peloporberita.com

Tag: Kemendes PDTT

  • Tetapkan 10 Desa Anti Korupsi Bersama KPK, Gus Halim Ingin Desa Jadi Motor Gerakan Antikorupsi

    Jakarta – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) ingin pencegahan korupsi di desa dapat dilaksanakan lebih cepat dan tepat. Menurutnya, tidak terlalu sulit mengawasi korupsi di level desa.

    Hal ini disampaikan Gus Halim, panggilan akrab Mendes PDTT saat launching acara pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2022 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Selasa (07/05/2022).

    “Semua pihak dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kebijakan maupun pembangunan yang dilaksanakan (di desa),” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Kemendes PDTT membentuk percontohan 10 Desa AntiKorupsi sebagai kampanye gerakan Antikorupsi ke seluruh Indonesia bersama KPK.

    Gus Halim optimis dengan pembentukan percontohan desa antikorupsi ini akan meningkatkan kepedulian, pengawasan dan peran aktif warga desa dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

    Dengan partisipasi aktif, lanjut Gus Halim, masyarakat Desa selaku stakeholder akan mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa serta peningkatan pengawasan apabila di temukan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai rencana dan spesifikasinya.

    [irp]

    ”Misalnya pembangunan gorong-gorong di desa X, itu semua warga desa pasti tahu. Itulah makanya hasil APBDes diminta untuk ditampilkan yang besar dan di tempat strategis bisa tahu APBdes atau dana desa digunakan untuk apa saja, dimana, berapa biayanya,” ungkapnya.

    Ketua KPK Firli Bahuri dalam kesempatan yang sama menyampaikan hal serupa, menurutnya tujuan pembentukan percontohan desa antikorupsi ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan hal ini membutuhkan peran penting masyarakat desa sebagai pengawas utama.

    “Kita sangat paham bahwa begitu penting peran desa. Kalau 74 ribu lebih desa bebas korupsi tentu gambaran kabupaten kita bebas korupsi. Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” tegas Firli.

    Sebagai informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dalam pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2022 pada 10 desa di Indonesia.

    Adapun 10 desa tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Desa kamang Hilia, Sumatera Barat
    2. Desa Hanura, Lampung
    3. Desa Cibiru Wetan, Jawa Barat
    4. Desa Banyubiru, Jawa Tengah
    5. Desa Sukojati, Jawa Timur
    6. Desa Kutuh, Bali
    7. Desa Kumbung, NTB
    8. Desa Detusoko Barat, NTT
    9. Desa Mungguk, Kalimantan Barat
    10. Desa Pakattau, Sulawesi Selatan

    Proses pembentukan percontohan desa antikorupsi dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu observasi, bimbingan teknis, dan penilaian.

    [irp]

    Hadir juga dalam acara Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi TA 2022 pada 10 Provinsi di Indonesia Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh, Deputi Bidang Pencegahan BNN Sufyan Syarif.

    Selain itu Gubernur dari Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Lampung, perwakilan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, perwakilan Kalimantan Barat.

    Selanjutnya ada di perwakilan Gubernur Bali, perwakilan NTB, dan perwakilan NTT, Bupati Gowa, Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan, Camat, Kepala Desa, Perwakilan Desa, dan Pendamping Desa. []

    [irp]

  • Gus Halim: SDGs Desa Dasarnya Budaya 74.961 Desa di Indonesia

    Jakarta – Kebangkitan Indonesia bakal dimulai dari Desa. Kejelasan arah pembangunan desa, terangkum dalam SDGs Desa yang dasarnya budaya seluruh desa yang ada di Indonesia. Serta, didukung basis data mumpuni yang bakal menjadi kunci percepatan capaian kesejahteraan warga desa.

    Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menjadi narasumber dalam Ministerial Lecture, dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia bertema Recover Together, Recover Stronger tentang Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Kebangkitan Transmigrasi Modern untuk Kemajuan Bangsa di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/05/2022).

    “SDGs Desa merupakan pelokalan Sustainable Development Goals yang didasarkan pada konteks budaya 74.961 desa di Indonesia. SDGs Desa menjadi arah baru pembangunan desa yang memastikan kejelasan Indikator untuk mengukur kemajuan desa,” tutur Mendes PDTT yang biasa dipanggil Gus Halim ini.

    Ia juga menegaskan, kejelasan arah pembangunan desa merupakan hal krusial untuk benar-benar menyejahterakan desa-desa di Indonesia. Dengan kejelasan arah pembangunan desa ini, maka pemangku kepentingan (stakeholder) baik di level pusat, daerah, hingga pemerintah desa tidak lagi meraba-raba apa yang harus dilakukan untuk menyejahterakan warganya.

