peloporberita.com

Kategori: Daerah

  • Jogja Corporate University Untuk Kembangkan Kompetensi ASN

    peloporberita.com/ | Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Bagian Organisasi membentuk Jogja Corporate University (Corpu) untuk mengembangkan kompetensi para Aparatur Sipil Negara (ASN). 

    Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta Patricia Heny Dian Anitasari mengatakan, selama ini pengembangan kompetensi ASN biasanya dikenal dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) tatap muka dan peserta terbatas.

    “Jogja Corpu untuk pengembangan kompetensi dan kemampuan ASN Pemkot Yogyakarta. Pengembangan sumber daya manusia menjadi tuntutan untuk birokrasi yang lincah, paham tugas pokok fungsi, visi misi kepala daerah dan tujuan pembangunan,” kata Heny dalam video telekonferensi, di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Kamis (1/7/2021)

    Dia menyatakan, konsep Jogja Corpu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university).

    Heny juga mengatakan bahwa, “Belum banyak pemerintah daerah yang menjalankan corporate university. Di DIY, Kota Yogyakarta menjadi pemerintah daerah pertama yang mencoba mengembangkan Corporate University.”

    Untuk memastikan agar program Jogja Corpu bisa berjalan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta akan menyusun knowledge management system dan membentuk unit guna verifikasi. Ditambahkan rencana melakukan uji coba pelaksanaan Jogja Corpu dengan tema menyusun standar pelayanan publik yang baik dan benar. []

  • Pemkot Yogyakarta Terapkan WFH Akibat Tingginya Penularan Covid-19

    peloporberita.com/ | Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sebanyak 75% dan Work Form Office (WFO) sebanyak 25% di kantor kompleks Balaikota Yogyakarta. Langkah itu sebagai upaya mengendalikan penularan Covid-19 di perkantoran. 

    Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, WFH sebanyak 50% untuk seluruh pegawai lingkungan Pemkot Yogyakarta. Namun untuk WFH 75% hanya di kompleks Balaikota karena ada sejumlah pegawai di beberapa perkantoran di Balai Kota yang terpapar Covid-19.

    “Kebijakan ini untuk mengkondisikan berbagai macam persoalan berkaitan dengan penularan di kantor, bisa dicegah,” kata Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta sekaligus Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Rabu (30/6/2021).

    Baca juga: Daftar Daerah yang Menerapkan PPKM Darurat

    Menurutnya, hampir di semua perkantoran di Kota Yogyakarta yang terdapat kasus Covid-19. Penularan di perkantoran karena interaksi di kantor, lalu ketika sampai rumah menularkan hingga ke orang- orang rumah. Begitu sebaliknya, dari rumah membawa Covid-19 ke perkantoran.

    Heroe menyampaikan, WFO 25% di kompleks Balaikota Yogyakarta akan berlaku hingga Senin (5/7/2021). Meski demikian, jika ada kebijakan serupa secara nasional, Pemkot Yogyakarta akan mengikuti aturan dari pemerintah pusat.

    Baca juga: Menko Luhut: Kartu Vaksin Jadi Syarat Pelaku Perjalanan

    Satgas juga akan menggencarkan kegiatan vaksinasi untuk memperkuat imunitas masyarakat, di samping memperketat protokol kesehatan. Salah satunya akan membentuk relawan yang membantu proses vaksinasi, yang dikoordinasi dari Kodim dan Polresta bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta.

    Heroe menyebut, stok vaksin AstraZeneca sebanyak 41.000 dosis di Kota Yogyakarta sudah habis digunakan untuk vaksinasi masyarakat. Saat ini, pihaknya memiliki 60.000 dosis vaksin Sinovac yang dipakai untuk vaksinasi Covid-19. []

  • NTB Siapkan Pergub Zona Hijau dan Antigen Gratis

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pengamat Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi mendukung penuh kehadiran peraturan gubernur (Pergub) wisata zona hijau dan rapid antigen gratis bagi wisatawan yang saat ini tengah dipersiapkan. TR panggilan akrabnya, mengaku pergub itu harus segera diterbitkan. Apalagi draft pergub itu sudah dirancang.

    “Langkah awalnya harus ada pergub. Ditambah lagi jika pemerintah daerah berani memberikan rapid antigen dan vaksin secara gratis bagi wisatawan. Saya pribadi khususnya sangat mendukung langlah cemerlang pemda NTB ini,” tutur TR berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/ Kamis, 1 Juli 2021.

