peloporberita.com

Tag: Nasional

  • Jokowi Tekankan Pentingnya Sinergi Seluruh Elemen Dalam Percepatan Vaksinasi

    peloporberita.com/ | Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nasional, baik dosis primer maupun dosis lanjutan atau booster.

    Presiden menyampaikan hal itu saat meninjau dan berdialog secara virtual dengan sejumlah penyelenggara vaksinasi serentak yang tersebar di 12 provinsi.

    “Saya kira dorong terus bersama-sama dengan Kodim, Polresta, Kejari, semuanya diajak untuk bersama-sama mempercepat vaksinasi,” ujar Presiden Jokowi saat berdialog dengan Bupati Majalengka, seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI.

    Hal senada juga disampaikan Jokowi saat menanggapi laporan Kapolda Papua Barat.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), capaian vaksinasi di provinsi tersebut hingga 17 Februari pukul 12.00 WIB baru berkisar 58,16 persen untuk dosis pertama dan 38,64 untuk dosis kedua.

    “Untuk Papua Barat agar betul-betul masyarakat semuanya diajak, libatkan tokoh-tokoh agama sehingga memberikan pemahaman yang langsung kepada penduduk,” ujarnya.

    Sedangkan, Provinsi Maluku Utara cakupan vaksinasi dosis pertama telah mencapai 79,41 persen dan dosis kedua 42,41 persen.

    Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengapresiasi daerah dengan cakupan vaksinasi yang tinggi. Salah satunya adalah Semarang, Jawa Tengah yang cakupan dosis primernya sudah melebihi 100 persen, sedangkan untuk vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia sudah mencapai 80 persen untuk dosis pertama dan kedua.

    Apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai target vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah, guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi.

    Di akhir dialog, Presiden Jokowi kembali mengimbau masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.[]

  • Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Dorong Penggunaan Pupuk Organik Untuk Pertanian Berkelanjutan

    peloporberita.com/ – Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Banten, Asep Mulya Hidayat mendorong penggunaan pupuk organik untuk pertanian berkelanjutan. Menurutnya, Hal ini sejalan dengan cita-cita negara-negara terutama yang berhimpun dalam forum G20.

    “Tren dunia ke depan adalah menerapkan pola dan gaya hidup sehat. Dan itu dimulai dari sumber pangan sehat yang dihasilkan dari budidaya dengan menggunakan pupuk organik,” tutur Asep melalui sambungan telepon, Kamis (17/2/2022).

    Haji Rocker sapaan akrabnya menjelaskan, pupuk organik sangat baik untuk meningkatkan produktivitas dan sebagai negara tropis basah, Indonesia sebetulnya kaya akan sumber dan bahan-bahan yang bisa dijadikan pupuk organik.

    “Jika ini dioptimalkan, bukan hanya bisa mengembalikan performa lahan, baik fisik, biologi maupun kimianya. Tapi bisa mengedukasi petani menjadi mandiri, tidak bergantung pada bantuan pupuk bersubsidi,” ungkap Asep.

    Di samping itu menurut Asep yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Propinsi Banten ini, kemampuan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan pupuk melalui pupuk bersubsidi terbatas. Sehingga salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah menggunakan pupuk organik.

    terkait aloksi pupuk bersubsidi, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian selama ini mengacu kepada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 67 Tahun 2016.

    “Tahun 2022 ini, Kementerian keuangan menganggarkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar Rp 25,276 trilyun dengan volume pupuk sebesar 9,04 juta ton, dan sesuai keputusan Raker dengan Komisi IV DPR RI, Senin (14/2), PT Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab dalam proses penyaluran mulai dari lini I sampai ke kios pengecer. Mudah-mudah berjalan efektif dan efisien,” tandasnya. []

  • Bikin Aturan JHT Cair Umur 56 Tahun, Menaker Ida Fauziah Punya Harta Rp 17 Miliar

    peloporberita.com/ – Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah mengumumkan adanya aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT) yang membatasi usai klaim program BPJS Ketenagakerjaan saat sudah memasuki usia 56 tahun.

    Sontak hal ini memicu perhatian publik, tak sedikit tokoh-tokoh yang mengkritik kebijakan ini, bahkan organisasi buruh melancarkan aksi demo menolak aturan yang bakal diberlakukan pada bulan Mei 2022.

    Ida Fauziah, masuk dalam Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode 2019-2024, Ia dilantik pada 23 Oktober 2019. Sebelumnya, ia berprofesi sebagai politisi Indonesia dengan duduk sebagai anggota DPR-RI pada 1999 sampai 2018 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili Jawa Timur untuk daerah Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto.