    “Di masa lalu, pembangunan desa hanya menjadi domain segelintir elit desa dengan indikator yang hanya ditentukan oleh mereka. Dengan adanya SDGs Desa hal itu tidak bisa lagi dilakukan karena ada kejelasan indikator yang harus dicapai sesuai dengan keunggulan lokal desa,” tegas Gus Halim.

    Selain untuk memastikan indikator capaian kemajuan desa, menurut Mendes PDTT, pembangunan desa dewasa ini harus didasarkan pada basis data yang jelas. Dalam 2,5 tahun terakhir Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) terus melakukan konsolidasi data desa. Sebanyak 1.547.684 relawan diterjunkan untuk memastikan kondisi warga desa by name by address individu atau keluarga.

    Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memaparkan pembangunan desa berkelanjutan dan kebangkitan transmigrasi modern untuk kemajuan bangsa pada Minister Lecture di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (19/5/2022). (Foto:Pelopor.id/Kemendes PDTT)
    Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memaparkan pembangunan desa berkelanjutan dan kebangkitan transmigrasi modern untuk kemajuan bangsa pada Minister Lecture di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (19/5/2022). (Foto:Pelopor.id/Kemendes PDTT)

    “Selain dari relawan, data ini juga dikumpulkan dari informasi warga desa. Dengan demikian data yang terkumpul benar-benar valid mencerminkan situasi objektif desa sehingga rencana pembangunan bisa disusun dengan target dan tujuan yang jelas,” tegasnya.

    Dengan adanya SDGs Desa dan data valid, para kepala dan sekretaris desa akan mampu merumuskan profil desa sekaligus membaca hasil 222 sasaran SDGs Desa. Kemampuan ini menurut Gus Halim, akan sangat berguna dalam membuat rekomendasi program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa.

    “Dengan demikian pembangunan desa akan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu dan keluarga di masing-masing desa,” tandasnya.

    [irp]

    Gus Halim merincikan, jika SDGs Desa itu berkontribusi 84 persen terhadap Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Menurut Kemendagri, sebesar 91 persen adalah wilayah desa dan 11 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa.

    “Aksi tercapainya 12 tujuan SDGs Desa berkontribusi 91 persen pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan,” pungkas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

    Sementara dari aspek kewargaan, Kemendagri menyebut, sebanyak 71 persen penduduk berada di desa. Sehingga data hasil SDGs Desa menjadi rujukan dan milik desa yang memuat data detail soal warga desa berbasis RT. Data ini dikumpulkan oleh 1.547.684 relawan dengan menggunakan Dana Desa Rp1.572.553.390.689. Secara akumulatif, SDGs Desa level nasional mencapai 45,86 dengan capaian tujuan tertinggi sebanyak 97,96. []

    [irp]

  • Kemendes PDTT Gelar Lomba Promosi Desa Wisata Berhadiah Rp 1 Miliar

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, menggelar Lomba Promosi Desa Wisata secara virtual via aplikasi Desa Wisata Nusantara yang berhadiah total Rp1 Miliar. Hal ini ia sampaikannya saat memberikan arahan terkait Promosi Desa Wisata Nusantara yang Mendapatkan 10 Like Tertinggi Periode Februari 2022.

    “Lomba ini akan ada hadiah uang dari Kemendes PDTT yang bisa digunakan untuk menambah modal desa wisata. Makanya, kita adakan lomba ini, supaya ada semangat kompetisi. Dan nanti yang banyak likenya pada pertengahan juni nanti kita akan kasih hadiah,” tutur Gus Halim panggilan akrabnya secara virtual pada Jumat (25/2/2022).

    Lomba yang diikuti Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama yang mengelola wisata desa atau yang bekerjasama dengan pihak ketiga ini, mempertandingkan jumlah like terbanyak yang akan diumumkan pada bulan Juni dan November 2022.

    Hingga saat ini, sebanyak 964 desa wisata telah mendaftar untuk promosi, dan sebanyak 541 desa wisata yang dikelola BUM Desa telah mulai berlomba dalam mempromosikan daya tarik wisatanya masing-masing.

    Gus Halim juga menegaskan aplikasi desa wisata nusantara dibuat untuk kepentingan warga desa dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tngkat desa melalui desa wisata. Semua biaya pembuatan dan operasional aplikasi ini, ditanggung Kemendes PDTT. Oleh karenanya, pengelola desa wisata tak perlu mengeluarkan uang untuk memasukkan profil desa wisata mereka.

