peloporberita.com

Tag: SDGs Desa

  • Gus Halim: SDGs Desa Dasarnya Budaya 74.961 Desa di Indonesia

    Jakarta – Kebangkitan Indonesia bakal dimulai dari Desa. Kejelasan arah pembangunan desa, terangkum dalam SDGs Desa yang dasarnya budaya seluruh desa yang ada di Indonesia. Serta, didukung basis data mumpuni yang bakal menjadi kunci percepatan capaian kesejahteraan warga desa.

    Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menjadi narasumber dalam Ministerial Lecture, dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia bertema Recover Together, Recover Stronger tentang Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Kebangkitan Transmigrasi Modern untuk Kemajuan Bangsa di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/05/2022).

    “SDGs Desa merupakan pelokalan Sustainable Development Goals yang didasarkan pada konteks budaya 74.961 desa di Indonesia. SDGs Desa menjadi arah baru pembangunan desa yang memastikan kejelasan Indikator untuk mengukur kemajuan desa,” tutur Mendes PDTT yang biasa dipanggil Gus Halim ini.

    Ia juga menegaskan, kejelasan arah pembangunan desa merupakan hal krusial untuk benar-benar menyejahterakan desa-desa di Indonesia. Dengan kejelasan arah pembangunan desa ini, maka pemangku kepentingan (stakeholder) baik di level pusat, daerah, hingga pemerintah desa tidak lagi meraba-raba apa yang harus dilakukan untuk menyejahterakan warganya.

    “Di masa lalu, pembangunan desa hanya menjadi domain segelintir elit desa dengan indikator yang hanya ditentukan oleh mereka. Dengan adanya SDGs Desa hal itu tidak bisa lagi dilakukan karena ada kejelasan indikator yang harus dicapai sesuai dengan keunggulan lokal desa,” tegas Gus Halim.

    Selain untuk memastikan indikator capaian kemajuan desa, menurut Mendes PDTT, pembangunan desa dewasa ini harus didasarkan pada basis data yang jelas. Dalam 2,5 tahun terakhir Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) terus melakukan konsolidasi data desa. Sebanyak 1.547.684 relawan diterjunkan untuk memastikan kondisi warga desa by name by address individu atau keluarga.

    Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memaparkan pembangunan desa berkelanjutan dan kebangkitan transmigrasi modern untuk kemajuan bangsa pada Minister Lecture di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (19/5/2022). (Foto:Pelopor.id/Kemendes PDTT)
    Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memaparkan pembangunan desa berkelanjutan dan kebangkitan transmigrasi modern untuk kemajuan bangsa pada Minister Lecture di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (19/5/2022). (Foto:Pelopor.id/Kemendes PDTT)

    “Selain dari relawan, data ini juga dikumpulkan dari informasi warga desa. Dengan demikian data yang terkumpul benar-benar valid mencerminkan situasi objektif desa sehingga rencana pembangunan bisa disusun dengan target dan tujuan yang jelas,” tegasnya.

    Dengan adanya SDGs Desa dan data valid, para kepala dan sekretaris desa akan mampu merumuskan profil desa sekaligus membaca hasil 222 sasaran SDGs Desa. Kemampuan ini menurut Gus Halim, akan sangat berguna dalam membuat rekomendasi program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa.

    “Dengan demikian pembangunan desa akan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu dan keluarga di masing-masing desa,” tandasnya.

    [irp]

    Gus Halim merincikan, jika SDGs Desa itu berkontribusi 84 persen terhadap Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Menurut Kemendagri, sebesar 91 persen adalah wilayah desa dan 11 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa.

    “Aksi tercapainya 12 tujuan SDGs Desa berkontribusi 91 persen pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan,” pungkas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

    Sementara dari aspek kewargaan, Kemendagri menyebut, sebanyak 71 persen penduduk berada di desa. Sehingga data hasil SDGs Desa menjadi rujukan dan milik desa yang memuat data detail soal warga desa berbasis RT. Data ini dikumpulkan oleh 1.547.684 relawan dengan menggunakan Dana Desa Rp1.572.553.390.689. Secara akumulatif, SDGs Desa level nasional mencapai 45,86 dengan capaian tujuan tertinggi sebanyak 97,96. []

    [irp]

  • Gus Halim Ingin Pembangunan Desa Bertumpu pada Akar Budaya Masyarakat

    Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, tujuan ke-18 dalam SDGs Desa adalah Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Menurutnya, tujuan tersebut penting untuk dilakukan dalam merancang pembangunan di desa.

