peloporberita.com

Kategori: Nasional

  • Daftar Daerah dengan Indeks Inovasi Terendah 2020 Kemendagri

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni menyebut, ada 5 provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah, di antaranya Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.

    Hal ini, disampaikannya pada acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021 secara virtual pada Rabu (16/6/2021).

    Fatoni menjelaskan, kelima provinsi itu, masuk dalam kategori kurang inovatif hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Selain itu, masih ada 55 kabupaten dan 3 kota yang tidak dapat dinilai inovasinya (disclaimer).

    Kemendagri
    Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni. (Foto: Pelopor/Kemendagri)

    Menurut Fatoni, rendahnya skor indeks tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya dipicu kurang maksimalnya Pemda dalam melakukan pelaporan inovasi. Ini, terjadi lantaran Pemda sering kali tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.

    “Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak, tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” ungkap Fatoni berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Kamis, 17 Juni 2021.

    Fatoni mengimbau, bagi Pemda yang memperoleh hasil skor indeks rendah untuk segera berbenah. Para kepala daerah diminta untuk melakukan langkah strategis dengan jajarannya, yakni dengan mensinergikan perangkat daerah untuk melahirkan inovasi. Di sisi lain, peran dan fungsi litbang daerah harus diperkuat untuk mendukung terobosan kebijakan melalui pengkajian dan penelitian.

    “Kolaborasi dengan para aktor inovasi juga wajib dilakukan. Selain itu tiap perangkat daerah harus menumbuhkan budaya inovasi,” tegas Fatoni.

    Baca juga :

    Lebih lanjut Fatoni menerangkan, hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah, dapat menjadi masukan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapnya. Penilaian indeks juga diharapkan dapat memotivasi daerah agar senantiasa meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    Kemendagri sendiri selalu melakukan evaluasi terhadap penilaian Indeks Inovasi Daerah guna menghasilkan sistem penilaian yang lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Tahun ini, tahap penginputan data inovasi dalam indeks akan dimulai pada Mei hingga 13 Agustus 2021. Diharapkan semua pemda berpartisipasi,” pungkas Fatoni.

    Berikut daftar pemerintah daerah dengan kategori kurang inovatif dan disclaimer hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020.

    Provinsi dengan Skor Indeks Inovasi Terendah (Kurang Inovatif)
    1. Provinsi Nusa Tenggara Barat
    2. Provinsi Kalimantan Barat
    3. Provinsi Maluku
    4, Provinsi Kalimantan Timur
    5. Provinsi Gorontalo

    Kabupaten dengan kategori Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer)
    1. Kabupaten Boalemo
    2. Kabupaten Boven Digoel
    3. Kabupaten Buru
    4. Kabupaten Buton Tengah
    5. Kabupaten Buton Utara
    6. Kabupaten Deiyai
    7. Kabupaten Dogiyai
    8. Kabupaten Fakfak
    9. Kabupaten Halmahera Barat
    10. Kabupaten Halmahera Tengah
    11. Kabupaten Halmahera Timur
    12. Kabupaten Intan Jaya
    13. Kabupaten Kaimana
    14. Kabupaten Kapuas Hulu
    15. Kabupaten Kepulauan Aru
    16. Kabupaten Kepulauan Yapen
    17. Kabupaten Lanny Jaya
    18. Kabupaten Mahakam Ulu
    19. Kabupaten Malaka
    20. Kabupaten Mamberamo Raya
    21. Kabupaten Manggarai
    22. Kabupaten Manggarai Barat
    23. Kabupaten Manggarai Timur
    24. Kabupaten Manokwari Selatan
    25. Kabupaten Mappi
    26. Kabupaten Maybrat
    27. Kabupaten Memberamo Tengah
    28. Kabupaten Morowali
    29. Kabupaten Nduga
    30. Kabupaten Ngada
    31. Kabupaten Nias Utara
    32. Kabupaten Paniai
    33. Kabupaten Pasangkayu
    34. Kabupaten Pegunungan Arfak
    35. Kabupaten Polewali Mandar
    36. Kabupaten Pulau Taliabu
    37. Kabupaten Puncak
    38. Kabupaten Puncak Jaya
    39. Kabupaten Raja Ampat
    40. Kabupaten Rokan Hilir
    41. Kabupaten Sabu Raijua
    42. Kabupaten Sarmi
    43. Kabupaten Seram Bagian Timur
    44. Kabupaten Sorong
    45. Kabupaten Sorong Selatan
    46. Kabupaten Supiori
    47. Kabupaten Tambrauw
    48. Kabupaten Tana Toraja
    49. Kabupaten Teluk Bintuni
    50. Kabupaten Teluk Wondama
    51. Kabupaten Timor Tengah Utara
    52. Kabupaten Tolikara
    53. Kabupaten Waropen
    54. Kabupaten Yahukimo
    55. Kabupaten Yalimo

