peloporberita.com/ | Pemerintah belum memutuskan akan memperpanjang atau tidak masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berakhir hari ini, Senin (18/10/2021).
Berdasarkan data Satgas Covid-19, dalam dua pekan terakhir, tren penurunan kasus positif Covid-19 masih konsisten. Penambahan kasus positif harian tidak pernah lebih dari 2.000 kasus dan yang terendah adalah 747 kasus pada Minggu (17/10/2021). Demikian juga dengan angka kematian, konsisten di bawah 100 kasus. Bahkan pada 17 Oktober kemarin, turun hingga 19 kasus.
“Penting untuk melihat perkembangan kematian melalui jumlahnya, bukan persentasenya, karena target kita saat ini menekan angka kematian hingga nol,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers secara virtual, pada Selasa (05/10/2021).
Merujuk data Kementerian Kesehatan RI, per 17 Oktober 2021, Covid-19 telah menginfeksi 4.234.758 penduduk Indonesia. Dari angka itu, 4.073.418 orang sudah dinyatakan sembuh dan ada 142.952 jiwa meninggal dunia, sedangkan jumlah kasus aktif tercatat mencapai 18.746.
Mengenai vaksinasi, Indonesia telah menyuntikkan 107,010,140 dosis (51.38 persen) vaksin pertama dan 62,377,377 dosis (29.95 persen) vaksin kedua.
Adapun total target vaksinasi adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia, yang diharapkan bisa tercapai dalam waktu satu tahun untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. []
peloporberita.com/ | Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya hari ini, Senin (18/10/2021), mulai menerapkan aturan ganjil-genap (gage) ke aturan lama yang sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta.
Jika selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga Level, sistem ganjil genap diberlakukan setiap hari, kini gage hanya diterapkan pada hari kerja Senin sampai Jumat, dan ditiadakan pada akhir pekan (Sabtu-Minggu) dan hari libur nasional.
Selain itu, penerapan gage juga kembali dibagi dua sesi, yaitu mulai pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-20.00 WIB.
Untuk lokasinya, sampai saat ini jalur ganjil-genap masih diterapkan hanya di tiga titik kawasan, yaitu Jl. Jenderal Sudirman, Jl. MH Thamrin dan Jl. HR Rasuna Said, namun Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan evaluasi apakah perlu menambah lokasi lain.
“Memang sudah ada Pergub yang menyatakan bahwa ada 25 kawasan gage di Jakarta. Yang saat ini baru kita aktifkan 3 kawasan (yakni) Sudirman, Tamrin dan Jalan Kuningan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangannya.
“Minggu depan kita akan melaksanakan rapat dengan instansi terkait, dengan Dishub dan sebagainya untuk menentukan apakah cukup dengan tiga kawasan ini atau perlu diaktifkan ditambahkan kawasan-kawasan lain,” lanjut Kombes Sambodo.
Kombes Sambodo juga menjelaskan terkait sanksi bagi pelanggar aturan gage. Menurutnya, tilang akan dilakukan secara manual maupun menggunakan kamera e-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement).
Meski demikian, ia memastikan tidak akan ada pelanggar yang kena tilang dua kali di hari yang sama. “Tentu saja setiap hari kami akan melaksanakan pencocokan, sehingga tidak ada masyarakat yang terkena tilang dua kali, baik tilang manual maupun tilang e-TLE,” tuturnya. []
www.pelopor.ID, Jakarta–Pangdam XVIII/Kasuari selaku Panglima Komando Tugas gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., bersama jajarannya terus melakukan evaluasi penanganan Covid-19 di wilayah Papua Barat melalui rapat secara virtual dari ruang rapat Sopsdam XVIII/Kasuari, Makodam, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Rabu (21/7/2021).
Ia meminta jajarannya untuk terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat di wilayah Papua Barat untuk segera mendukung langkah Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 terutama kegiatan PPKM dan vaksinasi.
Pangdam mengatakan ada dua langkah bagaimana jajarannya membantu Pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19 khususnya di Papua Barat. Langkah tersebut yang pertama adalah dengan akselerasi vaksinasi.