    “Kenapa harus ada tujuan yang ke-18, berbeda dengan SDGs yang dirumuskan PBB? Karena saya tidak ingin pembangunan desa di Indonesia tidak bertumpu pada akar budaya masyarakat desa,” tutur Gus Halim sapaan akrab Mendes di Surabaya, Sabtu (26/03/2022).

    Gus Halim menjelaskan, pembangunan di desa tidak boleh didasarkan hanya pada keinginan elite desa. Atas dasar itu, Mendes mengambil arah kebijakan pembangunan global yang dirumuskan PBB dengan 193 negara, yang disebut SDGs.

    SDGs global tersebut kemudian diturunkan ke Perpres 59 Tahun 2017 dengan judul percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

    “Saya landingkan lagi ke desa. Jadi dari PBB, ke Indonesia, saya turunkan lagi ke desa. Dari PBB ada 17 tujuan kemudian di Indonesia jadi Perpres dengan 17 tujuan. Saya turunkan ke desa bukan 17 tapi 18 tujuan. Konkret, operasional. Jadi jelas, desa mau dibawa ke mana,” ungkap Gus Halim.

    SDGs Desa sendiri memiliki 18 tujuan yakni, Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan.

    Selanjutnya, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, serta Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

    SDGs Desa dengan 18 poin itu disempurnakan dengan 222 indikator yang selanjutnya menjadi acuan menentukan arah pembangunan di desa. SDGs Desa ini telah dipuji PBB, NGO Internasional hingga pejabat daerah sebagai konsep out of the box. []

  • Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Bisa Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Tanpa Kelaparan

    peloporberita.com/ – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, menegaskan akan mengawal penuh kebijakan pemerintah mengenai Minyak Goreng satu harga. Sebab, instabilitas harga pangan akan semakin memperparah tingkat kemiskinan dan kelaparan warga desa terutama yang berada pada posisi rentan.

    “Pertambahan jumlah kemiskinan mayoritas disulut kenaikan harga pangan. Kenaikan harga minyak goreng selain menekan daya beli warga miskin di Desa, pada saat yang sama akan memicu kenaikan harga pangan lainnya selain minyak goreng. Bila ini terjadi, bisa dipastikan warga desa yang hanya sejengkal di atas garis kemiskinan akan jatuh jadi warga miskin,” tutur gus Halim panggilan akrabnya di Jakarta seperti dikutip peloporberita.com/ Sabtu, (22/1/2022).

    Gus Halim menegaskan, demi mempercepat pencapaian SDGs Desa tujuan pertama dan kedua, Desa Tanpa Kemiskinan dan Desa Tanpa Kelaparan, diperlukan peran serta banyak pihak maupun kebijakan yang mendukung baik oleh pemerintah desa maupun supra desa.

    Sebab menurutnya, minyak goreng adalah salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia.

    Oleh sebab itu, Gus Halim berpandangan bahwa kebijakan pemerintah terkait minyak goreng satu harga ini sangat krusial, terutama dalam rangka menjaga masyarakat desa dari kondisi rentan kemiskinan.

    “Jika harga pangan naik, tidak stabil, otomatis mereka harus mengatur ulang pengeluaran. Bahkan termasuk pengurangan jumlah dan frekuensi makan, dan tentu jenis pangan murah akan jadi pilihan. Dampaknya, konsumsi energi dan protein akan menurun dan berpengaruh pada kesehatan. Bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita, ini akan memperburuk kecerdasan anak,” tegasnya.

    Gus Halim juga menerangkan, diantara sasaran SDGs Desa tujuan Desa Tanpa Kemiskinan dan Desa Tanpa Kelaparan adalah nol persen tingkat kemiskinan desa, hingga prevalensi kurang gizi, stunting dan anemia, serta prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif.

    “Sudah pasti, instabilitas harga pangan akan berpengaruh pada pencapaian sasaran-sasaran SDGs Desa,” tandas Politisi Partai kebangkitan bangsa (PKB) ini.

    Gus Halim juga menghimbau agar masyarakat desa untuk tetap bijak dan tidak panik. Menurutnya kebijakan minyak goreng satu harga merupakan upaya lanjutan pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

    Gus Halim juga meminta Pemerintah desa maupun BUM Desa yang bergerak pada usaha retail untuk bersama-sama mengawal kebijakan tersebut dalam rangka meringankan beban warga desa.

