peloporberita.com

Kategori: Profil

  • Profil Moeldoko dan Kronologi Kisruh Partai Demokrat

    peloporberita.com/ | Kisruh Partai Demokrat masih terus berlangsung. Bagaimana awal mula kisruh ini?

    Pada 1 Februari 2021, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. “Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam Youtube Channelnya.

    Ia menyebut gerakan itu melibatkan lima orang, yang terdiri dari empat mantan kader dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian mulailah beredar isu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko disebut-sebut ingin mengambilalih Partai Demokrat dari AHY.

    Bahkan, AHY sempat mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) berisi permintaan klarifikasi dan konfirmasi dari presiden, terkait gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional. Moeldoko sendiri tidak keberatan isu tersebut. Namun, ia mewanti-wanti AHY untuk tidak dengan mudahnya menuding istana, apalagi melibatkan Presiden Jokowi.

    Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, isu ini bermula ketika dirinya berfoto dengan sejumlah tamu. Setelah berfoto, para tamu pun menceritakan tentang situasi terkini hingga akhirnya sampai pada pembahasan situasi Partai Demokrat. Moeldoko memang selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

    Baca juga: Petani Garam Curhat ke Moeldoko, Ada Apa?

    Kemudian pada 5 Maret 2021 terjadilah Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting. KLB ini diprakarsai oleh Darmizal, mantan kader Demokrat yang telah dipecat AHY.

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian angkat bicara terkait KLB itu. Ia menyebut pihaknya berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat. “Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji,” kata SBY dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (05/03/2021).

    Tiga hari setelah KLB, tepatnya pada Senin (08/03/2021), AHY didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Mereka menyerahkan 5 kontainer berisi berkas yang menguatkan bahwa KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD/ART partai.

    Keesokan harinya, Partai Demokrat Kepemimpinan Moeldoko juga menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham. Namun, kedatangan mereka luput dari pantauan media. Mereka mengaku memang tidak ingin mengganggu konsentrasi Kemenkumham dengan hadirnya keramaian di kantor kementerian itu.

    Baca juga: Kubu Moeldoko Yakin Menangkan Gugatan Terhadap Kubu AHY

    Profil Moeldoko

    Moeldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 8 Juli 1957, dari pasangan Moestaman dan Masfuah. Bungsu dari 12 bersaudara ini menikah dengan seorang wanita bernama Koesni Harningsih dan mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Randy Bimantoro dan Joanina Rachma.

    Moeldoko dibesarkan di tengah keluarga yang sederhana. Ayah Moeldoko adalah seorang pedagang palawija dan perangkat keamanan di desa, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Sejak kecil, Moeldoko sudah bekerja mengangkut batu dan pasir dari kali setiap pulang sekolah.

    Ia menempuh pendidikan SD dan SMP di Kediri, sedangkan sekolah menengah atasnya di Jombang. Setelah itu, Moeldoko melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) Magelang dan berhasil menjadi lulusan terbaik pada tahun 1981 dengan dianugerahi Bintang Adhi Makayasa.

    Moeldoko mengawali karier di militer sebagai Komandan Peleton di Yonif Linud 700 Kodam 7 Wirabuana. Ia mampu menjalankan setiap tugasnya dengan baik, termasuk saat operasi Seroja Timor-Timur dan penugasan lainnya seperti ke Singapura, Jepang, Irak-Kuwait, Amerika Serikat, dan Kanada.

    Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko

    Pada 2008, Moeldoko menjabat sebagai Kasdam Jaya. Kemudian pada 2010-2011, ia mengalami tiga kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat, mulai dari Panglima Divisi 1/Kostrad, Panglima 3 Siliwangi hingga menjadi Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Kariernya terus meningkat dan dua tahun kemudian ia mengemban jabatan Wakil Kepala Staf AD hingga dipercaya sebagai Kepala Staf TNI AD pada 22 Mei 2013. Hanya berselang tiga bulan, Moeldoko pun ditetapkan sebagai Panglima TNI oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Meski sudah sukses di dunia militer, Moeldoko tetap mementingkan pendidikan. Menginjak usia 57 tahun, ia berhasil meraih gelar doktor Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia (UI), dengan nilai sangat memuaskan.

