peloporberita.com

Tag: Kementerian Kesehatan

  • Pemerintah Minta Masyarakat Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.4 dan BA.5

    Jakarta – Pemerintah, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi subvarian terbaru Omicron BA.4 dan BA.5 di tanah air. Meski situasi pandemi saat ini terkendali, sub varian tersebut sudah terdeteksi di Indonesia.

    Hal ini, disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta.

    “Bapak Presiden juga memberikan arahan ke kami bahwa lebih baik kita waspada, lebih baik kita berhati-hati. Karena kewaspadaan kita, konservatifnya kita, kehati-hatian kita, sudah memberikan hasil bahwa kondisi penanganan pandemi di Indonesia termasuk yang relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia,” tutur Menkes Senin (13/06/2022).

    Ia menjelaskan, varian BA.4 dan BA.5 memicu kenaikan kasus di sejumlah negara. Namun, varian tersebut memiliki tingkat kenaikan kasus, hospitalisasi, maupun kematian yang jauh lebih rendah dibandingkan awal munculnya varian Omicron

    “Hasil pengamatan kami bahwa puncak dari penularan varian BA.4 dan BA.5 ini sekitar sepertiga dari puncak Delta dan Omicron, kasus hospitalisasinya juga sepertiga dari kasus hospitalisasi Delta dan Omicron, sedangkan kasus kematiannya sepersepuluh dari kasus kematian di Delta dan Omicron,” ungkapnya.

    Menkes Budi pun mengonfirmasi adanya delapan kasus subvarian baru Omicron di tanah air. Menurutnya, satu pasien yang belum memperoleh vaksin booster memiliki gejala sedang dan tujuh pasien lainnya bergejala ringan atau tidak bergejala.

    [irp]

    Lebih lanjut Menkes memaparkan, berdasarkan indikator transmisi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kondisi penanganan pandemi di tanah air masih relatif baik dibandingkan negara-negara lain. Standar WHO untuk kasus konfirmasi level 1 adalah maksimal 20 kasus per minggu per 100 ribu penduduk, sementara Indonesia masih 1 kasus per minggu per 100 ribu penduduk.

    “Positivity rate-nya juga WHO mengasih standar 5 persen, kita masih di angka 1,36 persen. Reproduction rate (Rt) atau reproduksi efektif itu juga dikasih standarnya di atas 1 yang relatif perlu dimonitor, kita masih di angka 1. Sehingga dari tiga indikator transmisi, kondisi Indonesia masih baik,” tegasnya.

    Meski demikian, pemerintah terus mengantisipasi lonjakan kasus. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan mengakselerasi vaksinasi booster dan meminta masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

    Omicron
    Ilustrasi Omicron. (Foto:Pelopor.id/Pixabay/TheDigitalArtist)

    “Bapak Presiden juga memberikan arahan agar booster ini bisa lebih mudah diterima oleh teman-teman, ya setiap acara-acara besar kalau bisa diwajibkan untuk menggunakan booster. Sehingga bisa memastikan teman-teman yang mengikuti acara dari kerumunan besar itu relatif aman,” tandas Menkes Budi.

    Ia juga menegaskan, Kemenkes akan kembali melakukan sero survei sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam menghadapi pandemi.

    “Diharapkan minggu ketiga Juli atau minggu keempat Juli sudah keluar hasilnya sehingga sebelum 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, kita bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat berbasis data mengenai bagaimana penanganan pandemi ke depannya,” tandasnya. []

    [irp]

    INAYA UMPAN PANCING

  • One Health, Konsep Baru Penyakit Hewan Pindah ke Manusia

    Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI dr. Dante Saksono Harbuwono mengatakan, One Health menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya outbreak di masa mendatang.

    “One Health menjadi salah satu perhatian kita semua supaya tidak terjadi outbreak di masa datang dan tidak menjadi penyakit baru di masa yang akan datang,” tuturnya pada konferensi pers usai Side Event One Health di Lombok, Rabu (08/06/2022).

    One Health, adalah salah satu konsep baru bagaimana penyakit pada hewan berpindah ke manusia. oleh sebab itu, Wamenkes menegaskan bahwa One Health bukan mengatasi penyakit yang sebelumnya ada dalam manusia, tetapi ada dalam hewan yang pindah ke manusia.

