peloporberita.com/ – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Sekjen Kemendes PDTT), Taufik Madjid mengatakan, pihaknya berkomitmen mempertahankan penghargaan Sistem Merit yang diberikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Kategori Baik.
“Kebetulan pada bulan Oktober ini sudah masuk satu tahun dan kami akan melakukan evaluasi, jadi evaluasi ini khusus untuk instansi pemerintah yang mendapatkan kategori baik.”
Adapun basis penilaiannya terdapat delapan aspek manajemen ASN, yaitu perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi.
“Tim dari ASN kita masih punya potensi untuk meningkatkan kategori kita ke Sangat Baik,” tutur Taufik Madjid saat menyambut tim Penilaian Mandiri Sistem Merit KASN, Kamis, 7 Oktober 2021.
Menurut Taufik Madjid, pihaknya juga telah melakukan banyak hal berkaitan dengan rekomendasi KASN untuk Kemendes PDTT untuk meningkatkan prestasi dari baik menjadi Sangat Baik.
Sementara itu, Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II KASN, Mustari Irawan menjelaskan, setiap Kementerian dan Lembaga yang mendapat anugerah Sistem Merit akan dilakukan evaluasi setahun kemudian.
Menurutnya, tidak banyak kementerian dan lembaga yang mendapat rapor merah, tanpa menyebutkan lembaga yang dimaksud ia berharap Kemendes PDTT lebih baik lagi agar layak diberikan penghargaan dengan kategori Sangat Baik.
“Kebetulan pada bulan Oktober ini sudah masuk satu tahun dan kami akan melakukan evaluasi, jadi evaluasi ini khusus untuk instansi pemerintah yang mendapatkan kategori baik,” jelasnya.
Kemendes PDTT sendiri, merupakan salah satu kementerian dan lembaga yang mendapat penghargaan Sistem Merit dari KASN dengan Kategori Baik. Penghargaan itu diberikan langsung oleh ketua Komisioner KASN, Agus Pramusinto di Hotel Bidakara pada 28 Januari 2021 lalu. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta penanganan kemiskinan ekstrem di desa tidak memperdebatkan adanya perbedaan data.
Menurutnya, perbedaan data dapat ditangani dengan melakukan konsolidasi langsung ke desa yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem. Ini, dikatakannya saat rapat konsolidasi terkait penanganan kemiskinan ekstrem Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang dilakukan secara virtual, Selasa, 5 Oktober 2021.
“Pendekatannya harus pendekatan sensus, tidak boleh sampling. Karena tidak boleh satu pun warga desa yang terlewatkan (no one left behind), seluruh warga harus tertangani atau terselesaikan dari warga miskin ekstrem.”
“Konsolidasi data sangat penting, agar data yang sudah dipersiapkan Kementerian Desa berbasis SDGs Desa, dikembalikan ke desa sebagai pemilik data primer, yang kemudian dilakukan konsolidasi dan harmonisasi,” tutur Halim Iskandar.
Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini menyebutkan bahwa pemutakhiran data berbasis SDGs Desa telah mencakup data penghasilan warga, sehingga dapat ditemukan warga miskin ekstrem by name by address. Ia juga menegaskan, pendataan warga miskin ekstrem di desa dilakukan menggunakan pendekatan sensus, bukan sistem sampling.
“Pendekatannya harus pendekatan sensus, tidak boleh sampling. Karena tidak boleh satu pun warga desa yang terlewatkan (no one left behind), seluruh warga harus tertangani atau terselesaikan dari warga miskin ekstrem,” tandas Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Pengukuran warga miskin ekstrem sendiri, merujuk pada pengukuran global oleh Bank Dunia yakni penghasilan di bawah Parity Purchasing Power (PPP) yaitu US$ 1,99 per kapita per hari atau setara dengan Rp 12.000 per kapita per hari.
“Ini nilainya setara dengan penghasilan di bawah 80 persen garis kemiskinan perdesaan di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia,” pungkasnya.
Ia mengatakan, pengentasan kemiskinan ekstrem ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang. Meski demikian, ia berharap pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang dapat selesai di tahun 2022.
