Tag: Vaksinasi Covid-19

  • Kemenkes: Cakupan Vaksinasi di Indonesia Tembus 400 Juta Dosis

    Jakarta –Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan, hingga 29 April 2022 pukul 18.00 WIB cakupan vaksinasi nasional mencapai lebih lebih dari 400 juta dosis.

    “Ini merupakan pencapaian yang besar berkat dukungan dari seluruh masyarakat,” tutur Juru Bicara Covid-19 Siti Nadia Tarmizi, Sabtu (30/04/2022).

    Dari jumlah tersebut, cakupan dosis pertama mencapai 199,31 juta dosis atau 95,70 persen dari target, dosis kedua mencapai 165,07 juta dosis atau 79,26 persen, dan dosis ketiga atau booster mencapai 39,35 juta dosis atau 18,90 persen.

    Nadia juga menegaskan bahwa kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) menjadi prioritas pemerintah untuk divaksinasi. Golongan ini merupakan kelompok yang paling rentan terpapar dan paling tinggi risiko kematian dan kesakitan akibat Covid-19. Ia pun mengimbau masyarakat untuk membantu para lansia untuk segera mendapatkan vaksinasi.

    Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi
    Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi. (Foto:Pelopor.id/Kemenkes)

    Adapun cakupan vaksinasi lansia dosis pertama per 29 April 2022, mencapai 17,62 juta dosis atau 81,74 persen, dosis kedua 14,01 juta dosis atau 64,99 persen, serta dosis booster mencapai 3,95 juta dosis atau 18,33 persen.

    Seterusnya, pemerintah tetap membuka sentra-sentra vaksinasi di seluruh tanah air untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksinasi.

    ”Silakan datang ke seluruh pos pelayanan vaksinasi atau sentra pelayanan vaksinasi. Kami mengimbau bagi keluarga yang memiliki anggota keluarganya yang belum mendapatkan vaksinasi untuk segera divaksinasi,” ujar nadia. []

    [irp]

  • Menko Luhut: Syarat Vaksinasi untuk Penentuan Level Asesmen Dimulai Pekan Depan

    peloporberita.com/ – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa Pemerintah akan secara efektif memberlakukan syarat vaksinasi dosis kedua untuk menentukan level asesmen tiap daerah mulai pekan depan.

    Menurutnya, hal ini menjadi salah satu penyebab peningkatan Kabupaten/Kota yang masuk ke level 3 dan 4. Namun, tren peningkatan ini diperkirakan akan berbalik menurun mulai minggu depan.

    Menko Luhut juga menyatakan, syarat level vaksinasi dosis kedua untuk menentukan asesemen level mingguan tiap daerah, telah berhasil mendorong percepatan vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia di Jawa-Bali. Dari sebelumnya 21 Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat dosis kedua umum menjadi hanya tersisa 7 Kabupaten/Kota. Selain itu untuk dosis kedua lansia dari sebelumnya 26 Kabupaten/Kota saat ini hanya tersisa 10 Kabupaten/Kota.

    “Pemerintah kedepan akan terus mengkaji dan menerapkan kebijakan yang dapat mendorong tingkat vaksinasi ke level tertinggi agar syarat pra-kondisi endemi, yakni tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi dapat segera tercapai,” tutur Menko Luhut pada Konferensi Pers, Minggu, (27/02/2022).

    Dalam kesempatan itu Menko luhut juga menyampaikan bahwa seluruh provinsi di Jawa-Bali juga telah menunjukkan tren penurunan kasus yang sangat signifikan. Hanya wilayah Jawa Tengah dan DIY yang masih mengalami peningkatan dan diprediksi akan segera mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan.

    Terkait rawat inap rumah sakit, DKI Jakarta, Banten, dan Bali telah mengalami penurunan. Sedangkan, untuk provinsi lainnya, seperti Jawa Barat, Jawa tengah, DIY, dan Jawa Timur sudah mengalami perlambatan kenaikan tingkat rawat inap,

    “Tingkat kematian dalam tujuh hari terakhir di seluruh provinsi Jawa-Bali juga masih lebih rendah dari varian Delta yang lalu,” tandas Menko Luhut. []

  • Vaksin Booster Boleh Diberikan Setelah Tiga Bulan Vaksinasi Dosis Kedua

    peloporberita.com/ – Penyuntikan dosis lanjutan atau booster bagi masyarakat umum dan lansia, kini dapat diberikan minimal tiga bulan setelah menerima vaksinasi dosis lengkap. Sebelumnya, vaksin booster baru boleh didapatkan setelah 6 bulan suntikan dosis kedua.

    Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan yang diteribitkan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.02.06/II/ 1180 /2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster) bagi Masyarakat Umum.

    “Interval pemberian dosis lanjutan (booster) bagi lansia (usia di atas 60 tahun) dan masyarakat umum perlu disesuaikan menjadi minimal tiga bulan setelah mendapat vaksinasi primer lengkap,” sebut SE yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu pada Jumat, (25/02/2022) tersebut.

    SE ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari SE Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster) yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2022 dan mempertimbangkan terus bertambahnya kasus Covid-19. Sedangkan tata cara pemberiannya, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi Covid-19 tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022.

    Kemenkes menjelaskan, pertimbangan dari aturan baru ini lantaran semakin melonjaknya infeksi kasus Covid-19. Selain itu, pemerintah telah menargetkan sasaran vaksinasi Covid-19 sebanyak 208.265.720 orang. Sasaran vaksinasi Covid-19 mencakup tenaga kesehatan, lansia, petugas publik, kelompok rentan, masyarakat umum termasuk anak-anak dan remaja.

    Adapun total masyarakat yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis pertama berdasarkan data Kemenkes per Sabtu (26/02/2022) mencapai 190.672.288 atau 91,55 persen. Sementara untuk vaksin dosis kedua mencapai 143.774.691 atau 69,03 persen. Sedangkan vaksinasi dosis ketiga atau bosoter sudah mencapai 9.809.490 atau sekitar 4,71 persen. []

  • Mulai Hari ini, Berwisata ke Prancis Cukup Bawa Bukti Vaksinasi

    peloporberita.com/ – Pemerintah Prancis menyatakan, akan menghapus syarat negatif tes covid-19 bagi para turis yang sudah divaksinasi di negara itu. Dengan demikian, bila ingin berwisata ke Prancis hanya cukup dengan bukti sudah divaksinasi.

    Kebijakan yang mulai diberlakukan hari ini, Sabtu (12/2/2022) waktu setempat itu, diambil saat munculnya fase baru pandemi covid di sebagian besar negara akibat varian Omicron.

    “Mulai Sabtu (12/2) bukti vaksinasi cukup bagi pelancong untuk datang ke Prancis. Dari negara mana pun Anda berasal, sama seperti sebelum penyebaran varian Omicron,” sebut pemerintah dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP, Sabtu (12/2/2022).

    Namun, turis yang tidak atau belum divaksinasi, wajib menunjukkan tes negatif covid. Tetapi, tindakan lain seperti pengujian pada saat kedatangan dan karantina akan dihapus jika berasal dari negara daftar hijau penyebaran covid-19.

    Lebih lanjut, bagi mereka yang tidak mendapat suntikan yang berasal dari negara-negara daftar oranye Prancis, mereka akan diminta keterangan soal alasan datang ke Prancis. Mereka juga akan diminta tes covid setelah tiba.

    Sebelumnya, anggota Uni Eropa pada 25 Januari lalu setuju untuk mengkoordinasikan aturan perjalanan mereka dengan lebih baik, terutama bagi mereka yang melintasi perbatasan di dalam blok.

    Sementara lonjakan varian Omicron telah mendorong Italia dan Denmark memberlakukan persyaratan tes negatif untuk akses masuk sesama penduduk Uni Eropa serta bukti vaksinasi.

    Sementara Prancis, sesuai laporan akan mulai mencabut serangkaian pembatasan Covid-19 pada bulan ini dan mengumumkan bahwa klub malam akan dibuka kembali mulai 16 Februari mendatang. Sementara konser dan acara olahraga juga akan diizinkan berlangsung. []

  • Australia Mau Terima Seluruh WNA, Asalkan Sudah Vaksin Covid

    peloporberita.com/ | Australia akan membuka pintu masuk bagi seluruh warga negara asing (WNA) pemegang visa mulai 21 Februari 2022. Syarat utamanya adalah WNA tersebut harus sudah divaksinasi Covid-19 dosis lengkap.