    Setelah dua tahun pensiun dari militer, tepatnya pada 17 Januari 2018, Presiden Jokowi menunjuk purnawirawan jenderal bintang empat ini sebagai kepala staf kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki. []

  • Profil Kartini Sjahrir, Adik Menko Luhut yang Bakal Jadi Komisaris Lippo Karawaci

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kartini Sjahrir diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) pada agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, 13 Oktober 2021. Hal ini diketahui dalam keterbukaan informasi perusahaan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Pemilik nama lengkap Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir ini, adalah adik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan merupakan tokoh terkemuka Indonesia dalam bidang hubungan internasional.

    Kartini Sjahrir adalah seorang lulusan Sarjana Antropologi (S1) di Universitas Indonesia pada tahun 1976, kemudian mendapatkan gelar Master dari Universitas Boston pada 1981 dan gelar Doktor di universitas yang sama pada 1990.

    Ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Pemerintah Argentina, Paraguay, dan Republik Oriental Uruguay pada September 2010 hingga Oktober 2014. Sehingga pada 15 September 2014 ia mendapat penghargaan dari Argentina, the Order de Mayo el Mérito en el Grando Cruz.

    Kemudian, Kartini Sjahrir menjabat sebagai Penasihat Senior untuk Masalah Perubahan Iklim pada Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2015 sampai 2019. Dia juga pernah menjadi wakil Indonesia di Dewan Penasihat ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-AIPR) pada tahun 2018-2020.

    Kartini Sjahrir yang merupakan ibu dari dua orang anak juga sempat menjabat sebagai Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), Ketua Yayasan Kebun Binatang Ragunan dan merupakan pendiri Suara Ibu Peduli.

    Dia, menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) di Universitas Sumatera Utara sejak 2020. Dari Maret 2019 sampai hari ini, wanita kelahiran 1 Februari 1950 itu masih menjabat sebagai Komisaris Independen PT Siloam International Hospital Tbk. []

  • Profil Prabowo Subianto yang Dikabarkan Akan Maju Pilpres 2024

    peloporberita.com/ | Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim, Prabowo akan menempuh langkah itu untuk memenuhi permintaan masyarakat yang masif.

    Sejauh ini, Prabowo memang sering mengungguli berbagai survei Pilpres 2024, bersaing ketat dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Salah satunya adalah survei Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Prabowo berada di posisi pertama dengan 18,1 persen terkait calon presiden 2024. “Dalam format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 42 nama, Prabowo mendapat dukungan 18,1 persen,” kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (07/10/2021).

    Dari survei itu, posisi kedua ditempati Ganjar Pranowo dengan tingkat elektabilitas 15,8 persen, disusul Anies Baswedan dengan 11,1 persen.

    Baca juga: Profil Brigjen TNI Junior Tumilaar, Dicopot Setelah Surati Kapolri Listyo Sigit

    Profil Prabowo Subianto

    Prabowo Subianto lahir di Jakarta, pada 17 Oktober 1951. Ia menempuh pendidikan masa kecil hingga remaja di Malaysia, Swiss dan Amerika Serikat. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan menjalani pendidikan di Akademi Militer Nasional (Akmil) Magelang, Jawa Tengah selama 1969-1974. Di Akmil, Prabowo satu angkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berhasil menjadi Presiden ke-6 RI selama 2 periode, pada 2004-2014.

    Prabowo terjun ke militer karena ada hubungannya dengan status kekeluargaannya. Paman Prabowo sekaligus sosok yang menjadi inspirasi namanya, Soebianto Djojohadikoesoemo, adalah seorang prajurit yang gugur dalam Pertempuran Lengkong, yaitu pertempuran Tentara Keamanan Rakyat melawan pasukan Jepang di Desa Lengkong, Serpong, Banten, yang terjadi pada 25 Januari 1946.