“Saya harap Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes tahun 2022 sudah terbebas dari warga miskin ekstrem,” tandasnya. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, meresmikan Graha Ahmad Bagdja di Desa Pajawan Kidul, Kuningan, Jawa Barat, Jumat, 1 Oktober 2021.
Dal peresmian itu, Halim Iskandar yang didampingi istrinya Nyai Lilik Umi Nashriyah, bertemu dengan sejumlah Kepala Desa atau yang disebut Kuwu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pendamping Desa dan organisasi masyarakat (ormas).
“Dimana-mana selalu saya katakan, Indonesia ada desa dan Desa adalah Indonesia,”
Kepada para Kuwu, Gus Halim panggilan akrabnya menegaskan jika Desa merupakan Kunci pembangunan Indonesia karena desa bakal menopang pembangunan pada tingkatan diatasnya. Oleh sebab itu, Kementerian Desa PDTT sedang berupaya menuntaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024.
"Kuncinya sederhana, kemiskinan ekstrem akan tuntas kalau dilakukan di desa," tutur Gus Halim berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Sabtu, 2 Oktober 2021.
Sebab menurut Mantan Ketua DPRD Jawa Timur tersebut, di desa itu datanya konkrit, riil dan tidak bisa dipalsukan. Bupati Kuningan Acep Purnama pun, sebut Gus Halim, sepakat untuk segera menyelesaikan data desa berbasis SDGs Desa. Selain itu, Mendes PDTT telah menitipkan agar desa dibangun merujuk pada permasalahan yang ada di desa.
"Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa di Kuningan sudah sangat bagus dengan mencapai 80 persen. Data itu tinggal di upload di sistem maka data-data itu menjadi milik Pak Kuwu yang lengkap terkait kemiskinan, kesehatan warga, termasuk derajat stunting," tegas Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Jika desa maju maka tingkatan dibatas hingga level Indonesia dipercaya akan semakin maju. “Dimana-mana selalu saya katakan, Indonesia ada desa dan Desa adalah Indonesia,” ucap Gus Halim.
Selanjutnya, Gus Halim juga mengajak pihak lain yang hadir seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Ormas untuk konsolidasi dan kerjasama untuk membangun Indonesia dari desa. Turut hadir Kepala Pusdatin Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dan Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi FX Nugroho Setijo Negara.
Sebelumnya, Gus Halim bertemu dengan Bupati Kuningan Acep Purnama untuk kordinasikan penyelesaian data SDGs untuk penuntasan kemiskinan ekstrem. Gus Halim saat ini berkeliling ke sejumlah daerah di Jawa Barat untuk menuntaskan program Kemiskinan Ekstrem.[]
peloporberita.com/ | Jakarta – Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Dirjen PDP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Sugito pada kuliah online Akademi Desa pada Kamis, 30 September 2021.
“Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional. Pertama adalah penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Kedua pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan," tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Jumat, 1 Oktober 2021.
"Ketiga pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata,” sambung Sugito.
Penanggulangan kemiskinan, menurutnya untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan selaras dengan tujuan SDGs Desa yang pertama. Kemiskinan di desa seluruh Indonesia ditargetkan mencapai 0 persen pada tahun 2030.
“Kita memiliki 74.961 desa yang masing-masing karakteristiknya berbeda maka kebhinekaan menjadi salah satu prinsip dan modal sosial yang harus dikelola dengan baik.”
Sedangkan dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan tersebut ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.
Diantaranya adalah penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa BLT dan peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan melalui PKTD.
Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan pada 24 Agustus 2021 dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, prioritas tersebut disesuaikan dengan kondisi pandemi yang diprediksi masih akan berlangsung.
Dalam penetapannya, prioritas penggunaan Dana Desa juga menggunakan prinsip-prinsip yang meliputi kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam, dan kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa.
“Seluruh masyarakat desa mendapatkan akses yang sama, menempatkan kemanusiaan harkat dan martabat yang sama. Tidak boleh ada salah satu yang dirugikan baik dalam perencanaan maupun pemanfaataan Dana Desa. Kita memiliki 74.961 desa yang masing-masing karakteristiknya berbeda maka kebhinekaan menjadi salah satu prinsip dan modal sosial yang harus dikelola dengan baik,” tegas Sugito.