    “Untuk itu kita terus berbenah diri, melakukan evaluasi, dan melakukan implementasi untuk membuat one health ini menjadi isu yang penting di tiap-tiap negara, terutama negara-negara yang kaya dengan keanekaragaman hewani dan hayati seperti Indonesia,” ungkap dr. Dante.

    Sementara tantangan dalam implementasi one health adalah kolaborasi dan finansial. Menurut Wamenkes, kolaborasi penting supaya lintas departemen dan lembaga lebih memperhatikan one health. Sehingga one health, menjadi isu prioritas di beberapa tempat yang memang menunjukkan fluktuasi peningkatan kasus tinggi yang disebabkan oleh hewan.

    Terkait masalah finansial, dr. Dante menjelaskan saat ini hal tersebut masih menjadi pembahasan di beberapa tempat atau pertemuan.

    “Jadi memang ini harus dikolaborasikan untuk one health,” tegas dr. Dante.

    [irp]

    Namun yang perlu diperhatikan, lanjutnya, adalah penularan penyakit dari hewan liar ke hewan yang ada di pemukiman manusia. Hal ini, menjadi bahaya ketika menular ke manusia. Yang paling penting menurut Wamenkes, adalah penguatan surveilans. Sistem surveilans untuk penyakit-penyakit yang berasal dari hewan ini menjadi salah satu indikator kuat yang harus diperbaiki.

    “Kalau nanti di tingkat pusat sudah teridentifikasi penyakit berdasarkan surveilans yang kuat, maka kebijakan one health bisa diimplementasikan ke tingkat desa,” tandasnya. []

    [irp]

  • Segudang Manfaat Ikan Lele yang Perlu Kamu Ketahui

    Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat untuk tidak menyepelekan ikan lele. Sebab, selain harganya yang murah dan mudah ditemui, komoditas air tawar ini memiliki gizi yang tinggi dan bermanfaat untuk kelancaran peredaran darah, sistem integumen (kulit, rambut, kuku), sistem reproduksi, sistem saraf dan otak, kekuatan tulang, sistem ekskresi (karena keseimbangan asam dan basa) serta kekebalan tubuh.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram ikan lele mengandung protein (18 gr), lemak (2,9 gr), Natrium (50 mg), Vit. B12 (121% dari Nilai Harian), Selenium (26% dari Nilai Harian), Fosfor (24% dari Nilai Harian), dan Tiamin (15% dari Nilai Harian).

    “Harganya murah tapi tinggi gizi, jadi tidak perlu gengsi makan lele karena ini ikan yang menyehatkan,” tutur Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti berdasarkan keterangan, Selasa (07/06/2022).

    Artati menyampaikan fakta dan data bahwa masyarakat di Jawa Timur, khususnya Mojokerto dan Madiun, memiliki preferensi yang tinggi dalam mengkonsumsi ikan lele. Hasilnya, Kota Mojokerto sudah berhasil menurunkan angka stunting menjadi sebesar 6,9% berdasarkan hasil riset kesehatan daerah 2021. Sama halnya Madiun yang berhasil menurunkan angka stunting menjadi sebesar 12,4%.

    “Dalam rangka menjaga tren ini, kita ingatkan dan terus mengajak masyarakat untuk bangga mengkonsumsi ikan lele,” ungkapnya.

    Hal serupa disampaikan Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen PDSPKP Widya Rusyanto mengungkapkan bahwa KKP melalui Gemarikan membagikan 1.000 paket ikan olahan lele di dua wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

    Segudang Manfaat Ikan Lele yang Perlu Kamu Ketahui

    Produk-produk tersebut, berasal dari UMKM setempat guna menumbuhkan minat masyarakat terhadap olahan ikan lele sekaligus mengedukasi bahwa menikmati ikan lele tidak harus dilakukan dengan cara konvensional seperti menggoreng atau dibakar.