    Baca juga: Profil Lodewijk Paulus, Mantan Danjen Kopassus Pengganti Azis Syamsuddin

    Selama berkarier di militer, Prabowo pernah dikabarkan diberi cuti oleh Mayor Luhut Pandjaitan pada 1983, yang saat itu dianggap stress hingga berencana menculik sejumlah petinggi militer, termasuk Jenderal LB Moerdani, yang dituduhnya akan mengkudeta Presiden Soeharto.

    Prabowo juga pernah dikabarkan bertengkar dengan BJ Habibie, ketika ia dicopot dari jabatan Panglima Kostrad karena nekad menggerakkan pasukan tanpa ada koordinasi dengan atasannya, Wiranto.

    Watak bela negara Prabowo disebut sebanding dengan emosinya yang relatif tinggi. Sejumlah keputusannya saat di militer, yang dinilai orang sebagai tindakan tegas dan bahkan ada yang sampai melawan perintah atasan, di sisi lain juga memiliki resiko yang besar.

    Akhirnya, ia terseret sejumlah kontroversi, mulai dari dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis di akhir masa orde baru (orba), otak kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, konspirasi pembungkaman media kritis selama orba, pelanggaran HAM di Timor Timur hingga isu kudeta terhadap Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

    Baca juga: Kembali Menangkan Gugatan Partai Berkarya, Ini Profil Tommy Soeharto

    Setelah pensiun dari militer, Prabowo menjadi pengusaha dan juga terjun ke dunia politik. Pada ajang pemilihan presiden, ia tercatat sudah 3 kali mencalonkan diri sebagai petinggi negara. Pertama, saat menjadi calon wakil presiden bersama Megawati pada Pilpres 2009. Kedua, saat maju menjadi capres pada 2014 bersama Hatta Rajasa dan yang ketiga saat Pilpres 2019 bersama Sandiaga Uno.

    Hingga akhirnya pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024. []

  • Profil Brigjen TNI Junior Tumilaar, Dicopot Setelah Surati Kapolri Listyo Sigit

    peloporberita.com/ | Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Junior Tumilaar dicopot dari posisi sebagai Inspektur Kodam XIII Merdeka dan dipindah sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, setelah menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Aksinya itu dianggap perbuatan melawan hukum, yaitu pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer sesuai Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

    “Maka telah didapatkan adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Brigjen TNI JT [Junior Tumilaar],” ujar Komandan Pusat Polisi Militer AD Letjen TNI Chandra W Sukotjo, seperti dikutip dari laman resmi TNI AD.

    “Atas adanya indikasi pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer, maka Puspom AD akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI JT,” katanya.

    Menurut Letjen Chandra, putusan ini diambil setelah pihak Puspom AD melakukan klarifikasi terhadap Brigjen Junior Tumilaar sejak 23 September hingga 24 September 2021.

    Baca juga: Profil Napoleon Bonaparte yang Diduga Menganiaya Muhammad Kece

    Sebelumnya, Brigjen Junior Tumilaar menyurati Kapolri Listyo Sigit terkait permasalahan sengketa tanah di Sulawesi Utara.

    Saat itu, Bintara Pembina Desa (Babinsa) berusaha membantu warga bernama Ari Tahiru (67), yang meminta bantuan karena sedang berhadapan dengan masalah konflik lahan dan ditahan polisi sekitar 15 hari. Namun, Babinsa tersebut justru dipanggil oleh kepolisian setempat dan juga sempat didatangi oleh Brimob Polda Sulut saat sedang bertugas.

    Dalam surat tersebut, Brigjen Junior meminta agar Babinsa Winangun Atas tidak perlu diperiksa di Polresta Manado karena mendampingi Ari Tahiru. Pasalnya, menurut Brigjen Junior, para Babinsa adalah bagian dari sistem pertahanan negara di darat. Mereka dididik untuk tidak menakuti dan menyakiti hati rakyat, bahkan wajib mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

    Ia juga menyebutkan dalam suratnya kepada Kapolri Listyo Sigit, bahwa ada rakyat bernama Ari Tahiru, rakyat miskin dan buta huruf berumur 67 tahun yang ditangkap dan ditahan karena laporan PT Ciputra Internasional.