    “Proses pemulihan ekonomi yang paling cepat itu ternyata salah satunya adalah wisata. Peluang yang sangat bagus ini, mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin mempromosikan desa wisata kita masing-masing,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

    Promosi Desa Wisata Nusantara, setiap bulannya akan diumumkan oleh Kemendes PDTT diikuti rekomendasi perbaikan dari fotografer atau traveler. Adapun pada Periode Februari 2022 ini terdapat 10 desa wisata yang memiliki like tertinggi yakni:

    1. Taman Wisata Menanti Laburan di Desa Padang Panjang Kalsel (6.445 like)
    2. Mini Ranch Sapi di Desa Cibeureum Jawa Barat (5.231 like)
    3. Wisata Mangrove Kedatim di Desa Kebun Dadap Timur Jawa Timur (4.546 like)
    4. Wisata Teba Majalangu di Desa Kesiman Kertalangu Bali (4.424 like)
    5. Embung Tali Asmoro di Desa Asembu Mulya Sulawesi Tenggara (3.606 like).
    6. Obyek Wisata Pesona Ngiroboyo di Desa Sendang Jawa Timur (3.514 like)
    7. Kawasan Wisata Pantai Menung di Desa Kayu besi Kepulauan Bangka Belitung (2.728 like)
    8.Taman Mergayas Gumiwang di Desa Gumiwang Jawa Tengah (2.647 like)
    9. Desa Wisata Religius Bubohu Bongo di Desa Bongo Gorontalo (2.516 like)
    10. Desa Wisata Cipta Karya di Desa Cipta Karya Kalimantan Barat (2.441 like).[]

  • Gus Halim Siap Kembangkan Desa Wisata di Bukit Lawang dan Tangkahan

    peloporberita.com/ | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan akan menfasilitasi pengembangan desa wisata di di Bukit Lawang dan Tangkahan. Potensi wisata alamnya yang komplit diprediksi akan menjadi destinasi yang prospektif bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

    “Saya akan mengirim tim untuk memastikan prioritas yang paling memungkinkan dilakukan percepatan sebagai pilot project termasuk pemanfaatan dana desanya,” ujar Mendes PDTT ketika menerima kunjungan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Musa Rajekshah di kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Kamis (6/1/2022).

    Untuk mendukung publikasi wisata alam di Bukit Lawang dan Tangkahan, pria yang akrab disapa Gus Halim itu mengungkapkan, Kemendes PDTT sedang menyiapkan platform promosi dan pemanfaatan desa wisata.

    Platform tersebut disiapkan untuk mempermudah calon wisatawan sekaligus untuk menarik investor. Menurutnya, platform promosi media sosial mempunyai pangsa pasar yang tidak terbatas, sehingga sangat efektif dimanfaatkan sebagai media promosi.

    “Di antara isinya adalah desa wisata yang dikelola BUM Desa atau BUM Desa yang kerjasama dengan pihak ketiga. Serta isi lainnya yang berkaitan dengan potensi yang ada di desa,” katanya.

    Gus Halim juga menyarankan pengelolaan wisata melalui badan usaha milik desa (BUM Desa) guna mendorong pemberdayaan masyarakat desa sekitar Bukit Lawang dan Tangkahan.

    Ia menilai, dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendirikan BUM Desa. Gus Halim juga menegaskan bahwa sebagai lembaga sosial dan komersial, pengelolaan BUM Desa harus profesional dan transparan, agar secara kelembangaan dapat memperkuat perekonomian warga desa.

    Seperti diketahui, kunjungan Wagub Sumatera Utara Musa Rajekshah adalah dalam rangka membahas pembangunan dan pemberdayaan desa di Provinsi Sumut. Dalam hal ini, pria yang akrab disapa Ijeck itu akan mendorong pariwisata. Salah satunya di Kabupaten Langkat, yaitu destinasi wisata Bukit Lawang dan Tangkahan.

    “Diharapkan anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk desa wisata yang nantinya para UKM bisa muncul untuk mendorong perekonomian di desa,” kata Ijeck.

    Ia juga menginformasikan bahwa wisata bukit lawang masuk lingkup Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah konservasi Orang Utan. Sedangkan Tangkahan terdapat Gajah Sumatera. []

    Baca juga: Fakta, Dana Desa Sukses Tumbuhkan Ekonomi Desa

     

  • Fakta, Dana Desa Sukses Tumbuhkan Ekonomi Desa

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, Dana desa terbukti telah memperlancar pertumbuhan ekonomi pada level desa.