“Keseimbangan alam, artinya pembangunan ini tidak boleh merusak termasuk harus bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Terakhir adalah desa sebagai bagian integral dalam konsep NKRI maka apa yang menjadi kebijakan strategis nasional harus menjadi acuan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa,” tegasnya. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Muhammad Fachri mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan lahan di Indonesia.
Beberapa masalah itu, diantaranya adalah persoalan lahan, modal untuk memanfaatkan lahan, jaminan keberhasilan dalam memanfaatkan lahan, pendampingan produksi, dan pasar sebagai ruang penjualan barang-barang komoditas yang diproduksi.
“Akhir tahun atau tahun depan kita sudah mulai fasilitasi ke desa-desa yang memiliki potensi lahan yang cukup besar tapi belum dimanfaatkan dengan baik.”
Hal ini, diungkapkan Muhammad Fachri saat menjadi narasumber dalam acara Ngobrol Pintar yang dipandu oleh Badriyanto pada Selasa, 10 Agustus 2021.
“Permasalahan-permasalahan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, tidak hanya luar Jawa namun juga di desa-desa yang ada di Pulau Jawa,” tutur Fachri.
Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Muhammad Fachri. (Foto:Pelopor.id/Kemendes PDTT)
Adapun sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan ini, yaitu Kemendes PDTT dan pihak terkait Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, juga masyarakat desa itu sendiri.
Saat ini, Kemendes PDTT tengah melakukan advokasi agar masyarakat desa dapat memanfaatkan lahan-lahan non produktif sehingga memberikan pemasukan di desa.
“Status lahan di desa kan macam-macam. Ada bengkok, ada kawasan hutan bahkan milik pribadi. Misal orang Jakarta punya lahan 10 hektar selama puluhan tahun tidak diapa-apakan,” tegas Muhammad Fachri.
“Ini bisa dimanfaatkan tergantung komunikasi. Kita dorong desa untuk membuat konsensi untuk memiliki lahan-lahan agar bisa dikelola sehingga bisa produktif untuk dimanfaatkan masyarakat tapi tidak untuk dimiliki. Ini yang sedang kita advokasi ke lapangan,” sambungnya.
Selanjutnya, Muhammad Fachri menjelaskan, bahwa Kemendes PDTT sedang serius melakukan identifikasi semua masalah di lapangan yang akan dilanjutkan dengan fasilitasi dan pendampingan sampai ke tahap penjualan komoditas yang diproduksi.
Harapannya, hasil produksi pemanfaatan lahan tidak hanya terjual di dalam negeri tapi juga bisa diekspor ke negara-negara lain.
“Tahun ini kita melakukan identifikasi sampai kita buatkan panduan fasilitasinya. Akhir tahun atau tahun depan kita sudah mulai fasilitasi ke desa-desa yang memiliki potensi lahan yang cukup besar tapi belum dimanfaatkan dengan baik,” tandas Muhammad Fachri.
“Ini dengan skema kolaboratif mengajak berbagai pihak. Kami juga berharap desa bisa membuka diri untuk dilakukan pendampingan-pendampingan aktif seperti bagaimana cara menanam, komoditas apa yang tepat untuk di struktur tanah tersebut,” sambungnya.
“Kemudian mengarahkan bagaimana menjadikan komoditas-komoditas itu layak pasar atau bahkan layak ekspor. Impian kita kesana.” []
peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandarmengatakan, seluruh warga desa yang terdampak ekonomi harus mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Selain itu, pria yang akrab disapa Gus Halim ini juga meminta Kepala Desa (Kades) dan relawan desa lawan covid-19 untuk terus menerus memantau warga yang mengalami dampak akibat pandemi covid-19.
“Jangan sampai ada warga desa yang terdampak (covid-19), baik dari sisi ekonomi dan kesehatan yang tidak tertangani,” tuturnya saat menjadi narasumber pada Rapat Virtual terkait Percepatan Realisasi Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur, Kamis, 22 Juli 2021.
“Kemarin-kemarin BLT dana desa hanya bisa disalurkan tiap bulan. Hari ini sudah lebih disederhanakan lagi dan bisa dirapel, sehingga bisa tiga bulan langsung (dicairkan).”
Gus Halim Iskandar menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai relaksasi untuk mempermudah dan mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa. Menurutnya, relaksasi tersebut memungkin BLT Dana Desa diberikan secara rapel.