    Ari Tahiru disebutkan pemilik tanah warisan yang dirampas atau diduduki perusahaan itu. Surat Brigjen Junior juga menyebut bahwa perumahan itu beberapa penghuninya ada anggota Polri.

    Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Brigjen Junior sudah mendatangi Polda Sulawesi Utara dan sudah berkomunikasi melalui jalur Forkompimda, tapi tidak direspon.

    Baca juga: Profil Lodewijk Paulus, Mantan Danjen Kopassus Pengganti Azis Syamsuddin

    Profil Brigjen TNI Junior Tumilaar

    Pria kelahiran 3 April 1964 ini adalah lulusan Akmil tahun 1988.

    Dikutip dari website Kodam XIII Merdeka, Brigjen TNI Junior Tumilaar sebelumnya adalah Inspektur Kodam XIII Merdeka. Namanya tertulis di jajaran pejabat Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah tersebut. Ia mengemban jabatan itu sejak 2020.

    Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Staf Khusus Dirziad. Berikut riwayat jabatan Brigjen TNI Junior Tumilaar, Dosen Utama Seskoad; Staf Ahli Pangdam I/BB bidang Ilpengtek & LH (2016-2017); Pamen Ahli Gol. IV Ditziad Bid. Nubika (2017); Staf Khusus Dirziad; Irdam XIII/Merdeka (2020-Oktober 2021); Staf Khusus KSAD (sekarang). []

  • Profil Gus Baha, Ulama Muda yang Masuk Survei Calon Ketum PBNU

    peloporberita.com/ | Hasil survei Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) menunjukkan, Gus Baha meraih 12,4% dalam survei calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam mengatakan, munculnya Gus Baha dalam survei menunjukkan peningkatan ekspektasi warga nahdiliyin terhadap para kiai muda, seperti dikutip dari detik.com.

    Mari kita mengenal sosok Gus Baha.

    Berdasarkan informasi dari situs jatim.nu.or.id, Gus Baha memiliki nama lengkap KH Ahmad Bahauddin Nursalim dan dikenal sebagai salah seorang Rais PBNU. Ia lahir pada 29 September 1970, di Narukan, Rembang, Jawa Tengah, dari pasangan ulama ahli al-Quran, KH Nursalim al-Hafizh, dan Hj Yuchanidz Nursalim.

    Sejak muda, Gus Baha belajar Al-Quran dengan ayahnya. Kemudian beranjak remaja, dia belajar ilmu agama lebih dalam kepada almarhum KH Maemun Zubair atau Mbah Moen di Pondok Pesantren Al-Anwar Karang-mangu, Rembang.

    Gus Baha dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang al-Quran. Selain aktif mengaji, ia juga menjabat sebagai Ketua Lajnah Mushaf di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

    Ulama kharismatik ini juga disukai karena kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Dalam acara Shihab & Shihab yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab, ia mengaku tidak memiliki smartphone atau media sosial.

    Dia hanya mengandalkan ponsel jadul sederhana untuk bertelepon dan SMS. Hal ini cukup mengagetkan publik karena konten tentang Gus Baha selalu mampu menarik perhatian netizen sampai viral di media sosial. []

  • Profil Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, Calon Ketua Umum PBNU

    peloporberita.com/ | Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama akan digelar pada 23-25 Desember 2021 dan nama Yahya Cholil Staquf serta sang incumbent Said Aqil Siroj, menguat di bursa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Lantas siapa itu Yahya Cholil Staquf?

    Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya, lahir di Rembang, Jawa Tengah pada 16 Februari 1966. Gus Yahya yang saat ini menjabat Katib Aam PBNU, adalah kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas alias Gus Yaqut. Mereka memang lahir dan besar dari keluarga santri.

    Ayah mereka adalah tokoh NU sekaligus salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yaitu KH Muhammad Cholil Bisri dan ibu mereka bernama Muchisnah. Selain itu, mereka juga merupakan keponakan dari Pengasuh Pondok Raudlatut Thalibin, KH Mustofa Bisri alias Gus Mus.