    Beberapa indikator ekonomi diantaranya tingkat kemiskinan, pendapatan dan tingkat ketimpangan ekonomi semakin memperkuat fakta tersebut.

    "Semua indikator ini menunjukkan Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Desa memperlihatkan pembangunan dan perekonomian di desa tetap berjalan dan meningkat sepanjang pandemi Covid-19," tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip peloporberita.com/ Sabtu (1/1/2022).

    Pria yang biasa disapa Gus Halim ini menjelaskan, bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak luar biasa pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat.

    Menurutnua, salah satu program penanggulangannya adalah dengan PKTD dan BLT Dana Desa yang merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak  pandemi Covid-19.

    Hal tersebut berkonotasi secara langsung pada tingginya pemanfaatan dan penyerapan dana desa. Gus Halim merincikan penyerapan dana Desa tahun 2021 sangat tinggi, mencapai 99,80 persen atau setara Rp71,85 triliun.

    Gus Halim

    Sedangkan Dana Desa untuk Desa Aman Covid-19 sebesar Rp5,76 triliun atau terserap 99,98% dari target. Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Rp4,71 triliun.

    “Dana Desa untuk BLT Dana Desa terserap 99 persen yang setara Rp20,2 triliun dari target, ini artinya seluruh dana desa telah termanfaatkan di desa,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

    Sementara peningkatan alokasi Dana Desa sudah pasti akan berdampak pada naiknya APBdes. Sumber pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) sendiri, adalah bagi hasil dan Retribusi, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan hingga hibah atau sumbangan yang tidak mengikat.

    Pada tahun 2014 atau sebelum ada Dana Desa, rata-rata APBDes per desa itu Rp329 juta/desa. Tahun 2015 saat Dana Desa dikucurkan langsung melesat menjadi Rp701 juta/desa, bahkan pada tahun 2021, rata-rata APBDes melonjak hingga Rp1,6 Miliar/desa.

    “Sepanjang pandemi, APBDes masih meningkat dari total Rp117 triliun pada 2019 menjadi Rp121 triliun pada 2021,” sebutnya.

    Terkait indikator tingkat kemiskinan, pendapatan dan tingkat ketimpangan ekonomi, Gus Halim menegaskan Dana desa memang diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

    Sepanjang pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka di desa tetap rendah, dan hanya naik dari 3,92% menjadi 4,71%. Padahal di kota naik dari 6,29% menjadi 8,98%.

    Begitu juga tingkat kemiskinan di desa bahkan sempat menurun dari 12,85% pada 2019 menjadi 12,82% pada 2020, sebelum naik sedikit menjadi 13,10% pada 2021. Padahal di kota naik terus dari 6,69% pada 2019 menjadi 7,89% pada 2021.

    “ Indikator tersebut menegaskan Dana desa sebagai stimulus mendorong perekonomian desa menjadi lebih cepat maju. Program pemberdayaan dalam bentuk padat karya tunai desa dan BLT telah berdampak positif pada tingkat pengangguran dan kemiskinan,” tandasnya.

    Gus Halim juga menguraikan bahwa Pendapatan warga desa tetap meningkat dari Rp882.829 perkapita/bulan menjadi Rp 971.445 perkapita/bulan. Hal ini berasal dari berbagai sumber seperti dari Dana Desa pada Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

    Asas PKTD adalah pengelolaan pembangunan infrastruktur di desa harus menggunakan pendekatan swakelola yang menyerap tenaga kerja di desa. Sementara itu, ketimpangan ekonomi di desa tetap terjaga rendah dan terus merata, dari indeks Gini 0,320 pada 2019 menjadi 0,315 pada 2021.

    “Ini artinya ekonomi desa tetap positif, bahkan menjadi penyangga ekonomi nasional sepanjang pandemi Covid-19 sejak 2020 hingga 2021,” pungkas Gus Halim. []

  • Mendes PDTT: Jatim Jadi Provinsi Bebas Desa Tertinggal

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi Jawa Timur lantaran menjadi provinsi bebas desa tertinggal dan sangat tertinggal.

    Hal ini, diungkapkan Gus Halim sapaan akrabnya saat memberikan penghargaan percepatan pembangunan desa tahun 2021 kepada Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Batu,dan 29 Bupati se-Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (29/12/2021).