    Kota dengan kategori Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer)
    1. Kota Sorong
    2. Kota Gunungsitoli
    3. Kota Subulussalam. []

  • BNN Musnahkan 2 Hektare Ladang Ganja di Aceh Besar

    peloporberita.com/ | Jakarta – Jelang peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2021, Badan Narkotika Nasional (BNN) gencarkan pemberantasan peredaran gelap narkoba, salah satunya pemusnahan ladang ganja. BNN terus meningkatkan strategi hard power approach yaitu pemberantasan jaringan sindikat narkoba di berbagai wilayah di indonesia.

    Sebanyak 2 titik ladang ganja, berhasil ditemukan di kawasan Aceh Besar, Desa Pulo Kecamatan Seulimeum. Tim penyelidikan Direktorat Narkotika Deputi Pemberantasan BNN berhasil temukan 2 hektar ladang ganja, dengan jumlah tanaman sebanyak ± 20.000 pohon, berat tanaman basah ± 15 ton. pada ketinggian 424 mdpl dengan luas 1 hektar, dan pada ketinggian 835 mdpl dengan luas yang sama, yakini 1 hektar.

    BNN
    BNN Musnahkan 2 Hektare Ladang Ganja di Aceh Besar. (Foto:Pelopor/BNN)

    Pada TKP 1, jumlah tanaman yang berhasil ditemukan sebanyak 10.000 pohon. Ketinggian tanaman berkisar 30 sampai dengan 200 cm dengan berat total ± 5 ton. sementara tkp 2, jumlah tanaman yang ditemukan sebanyak 10.000 pohon. Ketinggian tanaman mencapai 200 hingga 300 cm dengan berat total ± 10 ton.

    Atas penemuan tersebut, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di indonesia, BNN melakukan pemusnahan ladang ganja, di kaki gunung Seulawah Agam, Aceh Besar, Rabu (16/6/2021).

    Sebanyak 202 personel diterjunkan ke lapangan yang terdiri dari tim BNN, Polda Aceh, Polres Aceh Besar, Kodim 0101BS, Satpol PP Pemkab Aceh Besar, Propam Polri serta Bea dan Cukai.

    BNN
    BNN Musnahkan 2 Hektare Ladang Ganja di Aceh Besar. (Foto:Pelopor/BNN)

    Sebagai bentuk sinergitas antar instansi, BNN turut melibatkan instansi yang mendukung kinerja BNN seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan Tinggi Aceh dalam pemusnahan ladang ganja.

    Keterlibatan instansi ini merupakan wujud dari sinergitas dan komitmen negara dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020.

    Seluruh jajaran BNN, baik Kepala BNNP maupun Kepala BNNK diharap mampu memberdayakan lahan tersebut untuk program Grand Design Alternative Development (GDAD) dengan tanaman yang bermanfaat.[]

  • Presiden Jokowi Hadiri Vaksinasi Massal Sektor Jasa Keuangan

    peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden RI Joko Widodo pada Rabu, 16 Juni 2021, menyaksikan pemberian vaksinasi Covid-19 bagi pegawai di industri jasa keuangan di kawasan Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

    Kali ini, Kepala Negara didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djayadi.

    Target kita nanti di awal Juli sudah bisa mencapai satu juga vaksin per hari dari sebelumnya 500 ribu.

    Vaksinasi untuk sektor jasa keuangan, disediakan untuk 100.000 pekerja dan pada tahap awal akan diberikan kepada 10.000 pelaku sektor tersebut yang berada di Jakarta. Kemudian 1.000 lagi di sepuluh kota Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makasar, Yogyakarta dan Jambi.