Doktor Honoris Causa dari UNY ini berharap, pemerintah daerah dapat membantu percepatan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat.
“Kemarin-kemarin BLT dana desa hanya bisa disalurkan tiap bulan. Hari ini sudah lebih disederhanakan lagi dan bisa dirapel, sehingga bisa tiga bulan langsung (dicairkan), untuk kemudian diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat,” tegas Gus Halim.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. (Foto:Pelopor/Kemendes PDTT)
mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menerangkan, data KPM BLT Dana Desa tahun ini merujuk pada data KPM BLT Dana Desa tahun lalu, yang sudah melalui verifikasi ulang. Meski demikian, data KPM tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi ekonomi warga di masing-masing desa.
“Data penerima BLT Dana Desa sangat fleksibel. Hari ini bisa saja berkurang, bulan depan bisa saja bertambah karena situasi yang mengharuskan,” ucapnya.
Gus Halim juga menegaskan bahwa BLT Dana Desa diprioritaskan untuk warga desa yang kehilangan mata pencaharian dan belum mendapatkan jaring pengaman sosial lainnya. Pendataan KPM BLT Dana Desa dilakukan oleh relawan desa lawan covid-19 berbasis RT, yang kemudian diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
“Yang kehilangan mata pencaharian karena sekarang nggak bisa buka warung misalnya, ini masuk sebagai KPM. Nah ketika sudah bisa buka warung lagi, mata pencahariaannya kembali, bisa saja dikeluarkan dari KPM. Sangat fleksibel sekali. Yang penting pendataannya betul dan diputuskan di Musyawarah Desa,” pungkasnya.
Dana desa yang bersumber dari APBN menurut Gus Halim, saat ini fokus pada tiga hal, yakni BLT Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan program Desa Aman Covid-19.
Sementara target utama dari tiga program tersebut adalah untuk meningkatkan kesehatan dan daya beli masyarakat di desa.
“Program lain kita pikirkan berikutnya, yang penting sekarang kita fokus dulu untuk itu,” sebut Gus Halim. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Desa-desa di Pulau Jawa turut menjalankan PPKM Darurat (3-20 Juli 2021). Sejak awal pendamping desa mengawal PPKM Darurat, dimulai dari penganggaran PPKM Darurat di desa-desa, penjagaan di pos-pos gerbang desa, pelaksanaan desinfektan dan pembagian masker.
Selain itu, juga melakukan monitoring tempat-tempat isolasi mandiri di desa, vaksinasi di desa dan Puskesmas setempat, tracing saat warga desa terkena Covid-19, penyaluran BLT Dana Desa dan bantuan sembako, hingga doa bersama warga.
Melalui cuitan di Twitter, belum lama ini Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mengarahkan desa mendukung PPKM Darurat, menjalankan protokol kesehatan, dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pemerintah desa melakukan penyesuaian APBDes untuk kegiatan ini. Siti Asiyah, pendamping lokal Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mendampingi musyawarah desa agar dana desa yang dikeluarkan untuk kegiataan ini dapat dipertanggungjawabkan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. (Foto:Pelopor/Kemendes PDTT)
Dana digunakan untuk sosialisasi, pemasangan informasi pandemic Covid-19, hingga kegiatan pencegahan dan kuratif lainnya. Data Kemendesa PDTT (19 Juli 2021) menunjukkan telah cair dana desa Rp 30,31 triliun kepada 70.315 desa (94% desa). Adapun anggaran dana desa untuk kegiatan PPKM mencapai Rp 4,01 triliun. Sedangkan Daily Report Pendamping Desa merekam seluruh kegiatan PPKM Mikro Darurat di desa, sebagaimana dilaporkan pendamping setiap hari.
Ervina Putri Utami, pendamping lokal Desa Cipangeran, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, senantiasa meninjau kesiapan ruang isolasi desa. Ini diikuti dengan pemantauan pos jaga gerbang desa, penyemprotan disinfektan terutama di pasar, tempat berkumpul warga, dan rumah ibadah.
