peloporberita.com

Tag: Pandemi

  • Perusahaan Pengiriman Makanan Gousto Raih Pendanaan USD 230 Juta

    peloporberita.com/ | Softbank Group melalui Vision Fund 2 memimpin putaran pendanaan pada perusahaan peralatan makan dan pengiriman makanan asal Inggris, Gousto, senilai USD 230 juta.

    Beberapa investor lain yang terlibat dalam putaran pendanaan terbaru itu adalah Fidelity International, Grosvenor Food & AgTech dan Railpen, yang merupakan dana pensiun terbesar ketujuh di Inggris.

    “Saya senang bahwa sebagai lanjutan dari investasi awal mereka, SoftBank telah meningkatkan kepemilikannya, yang berbicara banyak tentang arah bisnis yang mereka lihat,” kata Founder sekaligus dan Chief Executive Officer (CEO) Gousto Timo Boldt.

    Melansir Bloomberg, pada bulan lalu, Vision Fund juga telah menginvestasikan USD 100 juta terhadap Gousto, dalam putaran yang memberi valuasi sebesar USD 1,7 miliar.

    Rencananya, Gousto akan menggunakan dana tersebut untuk menggandakan jumlah pekerja di tim teknologinya pada akhir tahun ini.

    Gousto terkenal dengan kotak resep merahnya yang dikirim ke pintu depan pelanggan. Pandemi memberi dampak positif terhadap perusahaan ini. Pada tahun 2020, Gousto meraih keuntungan pertamanya dan berhasil menjual 53 juta makanan.

    Seperti diketahui, pandemi yang mengharuskan orang tetap berada di rumah telah memacu industri pengiriman barang dan makanan menjadi semakin populer.[]

  • Pemerintah Italia Akan Gelar Program Vaksin Covid Dosis Ke-4

    peloporberita.com/ | Italia akan memulai program vaksinasi Covid-19 dosis keempat bagi warganya yang memiliki sistem kekebalan lemah. Menurut pejabat Kementerian Kesehatan Italia, vaksin dosis keempat ini diberikan setelah 120 hari dari suntikan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster.

    Melansir Reuters, Pemerintah Italia mengumumkan rekomendasi vaksin dosis empat ini akibat masih tingginya sirkulasi penularan virus corona. Sebelumnya, vaksin booster juga diyakini telah menurunkan risiko yang lebih umum, seperti menurunkan risiko pasien Covid 9 yang memerlukan rawat inap.

    Namun, pelaksanaan program vaksin dosis empat masih menunggu jadwal yang akan ditetapkan oleh komisioner khusus untuk kondisi darurat Covid-19 di Italia.

    Pada bulan lalu, Italia juga telah memperketat aturan terkait pengendalian Covid, terutama di tempat umum. Salah satunya adalah wajib menyertakan bukti vaksinasi atau kesembuhan dari Covid-19.

    Protokol kesehatan yang ketat juga harus tetap dilaksanakan, khususnya soal penggunaan masker. Italia mewajibkan standar masker yang dipakai adalah FFP2 atau setara N95 dan KN95. Bagi mereka yang melanggar aturan baru ini akan dikenai denda berkisar USD 113-USD 1.800 atau sekitar Rp 1,9 juta-Rp 25,7 juta.

    Sejak awal pandemi, Italia telah melaporkan setidaknya 12,4 juta kasus Covid-19, dengan jumlah kematian mencapai 152.848 kasus. Angka itu menjadikan Italia sebagai negara dengan jumlah kematian akibat Covid-19 tertinggi kedua di Eropa setelah Inggris, dan tertinggi kedelapan di dunia.[]

  • Fadli Zon Suarakan Solidaritas Global Demi Tekan Ketimpangan Struktural Ekonomi Dunia

    peloporberita.com/ | Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyuarakan pentingnya solidaritas global, demi menekan ketimpangan struktural ekonomi akibat pandemi Covid-19.

    Ia mengungkapkan hal itu dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Hearing at the United Nations di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat (AS), beberapa waktu lalu.