    Dalam Kesempatan ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa vaksinasi untuk sektor keuangan dilakukan untuk mempercepat vaksinasi sehingga membentuk kekebalan komunal di masyarakat.

    Jokowi
    Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Sektor Jasa Keuangan. (Foto: Pelopor/Kemenko Perekonomian)

    “Target kita nanti di awal Juli sudah bisa mencapai satu juga vaksin per hari dari sebelumnya 500 ribu. Dengan percepatan ini kita harapkan bisa mengurangi penyebaran Covid 19,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima redaksi peloporberita.com/.

    Jokowi berharap, percepatan vaksinasi di sektor jasa keuangan bisa dilakukan di semua daerah sehingga bisa mencapai herd imunity di bulan Agustus ini.

    Dalam kesempatan yang sama, Wimboh Santoso menjelaskan, selain di Jakarta vaksinasi massal untuk sektor jasa keuangan ini akan disiapkan sebanyak 90 ribu untuk daerah di luar Jakarta termasuk untuk para konsumen sektor keuangan. Jumlah ini, juga akan ditambah dengan vaksinasi yang dilakukan oleh banyak perusahaan di industri jasa keuangan secara mandiri.

    “Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kita akan bantu mempercepat vaksinasi Covid 19 dengan melibatkan sektor jasa keuangan di seluruh Indonesia. Dengan vaksinasi ini kita harapkan bisnis industri jasa keuangan menjadi lebih kuat dan bisa semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

    “OJK terus mendorong partisipasi industri jasa keuangan dalam mempercepat vaksinasi covid ini dan diharapkan bisa menjadi sentra atau hub vaksinasi yang tersebar di seluruh Indonesia,” sambungnya. []

  • Presiden Jokowi Ajak Seluruh Pihak Wujudkan SDM Unggul

    peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), mengajak sekaligus menantikan kontribusi seluruh pihak untuk bersama membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

    Ini bukan hanya pekerjaan Mas Menteri, Mendikbudristek. Ini pekerjaan kita semua, terutama di jajaran pemerintahan, industri, pimpinan kampus, dan semuanya.

    Menurutnya, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan sangat penting dalam mewujudkan gerakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang menjadi agenda pemerintah untuk mempercepat penyiapan talenta unggulan Indonesia.

    “Ini merupakan strategi talent boosting yang harus didukung. Program ini membutuhkan kolaborasi dari kita semua, baik kampus, mahasiswa, industri, maupun semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk membuka diri, untuk mau berkolaborasi,” tuturnya, Selasa, 15 Juni 2021.

    Jokowi menegaskan, yang tak boleh terlewatkan salah satunya soal kecepatan eksekusi program. Salah satunya ialah kajian dan penyesuaian kurikulum di perguruan tinggi yang harus dilakukan dengan cepat agar dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini berkembang begitu pesat.

    Kemudian, pengembangan program pendidikan di dunia industri juga harus diprioritaskan yang diikuti dengan pengembangan serta dukungan ekosistem nasional yang juga harus dilakukan pembenahan.

    “Ini bukan hanya pekerjaan Mas Menteri, Mendikbudristek. Ini pekerjaan kita semua, terutama di jajaran pemerintahan, industri, pimpinan kampus, dan semuanya kalau kita mau membangun negara kita ini menuju sebuah Indonesia Maju,” Pungkas Presiden. []

  • Tujuh Langkah Menko Luhut Dorong Pengembangan Industri Alkes

    Pelopor | Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk mendorong percepatan pengembangan industri alat kesehatan (Alkes) dalam negeri. Pemerintah percaya bahwa produsen dalam negeri mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Pemesanan Alkes melalui E-Katalog, pesanan produk impor diketahui lima kali lebih besar senilai 12,5 triliun dibandingkan pesanan Alkes dalam negeri, senilai 2,9 triliun.

    Menurut data Kementerian Kesehatan, 358 jenis Alkes yang sudah diproduksi di dalam negeri, 79 jenis Alkes sudah mampu mensubstitusi/menggantikan produk impor untuk kebutuhan nasional, antara lain elektrokardiogram, implant ortopedi, nebulizer dan oximeter. Hal ini membuktikan bahwa produsen Alkes dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik serta menggantikan produk impor.

