peloporberita.com

Tag: Meta

  • YouTube Shorts Berhasil Raup 1,5 Miliar Penonton Tiap Bulan

    Jakarta | YouTube mengklaim lebih dari 1,5 miliar orang setiap bulan mendengarkan layanan video Shorts miliknya, yang bersaing dengan sensasi global TikTok. YouTube Shorts ditayangkan kurang dari dua tahun yang lalu, menambahkan video tidak lebih dari 60 detik ke berbagai penawaran di platform.

    YouTube yang merupakan milik Alphabet, dan Meta sebagai induk Facebook, keduanya menambahkan format berbagi video berdurasi pendek ke layanan mereka, setelah TikTok menjadi populer. TikTok sendiri menyebut akhir tahun lalu memiliki satu miliar pengguna.

    “Kami tahu produk ini akan terus menjadi bagian integral dari pengalaman YouTube di masa mendatang,” kata kepala produk YouTube Neal Mohan seperti dikutip dari AFP.

    YouTube tahun lalu meluncurkan dana USD 100 juta untuk “menghadiahi pencipta” yang klip videonya menarik penonton ke panggung online.

    YouTube juga telah menggunakan keterampilan periklanan raksasa teknologi Silicon Valley untuk membantu kreator konten menghasilkan pendapatan dari konten di platform, yang menghasilkan pendapatan miliaran dolar pada tahun 2021.

    Wakil Presiden Americas Tara Walpert Levy mengatakan bahwa kreator konten memanfaatkan podcast, film pendek dan streaming langsung di YouTube dalam “pendekatan multi-platform”.

    “Pendekatan ini memberikan hasil yang nyata; saluran yang mengunggah konten berdurasi pendek dan panjang memiliki waktu tonton dan pertumbuhan pelanggan yang lebih baik secara keseluruhan daripada saluran yang hanya mengunggah satu format,” kata Levy.

    Dia menyebut YouTube sebagai toko serba ada bagi orang-orang untuk “melenturkan otot kreatif mereka.”[]

  • Apple Naikkan Upah Pekerja Ritel di Amerika Hingga 10%

    Jakarta | Apple Inc. menaikkan gaji pekerja ritelnya di Amerika Serikat (AS) sekitar 10% dari sebelumnya minimum USD 20 per jam, menjadi setidaknya USD 22 per jam. Apple menempuh kebijakan ini di tengah kekhawatiran inflasi.

    Tak hanya itu, melansir Bloomberg, Apple juga menaikkan anggaran kompensasi perusahaan secara global lantaran menghadapi ketatnya pasar tenaga kerja dan upaya serikat pekerja.

    Apple mengatakan perubahan untuk pekerja per jam mewakili peningkatan 45% dalam tarif awal sejak 2018, dan mencerminkan rasa terima kasih atas kinerja positif anggota tim. Kenaikan ini akan mulai berlaku pada Juli, sekitar tiga bulan lebih cepat dari biasanya Apple mengeluarkan kenaikan tahunan.

    Saat ini, Apple sedang menghadapi kecemasan dari sejumlah karyawan atas jatuhnya harga saham. Apple mengalami kekurangan bakat setelah banyak karyawan memilih opsi fleksibel atau meninggalkan angkatan kerja selama pandemi.

    Sementara pesaingnya seperti Microsoft Corp. dan Meta Platforms Inc. mencoba memburu staf dengan paket kompensasi yang kuat.

    Apple memiliki sekitar 170.000 karyawan, termasuk pekerja ritel, staf dukungan teknis AppleCare dan tenaga kerja korporatnya. Upah ritel awal perusahaan berada di atas minimum nasional AS, yaitu USD 7,25 sejak 2009.

    Untuk memperbaiki kondisi kerja, Apple tak hanya menaikkan gaji karyawan, melainkan juga memperluas tunjangan liburan, cuti sakit, dan penitipan anak untuk karyawan ritel penuh waktu dan paruh waktu.[]

  • Uni Eropa Sepakati Aturan Baru Bagi Raksasa Teknologi

    Jakarta | Uni Eropa (UE) pada Sabtu (23/04/2022) telah menyepakati aturan baru yang mewajibkan perusahaan teknologi lebih ketat mengawasi konten ilegal di platform mereka dan membayar biaya kepada regulator yang memantau kepatuhan.