“Sering saya katakan langkah kita pertama bagaimana membuat akselerasi atau percepatan vaksinasi ini bisa berjalan. Laksanakan dengan teknik dan seni kalian di lapangan agar masyarakat mau melakukan vaksinasi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa para pejabat di wilayah Papua Barat seperti Gubernur, Bupati dan para pimpinan institusi lainnya telah sukarela melaksanakan vaksin, untuk itu perlu diikuti oleh masyarakat lainnya.
“Kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bapak Gubernur, Bupati dan pejabat lainnya sudah menjadi relawan untuk melaksanakan vaksin. Kita memiliki kekebalan tubuh tapi harus dipersenjatai lagi dengan vaksin untuk menangkal Covid-19”.
“Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah bahwa di Indonesia saat ini sudah ada vaksin walaupun tidak bisa dipenuhi secara langsung seluruhnya tetapi secara bertahap. Ada beberapa negara yang kesulitan untuk vaksin,” kata Pangdam.
Langkah yang kedua yaitu pembatasan mobilitas manusia. Ia menegaskan bahwa untuk melaksanakan langkah tersebut diberlakukan aturan PPKM dan mengimbau jajarannya untuk mengajak masyarakat agar dapat memahami dan melaksanakan aturan dari Pemerintah tersebut.
“Saat ini kegiatan PPKM Darurat diubah istilahnya menjadi PPKM level 4 sedangkan PPKM diperketat diubah menjadi PPKM level 3. Di wilayah Papua Barat, PPKM level 4 diberlakukan di Manokwari dan Sorong, sedangkan level 3 diberlakukan di wilayah Fakfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondana,” imbuhnya.
PPKM bukan hanya masalah peraturan untuk masyarakat akan tetapi yang paling penting adalah masalah tanggung jawab kemanusiaan dan merupakan tanggung jawab bersama.
“Segera laksanakan serbuan vaksin baik anggota sendiri maupun masyarakat, berikan edukasi dan sosialisasi terkait vaksin, atur bagaimana penyekatan-penyekatan yang ada diwilayah masing-masing intinya dengan memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat dengan cara humanis,” pungkas Pangdam.
(TK/Red)
peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta para kepala daerah dalam wilayah PPKM Darurat se-Jawa dan Bali untuk mengevaluasi Kembali penyebab kematian yang tinggi di wilayah tersebut.
Untuk itu, Menko Luhut meminta agar para kepala daerah segera menjalankan pengetesan, pelacakan dan perawatan. Perintah ini, disampaikannya dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan secara virtual bersama para pemimpin daerah se-Jawa dan Bali beserta sejumlah menteri terkait.
“Pelaksanaan testing, tracing, dan treatment ini agar segera bisa kita eksekusi. Saya kira ini bisa berjalan lebih masif lagi, terutama sebagai mitigasi kemungkinan lonjakan setelah Idul Adha selama dua minggu kedepan,” tutur Menko Luhut berdasarkan keterangan tertulis Rabu, 21 Juli 2021.
“Jika kita lihat varian delta ini, penyebarannya lebih cepat, sembuhnya lebih cepat, namun wafatnyapun jadi lebih cepat.”
Yang disampaikan Menko Luhut ini, meneruskan permintaan Presiden RI Joko Widodo agar para kepala daerah memiliki data yang pasti terkait pasien meninggal apakah sudah divaksinasi ataukah belum. Selains itu, ketersediaan oksigen, penanganan oleh Rumah Sakit, akses kepada obat juga harus mendapatkan perhatian.
“Kalau boleh, semua teman-teman para gubernur dan para bupati/walikota untuk melakukan pendataan. Saya berharap ini nanti bisa disampaikan,” sebutnya.
Menko Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah harus fokus kepada menurunkan tingkat kematian yang telah mencapai lebih dari seribu orang.
Baca juga : Menko Luhut: Pemerintah Siapkan Bansos Tambahan Rp 39 Triliun
Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurutnya dengan melakukan testing, tracing, dan treatment maka langkah intervensi akan lebih cepat dilakukan.
“Jika kita lihat varian delta ini, penyebarannya lebih cepat, sembuhnya lebih cepat, namun wafatnyapun jadi lebih cepat. Oleh karena itu saya meminta teman-teman di rumah sakit untuk segera menyusun tata laksana perawatan covid yang baru,” tegasnya.
