai salah satu negara yang berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Pasalnya, kasus positif berangsur menurun dan angka kasus meninggal dunia juga semakin sedikit.

    Walaupun fokus pada penanganan pandemi bersama kementerian dan lembaga, Kemenko PMK tetap menyadari bahwa pandemi juga mengancam pelayanan kesehatan dasar. Terkait hal itu, Kemenko PMK tetap menggalakkan program penanganan stunting dan program lain yang terkait dengan sumber daya manusia. []

    Baca juga: Menko PMK Minta Adanya Kerja Bakti Rutin Saat Kunjungi Kampung Nelayan Kumuh Papua

  • Omricon Masuk Indonesia, Presiden Jokowi: Perketat Protokol Kesehatan

    peloporberita.com/ | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat mewaspadai penularan virus COVID-19 varian Omicron yang sudah terdeteksi masuk Indonesia. “Bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omicron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal,” ujar Jokowi.

    Hal tersebut disampaikan dalam keterangan persnya terkait perkembangan COVID-19 dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (16/12/2021).

    Kepala Negara juga mengimbau masyarakat untuk menjaga situasi di Indonesia dengan mempertahankan jumlah kasus aktif tetap rendah. “Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini, varian Omicron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin,” jelasnya.

    Terkait hal itu, Presiden Jokowi meminta masyarakat yang belum divaksin, agar segera mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Di samping itu, masyarakat juga diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

    “Meski situasi di dalam negeri sudah mendekati normal, saudara-saudara semuanya jangan kendur menerapkan protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan,” tegasnya.

    Presiden Jokowi juga meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan testing dan tracing dari kontak erat pasien, serta meminta masyarakat maupun pejabat negara untuk tidak bepergian ke luar negeri sementara waktu.

    “Saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri, paling tidak sampai situasi mereda,” pungkasnya. []

    Baca juga: Kasus Omricon Bermunculan, WHO Keluarkan Travel Warning Baru

  • Jokowi Tanam Bawang Merah dan Resmikan Embung di Temanggung

    peloporberita.com/ – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), pada Selasa (14/12/2021) melakukan kegiatan penanaman bawang merah di kawasan lahan “food estate” di sekitar Embung Bansari, Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

    “Kami bersama Menteri Pertanian, Menteri PUPR, Gubernur Jateng, dan Bupati Temanggung dan para petani bersama-sama melakukan penanaman bawang merah,” tutur Jokowi di Temanggung.

    Presiden Tanam Bawang Merah dan Resmikan Embung di Temanggung
    Presiden Tanam Bawang Merah dan Resmikan Embung di Temanggung. (Foto:Pelopor.id/Tyo)

    Presiden mengatakan, luas lahan food estate di Kabupaten Temanggung terdapat 339 hektar yang akan didampingi oleh Kementerian Pertanian. Dengan adanya off taker, maka ada kepastian harga, kepastian yang membeli, sehingga harga tidak dipermainkan oleh para tengkulak.

    “Melalui program ini, kami harapkan produktivitasnya bisa meningkat dan yang paling penting juga disiapkan off taker yang membeli bawang merah yang ditanam ini,” ungkapnya.

    Presiden Tanam Bawang Merah dan Resmikan Embung di Temanggung
    Presiden Tanam Bawang Merah dan Resmikan Embung di Temanggung. (Foto:Pelopor.id/Tyo)

    Presiden berharap, dengan produktivitas yang semakin baik dan intervensi di bibit, pendapatan petani juga akan meningkat.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, Gubernur Jateng, dan Bupati Temanggung. Kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan.

    (Tyo)