    Digital Services Act (DSA) adalah langkah kedua dari strategi Kepala Antimonopoli UE Margrethe Vestager untuk mengendalikan perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) seperti Google dan Meta.

    Dalam aturan baru ini, perusahaan dilarang menayangkan iklan yang ditujukan untuk anak-anak atau berdasarkan data sensitif, seperti ras, agama, jenis kelamin dan opini politik. Selain itu, dark patterns yang merupakan taktik menyesatkan untuk memberikan data pribadi kepada perusahaan secara online, juga akan dilarang.

    Di bawah DSA, perusahaan teknologi akan menghadapi denda hingga 6% dari omset global mereka jika terbukti melanggar aturan. Kemudian, melansir Bloomberg, pelanggaran berulang dapat membuat perusahaan itu dilarang melakukan bisnis di UE.

    Perusahaan teknologi juga akan menanggung biaya tahunan hingga 0,05% dari pendapatan tahunan di seluruh dunia, untuk menutupi biaya pemantauan kepatuhan di UE.

    Blok yang terdiri dari 27 negara dan anggota parlemen di kawasan Eropa ini sudah sejak bulan lalu mendukung aturan yang disebut Digital Markets Act (DMA), yang dapat memaksa Google, Amazon, Apple, Meta dan Microsoft untuk mengubah praktik bisnis inti mereka di Eropa.[]

  • Meta Ajak Pembuat Konten Jual Barang Virtual di Horizon Worlds

    Jakarta | Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk menjual barang-barang virtual kepada pengguna di Horizon Worlds, platform utamanya di metaverse.

    Metaverse, yang disebut-sebut oleh Meta dan perusahaan lain sebagai masa depan internet, terdiri dari serangkaian “alam semesta” paralel yang diakses terutama melalui platform augmented reality dan virtual.

    Secara mendasar metaverse sudah ada dalam bentuk video game seperti Minecraft, Fortnite dan Roblox, serta platform sosial seperti Horizon Worlds dan VRChat, di mana orang berkumpul tidak hanya untuk bermain, tetapi juga untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam sebuah acara.

    Meta, yang pendapatannya sangat bergantung pada iklan bertarget skala besar, telah menjadikan misinya untuk memberikan kontribusi besar pada kemunculan metaverse. Untuk itu, perusahaan tersebut berusaha menarik pembuat konten yang kemungkinan besar akan menarik lebih banyak pengguna baru.

    Meta sudah menyiapkan dana sebesar USD 10 juta untuk kreator di Horizon pada bulan Oktober, di mana lebih dari 10.000 “dunia” yang berbeda sudah ada.

    “Ini sebagai ujian dengan segelintir pembuat konten untuk mendapatkan umpan balik mereka, jenis alat ini adalah langkah menuju visi jangka panjang kami untuk metaverse di mana pembuat konten dapat mencari nafkah dan orang-orang dapat membeli barang digital, layanan dan pengalaman,” kata Meta seperti dilansir dari AFP.

    Perusahaan juga berencana menguji bonus bagi pembuat konten yang mencapai tujuan tertentu, seperti membangun dunia yang paling banyak menghabiskan waktu. Bonus ini tidak akan dikenakan biaya dan akan dibayarkan kepada pencipta secara penuh, tidak seperti pendapatan dari item virtual, yang dikenakan komisi.[]

  • KemenKopUKM Perkuat Kolaborasi dengan Meta untuk Tingkatkan Kualitas UMKM dengan Kekuatan Teknologi

    Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan Meta Indonesia untuk membantu meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia dengan menggunakan kekuatan teknologi, agar lekas mencapai standar global.

    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, percepatan digitalisasi UKM di Indonesia merupakan agenda pemerintah khususnya KemenkopUKM yang perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk perusahaan swasta dan masyarakat luas.

    “Keterlibatan dan dukungan Meta sangat penting untuk mendukung percepatan digitalisasi UMKM yang diharapkan berdampak tidak hanya pada peningkatan nilai transaksi UMKM, tetapi juga peningkatan kualitas produk dan brand yang sesuai dengan standar global,” tutur Teten dalam audiensi secara virtual dengan Meta Indonesia, Jumat (08/04/2022).

