Tag: Politik

  • Tito Karnavian: Jangan Jadikan APDESI Kendaraan Politik

    peloporberita.com/ – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk tidak tergoda politik praktis. Dengan kata lain, Ia meminta agar organisasi tersebut tidak dijadikan sebagai kendaraan politik, baik oleh pengurus maupun pihak lainnya.

    Tito menegaskan bahwa ADEPSI mestinya hanya terlibat dalam politik negara, yakni dengan berkontribusi secara loyal untuk membangun negara agar semakin maju dan menjadi kekuatan ekonomi baru. Politik negara, juga dapat dilakukan dengan turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Saya ingin mengingatkan itu, supaya rekan-rekan tidak larinya ke politik lagi, nanti dibawa organisasi ke politik lagi, (hanya) politik negara jangan politik praktis,” tuturnya pada acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat APDESI di Gedung Nusantara IV MPR/DPR RI, Sabtu, (27/11/2021).

    Menurut Tito, pemerintah desa berperan penting dalam mendukung pembangunan secara nasional. Alasannya, pemerintah desa berada di garda terdepan, yakni berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, APDESI harus menghindari keinginan untuk terlibat dalam politik praktis.

    Baca juga : 

    Mendagri juga menerangkan bahwa beragam potensi desa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, wisata, dan sebagainya.

    Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat untuk membangun desa antara lain dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini, lanjut Tito,  memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan desa.

    Juga untuk mendukung pembangunan secara merata hingga ke tingkat desa, sehingga dapat menekan laju urbanisasi. Terlebih, saat ini desa tak lagi sebagai objek pembangunan, tetapi subjek yang dapat turut bekerja dan menentukan arah kebijakannya. []

  • Profil Giring Ganesha, Mantan Vokalis Nidji Jadi Ketua Umum PSI

    peloporberita.com/ | Giring Ganesha Djumaryo resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) definitif periode 2019-2024. Sedangkan ketua sebelumnya, Grace Natalie kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina. Keputusan itu diambil dalam agenda Kopdarnas PSI yang digelar Selasa (17/11/2021).

    Untuk lebih mengenal sosok Giring Ganesha, berikut profilnya yang peloporberita.com/ rangkum dari berbagai sumber.

    Pria bernama lengkap Giring Ganesha Djumaryo ini lahir di Jakarta, pada 14 Juli 1983, dari pasangan Djumaryo Imam Muhni dan Irmawati. Ayah Giring adalah seorang wartawan foto yang pernah bekerja di Kantor Berita Antara, Harian Berita Yudha dan majalah Asri.

    Baca juga: Profil Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa

    Sebelum terjun ke dunia politik, Giring dikenal masyarakat sebagai vokalis band Nidji yang dibentuk tahun 2002. Nidji terbilang cukup sukses, bahkan mereka juga mengeluarkan sejumlah single dan album yang dijadikan soundtrack di berbagai film Indonesia, seperti Laskar Pelangi dan 5 centimeter. Selain bernyanyi, Giring juga sempat menjadi aktor dalam film Sang Pencerah dan Hijab Traveler.

    Kemudian Giring mulai memasuki dunia politik, sambil beberapa kali masih terlihat aktif bernyanyi, bahkan mengeluarkan single berjudul ‘Sendiri’ pada April 2020. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk fokus di politik dengan bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Giring pun sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Pemilu 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I, namun belum berhasil mengantarkannya ke Senayan. Sosok Giring juga sempat menghebohkan publik ketika mengaku siap maju sebagai Calon Presiden Indonesia pada Pilpres 2024.

    Baca juga: Profil Politikus Senior Max Sopacua, Meninggal Akibat Penyakit Paru

    Giring memang terbilang cukup berani bersuara di dunia politik. Pada Februari 2021, namanya sempat menjadi trending topic di Twitter setelah mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penanganan banjir. Menurut Giring, Anies tidak punya rencana matang untuk menanggulangi banjir.

    Selain itu, Giring juga pernah menyebut Anies sebagai pembohong karena sering menunjukkan sikap pura-pura peduli terhadap penderitaan rakyat di tengah pandemi. Salah satu yang disorot Giring adalah rencana balap mobil Formula E, dan Anies menggunakan Rp 1 triliun uang rakyat untuk acara itu di tengah kondisi yang masih prihatin karena pandemi.