    “Ada banyak produk olahan lele. Melalui Gemarikan, kami ingin menunjukkan ragam produk tersebut. Bahkan lele sekarang sudah bisa dijadikan camilan,” tegas Rusyanto.

    ia berharap, dengan menikmati olahan lele, masyarakat semakin bangga dengan UMKM lokal. Dengan begitu roda ekonomi masyarakat perikanan tetap berputar dan anak-anak semakin doyan makan ikan.

    [irp]

    “Di tiap Safari Gemarikan, kita sampaikan ke ibu-ibu muda, ibu hamil, atau perempuan baru menikah dan anak-anak kalau makan ikan itu bisa dengan banyak cara. Ngemil olahan ikan misalnya,” tandas Rusyanto.

    KKP sendiri terus menggaungkan Gemarikan ke sejumlah daerah di Tanah Air. Sepanjang April sampai Mei 2022, total 15.000 paket Gemarikan telah dibagikan ke 28 kabupaten/kota di 16 provinsi. Gemarikan sendiri merupakan kampanye berkelanjutan untuk mengajak masyarakat makan ikan sekaligus #BanggaBuatanIndonesia.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan pentingnya makan ikan. Sebagai pangan kaya protein dan omega 3, ikan berperan penting untuk meningkatkan kecerdasan dan imunitas anak. []

    [irp]

  • Sistem Kesehatan Global, Menkes: Kalau Pandemi Lagi Harus Ada Cadangan Dananya

    Jakarta – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ingin memformalkan pembentukan dana persiapan pandemi. Hal ini disampaikannya pada konferensi pers di sela agenda Health Working Group, di Lombok, NTB. Health Working Group kedua ini, diselenggarakan pada 6-8 Juni 2022 untuk merancang ketahanan sistem kesehatan secara global.

    “Jadi kalau ada pandemi lagi ke depannya harus ada cadangan dananya,” tutur Menkes di Lombok, Senin (06/06/2022).

    Kementerian Kesehatan RI yang memimpin pertemuan Health Working Group tersebut menegaskan, dalam membangun ketahanan sistem kesehatan global, Kemenkes berfokus pada tiga hal utama, yakni pertama mobilisasi sumber daya keuangan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.

    Menurut Menkes, begitu dana persiapan pandemi sudah terbentuk, harus dicari cara bagaimana dana itu bisa digunakan untuk mengakses obat-obatan, vaksin, dan alat tes pandemi.

    Selanjutnya, fokus kedua dalam membangun ketahanan sistem kesehatan global adalah mobilisasi sumber daya kesehatan esensial untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.

    “Harus dibangun struktur dan mekanisme untuk memobilisasi sumber daya secara cepat dan adil sehingga tindakan medis darurat dapat diakses oleh semua negara saat krisis kesehatan terjadi, baik saat ini maupun jika terjadi ancaman kesehatan lain di masa mendatang,” ungkapnya.

    [irp]

    Usulan ini, telah didukung sepenuhnya oleh negara-negara seperti Italia, China, Argentina, Korea dan European Union. Negara seperti Amerika Serikat, India, Perancis dan Afrika Selatan juga mendukung dengan sejumlah rekomendasi seperti mekanisme pembiayaan yang lebih detail dan penekanan pada pentingnya keadilan akses pada tindakan medis esensial.

    Adapun access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, yang diluncurkan pada April 2020 oleh WHO dan para partner, menjadi wadah kolaborasi global yang inovatif.

    “Perlu mengkonsolidasikan dan memastikan model saat ini dapat diubah menjadi pendekatan yang lebih permanen, global, dan inklusif,” tegas Menkes Budi.

    [irp]

    Ketiga, optimalisasi pengawasan genomik dan penguatan mekanisme berbagi data terpercaya untuk memberikan insentif bagi kesehatan masyarakat global yang kuat.

    Dengan menggunakan platform berbagi data universal (model GISAID+) memungkinkan semua negara G20 untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dan data, tidak hanya untuk pandemi saat ini, tetapi juga pada patogen global lainnya yang memiliki potensi pandemi di masa depan.

    Seluruh negara anggota juga mendukung usulan ini dengan beberapa rekomendasi dan klarifikasi agar tidak terjadi duplikasi pada upaya global. Perlu lebih detail dalam hal aksesibilitas, benefit dan dampak bagi negara-negara.