Mengenai Langkah intervensi, Menkes Budi meminta fasilitas kesehatan di daerah agar dapat menyediakan data, diantaranya apakah pasien meninggal sudah divaksin lengkap atau belum, perbandingan jumlah pasien komorbid data pasien meninggal pada tahap badai sitokin atau sebelum, dan apakah sebelum meninggal sudah mendapatkan bantuan oksigen atau belum.[]
peloporberita.com/ | Jakarta – Setelah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) hingga 25 Juli 2021, kini pemerintah mengganti penggunaan istilah PPKM Darurat di kawasan Jawa-Bali, menjadi PPKM Level 3 dan 4, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021.
Berdasarkan informasi yang diterima peloporberita.com/ pada Rabu (21/07/2021), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pusat perbelanjaan atau mal di daerah yang berstatus level 3 diizinkan beroperasi, dengan kapasitas maksimal 25% dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan pusat perbelanjaan dan mal di wilayah berstatus level 4, masih ditutup.
Beberapa daerah di Jawa-Bali yang berstatus level 3, seperti tertulis dalam Inmendagri itu adalah,
Banten
Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon.
Jawa Barat
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Garut.
Selanjutnya adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.
Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kendal.
Lalu, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, dan Kota Pekalongan.
Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Jombang.
Kemudian, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan.
Bali
Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kota Denpasar. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Desa-desa di Pulau Jawa turut menjalankan PPKM Darurat (3-20 Juli 2021). Sejak awal pendamping desa mengawal PPKM Darurat, dimulai dari penganggaran PPKM Darurat di desa-desa, penjagaan di pos-pos gerbang desa, pelaksanaan desinfektan dan pembagian masker.
Selain itu, juga melakukan monitoring tempat-tempat isolasi mandiri di desa, vaksinasi di desa dan Puskesmas setempat, tracing saat warga desa terkena Covid-19, penyaluran BLT Dana Desa dan bantuan sembako, hingga doa bersama warga.
Melalui cuitan di Twitter, belum lama ini Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mengarahkan desa mendukung PPKM Darurat, menjalankan protokol kesehatan, dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pemerintah desa melakukan penyesuaian APBDes untuk kegiatan ini. Siti Asiyah, pendamping lokal Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mendampingi musyawarah desa agar dana desa yang dikeluarkan untuk kegiataan ini dapat dipertanggungjawabkan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. (Foto:Pelopor/Kemendes PDTT)
Dana digunakan untuk sosialisasi, pemasangan informasi pandemic Covid-19, hingga kegiatan pencegahan dan kuratif lainnya. Data Kemendesa PDTT (19 Juli 2021) menunjukkan telah cair dana desa Rp 30,31 triliun kepada 70.315 desa (94% desa). Adapun anggaran dana desa untuk kegiatan PPKM mencapai Rp 4,01 triliun. Sedangkan Daily Report Pendamping Desa merekam seluruh kegiatan PPKM Mikro Darurat di desa, sebagaimana dilaporkan pendamping setiap hari.
Ervina Putri Utami, pendamping lokal Desa Cipangeran, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, senantiasa meninjau kesiapan ruang isolasi desa. Ini diikuti dengan pemantauan pos jaga gerbang desa, penyemprotan disinfektan terutama di pasar, tempat berkumpul warga, dan rumah ibadah.
Sosialisasi dari rumah ke rumah diikuti dengan pembagian masker kepada warga desa. Kemendesa PDTT mencatat pos gerbang telah berdiri di 30.420 desa. Penyemprotan disinfektan diselenggarakan di 26.083 desa. Pengadaan masker bagi warga disediakan oleh 26.730 desa. Ruang isolasi didirikan di 20.844 desa lengkap dengan 45.710 unit tempat tidur.
Agus Bahrudin, pendamping lokal Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, turut aktif dalam pengumpulan data hingga penentuan zona merah pada tingkat desa dan rukun tetangga.