    “Jika Anda telah divaksinasi lengkap, kami menunggu kedatangan Anda kembali di Australia,” ujar Perdana Menteri Australia Scott Morrison, seperti dikutip dari Reuters.

    Sebelumnya, Pemerintah Australia sudah membuka pintu mereka untuk pelajar dan pekerja, pada Desember lalu, sehingga mereka tidak perlu lagi mengajukan dokumen pengecualian perjalanan.

    Australia telah menutup perbatasannya sejak Mei 2020, ketika Covid-19 mulai menyebar di negara tersebut. Bahkan, Pemerintahan Morrison membatasi warga di luar negeri yang ingin pulang.

    Hal itu pun menuai protes dari sejumlah pihak, lantaran pemerintah dinilai mengabaikan rakyatnya sendiri. Di sisi lain, pelajar dan pekerja asing merupakan salah satu sumber devisa Australia. Pelajar asing berkontribusi sekitar AUD 35 miliar atau sekitar Rp 360 triliun per tahun terhadap perekonomian Australia.

    Mayoritas universitas di Australia memang mengandalkan pelajar dari negara lain sebagai salah satu sumber pemasukan. Oleh karena itu, pembatasan Covid yang diterapkan selama dua tahun terakhir telah memukul banyak universitas di negara itu hingga harus memecat ratusan pekerja mereka.

    Melansir Worldometers, Australia kini mencatatkan kenaikan kasus Covid-19 sebanyak 23.706 per Minggu (06/02/2022). Angka itu jauh lebih rendah dibanding bulan sebelumnya, yang sempat mencapai 153.968 kasus pada 15 Januari 2022. []

  • Kemenkes: Gejala Omicorn Muncul Setelah 2-5 Hari Terpapar

    peloporberita.com/ – Plt Direktur Surveilance dan Karantina Kementerian Kesehatan dr Prima Yosephine mengatakan, gejala Omicorn biasanya muncul setelah 2-5 hari terpapar seperti demam, kelelahan atau nyeri tubuh, hidung tersumbat, tenggorokan sakit, sakit kepala dan batuk. Varian Omicron, tampaknya lebih menginfeksi saluran pernapasan atas, dibanding varian Delta atau varian lainnya.

    Hal ini, disampaikanya dalam Webinar Covid-19 Varian Omicron secara virtual dengan tema, “Omicron, Gejala dan Cara Penanganannya yang dilaksanakan pada Jumat (4/2/2022) bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

    “Risiko rawat inap varian Omicron lebih rendah dibandingkan varian Delta, namun tetap bisa menyebabkan gejala berat dan kematian terutama pada orang yang rentan seperti lansia, memiliki penyakit penyerta dan orang yang belum divaksin.”

    Prima menjelaskan, omicron adalah salah satu varian/turunan jenis baru dari virus Covid-19 dan memiliki lebih dari 30 mutasi pada protein spike. Hingga 21 Januari 2022 terdapat 171 negara yang telah melaporkan kasus varian Omicron.

    Di Indonesia, terdapat peningkatan positivity rate di Pulau Jawa, utamanya DKI Jakarta dan Banten. Namun didominasi dengan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang diikuti oleh transmisi lokal.

    “Varian Omicron lebih menular dibandingkan varian lainnya. Risiko rawat inap varian Omicron lebih rendah dibandingkan varian Delta, namun tetap bisa menyebabkan gejala berat dan kematian terutama pada orang yang rentan seperti lansia, memiliki penyakit penyerta dan orang yang belum divaksin,” tutur Prima.

    Sedangkan strategi penanganan yang dilakukan, lanjut Prima, yakni  dengan 3T yaitu Testing, Tracing, dan Treatment. Kemudian Percepatan vaksinasi COVID-19 Dosis 1 dan Dosis 2, Vaksinasi Anak 6-11 tahun, Vaksinasi Lanjutan (Booster) yang dimulai tanggal 12 Januari 2022 dan implementasi PPKM.