    “Jika ketimpangan ini tidak ditangani serius, maka akan makin tajam ketimpangan negara maju dan negara berkembang, orang kaya dan orang miskin. Tentu akan semakin menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujar Fadli Zon seperti dikutip dari Parlementaria.

    Menurutnya, pandemi telah mempersulit upaya pencapaian 17 tujuan dalam SDGs, karena pandemi mempertegas ketimpangan ekonomi di seluruh negara, terutama di negara-negara konflik. Terkait hal itu, Fadli menegaskan komitmen DPR untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan global melalui berbagai forum multilateral.

    “Kami pun berharap dukungan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga nantinya tidak ada satu masyarakat pun yang tertinggal dalam upaya pemulihan berkelanjutan. No one left behind.” pungkasnya.

    Sidang IPU Parliamentary Hearing di PBB adalah forum bagi parlemen seluruh dunia untuk menyampaikan pandangan dan perspektif masing-masing negara dalam menghadapi tantangan global. Kemudian, setiap pandangan itu akan menjadi rekomendasi pemerintah dunia yang tergabung dalam PBB, khususnya pada pembahasan Sidang Umum PBB pada September 2022.[]

  • Singapura Naikkan Pajak Barang dan Jasa Mulai Tahun Depan

    peloporberita.com/ | Pemerintah Singapura akan menaikkan tarif pajak barang dan jasa atau goods and services tax (GST) mulai tahun depan. Kenaikan itu akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada Januari 2023 dari 7% menjadi 8%, kemudian pada Januari 2024, dari 8% menjadi 9%.

    Langkah ini merupakan salah satu upaya Singapura membangkitkan ekonominya yang terpuruk akibat pandemi. Selain itu juga untuk menjaga kekhawatiran tentang meningkatnya ketidaksetaraan kekayaan dan meningkatnya biaya hidup di Singapura.

    “Saya juga memahami kekhawatiran warga Singapura tentang kenaikan GST yang terjadi bersamaan dengan kenaikan harga. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menunda kenaikan GST hingga 2023 dan mengubah kenaikannya menjadi dua langkah,” kata Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong, seperti dikutip dari Reuters.

    Selain GST, pemerintah Singapura juga berencana menaikkan pajak penghasilan bagi warga berpenghasilan tinggi, menaikkan pajak properti residensial dan menarik pungutan lebih tinggi pada mobil mewah.

    Terkait kenaikan pajak properti residensial, hal ini berlaku bagi properti residensial yang tidak ditempati pemilik yang termasuk properti investasi. Dengan aturan itu, besaran pajaknya menjadi 12%-36%, dari yang sebelumnya berkisar 10%-20%.

    Selama dua tahun terakhir, pemerintah Singapura telah berkomitmen hampir 100 miliar dolar Singapura untuk melindungi masyarakat, bisnis dan ekonominya dari dampak pandemi. Singapura diprediksi mengalami defisit anggaran sebesar 5 miliar dolar untuk tahun 2021 dan diperkirakan defisit sebesar 3 miliar dolar Singapura untuk tahun 2022.[]

  • Tak Ikut-ikutan Negara lain, Indonesia Pilih Terapkan Pra-Kondisi Endemi

    peloporberita.com/ – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Maves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Indonesia akan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian meski beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran yakni dari transisi pandemi ke endemi.

    “Meskipun beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi ke endemi seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura, namun kita tidaklah perlu latah ikut-ikutan seperti negara tersebut. “ tutur Menko Luhut dalam Konferensi Pers PPKM secara virtual, Senin (21/02/2022).

    “Kita akan melakukan transisi ini secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian. Kami akan terus melakukan evaluasi mengenai pra-kondisi endemi ke depan,” sambungnya.

    Menko Luhut menegaskan, dalam hal ini pemerintah menggunakan pra-kondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan indikator yakni tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO, kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveillance aktif.