    “Jadi sudah tidak alasan lagi untuk tidak menerbitkan. Lombok Sumbawa sudah mengantongi semua syarat dan ketentuan standar melahirkan wisata zona hijau. Karena itu sekarang adalah waktunya.”

    TR menjelaskan, secara geografis, Lombok Sumbawa sangat potensial mewujudkan kawasan wisata zona hijau dimana daerah tersebut memiliki banyak gili dan penduduknya pun terbatas sehingga menjadikannya kawasan potensial wisata. Sedangkan dalam draf pergub itu sudah diatur menyangkut standard operational procedur (SOP).

    “Jadi sudah tidak alasan lagi untuk tidak menerbitkan. Lombok Sumbawa sudah mengantongi semua syarat dan ketentuan standar melahirkan wisata zona hijau. Karena itu sekarang adalah waktunya,” tegas TR.

    Taufan Rahmadi
    Pengamat Pariwisata Taufan Rahmadi. (Foto:pelopor/Koleksi TR)

    Menurut TR, pergub dan kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah daerah menjadi point tersendiri. Terlebih Lombok khususnya akan menjadi tuan rumah event-event nasional dan internasional. Sebut saja L’etape, world superbike dan puncaknya adalah motoGP.

    “Kita tidak punya waktu banyak. NTB harus berpacu dengan waktu yang tersisa sekitar 120 hari ini. Inilah pentingnya ada aturan formal dan kemudahan-kemudahan yang akan membawa NTB keluar dari kungkungan pandemi covid-19 ini,” tandas Penulis buku Protokol Destinasi itu.

    Buku Protokol Destinasi
    Buku Protokol Destinasi karya Taufan Rahmadi. (Foto:Pelopor/Taufan Rahmadi.com)

    Di tempat terpisah, dalam rapat terbatas yang dihadiri asisten III setda gubernur NTB, Nurhandini Eka Dewi dan Kadispar NTB, Yusron Hadi, terungkap, sampai saat ini tidak ada pemberitahuan secara resmi terkait pembatalan sejumlah event besar yang akan tersaji di NTB, khususnya di Lombok.

    Ketersediaan vaksin juga cukup memadai dalam upaya pelaksanaan vaksin massal. Pemerintah pusat bahkan siap mendukung penambahan vaksin terkait program Jokowi mempercepat pelaksanaan vaksin massal di tanah air.

    Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi, jauh sebelumnya sudah melakukan terobosan-trobosan mempercepat program vaksin bagi pelaku pariwisata. Yusron juga mendorong pelaku induatri pariwisata menerapkan CHSE di lingkungan kerjanya. Dari tiga kawasan calon wisata zona hijau di Lombok, kawasan tiga gili, Sembalun dan Mandalika rata-rata sudah melakukan vaksin dan ter-CHSE mencapai 70 persen lebih.

    “Ini menjadi langkah awal dan modal utama kita mewujudkan kawasan wisata zona hijau di NTB. Bahkan pulau Moyo di Sumbawa sudah kita siapkan,” jelas Yusron.

    Dukungan fasilitas, dukungan masyarakat, geografis NTB, dan sejumlah inovasi dalam rangka pemulihana pariwisata NTB, cukup mendukung mewujudkan wisatà zona hijau. Secara regulasi pun NTB tengah menyiapkan draft pergub wisata zona hijau dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada wisatawan. []

  • Sosialisasi Lanjutan Penggunaan Bahasa Arab Pegon di Kota Serang

    peloporberita.com/ | Jakarta – Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang melakukan sosialisasi lanjutan Peraturan Walikota tentang penggunaan bahasa Arab Pegon. Sosialisasi tersebut berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kota Serang Jumat, 25 Juni 2021.

    Kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota tentang penggunaan Arab Pegon ini, diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan penggunaan bahasa Arab Pegon seperti, Bappeda Kota Serang, Dishub Kota Serang, Dinas PUPR Kota Serang, dll, untuk mensinkronisasikan tupoksi disetiap masing-masing OPD.

    Tujuan penggunaan Arab Pegon ini, untuk meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya daerah, pemahaman penulisan aksara Arab Pegon kepada Masyarakat, mengembangkan dan melestarikan budaya dan promosi budaya sebagai daya kesatuan berkunjung ke Kota Serang.