    “Berdasarkan data LKPP, untuk tahun anggaran 2021, jumlah pemesanan Alkes melalui
    E-Katalog, pesanan produk impor diketahui lima kali lebih besar senilai 12,5 triliun dibandingkan pesanan Alkes dalam negeri, senilai 2,9 triliun,” tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Konferensi Pers Virtual Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Bidang Alat Kesehatan pada Selasa, 15 Juni 2021.

    Luhut Binsar Pandjaitan
    Menteri Koordinator
    Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Pelopor/Kemenko Marves)

    “Terdapat 5.462 Alkes impor yang sudah tersubstitusi produk dalam negeri sejenis dan akan dialihkan untuk belanja produk dalam negeri di E-Katalog. Valuasi dari substitusi Alkes impor mencapai 6,5 triliun,” sambungnya.

    Menurut Menko Luhut, untuk mendukung pengembangan industri Alkes dalam negeri, Pemerintah akan melakukan Tujuh Langkah Strategis Peningkatan Ketersediaan Pasar untuk Produk Alkes Dalam Negeri yang terdiri atas:

    1. Keberpihakan pada PDN melalui belanja barang atau jasa pemerintah,
    2. Peningkatan kapasitas produksi Alkes dalam negeri,
    3. Subsidi sertifikasi TKDN melalui dana PEN,
    4. Skema insentif bagi investor Alkes dan farmasi,
    5. Peningkatan Alkes berteknologi tinggi berbasis riset,
    6. Kebijakan tenggat waktu untuk pembelian produk impor,
    7. Prioritas penayangan PDN di E-Katalog.

    “Indonesia telah berubah sekarang, dan kita harus menjadi bagian dari perubahan itu. Jangan kita menghambat perubahan itu. Kita menghadapi masalah disana-sini, tapi kita sekarang bergerak maju, melakukan perubahan. Kita melakukan terobosan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik,” tegas Menko Luhut.[]

  • Fadli Zon: Pembelajaran Tatap Muka Berisiko dan Membahayakan, Seharusnya Ditunda

    Pelopor | Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, rencana Kementerian pendidikan dan Kebudayaan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun ajaran baru Juli 2021 mendatang seharusnya ditunda lantaran sangat berisiko dan membahayakan.

    “Sangat berisiko jika kita membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, atas dasar data-data pandemi bulan Maret, yang tak lagi aktual,” ungkap Fadli melalui akun Twitternya Senin, 15 Juni 2021.

    Fadli menegaskan, bahwa tidak semua siswa di Indonesia beruntung dapat diantar oleh orang tuanya dengan kendaraan pribadi. Kenyataannya, sebagian besar dari mereka harus menggunakan kendaraan umum untuk sampai ke sekolah. Ini potensial menciptakan kerumunan baru, terutama di kendaraan umum.

    Jika pada fase uji coba saja hasilnya justru memunculkan klaster baru, apalagi jika pada Juli nanti diberlakukan secara massif.

    Sementara hingga saat ini menurutnya, baru 35 persen tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah selesai divaksinasi. Bahkan, 100 persen anak-anak di negeri ini bisa dipastikan belum satupun yang menerima vaksin Covid-19.

    “Jadi, kebijakan membuka opsi PTM pada bulan Juli nanti adalah kebijakan yang membahayakan. Saya sangat menyesalkan kenapa kebijakan itu terus-menerus digaungkan Pemerintah di tengah situasi masih tingginya risiko penyebaran Covid-19 di kluster sekolah,” ungkapnya.

    Fadli Zon
    Fadli Zon. (Foto: Pelopor/Twitter Partai Gerindra)

    Fadli juga mengingatkan bahwa pada fase uji coba PTM yang dilakukan oleh Kemdikbud pada April 2021, klaster Covid-19 justru ditemukan di sejumlah sekolah yang melakukan belajar tatap muka. Salah satunya terjadi di SMA Negeri 1 Padang, Sumatera Barat. Tak lama setelah PTM diaktifkan, 43 siswa di  Sekolah tersebut positif terjangkit virus Covid-19.

