peloporberita.com

Tag: Google

  • Amazon Bakal Memulai Pengiriman dengan Drone di California

    Jakarta | Amazon.com mengumumkan pengiriman drone yang akan debut di California, Amerika Serikat (AS). Rencananya, perusahaan e-commerce itu akan mulai mengirimkan sejumlah pesanan ke pelanggannya melalui drone pada akhir tahun ini.

    Dalam sebuah pernyataan, Amazon mengatakan bahwa pelanggannya di kota Lockeford, California Utara, akan dapat mendaftar untuk pengiriman gratis dengan drone “Prime Air”.

    Juru bicara Amazon mengatakan kepada AFP bahwa drone dapat membawa beban seberat lima pon (2,2 kilogram) dalam paket seukuran kotak sepatu besar.

    Barang-barang yang disetujui untuk pengiriman drone akan mencakup produk-produk rumah tangga, barang-barang kecantikan, perlengkapan kantor dan peralatan teknologi.

    Amazon mengatakan telah menciptakan sistem canggih untuk memungkinkan drone-nya mendeteksi dan menghindari pesawat, manusia, hewan peliharaan, dan rintangan lainnya.

    Selanjutnya, Amazon akan menggunakan umpan balik dari operasi di California untuk memperluas layanan drone ke wilayah lain di AS.

    Selain Amazon, Walmart juga menawarkan pengiriman drone. Bahkan, Walmart mengumumkan akan memperluas layanan ke enam negara bagian pada akhir tahun, dengan potensi untuk menurunkan satu juta paket setiap tahun.

    Tak hanya peritel, berbagai perusahaan mulai dari perusahaan rintisan baru hingga perusahaan teknologi besar, seperti Google-parent Alphabet, juga sedang mengerjakan pengiriman drone otonom.[]

  • Google Bayar USD 118 Juta untuk Selesaikan Gugatan Diskriminasi Gender

    Jakarta | Google telah menyelesaikan, tanpa mengakui kesalahan, gugatan class action diskriminasi gender. Dalam gugatan itu disebutkan Google membayar karyawan wanita lebih rendah dan memberi mereka posisi peringkat yang lebih rendah daripada karyawan pria.

    Dalam sebuah pernyataan, Firma hukum Lieff Cabraser Heimann & Bernstein LLP dan Altshuler Berzon LLP mengatakan bahwa Google telah mengeluarkan USD 118 juta untuk sekitar 15.500 karyawan wanita yang telah bekerja di perusahaan itu sejak September 2013.

    Tak hanya itu, Google juga menyetujui pihak ketiga untuk menganalisis praktik perekrutan dan kompensasi sebagai bagian dari penyelesaian.

    “Sementara kami sangat percaya pada kesetaraan kebijakan dan praktik kami, setelah hampir lima tahun proses pengadilan, kedua belah pihak sepakat bahwa penyelesaian masalah, tanpa pengakuan atau temuan apa pun, adalah demi kepentingan terbaik semua orang,” kata Google dalam pernyataan yang dikutip dari AFP.

    Hal ini bermula ketika sejumlah mantan karyawan Google melayangkan gugatan ke pengadilan San Francisco pada 2017. Mereka menuduh perusahaan itu membayar wanita lebih rendah daripada pria untuk posisi yang setara.

    Google juga disebut menugaskan wanita ke posisi yang lebih rendah daripada pria dengan pengalaman serupa lantaran mereka sebelumnya mendapatkan gaji yang lebih kecil.

    Menurut salinan perjanjian yang dirilis oleh firma hukum, “Google menyangkal semua tuduhan dalam gugatan dan menyatakan bahwa itu telah sepenuhnya mematuhi semua hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku setiap saat.”

    Seorang hakim masih harus menyetujui perjanjian, kata dua firma hukum untuk penggugat.

    Sebelumnya Google setuju pada 2021 untuk membayar USD 3,8 juta kepada Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat atas tuduhan telah mendiskriminasi perempuan dan orang Asia.[]

  • Google Didesak Hentikan Pelacakan Lokasi Demi Melindungi Privasi Pencari Aborsi

    Jakarta | Sekelompok anggota parlemen Demokrat Amerika Serikat (AS) mendesak Google untuk berhenti mengumpulkan data lokasi smartphone yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi wanita yang telah melakukan aborsi.

    Langkah ini dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung AS sedang mempertimbangkan untuk membatalkan Roe v. Wade, sebuah keputusan penting tahun 1973 yang menjamin akses aborsi secara nasional.

    Senator Elizabeth Warren dan Bernie Sanders bersama dengan anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez, termasuk di antara lebih dari 40 anggota parlemen yang menandatangani surat kepada kepala eksekutif Google Sundar Pichai.