    Pembahasan sosialisasi lanjutan tersebut juga, menyepakati tata cara penulisannya, menyepakati tugas dan fungsi masing-masing OPD seperti, Dishub Kota Serang untuk papan nama jalan menggunakan bahasa Arab Pegon.

    Selain itu juga digunakan Dinas PUPR Kota Serang di setiap bangunan perkantoran atau OPD, Serta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang untuk menggunakan bahasa Arab Pegon disetiap nama jalan lingkungan dan gapura perumahan. []

  • Wali Kota dan DPRD Kota Serang Sepakat Perjuangkan Nasib 400 Korban PHK Giant

    peloporberita.com/ | Jakarta – Wali Kota Serang Syafrudin mengungkapkan, pihaknya bersama DPRD Kota Serang sepakat untuk memperjuangkan 400 karyawan PT. Hero Supermarket atau Giant Serang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Hal ini, diungkapkan Syafrudin usai menerima audiensi dari Serikat Pekerja PT Hero Supermarket (SPHS) di gedung DPRD Kota Serang.

    “Alhamdulillah kami dengan Legislatif sepakat untuk memperjuangkan yang 400 orang ini supaya bisa bekerja kembali di perusahaan yang baru atau perusahaan penggantinya.”

    Terkait hal ini, Syafrudin ingin karyawan yang terkena PHK untuk bisa dipekerjakan kembali di perusahaan yang akan menggantikan Giant. Namun, penilaian kelayakan kerja tetap berada di PT. Hero.

    “Alhamdulillah kami dengan Legislatif sepakat untuk memperjuangkan yang 400 orang ini supaya bisa bekerja kembali di perusahaan yang baru atau perusahaan penggantinya,” tutur Syafrudin, Rabu, 23 juni 2021.

    Wali Kota Serang, Syafrudin
    Wali Kota Serang, Syafrudin Menerima Audiensi dari Serikat Pekerja PT Hero Supermarket (SPHS) di gedung DPRD Kota Serang, Rabu 23 Juni 2021. (Foto: Pelopor/Pemkot Serang)

    “Kami pastikan satu karyawan pun tidak ada yang tertinggal, jadi dari 400 orang karyawan ini harus semua masuk lagi. Jika sudah masuk, kami serahkan kepada PT yang baru, kalau pun ada yang kerjanya males dan lainnya boleh dikeluarkan,” tambahnya.

    Syafrudin menjelaskan, caranya mereka akan memberikan syarat khusus jika PT yang baru melakukan pembuatan ijin di OPD Kota Serang.

    “Sesuai regulasi yang ada, itu pasti PT baru akan membuat perijinan. Ketika membuat perijinan, kami akan memberikan syarat. Boleh dikeluarkan ijinnya, tapi 400 orang karyawan ini diakomodir untuk dipekerjakan kembali,” sebutnya.

    Dalam kesempatan yang sama Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengungkapkan, pihaknya bersedia memperjuangkan jaminan BPJS Kesehatan 400 orang karyawan yang terkena PHK tersebut ke PBI.

    “Mereka ini mau dimasukan ke orang miskin. Kami juga sudah menyampaikan kepada Komisi II dan Disnakertrans mitra kerjanya untuk mengawal ini dan meminta data agar nanti di Badan Anggaran bisa diusulkan kepada DPRD melalui Dinsos,” tegasnya. []

  • Delta, Varian Covid Asal India Sudah Masuk Depok dan Karawang

    peloporberita.com/ | Jakarta – Varian baru Covid-19 asal India yaitu varian delta sudah masuk Jawa Barat. Hal ini dikonfirmasikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menurutnya, varian baru itu telah ada di Kota Depok dan Kabupaten Karawang.

    “Varian delta sudah hadir di Jawa Barat menandakan harus tetap waspada, hadir di Karawang dan Kota Depok berdasarkan kajian genom,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Senin, 21 Juni 2021.

    “varian ini penularannya akan lebih cepat dari varian sebelumnya. Mudah-mudahan dengan berita ini kita tingkatkan kewaspadaan kita.”

    Emil panggilan akrabnya, meminta masyarakat untuk waspada dan meningkatkan ketaatan dalam menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya, varian baru dari India tersebut punya tingkat penularan lebih cepat.