    “Jika pada fase uji coba saja hasilnya justru memunculkan klaster baru, apalagi jika pada Juli nanti diberlakukan secara massif. Saya khawatir jumlahnya jadi tak terkendali,” ungkapnya.

    Fadli juga mengusulkan, ketimbang mengagendakan PTM, sebaiknya Pemerintah melakukan terobosan kebijakan vaksinasi dengan melakukan vaksinasi berbasis sekolah.[]

  • Tito Karnavian: Belanjakan APBD, Jangan Tahan Sampai Akhir Tahun!

    Pelopor | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, belanja lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jangan ditahan hingga akhir tahun.

    Hal ini diungkapkan Tito dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II, secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

    Kalau seandainya programnya bisa dieksekusi, maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat.

    Tito menegaskan, APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terlebih, uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

    “Belanja pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan, dibelanjakan,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima redaksi peloporberita.com/ Selasa, 15 Juni 2021.

    Mendagri menerangkan, belanja pemerintah menjadi belanja utama untuk membuat bertahannya ekonomi, baik pusat maupun daerah. Tak hanya itu, belanja lewat APBD juga dapat memancing swasta untuk turut bergulir dalam pergerakan ekonomi.

    Tito Karnavian
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Foto:Pelopor/Kemendagri)

    Ia juga menjelaskan, adanya kecenderungan realisasi penyerapan APBD yang kerap dilaksanakan di akhir tahun. Untuk itu, ia meminta pada masa pandemi kebiasaan tersebut diubah, untuk membangkitkan ekonomi nasional secara bersama.

    “Kalau itu dilakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat, sulit, karena belanja pemerintah di masa pandemi ini adalah belanja paling utama,” sebutnya.

    Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, konsumsi rumah tangga dan belanja masyarakat merupakan kontributor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi.

    Lewat dana yang diturunkan pemerintah melalui program kegiatan, diharapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau seandainya programnya bisa dieksekusi, maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat, menstimulasi swasta, dan ini peredaran uang dari pemerintah dan swasta bisa memperkuat konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, dan ekonomi bisa pulih bisa bangkit bergerak,” tandasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, ia juga membeberkan realisasi belanja kabupaten/kota yang dinilainya masih rendah. Data per 11 Juni 2021, realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen, dengan perincian realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen. Padahal menurutnya, idealnya, pada pertengahan tahun, realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40-50 persen.

    “Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, buat eksekusi program, tapi program yang kalau bisa yang padat karya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.[]

  • Sejarah Perayaan Tradisi Hari Bacang (Bakcang)

    peloporberita.com/ | Jakarta – Ba Chuan atau biasa disebut Peh Cun adalah salah satu tradisi etnis Tionghoa, yang jatuh pada tanggal 5 bulan 5 kalender Lunar. Tradisi ini juga biasa disebut dengan hari Bacang atau Bakcang, yang biasanya dirayakan dengan festival makan bakcang dan balap perahu naga. Tahun ini, hari Bakcang jatuh pada tanggal 14 Juni 2021. 

    Tidak hanya etnis Tionghoa yang merayakan hari bacang, Google pun turut memeriahkannya. Coba Anda ketik ‘peh cun’ di kolom pencarian Google, lalu akan muncul gambar pernak-pernik bacang dan naga dengan warna yang cerah dan meriah.

     

    Ilustrasi Bacang. (Foto:Pelopor/Bumbu Ibunda)

     

    Di belahan dunia bagian barat, festival hari bacang juga dikenal sebagai Festival Perahu Naga atau Festival Dumpling. Ada juga yang menyebut Double Kelima Festival karena diadakan pada hari 5 dan bulan 5 kalender lunar. Selain itu, hari Bacang juga dikenal dengan sebutan Festival Extreme Yang, karena berdasarkan metafisika China, hari Bacang adalah hari ketika energi yang keluar adalah energi terkuat. Lantas, bagaimana sejarah hari Bacang? Ada beberapa kisah di balik hari Bacang. 

    Baca juga: Profil Che Guevara, Tokoh Revolusi sekaligus Simbol Pemberontakan

    Hari Bacang dilatarbelakangi dengan sejarah tokoh bernama Qu Yuan, sarjana patriotik dan menteri di negara Chu, yang pandai bekerjasama secara diplomatik dengan kerajaan lain demi melawan agresi negara Qin. Hal ini membuat dirinya disukai oleh banyak kalangan. 