    Ironisnya, menurut Giring, Anies mengatakan tidak punya dana untuk mengatasi pandemi dan meminta pemerintah pusat ambil alih penanganan pandemi di Jakarta. Giring juga mengatakan, dalam situasi krisis, seorang pemimpin sejati harus berupaya sekeras mungkin untuk menyelamatkan rakyat dan Anies bukanlah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Ia berharap agar Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. []

  • Profil Politikus Senior Max Sopacua, Meninggal Akibat Penyakit Paru

    peloporberita.com/ | Politikus senior Max Sopacua meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada Rabu (17/11/2021). Salah satu tokoh yang membesarkan Partai Demokrat ini meninggal akibat sakit paru-paru.

    Pria bernama lengkap H. Zulkifli bin Adam ini lahir di Ambon, pada 2 Maret 1946. Ia menikah dengan Tuti Irwatie dan dikaruniai tiga orang anak. Max menempuh pendidikan SD hingga SMA di Ambon, kemudian menjalani pendidikan tinggi di STIE Gotong Royong Jakarta.

    Sebelum memasuki dunia politik, ia mengawali karirnya sebagai penyiar berita. Max pernah bekerja sebagai penyiar berita olahraga sekaligus menjadi produser di TVRI dari 1985-2002. Beberapa program olahraga yang ia produseri adalah program Olimpiade Seoul 1988, Olimpiade Atlanta 1996, Piala Dunia FIFA 1998, SEA Games 1999 dan Olimpiade Sydney 2000.

    Profesinya sebagai penyiar berita olahraga turut membuatnya aktif di organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 1990-2001.

    Setelah itu, Max Sopacua mulai bergabung dengan Partai Demokrat dan berhasil terpilih sebagai anggota legislatif selama dua periode. Ia mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV pada periode 2004-2009), Jawa Barat V pada periode 2009-2014), dan juga pernah bertugas di Komisi IX dan Komisi I DPR.

    Namun, Max tidak terpilih kembali sebagai anggota dewan pada 2014. Meski begitu, ia tetap mendapat posisi di partai sebagai Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2015-2020.

    Ia sempat keluar dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Partai Emas pimpinan Hasnaeni. Kemudian pada 2021, Max Sopacua keluar dari Partai Emas dan ikut mempersiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. []

    Baca juga: Profil Moeldoko dan Kronologi Kisruh Partai Demokrat

  • Sejarah Dua Bendera Kerajaan Majapahit

    peloporberita.com/ | Kerajaan Majapahit pada masanya mempunyai dua bendera, yaitu sang Saka Merah Putih yang dipakai menjadi bendera Indonesia sampai saat ini, dan bendera kedua adalah Sang Saka Gula Kelapa yang menjadi lambang kebesaran Kerajaan Majapahit di seluruh Nusantara.

    Seperti diketahui, kekuasaan Kerajaan Majapahit sangat luas dan memiliki pengaruh besar, bahkan sampai ke negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat.

    Pengamat Politik dan Ekonomi Luar Negeri dari Rumah Politik Indonesia Gerry Hukubun mengatakan, garis merah putih pada bendera Amerika Serikat meniru bendera perusahaan Hindia Timur Britania yang dulunya sering berurusan di wilayah Nusantara, di bawah kepemimpinan Kerajaan Majapahit.

    Untuk memudahkan kepentingan mereka dalam wilayah maritim Nusantara, perusahaan ini memakai bendera Sang Saka Gula Kelapa dengan menambahkan bendera Union Jack di sebelah kiri atasnya.

    Baca juga: Profil Moeldoko dan Kronologi Kisruh Partai Demokrat

    Di masa kini, kita juga tahu China telah menjalankan program One Belt One Road (OBOR), namun ternyata Kerajaan Majapahit sudah lebih dahulu menguasai jalur perdagangan maritim yang membuat Kerajaan Majapahit sangat dihormati pada masa itu.

    Gerry menjelaskan lebih rinci, nama lain bendera Sang Saka Gula Kelapa adalah Sang Saka Getih Getah Samudera. Bendera ini memiliki corak lima garis merah dan empat garis putih horizontal yang sama lebar. Bermula dengan garis merah dan berakhir dengan garis merah yang melambangkan wilayah Nusantara dalam Sumpah Amukti Palapa.