    [irp]

    Diharapkan dapat diperoleh persetujuan oleh seluruh negara anggota G20 untuk mengakui penggunaan GISAID sebagai platform universal.

    “Kita mau memastikan ada persetujuan agar semua Lab di dunia bisa berbagi data patogen kalau ada pandemi berikutnya,” tandas Menkes.

    Sehingga jika ada pandemi berikutnya di negara lain sudah ada mekanisme untuk melaporkan data genom sequence dari patogen yang diberikan dari negara tersebut. Genome itu bisa berupa virus, bakteri, parasit. []

    [irp]

  • Menkes: Vaksinasi Booster Tingkatkan Antibodi Berkali Lipat

    Jakarta – Penerima vaksinasi Covid-19 dosis penguat atau booster, akan memiliki kadar antibodi berlipat-lipat jika dibandingkan penerima dosis kedua. Peningkatan kadar antibodi tersebut, tentu akan sangat melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.

    Hal ini, disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/05/2022).

    “Data yang kita lihat dari dua Sero survei terakhir kepada masyarakat yang sudah divaksinasi (lengkap) dan divaksinasi booster, booster itu meningkatkan kekebalan tubuh kita, meningkatkan kekuatan antibodi kita atau menguatkan kadar antibodi kita itu berlipat-lipat kali ordenya,” tutur Menkes.

    “Rata-ratanya itu (kadar antibodi meningkat) 300-400 kalau dua kali (vaksin), tapi kalo begitu di-booster naiknya ribuan, rata-ratanya itu mendekati 6.000 titer antibodinya,” sambungnya.

    Menkes juga menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan terus meningkatkan laju vaksinasi booster yang hingga saat ini baru mencapai sekitar 25 persen.

    Menkes juga memastikan, stok vaksin yang ada di tanah air mencukupi untuk kebutuhan vaksinasi bagi masyarakat.

    [irp]

    “Arahan Bapak Presiden juga sekaligus untuk mempercepat stok vaksin yang banyak yang ada di daerah-daerah sekarang, itu segera menerapkan booster,” ujarnya.

    Adapun sampai akhir tahun 2022, Indonesia akan kedatangan sekitar 74 juta dosis yang sebagian besar berasal dari hibah.

    “Kebetulan Indonesia cepat sekali melakukan vaksinasi, sehingga negara-negara maju senang mengirimkan vaksin hibahnya ke Indonesia karena mereka tahu akan bisa dimanfaatkan dengan cepat,” ungkap Budi.

    Vaksinasi
    Ilustrasi Suntikan untuk Vaksinasi. (Foto:Pelopor.id/Pixabay/Ghinzo)

    Sementara sampai April 2022, Pemerintah RI telah menerima sebanyak 474 juta dosis vaksin yang terdiri dari 344 juta dosis vaksin hasil pembelian dan 130 juta dosis dari hibah atau donasi.

    Sedangkan jumlah dosis vaksinasi yang berhasil disuntikkan hingga akhir Mei ini berdasarkan data Kemenkes adalah sekitar 413,36 juta dosis.

    [irp]

    Lebih lanjut Menkes memberitahu bahwa ada sejumlah vaksin covid-19 yang masih tersimpan di lemari pendingin namun sudah kedaluwarsa yang akan dimusnahkan agar kapasitas penyimpanan vaksin cukup untuk menampung stok vaksin lainnya.

    “Arahan Bapak Presiden, agar pemusnahan itu dilakukan dengan sesuai aturan yang berlaku dan didampingi dengan BPKP, Jaksa Agung, dan aparat-aparat penegak hukum lainnya, sehingga dibuat menjadi lebih transparan dan terbuka,” sebut Menkes.

    “Prosedurnya juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi, itu penting untuk segera dilakukan agar tidak menghambat program-program vaksinasi berikutnya karena gudang-gudangnya itu penuh,” tandasnya. []

    [irp]

  • Jubir Kemenkes Ungkap 6 Dugaan Penyebab Hepatitis Akut

    Jakarta – Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Mohammad Syahril mengungkapkan 6 dugaan penyebab kasus hepatitis akut. Dugaan penyebab hepatitis akut itu berdasarkan data UK Health Security Agency, 19 Mei 2022 antara lain :

    1. Adenovirus biasa
    2. Adenovirus varian baru
    3. Sindrom post-infeksi SARS-CoV-2
    4. Paparan obat, lingkungan atau toksin
    5. Patogen baru
    6. Varian baru SARS-CoV-2.