    Suatu hari, ia difitnah telah melakukan korupsi dan dibuang ke pengasingan pada tahun 278 SM. Saat diasingkan, ia mendengar bahwa pasukan Qin menyerbu Ying, ibukota negara Chu. Ia kemudian menulis puisi untuk Ying, lalu menenggelamkan diri di Sungai Miluo.

    Ritual bunuh diri itu dilakukan untuk memprotes korupsi yang menyebabkan jatuhnya negara Chu. Banyak penduduk desa yang pergi mencari tubuhnya di sungai menggunakan perahu, sambil menggebuh drum untuk menakuti ikan dan roh jahat agar tubuh Qu Yuan tidak diganggu.

    Mereka juga melempar bungkus beras ke dalam sungai, sebagai persembahan untuk roh Qu Yuan. Inilah awal mula munculnya tradisi makan kue beras dan balap perahu naga muncul. Bacang melambangkan nasi atau beras bungkus yang dilempar ke sungai. Bacang dibungkus dengan daun membentuk runcing seperti tanduk sapi, di mana keempat sisinya melambangkan arti dan harapan baik.

    Baca juga: Hari Donor Darah Sedunia Diperingati Setiap 14 Juni, Begini Asal Mulanya

    Kisah lainnya adalah Qu Yuan atau Kut Goan, nama yang dikenal oleh peranakan keturunan Hokkian di Indonesia, adalah penasihat kaisar kerajaan Chu. Ia menasihati raja Chu agar bergabung dengan 5 kerajaan lain untuk menghadapi kerajaan Qin. Namun, raja tidak menuruti nasihat Qu Yuan, bahkan menyingkirkan penasihatnya itu. 

    Selama pengasingannya, Qu Yuan sangat sedih hingga berakhir bunuh diri di sungai Miluo pada bulan 5 tanggal 5. Kemudian, penduduk yang bersimpati kepada Qu Yuan beramai-ramai mencari jenazahnya di sungai dengan menggunakan banyak perahu, tetapi tidak menemukannya.

    Karena khawatir jasad Qu Yuan dimakan ikan, udang, dan hewan lainnya, maka mereka memberi makan hewan air tersebut dengan bacang. Versi cerita lain mengatakan bahwa bacang yang dibungkus dengan daun bambu yang berbulu halus dan memiliki sudut-sudut lancip untuk mencegah hewan air memakan bacang yang akan diberikan kepada Qu Yuan. []

  • Kini Vaksin Gotong Royong Boleh Sama dengan Vaksin Pemerintah

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperbarui aturan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional.

    Pembaharuan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 18 Tahun 2021 yang disahkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) pada tanggal 28 Mei 2021, menggantikan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 dengan sejumlah perubahan menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini.

    Dalam PMK baru ini, Kemenkes mengizinkan penggunaan jenis vaksin Covid-19 yang sama antara program vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi Gotong Royong dengan ketentuan bahwa jenis vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Program yang diperoleh dari hibah, sumbangan, ataupun pemberian baik dari masyarakat maupun negara lain.

    Namun, vaksin Covid-19 tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan dan harus diberikan tanda khusus yang bisa dikenali secara kasat mata seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.

    PMK yang baru ini, juga mengatur mengenai penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di faskes sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

    Adapun aspek pembiayaan, bagi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan dapat dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

    Untuk peserta nonaktif dan bukan peserta JKN, akan didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sedangkan pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional atau di atas kelas III atas keinginan sendiri dengan selisih biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

    Pembaruan ketentuan ini, merupakan upaya Kemenkes sebagai penyelenggara program vaksinasi nasional untuk mempercepat kegiatan vaksinasi dalam rangka mencapai kekebalan kelompok dengan terus memerhatikan kebutuhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. []

  • Sandiaga Uno Ajak Atta Halilintar dan Aurel Promosikan Desa Wisata Maria di NTB

    Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengajak Youtuber Atta Halilintar dan istrinya Aurel Hermansyah untuk mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Desa Wisata Maria di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

    Selain itu, Sandiaga juga mengajak desa-desa wisata lainnya di NTB serta Indonesia pada umumnya untuk ikut serta di Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021.