    Sebelumnya, kenaikan harga minyak goreng telah menjadi isu nasional lantaran terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pun telah menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga mulai Rabu, 19 Januari 2022. Melalui kebijakan tersebut, seluruh harga minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual Rp 14 ribu per liter. []

  • Abdul Halim Iskandar: Data SDGs Desa Seluruh Indonesia Capai 60%

    peloporberita.com/ – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, data berbasis SDGs Desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60 persen. Data-data tersebut, akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024.

    Hal ini, diungkapkannya saat penandatangan nota kesepahaman Perjanjian Kerja Bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Alor, Universitas Indonesia, PT. Mega Inovasi Organik (MIO), dan PT Flobamor di Jakarta, Selasa, 26 Oktober 2021.

    “Alhamdulillah pendataan ini mencapai 60% kita yakin desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Kami optimistis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan esktrim di 2024 akan tercapai,” tutur Abdul Halim Iskandar.

    “Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung.”

    Penuntasan kemiskinan ekstrim, menurut Mendes PDTT membutuhkan peta jalan (road map) yang jelas. Peta jalan ini harus didasarkan pada data-data mikro yang mengambarkan profile dari warga miskin esktrim. Dengan demikian program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.

    “Kita akan memberikan peta penyerangan. Jadi kemiskinan ekstrem harus kita serang bersama-sama. Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Oleh karenanya Kemendes sejak tahun 2021 melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa,” ungkapnya.

    Gus Halim-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar-menegaskan pengentasan kemiskinan di level desa harus diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan. Penanggulangan kemiskinan ekstrim tidak bisa dilakukan dari hanya sekadar menerima laporan dari daerah.

    “Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung,” tegasnya.

    Dia mengungkapkan, arah pembangunan desa telah tertuang dengan jelas dalam SDGs Desa. Hal ini diatur dalam 18 poin SDGs Desa sebagai modal untuk menyelesaikan pembangunan di desa, salah satunya adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

    “Arah pembangunan desa sudah sangat jelas dengan SDGs Desa. Kita bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, bicara tentang sanitasi sampai pada bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” katanya.

    Kendati demikian, Gus Halim menegaskan jika arah pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya desa. Pembangunan desa harus berdasarkan potensi kultural budaya desa.[]

  • Gus Halim: Kekuatan Desa Terletak pada Kemampuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, kekuatan desa terletak pada kemampuan desa menyusun rencana kerja pembangunan desa, yaitu RKPDes. Penyusunan RKPDes sendiri berdasarkan data desa berbasis SDGs Desa yang telah dikumpulkan sendiri oleh desa. Hal ini, akan meningkatkan manfaat dana desa bagi warga desa.

    “Kalau Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes 2022 berbasis rekomendasi IDM dan SDGs Desa, saya jamin, tahun 2022 desa akan memetik buahnya, dana desa semakin besar bermanfaat bagi warga,” tutur Gus Halim sapaan akrabnya di sela-sela kunjungan di Bali (23/10/2021).

    “Setiap kegiatan yang diputuskan dalam RKPDes harus mendukung pencapaian salah satu atau lebih tujuan SDGs Desa.”

    Menurutnya, sejak Maret 2021 seluruh desa di Indonesia mulai melaksanakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis SDGs Desa. Seluruh data mikro desa dikumpulkan oleh desa, digunakan untuk warga desa.

    “Prinsipnya, data desa itu adalah data dari warga desa, dikumpulkan oleh warga desa, dan digunakan untuk kebutuhan warga desa,” tegasnya.

    Data itu sendiri merupakan data mikro yang lengkap berisi data individu, data keluarga, lingkungan rukun tetangga (RT), serta wilayah desa. Data desa juga dikonsolidasikan dengan pengecekan dan mencocokan data dengan kondisi lapangan, sehingga data desa bersifat akurat, dan konsolidasi data tersebut dilakukan secara periodik dan terus menerus.

    “Data Desa berbasis SDGs Desa ini, lengkap, Akurat dan Berkelanjutan,” tandas Gus Halim.

    Adapun rekomendasi IDM yang tersusun secara elektronik tersebut berupa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan desa menuju desa mandiri. Dalam musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes dan APBDes, warga dan pemerintah desa tinggal menentukan lokasi dan jumlah kegiatan yang direncanakan dilaksanakan tahun depan. Ini bisa disesuaikan dengan anggaran yang diterima desa.

    “Laksanakan rekomendasi IDM. Kalau sudah terlaksana semuanya, pasti desa itu naik tingkat menjadi desa mandiri,” sebut Halim Iskandar.