    Harta kekayaannya dikutip dari elhkpn.kpk.go.id per 22 Maret 2021 mencapai Rp17.087.925.557. Jumlah ini, meningkat sekitar Rp 1,8 miliar dari saat ia melaporkan harta kekayaannya pertama kali sebagai menteri pada 2020.

    Harta Ida Fauziyah, terdiri dari lima bidang tanah dan bangunan di Banjarnegara, Mojokerto, dan Jakarta Selatan. Total seluruh tanah dan bangunan tersebut senilai Rp 10,838 miliar dengan rincian sebagai berikut:

    1. Tanah Seluas 5.920 m² di Kab/Kota Banjarnegara, Warisan Rp2.378.000.000
    2. Tanah Seluas 1755 m² di Kab/Kota Mojokerto, Warisan Rp 715.000.000
    3. Tanah Seluas 330 m² di Kab/KotaMojokerto, WarisanRp 175.000.000
    4. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m² /350 m² di Kab /KotaJakarta Selatan, Hasil SendiriRp 6.800.000.000.
    5. Tanah Seluas 1500 m² di Kab/KotaMojokerto, WarisanRp 770.000.000

    Harta kekayaan Ida lainnya yakni terkait alat transportasi dan mesin total senilai Rp1.610.500.000. Kendaraan tersebut yakni Mitsubishi Pajero Sport Jeep keluaran tahun 2012 senilai Rp 200 juta, Toyota Fortuner tahun 2018 senilai Rp 390 juta dan Toyota Alphard tahun 2019 senilai Rp 1,005 miliar.

    Kemudian ia juga memiliki satu unit motor yaitu Yamaha 2PV tahun 2018 senilai Rp 15,5 juta. Dalam LHKPN-nya, Ida tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 186,7 juta dan kas dan setara kas sebesar Rp4.452.725.557 miliar. Selain itu, Menaker diketahui tidak memiliki utang. []

  • Satgas Covid Pangkas Waktu Karantina Jadi 3 Hari, Begini Syaratnya

    peloporberita.com/ – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 merilis aturan terbaru tentang durasi karantina, yakni menjadi 3×24 jam atau 3 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang telah menerima vaksinasi booster atau dosis ketiga untuk penguat antibodi.

    “Ketentuan pemangkasan waktu karantina dari 7×24 jam menjadi 3×24 jam menyesuaikan dengan masa inkubasi Covid-19 varian Omicron yang lebih pendek, yaitu tiga hari,” tutur Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Satgas Covid-19 Brigjen TNI Purn Alexander K Ginting, Rabu (16/2/2022).

    Ketentuan durasi karantina terbaru ini, tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang dirilis per 16 Februari 2022.

    Salah satu poin dalam surat edaran tersebut adalah, PPLN yang tiba di Indonesia wajib dilakukan tes ulang RT-PCR dan diwajibkan menjalani karantina terpusat. Sementara durasi karantina dibagi menjadi 4 yakni:

    1. 7×24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis pertama,
    2. 5×24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua
    3. 3×24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis ketiga (booster)
    4. PPLN berusia di bawah 18 tahun atau yang membutuhkan perlindungan khusus, maka durasinya mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh/pendamping perjalanannya.

    Saat menjalani karantina sesuai durasi, maka dilanjutkan dengan tes RT-PCR kedua pada hari keenam bagi PPLN dengan durasi karantina 7×24 jam, bagi PPLN dengan durasi karantina 5×24 jam dilakukan tes kedua pada hari keempat karantina.

    Sementara bagi PPLN dengan durasi karantina 3×24 jam dilakukan tes kedua pada hari ketiga. Jika hasil tes ulang RT-PCR menunjukkan hasil negatif, bagi WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. []

  • Protipe I Laser Warning System dan Remote Controlled Weapon Station untuk Ranpur Tank Scorpion Dibuat

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Kadislitbangad) Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, meninjau pembuatan Prototipe I laser warning system (LWS) dan Remote Control Weapon System atau Remote Control Weapon Station (RCWS) untuk Ranpur Tank Scorpion di Worksop PT. Respati Solusi Rekatama Cibitung Bekasi, Kamis, 5 Agustus 2021.

    Direktur PT. Respati Solusi Rekatama Bapak Dhitya Yudhistira menyampaikan, Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ) merupakan penguatan cahaya melalui emisi dari radiasi yang distimulasi atau dirangsang.

    Laser yang sudah dikembangkan saat ini terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan sifat keluarannya, jenis laser dapat dibagi dalam dua kategori yaitu laser kontinu (CW) dan laser pulsa. Laser kontinu memancarkan cahaya yang tetap selama medium lasernya di eksitasi sementara itu laser pulsa memancarkan cahaya dalam bentuk pulsa pada interval waktu tertentu.