    “Kami prihatin bahwa, di dunia di mana aborsi dapat dibuat ilegal, praktik Google saat ini mengumpulkan dan menyimpan catatan ekstensif data lokasi ponsel akan memungkinkannya menjadi alat bagi ekstremis sayap kanan yang ingin menindak orang yang mencari perawatan kesehatan reproduksi,” tulis surat itu yang dipublikasikan secara online.

    Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika mendukung sejumlah bentuk akses ke aborsi.

    Namun dalam beberapa bulan terakhir, negara bagian yang dikuasai Partai Republik telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi hak aborsi, dengan beberapa mencari larangan langsung dari prosedur tanpa pengecualian, dan membatalkan Roe akan memberi mereka kebebasan yang lebih besar untuk memberlakukan kebijakan mereka.

    “Jika keputusan ini menjadi final, konsekuensinya akan mengerikan,” kata anggota parlemen seperti dikutip dari AFP.

    Dalam surat itu disebutkan bahwa Google secara rutin menerima perintah pengadilan yang memaksanya menyerahkan informasi lokasi pengguna, termasuk perintah geofence, yang menuntut data tentang semua orang yang berada di dekat tempat tertentu pada waktu tertentu.

    “Satu-satunya cara untuk melindungi data lokasi pelanggan Anda dari pengawasan pemerintah yang keterlaluan adalah dengan tidak menyimpannya di tempat pertama,” kata surat itu.

    Kelompok hak-hak digital nirlaba Fight For The Future menggemakan permohonan legislator dalam petisi online yang menuntut agar Google menyingkirkan penimbunan data lokasinya yang dapat dipersenjatai terhadap pasien dan dokter aborsi.[]

  • Marriott Perkenalkan Jaringan Media dengan Yahoo

    Jakarta | Marriott International Inc. memperkenalkan jaringan media dengan Yahoo Inc. yang akan membantu pengiklan menargetkan konsumen, sebagian dengan menggunakan data jaringan hotel tentang tamunya untuk menampilkan iklan di situs web hotel dan TV di kamar hotel.

    Pihak Marriott mengatakan bahwa jaringan media yang dimulai bulan ini akan menggunakan data pelanggan yang dianonimkan dari pencarian dan pemesanan sebelumnya yang dilakukan di saluran digital Marriott, untuk menayangkan iklan yang relevan atas nama merek dan pengiklan.

    Pengiklan percontohan akan dapat mengakses tampilan dan saluran seluler Marriott bulan ini, dengan jenis inventaris lainnya akan tersedia akhir tahun nanti. Jaringan tersebut akan memungkinkan penempatan di layar TV di kamar hotel Marriott, di portal Wi-Fi, dan di layar digital lainnya di lobi, gym, dan bar.

    Marriott Media Network diluncurkan perdana di AS dan Kanada, sebelum berekspansi ke pasar lain.

    Yahoo akan menjalankan Marriott Media Network dan berfungsi sebagai portal di mana pengiklan dapat berbelanja ruang media. Ini akan mengelola slot iklan yang tersedia, serta mencari penjualan dari pembeli.

    Marriott Media Network hadir saat industri pemasaran sedang mengembangkan cara baru menjangkau konsumen di tengah gelombang perubahan privasi, termasuk rencana Google untuk memblokir cookie pihak ketiga di browser Chrome.

    Menurut firma riset Insider Intelligence yang dikutip dari The Wall Street Journal, pendapatan bersih untuk iklan media ritel di Amerika Serikat (AS) akan tumbuh menjadi lebih dari USD 60 miliar pada 2024, dari USD 41 miliar tahun ini. Namun, ruang tersebut akan terus didominasi oleh Amazon.com Inc., yang diprediksi akan memperoleh 77% dari pembelanjaan tahun ini.[]

  • Inggris Tetapkan Rencana untuk Kendalikan Google, Facebook, dan Perusahaan Big Tech Lainnya

    Jakarta – Pemerintah Inggris akan mengenakan denda yang besar kepada perusahaan teknologi besar seperti Google dan Facebook bila mereka tidak mematuhi aturan persaingan usaha baru di negara tersebut.

    Hal ini, sesuai dengan kabar bahwa Unit Pasar Digital (DMU) yang baru akan diberi kekuatan untuk menekan “praktik predator” dari beberapa perusahaan seperti dilansir dari BBC Jumat, (06/05/2022).

    Regulator juga akan memiliki kekuatan untuk mendenda hingga 10% dari omset global perusahaan jika mereka gagal mematuhinya.

    Selain meningkatkan persaingan di antara perusahaan teknologi, aturan tersebut juga bertujuan untuk memberi pengguna kontrol lebih besar atas data mereka.