    Mekanisme musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes sendiri telah diperbarui menurut Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Tahapannya dimulai dari pengumpulan data pada semester pertama, yaitu data IDM berbasis SDGs Desa. Kemudian, olahan data berupa rekomendasi kegiatan untuk masing-masing RT dan desa didialogkan dalam musyawarah desa.

    “Setiap kegiatan yang diputuskan dalam RKPDes harus mendukung pencapaian salah satu atau lebih tujuan SDGs Desa,” tandas Halim Iskandar.

    Lampiran Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 berisikan tabel kontribusi tiap kegiatan pembangunan terhadap 18 Tujuan SDGs Desa. Setelah RKPDes ditetapkan, langkah berikutnya ialah menyusun APBDes. Selama ini masalah yang timbul ialah kelambatan penetapan APBDes oleh pemerintah daerah. Padahal peraturan desa tentang APBDes menjadi syarat pencairan dana desa tahap pertama.

    “Karena itu, mulai 2022 rapat koordinasi pembangunan desa tidak lagi dilaksanakan di tingkat provinsi, melainkan dipindahkan ke tingkat kabupaten/kota. Salah satu manfaat yang hendak diraih ialah mempercepat penetapan APBDes pada masing-masing kabupaten” ucap Halim Iskandar. []

  • Peran Youth Skills Foundation dalam Pencapaian SDGs di Indonesia

    peloporberita.com/ | Jakarta – Youth Skills Foundation (YS Foundation) pada Senin, 11 Oktober membagikan beberapa handphone kepada siswa-siswi kelas 10 di SMAN 106 Jakarta Timur yang orang tuanya terdampak langsung pandemi Covid-19.

    YS Foundation sendiri, adalah organisasi not-for-profit, non-commercial and non government yang didirikan oleh Piet Cintya Mawar dan pemuda pemudi terbaik di 34 titik Provinsi di Indonesia.

    “Komitmen Youth Skills Foundation adalah membantu adik-adik diluar sana agar bisa dapat mengakses pelajaran secara daring dirumah.”

    Gerakan ini, merupakan langkah awal YS Foundation dalam memberdayakan kaum muda melalui pendidikan, keterampilan, pekerjaan, dan kewirausahaan untuk mencapai United Nations Sustainable Development Goals atau yang disebut SDGs

    Youth Skills Foundation
    Logo Youth Skills Foundation. (Foto: peloporberita.com/YSF)

    CEO sekaligus Founder, Piet Cintya Mawar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program kepedulian terhadap generasi muda, Situasi Covid ini membuat tantangan yang lebih besar lagi.

    "Kita tahu akibat pandemi anak-anak tidak bisa sekolah, namun tidak bisa mengakses proses pembelajaran secara digital karena terkendala teknologi, maka dari itu komitmen Youth Skills Foundation adalah membantu adik-adik diluar sana agar bisa dapat mengakses pelajaran secara daring dirumah," tuturnya.

    Youth Skills Foundation

    YS Foundation, juga berkomitmen untuk mengembangkan pemuda melalui pelatihan keterampilan kejuruan dan teknis, yang pasti berkontribusi terhadap lingkungan.

    Untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan prinsip inklusivitas SDGs bahwa tidak ada satupun yang tertinggal (no one left behind), pemuda menjadi bagian dalam target pencapaian SDGs.

    Namun, posisi pemuda diharapkan tidak hanya sebagai target/penerima manfaat, tetapi dapat dioptimalkan sebagai subjek/pelaku pembangunan.

    Hal ini sangat tepat dalam menggambarkan semangat no one left behind di Youth Skills Foundation untuk mencapai tujuan dari point-point SDGs Tujuan 4: Pendidikan yang berkualitas. Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan Tujuan 10: Berkurangnya kesenjangan . []

  • Lampung Juara Umum Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-22

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Acara Puncak Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke-22 di Balai Makarti Muktitama yang digelar secara hybrid, Senin (20/09/2021).

    Pria yang juga akrab disapa Gus Menteri ini, dalam sambutannya mengatakan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, membutuhkan fokus serta penanganan lengkap dan terintegrasi, berdasarkan kebutuhan warga desa, berbasis data mikro yang dikumpulkan oleh desa.

    Baca juga: Gus Menteri Blusukan Keliling Desa Blora Meninjau Potensi BUMDes

    Olehnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sejak tahun 2021 menggunakan SDGs Desa sebagai upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

    “SDGs Desa, Pembangunan Desa berjalan diatas prinsip No One Left Behind yaitu Pembangunan yang tidak meninggalkan satu orang pun terlewatkan, pembangunan desa yang tidak menyisakan satu warga desa pun yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan desa,” kata Gus Menteri. SDGs Desa memiliki 18 tujuan, dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga, pembangunan wilayah desa, serta kelembagaan desa.