    “Hingga saat ini, Indonesia belum bisa memproduksi Laser Warning System (LWS) sedangkan kita memiliki kemampuan SDM yang mampu untuk membuat LWS walaupun komponen dan sensor masih tetap harus impor,”

    Laser ini, sering digunakan di berbagai aplikasi di bidang militer, antara lain digunakan untuk mengukur jarak sasaran musuh sebelum melakukan penembakan. Untuk menghindari tembakan musuh diperlukan sebuah sistem yang akan mendeteksi laser musuh yang digunakan untuk mengukur jarak. Sistem ini dikenal dengan nama Laser Warning System.

    Adapun Laser Warning System (LWS) saat ini belum diproduksi di Indonesia sehingga kebutuhan sistem ini harus melalui import. Mengingat sistem ini sangat penting guna mendukung alutsista, maka perlu adanya penelitian tentang Laser Warning System (LWS) agar dapat diproduksi dalam negeri sehingga dapat mengurangi biaya dan ketergantungan terhadap produk luar negeri.

    “Saat ini progress pembuatan Prototipe I laser warning system (LWS) untuk Ranpur Tank Scorpion mencapai 55 % ditargetkan penyelesaian pada bulan November, ” ungkapnya berdasarkan keterangan tertulis.

    Pada kesempatan yang sama, Kadislitbangad Brigjen TNI Terry Tresna Purnama menyampaikan, Latar belakang pembuatan Prototipe I laser warning system (LWS) Untuk Ranpur Tank Scorpion di Worksop PT. Respati Solusi Rekatama cukup beralasan karena dihadapkan dengan Rencana Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kekuatan TNI AD.

    Menurutnya, ini mempedomani arah pembangunan kekuatan TNI AD yang berorientasi pada pencapaian tugas-tugas TNI AD dalam rangka menunjang tugas pokok TNI, maka pembangunan kekuatan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) TNI AD yang ditetapkan serta menyesuaikan secara adaptif.

    “Dislitbang TNI AD sebagai bagian dari kekuatan TNI AD, harus memenuhi ketentuan di mana dalam setiap perencanaan program kegiatan yang terkategori sebagai bagian dari upaya pembangunan kekuatan TNI AD termasuk diantaranya Program Litbanghan harus berdasarkan Renstra yang ditetapkan, “tegasnya.

    Kadislitbangad menambahkan bahwa perencanaan Program Litbanghan Dislitbang TNI AD dalam Pengembangan produk pertahanan dan keamanan dalam negeri mulai gencar dilakukan untuk membatasi tingginya ketergantungan Indonesia terhadap produk pertahanan dan keamanan dari luar negeri.

    “Hingga saat ini, Indonesia belum bisa memproduksi Laser Warning System (LWS) sedangkan kita memiliki kemampuan SDM yang mampu untuk membuat LWS walaupun komponen dan sensor masih tetap harus impor. Komponen dan sensor yang diimpor akan mempunyai nilai lebih dan mengurangi ketergantungan pembelian alat jadi dari luar negeri. Efek lain yang bisa diharapkan adalah peningkatan kualitas alutsista dan kemudahan perawatan karena pembuatan dilakukan dalam negeri,” tandasnya. []

  • Muhadjir Effendy: Oksigen Harus Tersedia di Puskesmas

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, oksigen untuk pasien Covid-19 harus tersedia hingga level puskesmas. Hal ini disampaikannya saat memonitoring evaluasi penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan.

    “Saya minta oksigen kecil yang ukuran 6 m3 harus didistribusikan ke level yang paling bawah yaitu pada tingkat Puskesmas.”

    Menurutnya, kebutuhan oksigen di tingkat bawah sangat tinggi. Banyak angka kematian justru disebabkan mereka yang melakukan isoman di rumah kemudian datang ke RS sudah dalam kondisi parah atau umumnya sesak nafas.

    “Angka kematian dari yang isolasi mandiri datang ke RS juga masih tinggi di sini. Belajar dari Jawa, tadi saya minta oksigen kecil yang ukuran 6 m3 harus didistribusikan ke level yang paling bawah yaitu pada tingkat Puskesmas,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/ Kamis, 5 Agustus 2021.

    Oleh sebab itu, Menko PMK menyatakan bahwa di setiap puskesmas harus tersedia tabung oksigen yang dapat digunakan untuk pasien isoman yang membutuhkan tindak lanjut karena mengalami sesak nafas. Sehingga penanganan, bisa lebih cepat tanpa harus langsung ke RS.