    “Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal berhasil dientaskan hingga nol. Selain itu jumlah desa mandiri meningkat secara signifikan. Ini merupakan keberhasilan yang patut kita apresiasi luar biasa,” tuturnya.

    Gus Halim berharap, capaian tinggi dari Jawa Timur ini tidak membuat puas diri. Keberhasilan Jawa Timur mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan warga desa. Menurutnya, hal itu bisa diwujudkan salah satunya dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

    “Hal lain yang harus kita kerjakan bersama-sama adalah pengembangan BUMDesa karena pemulihan ekonomi nasional level desa efektif dilakukan, mendorong BUMDesa agar dapat ekspor dan mengembangkan potensi lokal seperti pariwisata,” ungkapnya.

    Secara khusus, Gus Halim memuji program program rancangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) seperti Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Penguatan Permodalan BUMDesa (Paman Desa), serta program Desa Berdaya.

    Selain itu juga ada program Desa Berdaya KIP (Kreatif, Inovatif dan Produktif) yang oleh gubernur dijadikan penghargaan kepada desa-desa yang mampu mempertahankan status desa mandiri.

    “Adapun di Jawa Timur sudah terdapat 548 desa yang dijangkau dengan total anggaran kurang lebih Rp48 miliar,” tegasnya. []

  • Gus Halim Siapkan Lomba Promosi Desa Wisata Berhadiah 1 Miliar

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyiapkan lomba promosi desa wisata dengan total hadiahnya lebih dari Rp1 Miliar. Tujuan lomba ini, agar seluruh desa berlomba-lomba memberikan promosi terbaik bagi desa wisatanya.

    “Seluruh desa dapat mengikuti lomba ini. Siapkan promosi sekreatif mungkin, hadiahnya 1 miliar lebih. Untuk ketentuannya akan segera dipublikasikan,” tutur Gus Halim panggilan akrabnya dalam kunjungan ke Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (6/12/2021).

    “Saya berharap dari desa nantinya muncul virtual tour, video atau film pendek yang menarik tentang desanya. Inovasi ini penting untuk promosi yang berkelanjutan terkait potensi wisata desa kita.”

    Menurutnya, salah satu aspek yang mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan desa wisata adalah aspek promosi. Sementara promosi terbaik adalah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa untuk bersama-sama membuat konten-konten kreatif terkait potensi pariwisata di lingkungan sekitarnya. Namun, Kreatifitas tersebut tidak boleh keluar dari akar budaya sebagaimana tujuan SDGs Desa ke-18.

    Gus Halim
    Gus Halim Siapkan Lomba Promosi Desa Wisata Berhadiah 1 Miliar. (Foto:Pelopor.id/Kemendes PDTT)

    “Wisata itu yang penting promosinya. Kalau promosinya bagus, orang juga pasti tertarik. Dan promosi terbaik adalah partisipasi semua masyarakat luas, termasuk kreatifitas para millennial. Saya berharap dari desa nantinya muncul virtual tour, video atau film pendek yang menarik tentang desanya. Inovasi ini penting untuk promosi yang berkelanjutan terkait potensi wisata desa kita,” ungkap Mendes PDTT.

    Baca juga : 

    Kunjungan Gus Halim ke NTT, adalah dalam rangka Peresmian Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Objek Wisata Tahun 2021 Desa Wae Lolos dan Sano di Manggarai Barat serta Desa Nanga Mbaur dan Desa Compang Ndeijeng di Kabupaten Manggarai Timur.

    Masing-masing desa tersebut, mendapatkan bantuan sebesar 600 Juta Rupiah. Beberapa fasilitas yang berhasil dibangun di desa Wae Lolos dari bantuan tersebut adalah toilet di desa wisata, kolam air panas, dan gazebo. []

  • Gus Halim: Penanganan Stunting Sasaran Prioritas SDGs Desa

    peloporberita.com/ | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan, penanggulangan stunting di desa menjadi salah satu program prioritas pembangunan desa. Ia menyampaikan hal itu pada acara Sapa Indonesia, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Indonesia Bebas Stunting, Jumat (12/11/2021).

    “Kementerian Desa punya alat kebijakan pembangunan desa yang kita sebut dengan SDGs Desa, disitu ada 18 goals. Goals pertama dan kedua terkait dengan stunting yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Dua hal ini jelas mengarah pada stunting kemudian bicara tentang goals kelima sanitasi dan air bersih. Ini juga terkait dengan stunting,” ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar alias Gus Halim.