    Selain itu lanjut Menko Luhut, pra-kondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten. Usulan konsep, kriteria, dan Indikator pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih akan terus disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya.

    Sementara untuk dapat mencapai cita-cita transisi dari pandemi ke endemi, hal utama yang perlu dilakukan adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua dan booster utamanya bagi para lansia.

    “Pemerintah juga terus mendorong dan meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah beserta jajarannya untuk terus aktif menyosialisasikan dan memaksimalkan jumlah vaksinasi booster bagi yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga,” ungkap Menko Luhut.

    “Saya juga meminta masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga ataupun yang sudah divaksinasi lengkap dengan rentang waktu 6 bulan dapat langsung mendatangi gerai-gerai vaksin yang telah disiapkan,” lanjutnya.

    Pasien Berstatus Komorbid

    Menko Luhut juga mengungkapkan, pemerintah juga akan menekan angka kematian dengan memberikan respon perawatan yang lebih cepat kepada kelompok yang memiliki komorbid.

    ”Dalam rapat terbatas (ratas) hari ini, Presiden meminta agar resiko kematian terhadap Lansia, orang yang belum divaksin dan memiliki komorbid untuk dapat ditekan semaksimal mungkin dengan penanganan yang baik. Untuk itu, Pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah mitigasi dari arahan Presiden ini,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, pemerintah mendorong adanya interkoneksi data antara BPJS Kesehatan yang memiliki data komorbid dan data penambahan kasus di NAR Kemenkes, sehingga jika ada penambahan kasus langsung terdeteksi apakah orang tersebut komorbid atau tidak, dan respon tindakan bisa dilakukan secara cepat.

    Status Level PPKM

    Soal Level PPKM, Menko Luhut mengungkapkan ada beberapa Kabupaten/ Kota yang kembali masuk ke level 4 dan 3 akibat meningkatnya rawat inap di Kabupaten/ Kota terkait.

    “Meski telah mengikuti Level Asesmen PPKM yang telah kami sesuaikan dengan memberikan bobot lebih besar terhadap rawat inap rumah sakit, saat ini mulai terdapat beberapa kabupaten kota yang masuk ke dalam Level 4,” sebut Menko Luhut.

    “Selain itu juga mulai banyak Kabupaten/ Kota yang masuk ke dalam asesmen Level 3 di antaranya Solo Raya dan Semarang Raya. Untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bali, DIY, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya saat ini masih berada pada Level 3,” lanjutnya.

    Adapun, kenaikan asesmen level di masing-masing daerah ini disebabkan oleh tingkat rawat inap rumah sakit yang meningkat. Sedangkan detail peraturan ini, dituangkan dalam Inmendagri.

    “Saya juga perlu menegaskan kembali berdasarkan data-data kami bahwa mereka yang terinfeksi varian ini dan memiliki gejala berat hingga meninggal teridentifikasi sebagai orang-orang yang belum divaksin atau sudah divaksin tapi belum lengkap, memiliki komorbid, dan lansia,” tandas Menko Luhut. []

  • Produsen Chip Mulai Lirik Program Insentif India

    peloporberita.com/ | Pemerintah India menerima lima proposal dari perusahaan-perusahaan untuk memproduksi semikonduktor dan pabrik display. Salah satunya adalah perusahaan patungan Vedanta Foxconn, IGGS Ventura dan ISMC yang berencana mendirikan pabrik produksi chip elektronik, dengan investasi USD 13,6 miliar.

    Nantinya, produksi chip ini akan digunakan untuk beragam produk, mulai dari perangkat 5G hingga mobil listrik. Mereka telah mencari dukungan insentif USD 5,6 miliar dari pemerintah pusat India.

    Kemudian dua perusahaan lain, seperti Vedanta dan Elest, telah mengajukan proposal senilai USD 6,7 miliar untuk memproduksi pabrikan display. Mereka mencari insentif USD 2,7 miliar dari pemerintah.