    “Sehingga menandakan varian ini penularannya akan lebih cepat dari varian sebelumnya. Mudah-mudahan dengan berita ini kita tingkatkan kewaspadaan kita. Mohon kepada masyarakat dengan kehadiran varian delta di Jabar maka prokes 5M lebih ditingkatkan dan diakselerasi,” sebutnya.

    Sementara soal usulan lockdown di tengah lonjakan kasus Covid-19 ini. Emil mengaku tak masalah menerapkan lockdown Namun, dia menyinggung soal keterbatasan anggaran.

    “Lockdown itu pada dasarnya kami akan mengikuti arahan pemerintah pusat,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Emil menyebut tak sependapat dengan usulan lockdown lantaran sebelumnya sudah disepakati tidak ada lagi istilah lockdown.

    “Dan sebenarnya tidak ada istilah lockdown. Saya juga bingung dihidupkan lagi istilah lockdown karena dulu sudah disepakati dulu lockdown itu bahasa Indonesia-nya PSBB (pembatasan sosial berskala besar),” ungkapnya.

    Sehingga istilah PSBB ini menurut mantan Wali Kota Bandung itu, harus dibarengi dengan kesiapan pangan, sembako kepada mereka yang tidak bisa WFH. Namun, jika lockdown atau PSBB kembali diterapkan, pemerintah harus siap untuk kebutuhan pangan warganya.

    “Dan kami dari Jawa Barat anggaran memang sudah tidak ada. Kalaupun itu (lockdown) diadakan, kepastian logistik dari pusat harus sudah siap baru kami akan terapkan di Jawa Barat,” tegas Emil. []

  • Pemkot Yogyakarta Luncurkan Jogja Smart Service (JSS) Versi 3

    Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berkomitmen mewujudkan Yogyakarta sebagai Smart City. Salah satu upaya yang dilakukan adalah serius mengembangkan aplikasi milik Pemkot Yogyakarta, yaitu Jogja Smart Service (JSS), yang hingga kini sudah memasuki versi 3. 

    Selain tampilan lebih menarik, jumlah layanan dalam JSS versi 3 juga semakin banyak. Bahkan, mampu merepresentasikan balaikota di dunia maya.

    Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tri Hastono menjelaskan, JSS adalah aplikasi layanan publik terpadu terintegrasi yang awalnya berbasis website dan Android, namun kini sudah dapat diunduh melalui sistem operasi iOS pada perangkat Apple.

    “Sampai saat ini total fitur yang dapat diakses mencapai 172, dari semula release versi 1 yang dilaunching pada tanggal 7 Juni 2018 lalu hanya memiliki 28 fitur layanan,” kata Tri Hastono saat launching JSS versi 3 di Taman Wifi Gajah Wong Edupark RW 08 Pandeyan Umbulharjo, Rabu (16/6/2021).

    Dalam JSS versi 3 juga terdapat fitur menarik seperti, update berita terakhir di masyarakat, Pariwisata dan Budaya sebagai media promosi pariwisata dan acara menarik di Kota Yogyakarta, serta Kampung Wisata, untuk mengekspos potensi kampung wisata.

    Selain itu ada juga produk Jogja sebagai media promosi keunggulan UKM Kota Yogyakarta, kemudian update informasi mengenai kegiatan Pemkot Yogyakarta, dan yang terakhir adalah pengaduan, yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan hal-hal atau kejadian yang wajib ditanggapi oleh OPD Pemkot Yogyakarta.

    Tri Hastono optimis aplikasi JSS dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan praktis kepada masyarakat.

    “Selain itu dengan adanya aplikasi ini juga akan memberikan keamanan kepada masyarakat karena dapat meminimalisir adanya tatap muka sehubungan dengan pandemi Covid-19, namun dengan tetap memberikan pelayanan prima serta memberikan solusi yang memecahkan masalah bagi masyarakat,” katanya.

    Selain meluncurkan tampilan baru JSS, Pemkot Yogyakarta juga meluncurkan gerakan penguatan ekosistem digital berbasis wilayah. Keberadaan JSS dan wifi publik diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekosistem digital di tiap perkampungan di Kota Yogyakarta.

    Untuk mengupayakan hal tersebut, Pemkot Yogyakarta secara simultan terus melakukan pelatihan ekosistem digital di tiap kampung. “Keberadaan wifi publik ini harus mampu diberdayakan secara produktif. Target kami, tiap RW yang kini berjumlah 617 RW dapat terlayani wifi publik, sampai saat ini sudah 501 titik wifi publik yang tersebar di seluruh penjuru Kota Yogya” kata Tri.