    Meta sendiri, belum lama ini merilis sebuah studi bertajuk Laporan Kondisi Bisnis Kecil dan Menengah 2022, sebuah riset yang mensurvei hampir 24.000 pelaku bisnis kecil dan menengah di 30 negara dan wilayah.

    Berdasarkan survei tersebut, di saat banyak pelaku usaha di Amerika Utara menghentikan bisnis mereka, mayoritas pelaku UKM di Asia Pasifik melaporkan bahwa mereka terlibat dalam beragam aktivitas yang mampu menghasilkan pemasukan (seperti mengikuti beragam pelatihan), dan salah satu negara yang memimpin dalam hal ini adalah Indonesia sebesar 86%.

    Kemudian berdasarkan survei yang sama diketahui bahwa 22% pelaku UMKM di Indonesia yang beroperasi dan memanfaatkan aplikasi Facebook melaporkan bahwa penjualan mereka pada bulan lalu lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

    Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus maju dan berkembang di ranah digital, karena itulah kolaborasi KemenKopUKM dan Meta menjadi sebuah inisiatif penting untuk terus diperkuat.

    “Meta sangat mengapresiasi kolaborasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM yang telah terjalin selama ini untuk terus membantu pelaku UMKM di Indonesia agar dapat memanfaatkan kekuatan teknologi digital khususnya Facebook, Instagram, dan WhatsApp, untuk mengembangkan bisnis yang mereka jalankan,” tutur Direktur Kebijakan Publik Asia Tenggara, Meta, Rahimah Abdulrahim.

    “Melalui Kolaborasi ini, kami juga akan bekerja bersama mitra-mitra kami lainnya untuk memberikan serangkaian pelatihan kepada pelaku usaha perempuan di berbagai daerah di Indonesia agar mereka dapat mandiri dan sukses berbisnis di ranah digital,” sambungnya.

    Sejatinya, kolaborasi KemenKopUKM dan Meta sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu melalui pelatihan fasilitator dan UMKM dibawah binaan SMESCO.

    Adapun tahun ini, kolaborasi KemenKopUKM dan Meta diperkuat melalui inisiatif Karya Perempuan yang merupakan bagian dari program SheMeansBusiness dengan tujuan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha perempuan di seluruh Indonesia.

    Pelatihan ini akan fokus pada materi terkait pemanfaatan teknologi digital seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, pengembangan konten dan strategi pemasaran yang dijalankan melalui metode daring bekerjasama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa selaku partner pelaksana program.[]

  • Meta Hapus Ratusan Akun Facebook Jelang Pemilu Filipina

    Jakarta | Meta Platforms Inc. menangguhkan jaringan lebih dari 400 akun Facebook, halaman dan grup, menjelang pemilihan umum di Filipina. Hal ini dilakukan ketika induk Facebook tersebut bergerak menindak ujaran kebencian dan informasi yang salah.

    Ratusan akun itu termasuk halaman Facebook dan grup yang terkait dengan Tentara Rakyat Baru Filipina atau Philippines’ New People’s Army, sebuah organisasi terlarang, kata pihak Meta seperti dilansir dari Reuters.

    Kekhawatiran tentang ujaran kebencian online telah meningkat pesat, ketika kandidat dan pendukung semakin beralih ke media sosial untuk pemilihan 9 Mei, dengan latar belakang pandemi Covid-19 yang mengganggu metode kampanye tradisional.

    Bulan lalu, para kandidat presiden Filipina telah mendesak perlunya meminta pertanggungjawaban perusahaan media sosial atas penyebaran informasi yang salah.

    Melalui unggahan blog pada Rabu (06/04/2022) waktu setempat, Meta mengatakan bahwa pengiklan di Filipina harus menyelesaikan proses otorisasi iklannya dan menyertakan penafian ‘Dibayar oleh’ atau ‘Paid for by’ disclaimers pada iklan tentang pemilu, politik, dan kategori tertentu dari masalah sosial.