    Program insentif ini adalah salah satu upaya Perdana Menteri India Narendra Modi meningkatkan pangsa manufaktur dalam perekonomian dan membalikkan perlambatan akibat pandemi.

    “Meskipun batas waktu yang agresif untuk pengajuan aplikasi (insetif) di segmen greenfield semikonduktor dan manufaktur layar, skema tersebut telah memperoleh respon yang baik,” kata Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi yang dilansir dari Bloomberg.

    Pemerintah India mengumumkan program insentif ini di tengah kelangkaan pasokan chip di dunia. Bahkan, sejumlah pihak memprediksi kelangkaan chip masih akan berlanjut hingga awal tahun depan.

    Sejumlah analis memperkirakan, pasar semikonduktor negara Asia Selatan bisa mencapai USD 63 miliar pada tahun 2026, tumbuh signifikan dibanding tahun 2020 yang hanya USD 15 miliar.[]

  • Bahrain Hapus Aturan Wajib Karantina dan PCR Mulai 20 Februari

    peloporberita.com/ | Bahrain mulai 20 Februari 2022 mencabut aturan wajib karantina dan tes PCR bagi para pendatang dari negara lain.

    Selain itu, melansir Arab News, pemerintah Bahrain juga memperbarui protokol bagi warga yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19.

    Kini, mereka yang kontak erat tidak perlu lagi menjalani isolasi dan tes PCR. Tes hanya dijalani oleh orang yang memiliki gejala berat, sedangkan bagi yang bergejala ringan bisa menjalani tes rapid antigen.

    Jika hasil tes antigen positif, maka mereka dianjurkan menjalani tes PCR di pusat tes virus Covid yang disediakan pemerintah Bahrain. Selain di fasilitas pemerintah, warga Bahrain juga bisa menjalani tes PCR di rumah sakit swasta atau memesan lewat aplikasi BeAware.

    Pemerintah Bahrain mengambil keputusan ini lantaran melihat tren kasus harian mulai menurun dalam sepekan terakhir dibandingkan dengan awal Februari lalu.

    Data Worldometer menunjukkan, kasus harian Covid di Bahrain pada Kamis (17/02/2022) bertambah 3.762 dan kematian satu orang. Sedangkan angka diawal Februari mencapai sekitar 7.000 kasus.

    Sejak awal pandemi 2020 hingga saat ini, Bahrain telah mencatatkan total kasus Covid-19 sekitar 482.000, dengan angka kematian mencapai 1.433 jiwa. []

  • Fadli Zon: Tahan Pencairan JHT, Pemerintah Paksa Buruh Biayai Krisis

    peloporberita.com/ – Desakan agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua (JHT) dicabut, sudah banyak disuarakan.

    Melalui Permenaker tersebut, Pemerintah menetapkan bahwa pencairan dana JHT secara penuh baru bisa dilakukan sesudah peserta mencapai usia 56 tahun. Padahal aturan sebelumnya, manfaat JHT dapat diberikan pada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan.

    “Kalangan buruh tentu saja menolak perubahan itu, karena dinilai memberatkan. Saya lihat, mayoritas fraksi di parlemen, mayoritas pendapat publik juga telah menyampaikan penolakannya terhadap peraturan tersebut. Aturan itu dianggap menzalimi kepentingan kaum buruh,” tutur Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon melalui akun Twitter resminya Jumat, (18/2/2022).

    Fadli Zon juga menegaskan, lantaran besarnya penolakan masyarakat, maka tak ada alasan bagi Presiden untuk mengabaikannya. Permenaker No. 2 Tahun 2022 sebaiknya memang segera dicabut agar tak menimbulkan gejolak sosial yg lebih besar. Menurutnya, ada beberapa alasan kenapa Permenaker itu bisa dianggap telah menzalimi kaum buruh.

    “Pertama, filosofi JHT sebenarnya adalah tabungan, yaitu agar kaum buruh masih punya tabungan saat mereka tak lagi bekerja, atau tak lagi menerima upah. Sehingga teorinya, saat seseorang tak lagi menerima upah, maka ia seharusnya diperbolehkan mencairkan tabungannya,” cuitnya.