    Departemen Digital, Budaya, Media dan Olahraga (DCMS) mengatakan selain denda besar, perusahaan teknologi dapat diberikan hukuman tambahan 5% dari omset global harian untuk setiap hari pelanggaran berlanjut. Untuk perusahaan seperti Apple itu bisa berarti puluhan miliar dollar Amerika Serikat (AS).

    Logo raksasa teknologi Google. (Foto: Pelopor/Unsplash)

    Bahkan, Manajer senior akan menghadapi hukuman perdata jika perusahaan mereka gagal untuk terlibat dengan benar dengan permintaan informasi. Namun, belum diketahui kapan tepatnya perubahan akan mulai berlaku.

    Eropa, menyetujui undang-undang baru untuk mengekang dominasi Big Tech. Menurut Menteri Digital Chris Philp, hal ini lantaran pemerintah ingin menyamakan aturan main industri teknologi.

    Di mana beberapa perusahaan Amerika telah dituduh menyalahgunakan dominasi pasar mereka. Sehingga Dominasi beberapa raksasa teknologi dinilai menekan persaingan dan menghambat inovasi. []

    [irp]

  • Uni Eropa Sepakati Aturan Baru Bagi Raksasa Teknologi

    Jakarta | Uni Eropa (UE) pada Sabtu (23/04/2022) telah menyepakati aturan baru yang mewajibkan perusahaan teknologi lebih ketat mengawasi konten ilegal di platform mereka dan membayar biaya kepada regulator yang memantau kepatuhan.

    Digital Services Act (DSA) adalah langkah kedua dari strategi Kepala Antimonopoli UE Margrethe Vestager untuk mengendalikan perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) seperti Google dan Meta.

    Dalam aturan baru ini, perusahaan dilarang menayangkan iklan yang ditujukan untuk anak-anak atau berdasarkan data sensitif, seperti ras, agama, jenis kelamin dan opini politik. Selain itu, dark patterns yang merupakan taktik menyesatkan untuk memberikan data pribadi kepada perusahaan secara online, juga akan dilarang.

    Di bawah DSA, perusahaan teknologi akan menghadapi denda hingga 6% dari omset global mereka jika terbukti melanggar aturan. Kemudian, melansir Bloomberg, pelanggaran berulang dapat membuat perusahaan itu dilarang melakukan bisnis di UE.

    Perusahaan teknologi juga akan menanggung biaya tahunan hingga 0,05% dari pendapatan tahunan di seluruh dunia, untuk menutupi biaya pemantauan kepatuhan di UE.

    Blok yang terdiri dari 27 negara dan anggota parlemen di kawasan Eropa ini sudah sejak bulan lalu mendukung aturan yang disebut Digital Markets Act (DMA), yang dapat memaksa Google, Amazon, Apple, Meta dan Microsoft untuk mengubah praktik bisnis inti mereka di Eropa.[]

  • Google Siapkan USD 9,5 Miliar untuk Investasi di AS Tahun Ini

    Jakarta | Google berencana menginvestasikan sekitar USD 9,5 miliar di kantor dan pusat datanya yang ada di Amerika Serikat (AS) tahun ini. Angka itu bertambah dari tahun lalu yang hanya USD 7 miliar, lantaran Google membuka cabang baru dan memperluas fasilitas yang ada.

    Raksasa mesin pencari itu berencana membuka kantor baru di Atlanta, meningkatkan kehadirannya di New York, membangun kampusnya di Boulder, Colorado, dan berinvestasi di pusat data di seluruh negeri AS.

    Sebelumnya pada pekan lalu, unit usaha Alphabet Inc tersebut mengatakan bahwa investasi mereka di lebih dari selusin negara bagian AS akan menciptakan setidaknya 12.000 pekerjaan fulltime baru pada akhir tahun nanti.

    “Ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi untuk meningkatkan investasi kami di kantor fisik, bahkan ketika kami merangkul lebih banyak fleksibilitas dalam cara kami bekerja,” tulis Alphabet dan kepala eksekutif Google Sundar Pichai dalam blognya.

    “Namun kami percaya lebih penting dari sebelumnya untuk berinvestasi di kampus kami dan hal itu akan menghasilkan produk yang lebih baik, kualitas hidup yang lebih baik bagi karyawan kami, dan komunitas yang lebih kuat,” lanjutnya seperti dikutip dari The Wall Street Journal.

    Selama lima tahun terakhir, Google telah menginvestasikan lebih dari USD 37 miliar di kantor dan pusat data di 26 negara bagian AS.