    Adapun untuk kasus konfirmasi Covid-19 tanpa gejala (asimptomatik) dan gejala ringan dapat melakukan Isolasi Mandiri, jika memenuhi syarat klinis dan perilaku seperti usia kurang dari 45 tahun; tidak memiliki komorbid; dapat mengakses telemedisin atau layanan kesehatan lainnya dan berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar.

    “Pasien penuhi syarat rumah dan peralatan pendukung lainnya yaitu dapat tinggal di kamar terpisah, lebih baik lagi jika lantai terpisah; ada kamar mandi di dalam rumah terpisah untuk penghuni rumah lainnya dan dapat mengakses pulse oksimeter,” tegas Prima. []

  • MUI Imbau Umat Ganti Salat Jumat Berjamaah dengan Salat Zuhur di Rumah

    peloporberita.com/ | Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, masih relevan untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam.

    Mengingat angka kasus Covid-19 kembali melonjak di Indonesia, MUI pun mengimbau umat untuk mengganti Salat Jumat berjamaah di masjid dengan Salat Zuhur di rumah masing-masing.

    “Pelaksanaan salat Jumat bisa diganti dengan Salat Zuhur, itu jika kondisi tak terkendali,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda, dalam keterangannya di laman resmi MUI.

    Miftahul mengatakan, saat Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ditetapkan, seluruh dunia termasuk Indonesia memang belum siap menghadapi pandemi. Dan, kondisi sekarang sudah berbeda karena sudah banyak masyarakat yang divaksinasi Covid-19.

    Meski begitu, ia menegaskan bahwa Fatwa MUI itu masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman ibadah bagi umat Islam.

    Seperti diketahui, kasus konfirmasi positif Covid di Indonesia kembali meningkat signifikan. Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, rasio kasus positif Covid atau positivity rate Indonesia sudah berada di angka 6% pada Rabu (02/02/2022).

    Angka itu melebihi standar aman rasio positif versi World Health Organization (WHO) yang ditetapkan 5%. Akibatnya, jumlah kasus positif Covid di Indonesia saat ini sudah naik 40 kali lipat dibanding awal Januari lalu. []

  • Pemerintah Ubah Lagi Aturan Karantina dari 7 Hari Jadi 5 Hari

    peloporberita.com/ – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa Pemerintah mengubah aturan karantina dari sebelumnya 7 hari menjadi 5 hari dengan catatan yang bersangkutan baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia sudah divaksinasi lengkap.

    Sedangkan bagi WNI yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama tetap harus menjalani masa karantina 7 hari. Kebijakan ini, diberlakukan mengingat sebagai besar varian Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) adalah Omicron dan berbagai riset telah menunjukkan masa inkubasi varian ini berada di kisaran 3 hari.

    “Langkah menurunkan hari karantina ini juga mempertimbangkan perlunya realokasi sumber daya yang kita miliki. Wisma yang tadinya digunakan untuk karantina PPLN akan dipersiapkan untuk isolasi terpusat (isoter) seiring dengan kebutuhan isoter yang diprediksi meningkat untuk kasus konfirmasi positif OTG dan bergejala ringan,” tutur Menko Luhut dalam acara Konferensi Pers Update Penanganan Pandemi Covid-19, yang akan diselenggarakan secara daring pada Senin, 31 Januari 2022.

    Menko Luhut juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan membuka kembali pintu masuk internasional di Bali pada tanggal 4 Februari 2022. Tujuannya, untuk kembali menggencarkan ekonomi Bali yang sudah cukup terdampak akibat pandemi.

    Luhut Binsar Panjaitan
    Menko Maritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto:Pelopor.id/Kemenko Marves)

    “Namun, kami tetap akan melakukan pembukan secara bertahap bertingkat dan berlanjut. Pembukaan pintu masuk Bali hanya diperuntukkan bagi PPLN non-PMI (Pekerja Migran Indonesia),” ungkapnya.