    Gus Halim menegaskan bahwa penanggulangan stunting di desa dapat menggunakan dana desa. Menurutnya, kebijakan penanganan stunting di desa telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sejak 2019. “Kebijakan kita terkait dengan prioritas penggunaan dana desa direkomendasikan untuk urusan misalnya penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita itu juga direkomendasikan dalam penggunaan dana desa,” katanya.

    Baca juga: Pemerintah Luncurkan Program Mahasiswa Peduli Stunting

    Stunting adalah salah satu permasalahan yang masih terjadi di Indonesia. Pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut sebagai salah satu kunci menuju Indonesia emas 2045. Sampai pada tahun 2019, data BKKBN menunjukkan bahwa stunting di Indonesia mencapai 27,67 persen. Meskipun telah turun daripada tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih terhitung tinggi karena melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh WHO.

    “Masalah stunting bukan hanya soal makanan bergizi dan seterusnya tapi juga pemahaman. Stunting juga bisa dialami oleh masyarakat kelas menengah. Bukan karena miskin tapi tidak paham dan pola makannya rusak. Makanya pelatihan berkaitan pencegahan stunting juga masuk dalam prioritas pemanfaatan dana desa,” tutup mantan Ketua DPRD Jawa Timur tersebut. []

  • Abdul Halim Iskandar: Data SDGs Desa Seluruh Indonesia Capai 60%

    peloporberita.com/ – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, data berbasis SDGs Desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60 persen. Data-data tersebut, akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024.

    Hal ini, diungkapkannya saat penandatangan nota kesepahaman Perjanjian Kerja Bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Alor, Universitas Indonesia, PT. Mega Inovasi Organik (MIO), dan PT Flobamor di Jakarta, Selasa, 26 Oktober 2021.

    “Alhamdulillah pendataan ini mencapai 60% kita yakin desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Kami optimistis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan esktrim di 2024 akan tercapai,” tutur Abdul Halim Iskandar.

    “Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung.”

    Penuntasan kemiskinan ekstrim, menurut Mendes PDTT membutuhkan peta jalan (road map) yang jelas. Peta jalan ini harus didasarkan pada data-data mikro yang mengambarkan profile dari warga miskin esktrim. Dengan demikian program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.

    “Kita akan memberikan peta penyerangan. Jadi kemiskinan ekstrem harus kita serang bersama-sama. Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Oleh karenanya Kemendes sejak tahun 2021 melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa,” ungkapnya.

    Gus Halim-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar-menegaskan pengentasan kemiskinan di level desa harus diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan. Penanggulangan kemiskinan ekstrim tidak bisa dilakukan dari hanya sekadar menerima laporan dari daerah.

    “Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung,” tegasnya.

    Dia mengungkapkan, arah pembangunan desa telah tertuang dengan jelas dalam SDGs Desa. Hal ini diatur dalam 18 poin SDGs Desa sebagai modal untuk menyelesaikan pembangunan di desa, salah satunya adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

    “Arah pembangunan desa sudah sangat jelas dengan SDGs Desa. Kita bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, bicara tentang sanitasi sampai pada bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” katanya.

    Kendati demikian, Gus Halim menegaskan jika arah pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya desa. Pembangunan desa harus berdasarkan potensi kultural budaya desa.[]

  • Abdul Halim Iskandar Beri Peluang Kepala Desa Lanjutkan Pendidikan Hingga S3

    peloporberita.com/ | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa kepala desa bakal diberi peluang melanjutkan pendidikan hingga S3.

    “Kedepannya Kepala Desa karena prestasinya bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3.”

    Hal ini diungkapkannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Best Western Hotel, Palu, Sabtu, 9 Oktober 2021.

    “Harus dikerjakan serius agar kedepannya Kepala Desa karena prestasinya bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3,” tutur Halim Iskandar.

    Selain Kepala Desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pun akan diberikan kesempatan yang sama.

    Oleh sebab itu, Kemendes PDTT sedang berikhtiar dan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk LPDP agar nantinya Kepala Desa dan TPP yang berprestasi dapat kuliah hingga S3.

    Kedepan sebut Mendes PTT, rekrutmen TPP diprioritaskan melalui Pendamping Lokal Desa (PLD). Artinya penataan kapasitas pendamping desa berbasis pondasi yang kuat dengan gunakan Merrit System.

    “Konstruksi bangunan untuk pendamping itu kuat karena keberadaan TPP sangat dibutuhkan dan strategis hingga saya selaku katakan TPP adalah anak kandung Kementerian Desa,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.[]