    Baca juga: Gus Menteri & Bupati Jepara Bahas Pengentasan Kemiskinan di Desa

    Gus Menteri mengatakan, teknologi tepat guna bagian dari inovasi desa tercatat sebagai capaian SDGs Desa Tujuan ke 9: Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Inovasi dan teknologi tepat guna berperan mempercepat laju kemajuan desa. Percepatan laju pembangunan menjadi ukuran peningkatan daya saing desa.

    “Tahun 2019 sebanyak 78.030 inovasi dan teknologi tepat guna diterapkan di desa, mencakup 23.964 unit bidang infrastruktur, 31.031 unit bidang kewirausahaan, dan 23.032 unit bidang peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya.

    Baca juga: Gus Menteri Ungkap Pentingnya Data Dalam Pembangunan Desa di Papua

    Sebanyak Rp2 triliun APBDes dianggarkan oleh 24.890 desa inovatif. Desa-desa itulah yang mengalami peningkatan skor IDM (Indeks Desa Membangun) lebih cepat. Pemilihan teknologi yang tepat, dapat meningkatkan nilai tambah, sebaliknya penggunaan teknologi yang kurang tepat, akan menjadi kontra produktif atau menempatkan masyarakat dalam ketidakberdayaan.

    “Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

    Baca juga: Gus Menteri Gandeng KfW Jerman untuk Kembangkan BUMDes

    Ia juga meminta pemerintah daerah dapat terus memfasilitasi masyarakat, untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna, diantaranya dengan memanfaatkan kelembagaan masyarakat yang telah dibentuk yaitu Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), baik yang ada di kecamatan maupun desa/kelurahan. 

    Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ini, kata Gus Menteri, jadi upaya strategis dalam penyebaran dan pemerataan informasi teknologi, karena event ini merupakan tempat bertemunya para inventor, creator, dan innovator teknologi, dari berbagai daerah di tanah air. Ia pun menyerahkan para pemenang lomba TTG Nasional ke-22 dengan Provinsi Lampung menjadi Juara Umum yang diterima Gubernur Arinal Junaidi. []

  • Ribuan Desa Alokasikan Dana Desa untuk Perpustakaan

    peloporberita.com/ | Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengungkapkan, sejak akhir Agustus lalu, setidaknya ada 2.234 desa di Indonesia mengalokasikan sebagian dana desanya untuk pengembangan perpustakaan desa tahun ini. Namun, jumlah itu menurun signifikan dari tahun 2020, di mana jumlah yang mengalokasikan dana desa untuk perpustakaan mencapai lebih dari 9.000 desa. 

    Baca juga: Menteri Halim Minta Dana Desa 2022 Jumlahnya Tidak Turun

    Menurut Taufik, penurunan ini disebabkan dana desa difokuskan untuk penanganan dampak Covid-19. “(tahun ini) Fokus dana desa untuk tiga hal pokok, yakni untuk penanganan dampak Covid-19, pemulihan ekonomi dan bantuan langsung tunai,” ujar Taufik saat menjadi pembicara dalam Simposium Nasional Gerakan Desa Membaca secara daring, Selasa (14/09/2021).

    Taufik mengatakan, dukungan dana desa terhadap pengembangan perpustakaan desa adalah upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat desa, terutama anak-anak. Menurutnya, minat baca warga desa yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa.

    Di sisi lain, Taufik mengatakan, peningkatan minat baca masyarakat desa juga akan berdampak pada keberhasilan salah satu tujuan SDGs Desa, yaitu pendidikan desa berkualitas, yang kemudian menjadi langkah awal untuk membuka jalan menuju keberhasilan goals SDGs Desa lainnya.

    Baca juga: Gus Menteri Ungkap Pentingnya Data Dalam Pembangunan Desa di Papua

    Taufik Madjid juga mengapresiasi kegiatan Simposium Nasional Gerakan Desa Membaca yang digelar oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan Yayasan Gemar Membaca Indonesia (Yagemi) tersebut. Simposium ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk dapat meningkatkan minat baca masyarakat desa. []

  • Gus Halim Beberkan Strategi Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Papua

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim mengatakan, ada lima strategi mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia khusus daerah Papua.