    Baca juga: Profil Lodewijk Paulus, Mantan Danjen Kopassus Pengganti Azis Syamsuddin

    Gus Yahya menempuh pendidikan formalnya di pesantren, sedangkan perguruan tingginya ditempuh di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.

    Ia pernah menjadi juru bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur, dan pada tahun 2018 diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Joko Widodo.

    Kemudian pada Juni 2018, Gus Yahya sempat menjadi sorotan setelah datang ke Israel menghadiri acara dialog dengan Organisasi Yahudi Israel America Jewish Commitee dan juga bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu. Bahkan, Gus Yahya dianggap mempermalukan Indonesia dan tak peka akan perjuangan bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

    Baca juga: Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Partai Demokrat Kepemimpinan AHY

    Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil mengungkap NU sempat ditawari untuk berkunjung ke Israel dua tahun lalu. Namun, tawaran itu ditolak Said Aqil atas alasan Israel yang tidak mau mengakui Palestina.

    Yahya pun merespons pernyataan itu. Ia menyebut, kunjungannya ke Israel pada 2018, bertujuan meneruskan ikhtiar Gus Dur. “Tapi saya pribadi memang diundang oleh salah satu simpul jaringan internasional Gus Dur, untuk bicara di forum yang sama seperti dilakukan Gus Dur 16 tahun sebelumnya. Saya penuhi undangan itu karena saya sudah memutuskan untuk berupaya meneruskan ikhtiar-ikhtiar Gus Dur menuju perdamaian,” kata Yahya, seperti dikutip dari detik.com. []

  • Profil Yusron Hadi, Kadispar NTB yang Asli Putra Lombok

    peloporberita.com/ | Masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), baru saja menjalankan ritual Mandi Safar pada Rabu (06/10/2021). Mandi Safar adalah ritual yang dikenal dengan istilah ‘Rebo Bontong’ yang dilaksanakan rutin setiap tahun dibulan Safar (perhitungan kalender Islam). Ritual ini dipercaya akan membangkitkan pariwisata Lombok-Sumbawa, yang sebelumnya mati suri akibat pandemi Covid-19.

    Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi ikut serta dalam ritual tradisi Rebo Bontong di Gili Meno. Ia menilai tradisi Rebo Bontong merupakan aset budaya masyarakat Lombok. Budaya ini, jika dikemas menarik bisa menjadi atraksi unik yang layak jual selama masa pemulihan pariwisata NTB.

    Profil Yusron Hadi

    Mari kita mengenal sosok Yusron Hadi, Putra Lombok yang membesarkan pariwisata NTB.

    Yusron Hadi lahir di Lombok Timur, NTB, pada 11 Juni 1970. Ia memiliki seorang istri bernama Hj. Nurul Amalia dan seorang anak bernama Salsabila Rifda Afiya.

    Yusron meraih gelar Sarjana Tehnik (ST) Perencanaan Wilayah dan Kota di Malang pada 1995. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan S2 dan mendapatkan gelar Master of Urban Management (MUM) University of Canberra, Australia, pada tahun 2001.

    Tidak hanya pendidikan formal, Yusron sebagai seorang pengawai negeri sipil (PNS) juga menempuh pendidikan struktural, yaitu Diklat Pimpinan tingkat IV (2003), Diklat Pimpinan tingkat III (2011) dan Diklat Pimpinan tingkat II (2017).

    Yusron Hadi
    Kadispar NTB Yusron Hadi. (Foto :peloporberita.com/Dispar NTB)

    Sebelum menjadi Kepala Dinas Pariwisata NTB, ia menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB (2019-2021), setelah menjadi Kepala Biro Organisasi Setda NTB ( 2017-2019).

    Selama Yusron mengabdi sebagai PNS, cukup banyak pencapaian yang sudah ia raih, antara lain menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB 2010-2030, memfasilitasi Juara 3 Nasional Anugerah Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Provinsi skala menengah pada tahun 2013-2014, memfasilitasi Golden Award bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam Pelayanan Publik dari Ombudsman RI 2018, dan memfasilitasi pembangunan Samsat Kapal Perikanan Provinsi NTB 2020.