    Sedangkan Permenaker No. 2 Tahun 2022 dinilai secara sepihak telah memaksa kaum buruh untuk menunda pencairan tabungan tadi hingga mencapai usia 56 tahun.

    “Padahal, di sisi lain, Pemerintah sendiri tidak bisa memberikan jaminan bahwa kaum buruh bisa terus bekerja dan menerima upah, atau tidak akan kehilangan pekerjaannya, hingga mencapai usia tersebut. Ini kan zalim,” sebut Fadli Zon.

    “Bagaimana jika buruh kena PHK pada usia 35 tahun, 40 tahun, atau 45 tahun, dan tidak bisa lagi masuk ke bursa kerja di sektor formal, apakah mereka harus menunggu 21 tahun, 16 tahun, atau 11 tahun kemudian untuk mencairkan uangnya sendiri?!,” sambungnya.

    Kedua, Pasal 2 Permenaker No. 2 Tahun 2022 memang memberikan opsi pencairan JHT sebelum usia 56, namun dengan syarat buruh mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

    “Lho, JHT ini adalah “asuransi sosial” bagi orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, bukan asuransi jiwa atau kecelakaan kerja. Masak buruh harus mengalami cacat dulu, atau mati dulu hanya untuk mencairkan tabungannya? Aturan ini, selain zalim, juga aneh,” tandas Fadlin Zon”

    Ketiga, kebijakan ini dirumuskan Pemerintah tanpa konsultasi publik terlebih dahulu dengan ‘stakeholder’ terkait, terutama kaum buruh serta Komisi IX DPR RI. Proses perumusannya saja sudah tidak ‘fair’ dan tak terbuka, bagaimana isinya bisa ‘fair’ jika begitu?!

    “Selain soal tidak transparan, tidak fair, serta zalimnya peraturan tersebut terhadap kaum buruh, ada persoalan lain yang saya kira perlu kita perhatikan juga, yaitu kenapa Pemerintah tiba-tiba mengubah peraturan mengenai JHT di tengah-tengah situasi pandemi? Apa yg sesungguhnya sedang terjadi?!,” ucap Fadli Zon heran.

    Merujuk data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2021 terdapat 21,32 juta orang, atau 10,32 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Dari jumlah tersebut, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 jumlahnya mencapai 17,41 juta orang, sementara 1,82 juta orang menjadi pengangguran karena Covid-19, dan 1,39 juta tidak bekerja karena Covid-19.

    “Pemerintah sendiri tidak bisa memberikan jaminan bahwa kaum buruh bisa terus bekerja dan menerima upah, atau tidak akan kehilangan pekerjaannya, hingga mencapai usia tersebut. Ini kan zalim.”

    “Menghadapi situasi tersebut, bisa dipastikan telah terjadi kenaikan klaim terhadap dana JHT. Kasus ini sebenarnya bukan khas Indonesia. Semua negara juga mengalami hal serupa, di mana klaim terhadap asuransi ketenagakerjaan telah meningkat karena situasi pandemi,” tandas Fadli Zon.

    Sementara jika kita baca laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020, karena yang terbaru belum tersedia, jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah klaim pencairan JHT pada tahun 2020 memang mengalami kenaikan 22,2 persen.

    Dari data yang sama kita bisa melihat bahwa pencairan klaim JHT di bawah usia 56 tahun telah meningkat sebesar 15,22 persen. Angka ini mewakili jumlah kasus PHK di bawah usia 56 tahun yang terjadi sepanjang periode 2019 hingga 2020, atau akibat pandemi Covid-19.

    “Saya kira, kenaikan klaim JHT akibat pandemi ini telah menekan arus kas BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Pemerintah kemudian segera merilis peraturan yang mengubah mekanisme pencairan JHT,” pungkas Fadli Zon.