    “Ini hipotesis-hipotesis, atau kemungkinan-kemungkinan, atau dugaan-dugaan sebagai penyebab hepatitis akut,” tutur Syahril pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (24/05/2022).

    Syahril juga menjelaskan, hipotesis tersebut terjadi di Inggris terutama dan Amerika. Sementara kondisi di Indonesia, tinggal menunggu informasi terbaru hasil penelitian dugaan penyebab hepatitis akut tersebut.

    Hepatitis Akut

    “Nanti kita ikuti saja karena ini baru hipotesis, kita akan mengarah ke 6 hipotesis itu yang menjadi dugaan kuat oleh para ahli atau para ilmuwan,” ungkapnya.

    Adapun per tanggal 23 Mei 2022 pukul 16.00 WIB, situasi nasional hepatitis di Indonesia kasus kumulatif dugaan hepatitis akut sebanyak 35 kasus. 19 kasus di antaranya discarded, dan ada 16 kasus probable serta pending classification. 16 kasus itu, tersebar di 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, Banten, DIY, dan Sulawesi Selatan. []

    [irp]

  • Meski Belum Ada Laporan Kasus Cacar Monyet di Indonesia, Kemenkes Tetap Waspada

    Jakarta – Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril mengatakan, bahwa hingga kini belum ada laporan kasus cacar monyet (monkeypox) di Indonesia. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan sejumlah kewaspadaan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit tersebut di Indonesia.

    “Hingga saat ini belum ada kasus (cacar monyet) yang dilaporkan dari Indonesia,” tuturnya pada konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (24/05/2022).

    Kewaspadaan yang dilakukan Kemenkes yakni dengan tetap melakukan pembaharuan situasi dan frekuensi question (FAQ) terkait monkeypox yang dapat diunduh melalui https://infeksiemerging.kemkes.go.id/.

    Mohammad Syahril juga menyampaikan, selain pembaharuan situasi, Kemenkes juga menyiapkan surat edaran untuk meningkatkan kewaspadaan di setiap wilayah melalui dinas kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, dan rumah sakit.

    Revisi pedoman pencegahan dan pengendalian cacar monyet menurut Syahril, dilakukan untuk menyesuaikan situasi dan informasi baru dari WHO, khususnya mengenai surveilans, tatalaksana klinis, komunikasi risiko, dan pengelolaan laboratorium.

    Mohammad Syahril menjelaskan, cacar monyet disebabkan oleh virus human monkeypox (MPXV) orthopoxvirus dari famili poxviridae yang bersifat highlipatogenik atau zoonosis. Virus tersebut, ditemukan pertama kali pada monyet di tahun 1958, sedangkan kasus pertama pada manusia (anak-anak) terjadi pada tahun 1970.

    [irp]

    Penularannya, melalui kontak erat dengan hewan atau manusia yang terinfeksi atau benda yang terkontaminasi virus. “Penularan dapat melalui darah, air liur, cairan tubuh, Lesi kulit atau cairan pada cacar, kemudian droplet pernapasan,” ungkap Syahril.

    Adapun masa inkubasi cacar monyet biasanya terjadi pada 6 sampai 16 hari tetapi dapat mencapai 5 sampai 21 hari. Fase awal gejala yang terjadi pada 1 sampai 3 hari yaitu demam tinggi, sakit kepala hebat, limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan lemas.

    Pada fase erupsi atau fase paling infeksius terjadinya ruam atau lesi pada kulit biasanya dimulai dari wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Secara bertahap mulai dari bintik merah seperti cacar makulopapula, lepuh berisi cairan bening (blister), lepuh berisi nanah (pustule), kemudian mengeras atau keropeng lalu rontok.

    Cacar Monyet
    Ilustrasi Cacar Monyet. (Foto:Pelopor.id/Padtirto)

    “Biasanya diperlukan waktu hingga 3 minggu sampai periode lesi tersebut menghilang dan rontok,” jelas Syahril.

