peloporberita.com/ - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk tidak tergoda politik praktis. Dengan kata lain, Ia meminta agar organisasi tersebut tidak dijadikan sebagai kendaraan politik, baik oleh pengurus maupun pihak lainnya. Tito menegaskan bahwa ADEPSI mestinya hanya terlibat dalam politik negara, yakni dengan berkontribusi secara loyal untuk membangun negara agar semakin maju dan menjadi kekuatan ekonomi baru. Politik negara, juga dapat dilakukan dengan turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Saya ingin mengingatkan itu, supaya rekan-rekan tidak larinya ke politik lagi, nanti dibawa organisasi ke politik lagi, (hanya) politik negara jangan politik praktis,” tuturnya pada acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat APDESI di Gedung Nusantara IV MPR/DPR RI, Sabtu, (27/11/2021). Menurut Tito, pemerintah desa berperan penting dalam mendukung pembangunan secara nasional. Alasannya, pemerintah desa berada di garda terdepan, yakni berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, APDESI harus menghindari keinginan untuk terlibat dalam politik praktis.

Baca juga : 

• Tito Karnavian Berharap Polwan Ambil Peranan Penting di Kepolisian
• Mendagri Canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip untuk Jaga Daerah Perbatasan

Mendagri juga menerangkan bahwa beragam potensi desa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, wisata, dan sebagainya. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat untuk membangun desa antara lain dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini, lanjut Tito,  memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan desa. Juga untuk mendukung pembangunan secara merata hingga ke tingkat desa, sehingga dapat menekan laju urbanisasi. Terlebih, saat ini desa tak lagi sebagai objek pembangunan, tetapi subjek yang dapat turut bekerja dan menentukan arah kebijakannya. []