    “Kalau lima strategi ini dijalankan, kita sangat yakin pada 2024 Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem, ini dimulai dari Indonesia Timur yaitu Papua dan Papua Barat.”

    Setidaknya ada tujuh provinsi yang menjadi fokus pemerintah dalam penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.

    Gus Halim
    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar hadiri kegiatan Start up dan Workshop Provinsi, program Transformasi Ekonomi Kampung (TEKAD) Provinsi Papua, Kamis (09/09/2021). Foto : peloporberita.com/Mugi/KemendesPDTT)

    Gus Halim menegaskan, pihaknya memiliki lima strategi dalam penanganan kemiskinan ekstrem itu. Adapun lima strategi yang dimaksud adalah Pengurangan pengeluaran; Peningkatan pendapatan; Pembangunan kewilayahan; Pendampingan desa; Kelembagaan.

    "Kalau lima strategi ini dijalankan, kita sangat yakin pada 2024 Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem, ini dimulai dari Indonesia Timur yaitu Papua dan Papua Barat," tutur Gus Halim saat hadiri kegiatan Start up dan Workshop Provinsi, program Transformasi Ekonomi Kampung (TEKAD) Provinsi Papua, Kamis (09/09/2021).

    Selanjutnya, Menteri Halim juga menjelaskan tahapan penanganan keluarga miskin ekstrem, yaitu dengan cara penuntasan data SDGs Desa; fokus implementasi kegiatan untuk warga miskin ekstrem; pendampinganan mustahil desa; pendampingan penyusunan APBDes; peningkatan kapasitas warga miskin ekstrem; penguatan posyandu kesejahteraan.

    Menurutnya, semua strategi dan tahanapan itu dapat didukung dengan dana desa, sebagaimana disampaikan presiden Jokowi pemanfaatan dana desa ada dua yaitu untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM.

    “Semua yang berkaitan dengan dua hal itu pemanfaatan dana desa boleh dibuat apa saja,” sebut Gus Menteri. []

  • Hebat, Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal di Kabupaten Lombok Timur

    peloporberita.com/ | Jakarta – Bupati Kabupaten Lombok Timur H.Sukiman Azmy, berhasil melenyapkan status desa tertinggal di wilayahnya. Keberhasilan ini seiring dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diperoleh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

    “Hanya Desa yang majulah yang dapat mengantarkan Kabupatennya maju.”

    “Ukuran keberhasilan pembangunan yang paling nyata itu ada di Desa, karena sebagian besar (atau) 90 persen penduduk Lotim tinggal di Desa,” tutur Sukiman Azmy berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Kamis, 26 Agustus 2021.

    “Hanya Desa yang majulah yang dapat mengantarkan Kabupatennya maju,” sambungnya.

    Pernyataan ini disampaikan Sukiman Azmy terkait Lombok Timur yang berhasil mendapatkan IDM tertinggi dari seluruh Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB). IDM sendiri merupakan indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi atau lingkungan.

    Lombok Timur memiliki 239 desa, dimana 19 desa diantaranya merupakan desa mandiri, 129 merupakan desa maju, sebanyak 91 desa berkembang dan hebatnya memiliki zero desa tertinggal alias sudah tidak ada lagi kategori desa tertinggal.

    Lalu apa saja yang telah dilakukan Bupati Sukiman Azmy untuk memberantas desa tertinggal dari wilayahnya: Yakni, dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Pengelolaan APBDes yang berpihak pada Pelayanan Dasar dan SDGs.

    Sustainable Development Goals atau SDGs sendiri, adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

    Kemudian Sukiman Azmy memastikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten In-line dengan RPJM Desa. Selain itu, juga dilakukan pembinaan secara berjenjang terhadap desa.

    Lebih lanjut, Bupati Lotim juga tidak segan-segan memberikan reward kepada Kepala Desa (Kades) yang berprestasi. Reward tersebut, misalnya dengan memberangkatkan Umroh 25 Kades pada tahun 2019 yang berhasil membuat Peraturan Desa (Perdes) soal Penundaan Usia Perkawinan.

    Selanjutnya, pada medium 2021, sebanyak 239 desa (seluruh desa di Lotim)) sudah berhasil menetapkan Perdes Penundaan Usia Perkawinan.

    Tak hanya itu, Sukiman Azmy juga berhasil merubah seluruh Posyandu Konvensional yang ada diwilayahnya sebanyak 2.093 menjadi Posyandu Keluarga. Hal ini, mendorong Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI memberikan Apresiasi Kepada Pemda Lotim.[]

    Kabupaten Lombok Timur