    Yusron Hadi juga aktif mengikuti pelatihan di luar negeri, beberapa di antaranya The Optimal Site for Kobold Turbine (ICS Unido Trieste Italy, 2007), Port Management and Planning (Bremen-Germany 2009), Global Geopark Network Conference (Torkey UK, 2016) dan Study visit Ningxia Province (China, 2017). []

  • Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Partai Demokrat Kepemimpinan AHY

    peloporberita.com/ | Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggandeng Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum, untuk melawan Yusril Ihza Mahendra yang mengajukan judicial review AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung. Lantas, kenapa Demokrat memilih Hamdan Zoelva?

    Menurut Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra, pihaknya menilai Hamdan Zoelva memiliki kredibilitas dan integritas yang terjaga sebagai pakar hukum, seperti dikutip dari Tribunnews.com. Selain itu, AHY memiliki persamaan pandangan dengan Hamdan Zoelva terkait demokrasi dan juga terkait hukum harus menjadi panglima, keadilan dan kepastian hukum itu harus menjadi yang utama, bukan politik.

    Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko

    Profil Hamdan Zoelva

    Dikutip dari mkri.id, Hamdan Zoelva adalah Ketua MK periode 2013-2016. Ia lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 21 Juni 1962.

    Hamdan meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sedangkan untuk gelar S2 Magister Ilmu Hukum Pidana, ia dapatkan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Demikian juga gelar S3 Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, ia raih di Universitas Padjajaran Bandung.

    Baca juga: Profil Fahri Hamzah yang Menyebut Oposisi Penakut

    Sebelum menjadi hakim konstitusi, Hamdan Zoelva memulai karirnya sebagai dosen luar biasa di sejumlah universitas selama setahun sampai 1987. Lalu, ia menjadi advokat dari 1987-2010, sekaligus anggota DPR RI periode 1999-2004.

    Dalam kancah politik, Hamdan bernaung di Partai Bulan Bintang (PBB) selama tahun 1998-2010. Ia pernah menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB periode 2006-2008, dan terakhir Hamdan Zoelva mengemban jabatan Wakil Ketua Umum DPP PBB dan Wakil Ketua Badan Kehormatan Pusat PBB selama 2005-2010. []

  • Profil Tokoh Papua sekaligus Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

    peloporberita.com/ | Jakarta – Sempat beredar pesan gambar melalui WhatsApp pada Sabtu (02/10/2021), yang menyebut Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menggunakan jasa mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, untuk menghancurkan Ganjar Pranowo dan Jawa Tengah. Dalam gambar tersebut, Puan terlihat mengenakan kebaya merah, dan ada juga foto Natalius Pigai.

    Pigai pun membantah hal tersebut. “Quo vadis Indonesia. Benar jadi salah, waras jadi tidak waras, hoax jadi benar, benar jadi hoax,” kata Pigai kepada wartawan, Minggu (03/10/2021), seperti dikutip dari Detik.com.

    Ia juga mengakui memang tidak suka dengan PDIP, namun ia menghargai Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. “Saya tidak suka PDIP, tapi menghormati Ibu Mega, menghargai pribadi Ibu Puan. Seumur hidup tidak pernah ketemu bahkan salaman,” katanya. Malah ada kecurigaan Pigai bahwa gambar itu dibuat oleh tim Ganjar, dengan tujuan playing victim agar dapat simpati publik.

    Baca juga: Profil Lodewijk Paulus, Mantan Danjen Kopassus Pengganti Azis Syamsuddin

    Profil Natalius Pigai
    Natalius Pigai bukanlah sosok yang asing di mata publik. Ia adalah mantan Komisioner Komnas HAM sekaligus salah satu aktivis, yang sering mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak masa kepemimpinannya.

    Pigai lahir di Paniai, Papua, pada 28 Juni 1975. Ia mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada tahun 1999.