    Dalam kunjungannya ke Desa Wisata Maria, Kabupaten Bima, Menparekraf menilai, keberadaan Desa Wisata Maria akan mampu memberikan multiplier effect yang besar bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bima.

    Sandiaga Salahuddin Uno
    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. (Foto: Pelopor/Kemenparekraf)

    “Desa Wisata Maria ini mampu memberikan multiplier effect yang mendalam bagi masyarakat. Ini yang kita dorong, serta saya juga menginstruksikan kepada jajaran Kemenparekraf untuk memberikan pendampingan terkait homestay dan perlengkapan kebersihan di sini,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Minggu, 13 Juni 2021.

    Dalam kunjungan itu, selain Atta dan Aurel, turut hadir Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri, Kepala Desa Maria Imran Ibrahim, seorang Stand Up Comedy yang juga putra daerah asli Nusa Tenggara Barat Rigen Rakelna, serta Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan Kemenparekraf/Baparekraf Indra Ni Tua.

    Desa Wisata Maria Wawo, Kabupaten Bima, dipilih dalam kegiatan sosialisasi  ini lantaran terkenal dengan wisata adat budayanya. Seperti Uma Lengge yang merupakan bangunan tradisional Suku Mbojo yang mendiami wilayah yang kini masuk dalam Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima.

    Uma Lengge berbentuk kerucut di bagian atap. Pada zaman dulu, Uma Lengge digunakan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat Wawo dan sebagian digunakan juga sebagai lumbung padi.

    Selain itu juga atraksi budaya lainya seperti tari sambutan adat Makatua, Tari Wura Bongi Monca, Kareku Kandei (menumbuk padi dengan bunyi berirama), tari Mpa’a Ntumbu Tuta.

    “Daya tarik wisata budaya Uma Lengge sangat langka. Bernilai sejarah tinggi karena ini adalah situs warisan budaya dari para leluhur suku Mbojo yang memiliki nilai sejarah dan keunikan tinggi dalam industri pariwisata. Kami akan terus memberikan pendampingan di Desa Wisata Maria agar objek wisata ini tumbuh dan menjadi destinasi wisata baru di Indonesia,” sebut Menparekraf.

    Sandiaga Salahuddin Uno

    Sandiaga juga berharap keberadaan Desa Wisata Maria bisa menjadi daya ungkit bagi ekonomi desa dan sebagai wahana promosi untuk menunjukkan potensi desa-desa wisata di Indonesia kepada wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Serta mendorong daerah untuk dapat menciptakan desa wisata-desa wisata baru di wilayahnya yang dapat membangkitkan ekonomi desa.

    “Tidak hanya itu, kegiatan ini juga bisa membangun motivasi bagi pengembangan desa dan menjadi penggerak ekonomi tingkat desa melalui desa wisata,” Sebut Menparekraf.

    “Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 adalah sebuah program yang adil dan tepat sasaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi bagi rakyat yang paling membutuhkan pertolongan dengan memberikan sarana peningkatan keterampilan masyarakat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk kebangkitan ekonomi Indonesia,” sambungnya.

    Pada kesempatan yang sama, Atta Halilintar mengaku kagum dengan keindahan alam dan budaya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Ia mengajak para pengikutnya di sosial media untuk mendukung dan mempromosikan potensi pariwisata lain yang ada di Indonesia.

    “Ayo support Tourism Indonesia. Semoga pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, khususnya Bima segera bangkit dan pulih, Bismillah,” ucapnya.

    Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 mengangkat tema Indonesia Bangkit yang diharapkan dapat mendorong semua pelaku wisata dan industri kreatif mampu meningkatkan perekonomian dan kapasitas masyarakat lokal.

    ADWI 2021 merupakan sebuah ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata di seluruh Indonesia yang memiliki prestasi dengan 7 kategori penilaian yaitu: Kategori Homestay, Toilet, Souvenir, Desa Digital, CHSE, Konten Kreatif, dan Daya Tarik Wisata.

    Pendaftaran ADWI telah dibuka dan akan berlangsung hingga 26 Juni 2021 melalui website www.jadesta.com/adwi2021. []