    Ia mengimbau kepada masyarakat, jika mengalami gejala demam dan ruam harap memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Selain itu, masyarakat juga diimbau mematuhi protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.

    Organisasi Kesehatan dunia WHO saat ini, telah menetapkan cacar monyet menjadi penyakit yang memerlukan perhatian masyarakat global. Sebab sebagian besar kasus dilaporkan dari pasien yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara endemis.

    “Sebagian kasus berhubungan dengan adanya keikutsertaan pada pertemuan besar yang dapat meningkatkan risiko kontak baik melalui lesi, cairan tubuh, droplet, dan benda yang terkontaminasi,” tegas Syahril. []

    [irp]

  • Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Arus Barang Komoditas Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

    Jakarta – Lembaga National Single Window (LNSW), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menandatangani nota kesepahaman peningkatan pengawasan impor dan ekspor komoditas alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, di Gedung Adhyatma Kemenkes pada Selasa, (24/05/2022).

    Ruang lingkup MoU ini, mencakup pertukaran data dan/atau informasi, pemanfaatan bersama sarana dan prasarana, penanganan atas pelanggaran terhadap aktivitas impor dan/atau impor komoditas alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga, serta penguatan pengawasan secara terintegrasi melalui Single Stakeholders Information (SSI) Indonesia Single Risk Management (ISRM).

    “Melalui kerja sama ini, LNSW berkomitmen untuk mendukung penuh terlaksananya pengawasan ekspor dan impor yang efektif, dengan menyediakan akses terhadap data dan informasi tepercaya” tutur Kepala LNSW M. Agus Rofiudin.

    Agus berharap, dengan pertukaran data dan informasi melalui Sistem Indonesia National Single Window ini, penindakan terhadap pelanggaran tata niaga impor post border dapat semakin tepat dan cepat dilakukan.

    Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalucia menyampaikan hal serupa. Menurutnya, melalui kerja sama dengan LNSW dan DJBC, pihaknya berharap dapat suplai data. Sehingga, ketika akan menyusun kebijakan terkait komoditas alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dapat didasarkan pada basis data yang kuat.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menilai kolaborasi DJBC, LNSW, dan Kemenkes sudah sangat baik. Hal ini, terlihat ketika di masa awal pandemi, ketiga instansi telah berhasil membangun sistem teknologi informasi yang membantu pemasukan vaksin dan alat kesehatan lainnya kendati dalam waktu yang terbatas.

    “Dengan kolaborasi, kita bisa menghadapi tantangan itu, dan Indonesia bisa survive. Kami akan terus solid mendukung kemudahan fasilitasi dan pengawasan,” tegas Askolani.

    Lembaga National Single Window (LNSW), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menandatangani nota kesepahaman peningkatan pengawasan impor dan ekspor komoditas alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, di Gedung Adhyatma Kemenkes pada Selasa, (24/05/2022).

    Single Stakeholder Information (SSI) sendiri, merupakan sharing platform yang dapat dimanfaatkan Kementerian/Lembaga khususnya terkait data dan profil pelaku usaha. Data dan profil ini nantinya dapat dimanfaatkan Kementerian/Lembaga dalam pengawasan atau pelayanan.

    SSI telah dikembangkan sejak tahun 2019. Sharing informasi ini juga merupakan upaya pemerintah dalam menerapkan strategi pengawasan dan/atau pelayanan berdasarkan manajemen risiko secara terpadu melalui Indonesia Single Risk Management.

    Dengan memanfaatkan SSI, diharapkan semua Kementerian/Lembaga memiliki sudut pandang yang sama atas suatu entitas pelaku usaha. Melalui SSI dapat dilakukan metode pengumpulan dan pengolahan informasi dari semua K/L, sehingga akan memperkecil kesempatan bagi para pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran.

    [irp]

    Pengembangan SSI dalam kerangka ISRM secara berkelanjutan oleh LNSW bersama K/L terkait sejak beberapa tahun silam ini, sejalan dengan Paket Kebijakan Ekonomi XV. ISRM juga dimaksudkan meningkatkan kepatuhan Indonesia terhadap World Trade Organization (WTO) Trade Facilitation Agreement serta meningkatkan kinerja logistik Indonesia dengan cara mengurangi waktu tunggu di pelabuhan.