    Tri Hastono menjelaskan, aktivitas yang bisa digunakan dengan layanan wifi publik tersebut, antara lain pembelajaran jarak jauh, pengembangan usaha dengan konsep digital marketing, dan edukasi teknik pengemasan video foto untuk promosi produk. Selain itu juga dapat untuk pengembangan ekosistem digital berbasis kewilayahan, yang dibangun dengan cara melakukan edukasi penggunaan gawai secara sehat, dan memanfaatkannya dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi.

    Hal ini disambut baik oleh Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, yang menilai dengan adanya momentum tersebut tak hanya menjadi bukti keseriusan Pemkot Yogyakarta memberikan pelayanan terbaik, namun juga menjadi milestone telah melangkah lebih jauh dari sebelumnya, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan kepada masyarakat.

    Ia juga mengungkapkan upaya tersebut mampu mendukung Gerakan Menuju 100 Smart City, mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik.

    “Dan juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan wifi publik untuk aktivitas kreatif masyarakat, mendukung akseptasi layanan digital di masyarakat, serta dapat mendukung pemulihan ekonomi, terutama selama Pandemi Covid-19 ini,” katanya. []

  • Pemda Kota Cirebon Vaksinasi Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon terus menggencarkan Vaksinasi Covid-19. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemda Cirebon melakukan vaksinasi di Grage City Mall (GCM) dengan sasaran pekerja publik berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM).

    Kasie Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kota Cirebon Bastijan menjelaskan, sasaran vaksin kali ini adalah pekerja di mal, supermarket, dan toko modern yang ada di Kota Cirebon.

    “Kami memiliki sasaran sejumlah 500 jiwa,” tutur Bastijan berdasarkan keterangan resmi dari laman Pemkot Cirebon pada Kamis, 17 Juni 2021.

    “Dari data DPKUKM itu ada sejumlah 5000 jiwa, hanya, karena ketersediaan vaksin yang ada, maka kami berusaha memberikan proporsi sebesar 10 persen.”

    Bastijan menjelaskan, total sasaran tersebut dibagi menjadi dua jadwal yakni sebanyak 250 jiwa pada Kamis, 17 Juni 2021 di GCM dan Jumat, 18 Juni 2021 vaksinasi dilakukan di Cirebon Super Blok CSB dengan jumlah yang sama, sehingga totalnya 500 jiwa.

    “Hari ini di GCM untuk mereka yang bekerja di mal atau supermarket sekitar GCM ini, antara lain Lotte Mart, Superindo, Indomaret, Alfamart, Living Plaza dan Surya Toserba,” tegasnya.

    Bastijan juga mengungkapkan, jika merujuk pada data yang diterima pihaknya dari DPKUKM, total sasaran adalah 5000 jiwa, namun dengan terbatasnya jumlah vaksin, baru 10 persen yang bisa dilakukan vaksinasi.

    “Dari data DPKUKM itu ada sejumlah 5000 jiwa, hanya, karena ketersediaan vaksin yang ada, maka kami berusaha memberikan proporsi sebesar 10 persen, mudah-mudahan ke depan dapat dilakukan kembali dan semua tervaksin,” tandasnya.

    Adapun tenaga kesehatan yang terlibat dalam kegiatan vaksinasi tersebut sebanyak 15 petugas dari Puskesmas Pegambiran.

    Dalam kesempatan yang sama, Plt. General Manager Grage Mall dan Grage City mall, Ratu Sukmayani menyampaikan terimakasih kepada Dinkes dan DPKUKM atas kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk pekerja mal dan supermarket.

    “Lokasi untuk kegiatan vaksin ini di Hall A GCM, sasarannya pelaku usaha pusat perbelanjaan,” sebutnya.

    Pelaku usaha pusat perbelanjaan yang hari ini divaksin, kata Ratu Sukmayani, merupakan pelaku usaha yang berada di sekitar GCM.

    “Harapan kami dengan divaksinnya teman-teman ini, pelaku usaha sering berinteraksi dengan pelanggan, semoga dengan divaksin dapat meminimalisir penyebaran virus corona. Semoga semua dapat menjalani vaksinasi, sehingga imunitas meningkat,” tegasnya.[]