    Meta melakukan strategi ini setelah bulan lalu mengubah pendiriannya di Ukraina yang sementara waktu mengizinkan seruan kekerasan dan mempersempit kebijakan moderasi kontennya untuk melarang seruan kematian seorang kepala negara.[]

  • Sewa Targeted Victory, Facebook Danai Kampanye Anti TikTok

    Jakarta – Induk usaha Facebook, Meta Platform Incorporated, memperkerjakan konsultan Partai Republik, Targeted Victory, untuk membuat publik menentang platform berbagi video pendek asal Tiongkok, TikTok. Salah satu kampanye yang terungkap melalui e-mail internal menunjukan, TikTok akan digambarkan sebagai bahaya untuk anak-anak dan masyarakat Amerika Serikat.

    Washington Post melaporkan, email internal tersebut menunjukkan, langkah-langkah Meta berserta mitranya, dalam menggunakan taktik penelitian oposisi terhadap TikTok sebagai saingannya seperti dilansir Kamis, (31/03/2022)

    Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa Meta Platform berupaya menyingkirkan TikTok, lantaran hasil penelitian pada tahun lalu menunjukan, remaja-remaja di Amerika serikat menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan Tiktok di banding Instagram.

    Kabar tentang keputusan Facebook mempekerjakan Targeted Victory, muncul hanya beberapa minggu setelah perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka kehilangan pengguna untuk pertama kalinya dalam 18 tahun sejarah perusahaan. Laporan pendapatan Meta baru-baru ini, juga menunjukkan bahwa pengguna aktif Facebook turun hampir 500.000 pada akhir tahun lalu.

    Targeted Victory sendiri, adalah salah satu vendor terbesar untuk kampanye Partai Republik. Pada tahun 2020, perusahaan memperoleh lebih dari US$230 juta, dan klien terbesarnya berasal dari kelompok-kelompok seperti super PAC pro-Trump dan America First Action.

    Partai Republik diketahui telah menjadi kritikus TikTok yang paling keras. Anggota parlemen seperti Senator Marco Rubio telah mendorong agar aplikasi tersebut diselidiki untuk penyensoran, dan mantan Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk melarang TikTok. Namun, perintah itu tidak menghasilkan apa-apa sebab Tahun lalu Presiden Joe Biden telah mencabutnya. []

  • Putin Bakal Haramkan Software Asing di Rusia

    Jakarta | Presiden Rusia Vladimir Putin telah meneken aturan baru yang melarang Rusia menggunakan perangkat lunak atau software buatan asing. Keputusan ini sebagai feedback atas banyaknya perusahaan teknologi yang memblokir akses terhadap Rusia setelah melancarkan invasi ke Ukraina.

    Adapun beberapa perusahaan teknologi yang sudah memblokir akses penjualan produk dan layanan mereka di Rusia, antara lain Apple, Microsoft, Meta dan Samsung. Mengutip Gizchina, Google juga memblokir layanannya di Rusia, bahkan melarang produsen ponsel asal Rusia untuk menggunakan sistem operasi Android.

    Namun, larangan penggunaan software asing di Rusia ini tidak langsung berlaku dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan media yang berbasis di Eropa Timur, Nexta, aturan baru itu disebut berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

    Meski begitu, Putin menegaskan bahwa berbagai pihak yang membeli software buatan asing wajib melalui proses persetujuan atau approval dari pemerintah, mulai Kamis (31/03/2022) waktu setempat. Bagi pengguna atau perusahaan yang abai, bisa terkena hukuman yang berlaku di Rusia.

    Selain itu, Putin juga menginstruksikan jajarannya membuat persyaratan ketat terkait penggunaan software asing untuk kepentingan infrastruktur penting pemerintah dan juga di sejumlah tempat umum atau infrastuktur publik yang dianggap kurang penting.[]

  • Negosiator Uni Eropa Setujui UU Penting untuk Kekang Big Tech

    Jakarta | Negosiator dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa (UE) pada Kamis (24/03/2022) waktu setempat, menyetujui undang-undang untuk mengekang dominasi pasar raksasa teknologi besar Amerika Serikat (AS) atau US Big Tech, seperti Google, Meta, Amazon dan Apple.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di Brussel itu, para pembuat undang-undang menetapkan daftar panjang yang wajib dan tidak boleh dilakukan yang akan memilih raksasa web paling ikonik di dunia sebagai “penjaga gerbang” internet yang tunduk pada aturan khusus.