Adapun Semin, pendamping lokal Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, melakukan monitoring protokol kesehatan pada desa-desa zona merah. Para pendamping desa melaporkan 3.685 rukun tetangga masuk zona merah.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. (Foto:Pelopor/Kemendes PDTT)
Artinya di lokasi tersebut ada warga yang terjangkiti Covid-19. Terdapat 396.289 warga desa yang positif Covid-19. Sebanyak 24.768 warga melakukan isolasi di ruang-ruang isolasi desa, selebihnya di rumah masing-masing.
Nur Muhammad Salam, pendamping lokal Desa Sidokerto, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bersama-sama relawan Desa Aman Covid-19 turut membagikan bantuan makanan bagi keluarga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Saat ini terdapat 1.117.066 Relawan Desa Lawan Covid-19.
Selama masa PPKM Mikro, di desa dilaksanakan tracing kepada pihak-pihak yang mungkin terkena Covid-19, diikuti dengan vaksinasi desa. Pendamping desa melaporkan 17.826 desa yang aktif melakukan testing, tracing, dan treatment (3T).
Lillah Mustika Wahidiya, pendamping lokal Desa Winong, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, aktif mendampingi tracing kepada klister-klaster yang muncul di desanya.
Vaksinasi dimulai dari persiapan daftar warga, penyiapan lokasi, koordinasi dengan Puskesmas setempat, pelaksanaan vaksinasi, hingga penanganan efek pasca vaksinasi. Asep Tresna Setiadi, pendamping lokal Desa Sindangkempeng, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendampingi Relawan Desa menyiapkan vaksinasi massal. Para pendamping turut divaksin di lokasi-lokasi dampingannya.
Di sisi lain, Menteri Desa PDTT A Halim Iskandar, menyurati kepala desa dan pendamping agar memanjatkan doa bagi keselamatan pemimpin bangsa dan warga desa dari pandemi Covid-19. Selain menjalankan di rumah masing-masing, ada pula doa bersama secara virtual maupun di tempat ibadah dengan protokol kesehatan.
Tutik Ernawati, pendamping lokal Desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, turut berpartisipasi dalam doa bersama desa secara virtual. “Semoga Tuhan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan dari desa,” ucapnya. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang. Kemudian, Presiden akan menghentikan PPKM Darurat secara bertahap jika tren positif Covid-19 mengalami penurunan.
“Jika tren kasus terus Mengalami penurunan maka tanggal 26 Juli 2021 akan melakukan pembukaan secara bertahap,” tutur Kepala Negara melalui laman Youtube Sekretariat Presiden Selasa, 20 Juli 2021.
Jokowi, menegaskan bahwa penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 lalu adalah kebijakan yang tidak bisa di hindari. Meskipun itu diakuinya sangat berat dilakukan.
“Kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat terlihat dari angka penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan.”
Pasalnya, hal itu untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi jumlah pasien di rumah sakit. Sehingga tidak mengganggu pekerjaan rumah sakit lantaran over kapasitas pasien covid-19. Serta pelayanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya agar tidak terganggu dan terancam nyawanya.
“Kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat terlihat dari angka penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masuk dari PPKM,” terang Jokowi.
Ilustrasi PPKM Darurat. (Foto: Pelopor/Pixabay)
Lebih lanjut Presiden menjelaskan, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diijinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari juga diijinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50%.
“Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan pemerintah daerah,” tegas Kepala Negara.
Selanjutnya, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil lainnya yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturannya teknis yang akan diatur oleh pemerintah daerah.
Presiden Joko Widodo. (Foto:Pelopor/Setkab)
Kemudian, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka, diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 21.00.
“Maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit, sedangkan yang lain pada sektor esensial dan critical baik di pemerintahan maupun swasta serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah,” sebut Jokowi.
Presiden juga meminta semua pihak untuk selalu meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar. Sedangkan pemerintah, akan terus bagikan paket gratis untuk OTG dan yang bergejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket obat.
Lalu, baru bagaimana bantuan untuk masyarakat yang terdampak? Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial sebesesar Rp55,21 Triliun.
“Bantuan tunai yaitu BST, BLT Desa, kemudian PKH, juga bantuan kuota internet dan subsidi listrik diteruskan. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro,” papar Presiden.
Kepala Negara juga menyerukan seluruh komponen bangsa untuk bersatu melawan Covid-19 agar seluruh kegiatan sosial kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti semula.[]