    Menko Luhut menerangkan, selain peraturan karantina semua kedatangan akan tetap mengikuti edaran Surat Edaran yang berlaku. Selain itu, saat ini Bali juga menyediakan dua opsi tambahan untuk karantina PPLN, yakni Karantina Bubble dimulai di 5 hotel terlebih dahulu dengan total 447 kamar & 6 Kapal Live on Board yang sudah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf. []

  • Indonesia Masuk Jajaran 5 Besar Dunia Dalam Cakupan Vaksinasi

    peloporberita.com/ | Indonesia saat ini berhasil masuk jajaran lima besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia. Indonesia berada di peringkat ke-4 setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat (AS) dan Brazil di peringkat lima.

    “Berdasarkan data Our World in Data per tanggal 4 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikkan vaksin COVID-19 sebanyak 283.554.361 dosis,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Menkes menyampaikan, capaian vaksinasi nasional ini tidak terlepas dari dukungan dan upaya bersama dari seluruh elemen bangsa, mulai dari kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, organisasi sosial dan keagamaan, pelaku usaha hingga masyarakat.

    Untuk itu, ia sangat mengapresiasi semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

    Meski demikian, pemerintah terus menggalakkan program vaksinasi nasional untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi Covid-19.

    Pemerintah akan terus menggenjot cakupan vaksinasi nasional bagi 208,2 juta penduduk yang ditargetkan selesai pada Maret atau April mendatang.

    Meski ada tambahan jumlah sasaran yaitu anak usia 6-11 tahun serta tambahan untuk vaksinasi dosis lanjutan atau booster mulai 12 Januari mendatang, menkes meyakini pasokan vaksin tetap aman.

    “Sekarang kita ada stok vaksin sekitar 140 juta dosis, kita targetkan kecepatan vaksinasi kita 50 juta sasaran dalam kurun waktu satu bulan. Kita juga sudah siapkan untuk vaksinasi booster untuk mengantisipasi Omicron. Jadi dipastikan stoknya masih ada,” tegasnya.

    Berdasarkan data Kemenkes, cakupan vaksinasi nasional hingga 6 Januari 2022 telah mencapai 284,15 juta dosis. Suntikan dosis pertama mencapai 168,33 juta dosis atau 80,83 persen dan dosis kedua 115,82 juta dosis atau 55,61 persen dari target. []

    Baca juga: Timboel Siregar Dorong Pemerintah Wajibkan Perusahaan Biayai Vaksin Booster untuk Pekerja

  • Mendagri: Target Vaksinasi Dipatok untuk Proteksi Masyarakat

    peloporberita.com/ | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, target vaksinasi secara nasional sebesar 70 persen hingga akhir tahun dipatok bukan hanya sekadar angka. Ia memastikan, target itu dipatok dalam rangka proteksi atau melindungi masyarakat Indonesia.

    “Bukan sekadar angka, vaksinasi ini proteksi agar masyarakat tidak rentan tertular,” ujar Tito di Jakarta, Kamis (30/12/2021).

    Mendagri juga menjelaskan, sejauh ini target vaksinasi sebesar 70 persen secara nasional, secara umum memang sudah tercapai. Namun, ia terus mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap mengakselerasi vaksinasi Covid-19.

    “Semua daerah harus mencapai target di atas 70 persen sampai akhir tahun,” tegas Tito.

    Mendagri juga meminta semua elemen pemerintah bergerak untuk bersama mempercepat vaksinasi. Ia mewanti-wanti, jangan sampai terjadi kesenjangan antardaerah dalam hal angka cakupan percepatan vaksinasi.

    Harapannya, dengan cakupan vaksinasi merata di seluruh wilayah, kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap Covid-19 dapat segera terwujud.

    “Karena kita tidak ingin ada yang jomplang, ada yang tinggi (realisasi vaksinasi), ada yang rendah sekali, maka average atau rata-ratanya akan menjadi beban,” jelasnya.

    Hal ini menjadi salah satu alasan kunjungan kerjanya ke berbagai provinsi di Indonesia yang realisasi vaksinasi Covidnya masih rendah.

    Tito pun selalu menantang kepala daerah agar mampu merealisasikan angka vaksinasi lebih dari 70 persen hingga akhir tahun. Lewat kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), banyak kepala daerah yang merasa optimistis mampu merealisasikannya. []

    Baca juga: Mendagri Beri Penghargaan Bupati Kolaka Atas Keberhasilan Capai Target Vaksinasi