    Baca juga: Mengenal Moeldoko Center dan Visi Misinya

    Sang Saka Gula Kelapa dikibarkan pertama kali sebagai panji kemenangan pasukan Raden Wijaya, raja pertama Majapahit dalam pertempuran pertama melawan Dinasti Yuan dari China. Pasukan Raden Wijaya berhasil mengalahkan dan memukul mundur 3.000 pasukan Dinasti Yuan dan menewaskan pimpinan pasukan Mongol yaitu TarTar. Setahun kemudian, Kerajaan Majapahit berhasil mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa.

    Setelah membagikan informasi sejarah ini, Gerry berharap kita sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mengetahui bahwa bendera panji kebesaran Kerajaan Majapahit yaitu Sang Saka Gula Kelapa adalah lambang dan simbol kejayaan Nusantara saat itu. Ia juga berharap semoga informasi ini dapat menjadi penyemangat bangsa untuk bangkit dan sebagai lambang kebangkitan Nusantara. []

  • Profil Farhat Abbas, Pengacara & Pendiri Partai Pandai

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pengacara Farhat Abbas semakin serius di dunia politik. Hal itu terlihat dengan langkahnya mendirikan partai baru bernama Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai). Farhat juga menjadi Ketua Umum di partai baru itu.

    Selain Farhat, sejumlah tokoh terkenal juga masuk dalam struktur pimpinan pusat Partai Pandai, seperti Pengacara Elza Syarief menjadi wakil ketua umum, Megi sebagai bendahara umum dan dr. Lois Owen sebagai sekretaris jenderal. Sekadar mengingatkan, dr. Lois sempat terjerat kasus dugaan penyebaran berita bohong hingga membuat keonaran terkait Covid-19.

    Bagi Farhat, Partai Pandai lahir dari hilangnya peran pengawasan dan keterwakilan partai-partai yang sekarang ada di DPR. Menurutnya, peran itu seolah-olah hilang setelah pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja. Deklarasi berdirinya Partai Pandai sudah dilakukan sejak awal Oktober 2020. 

    Baca juga: Profil Xi Jinping yang Sering Mencekal Perusahaan Teknologi China

    Profil Farhat Abbas

    Farhat Abbas lahir di Riau, pada 22 Juni 1976. Ayahnya adalah pakar hukum, Abbas Said, dan ibunya bernama Syarifah Masnon. Sebelum terjun ke politik, Farhat dikenal sebagai pengacara yang sering menangani kasus-kasus yang melibatkan artis dan public figure. Ia juga dikenal dengan berbagai ucapannya yang kontroversial di media sosial.

    Seperti pada 9 Januari 2013, Farhat membuat komentar pada media sosial Twitter, tentang kasus plat mobil Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejumlah pihak menilai komentar Farhat bersifat rasis, sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Anton Medan, dan juga pimpinan Komunitas Intelektual Muda Betawi Ramdan Alamsyah. 

    Baca juga: Profil Deddy Corbuzier yang Pamit dari Podcast & Social Media

    Selain itu, pada November 2013, Farhat juga sempat bermasalah dengan anak-anak musisi Ahmad Dhani, yaitu Al dan El, karena kicauan Farhat di Twitter yang dianggap menghina Ahmad Dhani. 

    Di tahun yang sama, Farhat juga mengampanyekan dirinya menjadi calon presiden dalam Pemilu 2014, dengan slogan “AkuIndonesia”. Namun, tidak ada partai yang meminangnya. Farhat juga tercatat sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilu 2014, mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta III, namun tidak terpilih.

    Baca juga: Profil Vitalia Shesya yang Murka Disebut Cewek Simpanan

    Kemudian pada 2020, Farhat Abbas bersama advokat Andar Situmorang, sempat saling melaporkan Pengacara Hotman Paris Hutapea, dalam kasus dugaan penyebaran konten video pornografi di akun Instagram milik Hotman. Hotman sendiri membantah adanya konten tersebut.

    Setelah bercerai dari istrinya, Nia Daniaty pada 2014, nama Farhat Abbas makin sering dilibatkan dengan sejumlah perempuan. Farhat pernah diisukan telah menikahi perempuan bernama Ani Muryadi, yang berstatus sebagai seorang janda. Namun dari kasus asmara, keduanya beralih pada persoalan tuntutan hutang-piutang.

    Selain itu, Farhat juga dikabarkan pernah menikah dengan artis sinetron Kumalasari. Ditambah lagi perempuan bernama Melani Sukmawati alias Lala, yang juga mengaku pernah dinikahi Farhat. []