    “Digital Markets Act” (DMA) telah mempercepat prosedur legislatif blok tersebut dan dirancang untuk melindungi konsumen dan memberi saingan kesempatan yang lebih baik untuk bertahan melawan raksasa teknologi yang kuat di dunia.

    DMA membebankan banyak sekali kewajiban pada Big Tech, termasuk memaksa Apple untuk membuka App Store-nya ke sistem pembayaran alternatif, sebuah permintaan yang ditentang keras oleh pembuat iPhone, terutama dalam perseteruannya dengan Epic games, pembuat Fortnite.

    Apple juga dipaksa melonggarkan cengkeramannya pada iPhone, dengan pengguna diizinkan mencopot pemasangan browser web Safari dan aplikasi lain yang dibuat perusahaan yang saat ini tidak dapat dihapus oleh pengguna.

    Sedangkan Google akan diminta menawarkan alternatif smartphone yang dijalankan Android kepada pengguna mesin pencarinya, aplikasi Google Maps atau browser Chrome-nya.

    “Perjanjian tersebut mengantarkan era baru regulasi teknologi di seluruh dunia,” kata anggota parlemen Jerman Andreas Schwab, yang memimpin negosiasi untuk Parlemen Eropa, seperti dikutip dari AFP.

    Poin utama dari undang-undang itu adalah untuk menghindari prosedur bertahun-tahun dan pertempuran pengadilan yang diperlukan untuk menghukum perilaku monopoli Big Tech, di mana kasus dapat berakhir dengan denda besar namun sedikit perubahan dalam cara berbisnis.

    Setelah diterapkan, undang-undang tersebut akan memberi Brussels otoritas yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengawasi keputusan Big Tech, terutama ketika mereka membeli perusahaan rintisan yang menjanjikan.[]

  • Australia Gugat Pemilik Facebook, Meta Terkait Iklan Penipuan Aset kripto

    peloporberita.com/ – Meta Platform, perusahaan induk Facebook, Instagram dan Whatsapp digugat pemerintah Australia lantaran perusahaan yang berfokus pada jejaring sosial itu menayangkan iklan menyesatkan berupa promosi aset cryptocurrency palsu.

    Gugatan yang diajukan oleh Komisi perlindungan konsumen Australia tersebut, memulai proses hukum kepada perusahaan milik Mark Zuckerberg ini pada Jumat, (18/03/2022).

    Komisi menilai, Meta mengetahui ada iklan penipuan untuk aset kripto dengan kedok endorsment pada selebriti terkenal di Facebook, tetapi mereka tidak mengambil langkah yang cukup untuk mengatasi masalah ini.

    Iklan yang muncul di Facebook itu menampilkan beberapa tokoh masyarakat Australia terkemuka yang mempromosikan investasi aset kripto namun dengan iming-iming menghasilkan uang yang tetap.

    Sementara Meta Platform menyatakan akan membela diri, lantaran meraka telah berusaha untuk menghentikan iklan penipuan dengan menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan memblokirnya.

    “Kami tidak ingin iklan yang berusaha menipu orang untuk mendapatkan uang atau menyesatkan orang di Facebook, mereka melanggar kebijakan kami dan tidak baik untuk komunitas kami,” sebut juru bicara Meta dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari AFP melalui Digital Journal.

    Meta
    Meta Platforms. (Foto:Pelopor.id/Pixabay/Artapixel)

    Raksasa media sosial itu juga menyebutkan menurut Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, iklan yang menjadi masalah itu menampilkan orang Australia yang terkenal, termasuk mantan perdana menteri New South Wales Mike Baird dan pengusaha Dick Smith.

    Namun tokoh-tokoh terkenal yang ditampilkan dalam iklan, tidak pernah menyetujui atau mendukung apa yang disampaikan dalam iklan tersebut. Nah, menurut Komisi, selain merugikan konsumen, iklan ini juga merusak reputasi publik figur yang terkait dengan iklan tersebut. []