    Pigai juga tercatat pernah mengikuti beberapa pendidikan nonformal, seperti Pendidikan Statistika di Universitas Indonesia, Pendidikan Peneliti di LIPI dan Kursus Kepemimpinan di LAN. Ia memulai kariernya sebagai staf khusus menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dari tahun 1999-2004.

    Baca juga: Profil Taufan Rahmadi yang Digosipkan Jadi Cawagub NTB 2024

    Selain itu, Pigai juga pernah menjadi tim asistensi Dirjen Kesbangpol Sudarsono Hardjosukerto dari 2006-2008, dan Penasihat BRR Aceh-Nias di Deputi Pengawasan dan Menulis Ensiklopedia Tsunami Aceh-Nias dari 2008-2009.

    Kemudian, Pigai menjadi anggota Komisaris Komnas HAM periode 2012-2017 dan merupakan satu-satunya yang berasal dari Papua. Selain di Komnas HAM, ia juga aktif di beberapa organisasi kemanusiaan dan lingkungan hidup lainnya, seperti PRD, PMKRI, WALHI, Kontras Rumah Perubahan dan Petisi 28.

    Pigai sempat mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilgub Papua 2018 dan Ketua Umum KPK 2019, namun keduanya gagal. []

  • Profil Lodewijk Paulus, Mantan Danjen Kopassus Pengganti Azis Syamsuddin

    peloporberita.com/ | Jakarta – Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus resmi dilantik pada Kamis (30/09/2021) sebagai Wakil Ketua DPR RI. Ia menggantikan Azis Syamsuddin yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

    Setelah dilantik, Lodewijk pun mengomentari sejumlah isu nasional, termasuk tentang isu TNI disusupi PKI yang dikemukakan oleh Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Lodewijk menegaskan bahwa tolok ukur suatu institusi disusupi PKI harus dikaji secara matang dan mendalam. Ia juga meminta bukti dari Gatot agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid.

    Baca juga: Profil Jaksa Agung ST Burhanuddin yang Terbelit Polemik Ijazah

    “Tentunya kita harus punya fakta yang kuat, apa sih yang disebut disusupi, siapa yang menyusupi, di mana disusupi. Nah, tentunya kalau kita melihat itu apa indikatornya, apakah indikator karena patung dipindahkan itu sebagai indikator? Mari kita kaji secara akademik,” kata Lodewijk kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR, Kamis (30/09/2021).

    Seperti diketahui, sebelumnya Mantan Pangkostrad AY Nasution memerintahkan pembongkaran patung-patung diorama penumpasan PKI yang ada di Museum Dharma Bhakti, Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat. Gatot pun menyoroti hal tersebut dan mengaitkannya dengan kebangkitan PKI.

    Baca juga: Kembali Menangkan Gugatan Partai Berkarya, Ini Profil Tommy Soeharto

    Profil Lodewijk F. Paulus

    Lodewijk lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1957. Sebelum masuk dunia politik, ia berkarier di militer.

    Lodewijk lulus dari Akademi Militer pada tahun 1981. Selama mengabdi di militer, ia sering menduduki posisi penting di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pada 2001, ia sempat menjadi komandan pasukan elite di lingkungan korps baret merah, yaitu Satuan 81 Penanggulangan Teror Kopassus.

    Baca juga: Profil Luhut Binsar Pandjaitan yang Diserbu Komplain Negara Asing

    Kemudian pada 2009, Lodewijk pernah menjadi komandan jenderal (Danjen) Kopassus, menggantikan Mayjen Pramono Edhie Wibowo. Jabatan terakhirnya di TNI adalah Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI Angkatan Darat. Ia pensiun pada 2015, dengan pangkat letnan jenderal.

    Setelah itu, Lodewijk bergabung ke Partai Golkar, dan pada 2016 ditugaskan sebagai Koordinator Bidang Kajian Strategis DPP Partai Golkar, lalu pada 2018 ditunjuk sebagai Sekjen Partai Golkar dan pada Pemilu 2019, Lodewijk berhasil masuk Komisi I DPR dari Daerah Pemilihan Lampung I. []