Sosialisasi dari rumah ke rumah diikuti dengan pembagian masker kepada warga desa. Kemendesa PDTT mencatat pos gerbang telah berdiri di 30.420 desa. Penyemprotan disinfektan diselenggarakan di 26.083 desa. Pengadaan masker bagi warga disediakan oleh 26.730 desa. Ruang isolasi didirikan di 20.844 desa lengkap dengan 45.710 unit tempat tidur.
Agus Bahrudin, pendamping lokal Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, turut aktif dalam pengumpulan data hingga penentuan zona merah pada tingkat desa dan rukun tetangga.
Adapun Semin, pendamping lokal Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, melakukan monitoring protokol kesehatan pada desa-desa zona merah. Para pendamping desa melaporkan 3.685 rukun tetangga masuk zona merah.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. (Foto:Pelopor/Kemendes PDTT)
Artinya di lokasi tersebut ada warga yang terjangkiti Covid-19. Terdapat 396.289 warga desa yang positif Covid-19. Sebanyak 24.768 warga melakukan isolasi di ruang-ruang isolasi desa, selebihnya di rumah masing-masing.
Nur Muhammad Salam, pendamping lokal Desa Sidokerto, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bersama-sama relawan Desa Aman Covid-19 turut membagikan bantuan makanan bagi keluarga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Saat ini terdapat 1.117.066 Relawan Desa Lawan Covid-19.
Selama masa PPKM Mikro, di desa dilaksanakan tracing kepada pihak-pihak yang mungkin terkena Covid-19, diikuti dengan vaksinasi desa. Pendamping desa melaporkan 17.826 desa yang aktif melakukan testing, tracing, dan treatment (3T).
Lillah Mustika Wahidiya, pendamping lokal Desa Winong, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, aktif mendampingi tracing kepada klister-klaster yang muncul di desanya.
Vaksinasi dimulai dari persiapan daftar warga, penyiapan lokasi, koordinasi dengan Puskesmas setempat, pelaksanaan vaksinasi, hingga penanganan efek pasca vaksinasi. Asep Tresna Setiadi, pendamping lokal Desa Sindangkempeng, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendampingi Relawan Desa menyiapkan vaksinasi massal. Para pendamping turut divaksin di lokasi-lokasi dampingannya.
Di sisi lain, Menteri Desa PDTT A Halim Iskandar, menyurati kepala desa dan pendamping agar memanjatkan doa bagi keselamatan pemimpin bangsa dan warga desa dari pandemi Covid-19. Selain menjalankan di rumah masing-masing, ada pula doa bersama secara virtual maupun di tempat ibadah dengan protokol kesehatan.
Tutik Ernawati, pendamping lokal Desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, turut berpartisipasi dalam doa bersama desa secara virtual. “Semoga Tuhan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan dari desa,” ucapnya. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, mengimbau para Kepala Daerah menggenjot penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa agar lebih tepat sasaran.
“BLT Dana Desa menjadi supporting DTKS sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19.”
Halim Iskandar melaporkan, Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua yaitu Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai Desa.
“BLT Dana Desa menjadi supporting DTKS sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19,” tutur Halim Iskandar saat menjadi narasumber di Klik Indonesia Petang TVRI, Selasa 20 Juli 2021.
Sementara untuk mempercepat penyaluran, Kemendes PDTT melakukan pemantauan setiap hari melalui Pendamping Desa dan Kepala Desa serta Pemerintah Daerah. Selain itu, Kemendes, kata Gus Halim sapaan akrabnya, akan berikan sanksi tegas kepada Desa yang tidak manfaatkan Dana Desa untuk BLT, PKTD dan Desa Lawan Covid-19.
“Ini tiga hal yang tidak bisa ditawar. BLT merujuk pada data tahun 2020 sekitar 8 juta KPM, kemudian untuk PKTD dan Desa Aman Covid-19. Jika dibawah 2020 maka akan dievaluasi,” tegas Gus Halim.
Gus Halim juga menekankan kepada Kepala Daerah untuk selalu mengecek desa-desa soal penyaluran tiga hal tadi, minimal setara dengan tahun 2020. Bahkan, Kemendes bakal kirimkan data sebagai referensi.
“Jika ada penambahan, silahkan karena Dana Desa boleh digunakan buat itu meski lebih besar dari tahun 2020,” tandas Doktor Honoris Causa dari UNY ini. []