    Semakin lancarnya arus barang dan penurunan angka dwelling time akan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Berbekal daya saing itu, Indonesia akan dapat memulihkan perekonomian dan mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045. []

    [irp]

  • Terkait Hepatitis Akut, Kemendikbud Terus Berkoordinasi dengan Kemenkes Agar PTM Aman

    Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus berkoordinasi dengan Kemenkes dalam penanganan kasus hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya.

    Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Anang Ristanto dalam diskusi daring yang digelar Forum Merdeka Barat 9 bertajuk “Hepatitis Akut Dicegah, Sekolah PTM Aman” pada Senin (23/05/2022).

    Dalam acara tersebut, Anang juga menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan di Tanah Air agar tetap tenang dalam menghadapi penyakit hepatitis ini serta berharap masyarakat terus meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan.

    “Masyarakat pada satuan pendidikan kami harapkan tetap tenang dan melaksanakan anjuran pencegahan penularan hepatitis akut dengan meningkatkan kebersihan diri. Begitu juga di lingkungan serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” tuturnya.

    Menurutnya, protokol kesehatan hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya ini, selaras dengan protokol pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Hal tersebut tertuang dalam SKB 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

    Oleh sebab itu, Kemendikbud Ristek, mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam memenuhi hak anak-anak dalam mendapatkan layanan pendidikan, khususnya untuk mencegah terjadinya learning loss dan dampak negatif tidak optimalnya pembelajaran di masa pandemi.

    “Dinas pendidikan dan kebudayaan tentunya harus meningkatkan kewaspadaan dan kerja sama yang solid antara orang tua, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan,” tegasnya. []

  • Kemenkes Angkat Mohammad Syahril Jadi Jubir, Siti Nadia Kemana?

    Jakarta – Kementerian Kesehatan resmi menunjuk Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Mohammad Syahril sebagai juru bicara (Jubir). Pengangkatan Syahril ini, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1053/2022 tentang Juru Bicara Kementerian Kesehatan.

    Melalui keputusan tertanggal (1/04/2022) itu, Syahril kini bertugas menyampaikan informasi terkait program bidang kesehatan, melakukan komunikasi publik terkait program bidang kesehatan berdasarkan strategi komunikasi yang ditetapkan.

    Sebagai Jubir, ia juga bertugas mendampingi pejabat yang berwenang memberikan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan pada saat wawancara atau jumpa pers terkait program bidang kesehatan serta melaksanaan fungsi lain yang relevan dengan upaya membangun sinergi komunikasi terkait program bidang kesehatan.

    “Saya saat ini ditugasi tambahan sebagai Jubir. Mudah-mudahan dengan doa dan kebersamaan kita dapat mengambil amanah ini dengan baik,” tutur Syahril di hadapan wartawan usai konferensi pers update hepatitis di Jakarta, Rabu (18/05/2022).

    Syahril, menggantikan tugas yang diemban Siti Nadia Tarmizi sebelumnya. Mengenai Nadia, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin kembali mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1133/2022 tentang Juru Bicara Kementerian Kesehatan pada Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Bidang Kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

    Berdasarkan surat keputusan itu, Nadia resmi diangkat menjadi Jubir G20. Tugasnya, menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

    Serta melakukan komunikasi publik terkait penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 berdasarkan protokol komunikasi yang ditetapkan.

    Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi
    Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi. (Foto:Pelopor.id/Kemenkes)

    [irp]

    Lebih lanjut, Nadia juga bertugas mendampingi pejabat yang berwenang memberikan informasi penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 pada saat wawancara atau jumpa pers terkait Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

    Juga melaksanaan fungsi lain yang relevan dengan upaya membangun sinergi komunikasi terkait penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

    Nadia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama bersamanya yang selama ini dilakukan dengan kesabaran lantaran selama hampir 1,5 tahun.

    “Prinsipnya kita adalah mengedukasi dan semakin meliterasi masyarakat terutama pada saat pandemi,” tegas Nadia. []

    [irp]