    “Apalagi, kita juga membaca pernyataan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, bahwa hasil investasi dana jaminan sosial JHT sepanjang tahun 2021 mencapai Rp24 triliun, namun di sisi lain jumlah klaim yang dibayarkan mencapai Rp37 triliun,” sambungnya. []

  • Jokowi Tekankan Pentingnya Sinergi Seluruh Elemen Dalam Percepatan Vaksinasi

    peloporberita.com/ | Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nasional, baik dosis primer maupun dosis lanjutan atau booster.

    Presiden menyampaikan hal itu saat meninjau dan berdialog secara virtual dengan sejumlah penyelenggara vaksinasi serentak yang tersebar di 12 provinsi.

    “Saya kira dorong terus bersama-sama dengan Kodim, Polresta, Kejari, semuanya diajak untuk bersama-sama mempercepat vaksinasi,” ujar Presiden Jokowi saat berdialog dengan Bupati Majalengka, seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI.

    Hal senada juga disampaikan Jokowi saat menanggapi laporan Kapolda Papua Barat.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), capaian vaksinasi di provinsi tersebut hingga 17 Februari pukul 12.00 WIB baru berkisar 58,16 persen untuk dosis pertama dan 38,64 untuk dosis kedua.

    “Untuk Papua Barat agar betul-betul masyarakat semuanya diajak, libatkan tokoh-tokoh agama sehingga memberikan pemahaman yang langsung kepada penduduk,” ujarnya.

    Sedangkan, Provinsi Maluku Utara cakupan vaksinasi dosis pertama telah mencapai 79,41 persen dan dosis kedua 42,41 persen.

    Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengapresiasi daerah dengan cakupan vaksinasi yang tinggi. Salah satunya adalah Semarang, Jawa Tengah yang cakupan dosis primernya sudah melebihi 100 persen, sedangkan untuk vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia sudah mencapai 80 persen untuk dosis pertama dan kedua.

    Apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai target vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah, guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi.

    Di akhir dialog, Presiden Jokowi kembali mengimbau masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.[]

  • WFH Dorong Pemulihan Industri Penginapan

    peloporberita.com/ | Industri penginapan mulai pulih dan mencetak kinerja positif pada tahun lalu. Salah satunya adalah Marriott International.

    Pada kuartal terakhir tahun lalu, Marriott membukukan kenaikan pendapatan lebih dari dua kali lipat, menjadi USD 4,45 miliar. Capaian ini juga melampaui perkiraan Wall Street yang sebesar USD 3,99 miliar.

    “Kinerja tersebut dengan dengan pengecualian untuk wilayah Tiongkok, di mana pemulihan terhenti karena kebijakan nol Covid mereka,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Marriot Anthony Capuano yang dikutip dari Reuters.

    Tak hanya Marriot International, kinerja Airbnb Inc juga mengalahkan prediksi analis. Pada akhir tahun lalu, Airbnb melaporkan pendapatannya tumbuh 78% menjadi USD 1,53 miliar. Sedangkan ramalan analis berkisar USD 1,46 miliar.

    Perusahaan asal San Francisco ini juga berhasil meraih laba bersih sebesar USD 55 juta, berbanding terbalik dengan tahun 2020 yang merugi hingga USD 3,9 miliar.

    Kinerja Airbnb salah satunya didorong oleh banyaknya orang yang semakin fleksibel dengan bisa bekerja dari jarak jauh.

    “Orang-orang tidak terlalu terikat dengan kantor, jadi mereka sekarang bisa tinggal di mana saja,” ujar CEO Airbnb Brian Chesky.

    Perusahaan riset persewaan liburan AirDNA mencatat, pada Januari 2022 ada sekitar 58.000 persewaan jangka pendek baru di Amerika Serikat (AS). Angka ini terbilang paling banyak sejak awal pandemi dan terus bertambah setiap hari.

    “2021 adalah tahun pemulihan, dan 2022 akan melewati Covid dan menjadi tahun pertumbuhan yang kuat untuk sektor ini,” kata Wakil Presiden AirDNA Jamie Lane.[]