    Pada Maret 2021, Google mengumumkan rencana menghabiskan USD 7 miliar sepanjang tahun untuk memperluas jejak kantor dan pusat data AS, termasuk menggelontorkan USD 1 miliar ke negara bagian asalnya, California.[]

  • Google Siapkan Fitur Anti Penguntit “Smart Tag” Android

    Jakarta – Raksasa mesin Pencari Google, dikabarkan tengah mengerjakan pendeteksi smart tag untuk ponsel. Alat ini, memungkinkan pengguna ponsel Android untuk dapat melacak secara otomatis kehadiran smart tag tidak dikenal di sekitarnya.

    Smart tag sendiri merupakan alat yang belakangan muncul untuk membantu pemiliknya melacak benda ataupun hewan peliharaan seperti dikutup dari GSM Arena Jumat, (01/04/2022). Tetapi nyatanya, dibalik fungsi canggihnya itu kerap ditemukan penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penguntitan.

    Alasan ini, membuat Google meluncurkan pendeteksi smart tag otomatis agar penggunanya bisa mengetahui adakah alat pelacak yang tidak dikenal di sekitarnya untuk mencegah kejadian yang tidak menguntungkan.

    Cara kerja “smart tag” khusus pemilik Android akan sama dengan yang dimiliki oleh Apple lewat pendeteksi AirTag. Adapun jika “smart tag” terpisah dari pemiliknya selama lebih dari 24 jam maka “smart tag” itu akan mengeluarkan suara sehingga “smart tag” tidak bisa dipisahkan dari pemiliknya lebih dari satu hari. Fitur ini, diperkirakan akan diperkenalkan dalam konferensi Google I/O bulan Mei mendatang. []

  • Putin Bakal Haramkan Software Asing di Rusia

    Jakarta | Presiden Rusia Vladimir Putin telah meneken aturan baru yang melarang Rusia menggunakan perangkat lunak atau software buatan asing. Keputusan ini sebagai feedback atas banyaknya perusahaan teknologi yang memblokir akses terhadap Rusia setelah melancarkan invasi ke Ukraina.

    Adapun beberapa perusahaan teknologi yang sudah memblokir akses penjualan produk dan layanan mereka di Rusia, antara lain Apple, Microsoft, Meta dan Samsung. Mengutip Gizchina, Google juga memblokir layanannya di Rusia, bahkan melarang produsen ponsel asal Rusia untuk menggunakan sistem operasi Android.

    Namun, larangan penggunaan software asing di Rusia ini tidak langsung berlaku dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan media yang berbasis di Eropa Timur, Nexta, aturan baru itu disebut berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

    Meski begitu, Putin menegaskan bahwa berbagai pihak yang membeli software buatan asing wajib melalui proses persetujuan atau approval dari pemerintah, mulai Kamis (31/03/2022) waktu setempat. Bagi pengguna atau perusahaan yang abai, bisa terkena hukuman yang berlaku di Rusia.

    Selain itu, Putin juga menginstruksikan jajarannya membuat persyaratan ketat terkait penggunaan software asing untuk kepentingan infrastruktur penting pemerintah dan juga di sejumlah tempat umum atau infrastuktur publik yang dianggap kurang penting.[]

  • Tesla Berencana Memecah Saham untuk Tarik Investor Baru

    Jakarta | Produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS), Tesla akan meminta persetujuan pemegang saham untuk meningkatkan jumlah sahamnya, agar memungkinkan pemecahan saham. Strategi ini sebagai salah satu upaya menarik lebih banyak investor.

    Mengutip Reuters, saham Tesla adalah yang paling banyak diperdagangkan di antara pelanggan broker online Fidelity pada hari Senin (28/03/2022), dengan pesanan beli dan jual hampir terbagi rata, menunjukkan investor ritel memang berhati-hati.

    Jika disetujui, pemecahan saham oleh Tesla akan menjadi yang kedua bagi produsen mobil listrik sejak 2020, dan akan mengikuti langkah perusahaan besar AS lainnya yang memecah saham mereka dalam beberapa tahun terakhir.

    Dalam dua tahun belakangan ini, Apple, Nvidia dan Tesla telah membagi saham mereka, sedangkan Amazon dan Alphabet yang merupakan induk Google, baru-baru ini mengumumkan pembagian saham yang akan datang.

    Perusahaan membagi saham mereka untuk membuat harga saham mereka tampak lebih murah dan menarik lebih banyak investor. Namun, pemecahan saham tidak mempengaruhi fundamental yang mendasarinya.

    Catatan penelitian BofA Global Research menunjukkan bahwa pemecahan saham secara historis adalah bullish untuk perusahaan yang memberlakukannya, dengan saham mereka menandai pengembalian rata-rata 25% setahun kemudian, dibanding 9% untuk pasar secara keseluruhan.[]