    Lebih lanjut Muhadjir mengimbau kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai cadangan tabung oksigen agar dipinjamkan dahulu kepada produsen ataupun vendor lain. Tujuannya, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di tingkat bawah.

    Dalam kesempatan yang sama Muhadjir menyebut bahwa bantuan oksigen dari Singapura telah sampai ke Tanah Air. Ia berharap, Singapura dapat menambah pasokan oksigen Kalimantan Selatan yang saat ini diketahui masih kurang 12 ton perhari. Meskipun, ia juga optimistis peningkatan kapasitas produksi industri lokal mampu memenuhi kebutuhan oksigen di dalam negeri.

    “Alhamdulillah bantuan oksigen dari Singapura sudah datang. Jadi ini real bukan janji. Nanti setelah itu, isotank-nya bisa digunakan untuk oksigen dari sumber yang lain dan sumber yang lain sudah ada nanti siap untuk diisi,” sebutnya.

    Sebagai PT Samator Gas Industri yang berlokasi di Jl. A. Yani KM 23, Banjarmasin telah 100% mengalihkan produksi oksigen untuk keperluan kesehatan terutama penanganan pasien Covid-19. Bahkan, tidak hanya di RS tetapi juga untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di rumah.[]

  • Syahrul Yasin Limpo: 2 Tahun Saya Jadi Menteri Tidak Pernah Impor Beras

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Indonesia tidak pernah impor beras dalam kurun 2 tahun dirinya menjadi Menteri Pertanian.

    Hal ini ia sampaikan saat menggelar Rapat Percepatan Penyerapan KUR Sektor Pertanian bersama para kepala daerah Provinsi Maluku yang digelar secara virtual di ruang Agriculture War Room (AWR) Kementerian Pertanian.

    “Kita tau dalam 2 tahun saya jadi menteri tidak ada impor beras, Pak, Bu,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/ Rabu, 28 Juli 2021.

    “Yang penting itu konsepsinya harus jelas, Pak Gubernur dan Pak Bupati. Harus berskala ekonomi dan berkelanjutan. Minimal 1 hektare itu bisa 7 ton. Karena itu mainkan terus KUR di wilayah kerja masing-masing.”

    Mentan Syahrul menjelaskan, Indonesia tidak impor beras selama 2 tahun belakangan ini lantaran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti meningkatkan produktivitas pangan lokal. Oleh sebab itu, Mentan mengajak para kepala daerah memperkuat penyerapan KUR pertanian secara masif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Terkait hal ini, Mentan mencontohkan penyerapan KUR di Provinsi Maluku yang menurutnya sejauh ini sudah berjalan dengan baik, dimana terjadi peningkatan daya serap antara pelaku usaha dengan gabungan kelompok tani. Karena itu, Maluku bisa menjadi contoh dalam melakukan percepatan dan penyerapan.

    “Yang penting itu konsepsinya harus jelas, Pak Gubernur dan Pak Bupati. Harus berskala ekonomi dan berkelanjutan. Minimal 1 hektare itu bisa 7 ton. Karena itu mainkan terus KUR di wilayah kerja masing-masing,” tegas Mentan.

    Mentan menegaskan, program KUR sudah terbukti memiliki keuntungan besar yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Misalnya, dari total luas tanam 1 hektar, keuntungan yang didapat bisa mencapai Rp10 juta sampai Rp15 juta dalam sekali panen.

    “Penghasilan sebesar itu diluar pengeluaran lain seperti makan, minum dan lain-lain. Jadi saya bisa pastikan 10 juta itu penghasilan bersih. Kenapa? karena dengan KUR akselerasinya lebih kuat dan lebih cepat,” sebutnya.

    Kedepannya, Mentan berjanji akan menambah alokasi tambahan dana KUR Maluku menjadi kurang lebih 1 triliun.

    “Saya mau Maluku tidak lagi tergantung dengan daerah lain. saya mau Maluku jadi lumbung pangan nasional,” ucapnya.

    Sementara Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dalam kesempatan yang sama menyampaikan terimakasih atas perhatian besar jajaran Kementan terhadap sektor pertanian di Provinsi Maluku. Barnabas yakin, program tersebut bermanfaat bagi masyarakat Maluku.

    “Saya kira program Pak menteri ini sangat bagus sekali. Terutama dalam mempercepat penyerapan KUR di provinsi kami. Saya yakin kalau petani kita sudah maju, Indonesia juga pasti maju,” tegasnya.

    Selanjutnya, Bupati Buru, Ramly Umasugi yang mengapresiasi respon cepat jajaran Kementan terhadap perkembangan sektor pertanian di Maluku, khususnya di Kabupaten Buru. Menurutnya, kementan memiliki jasa besar terhadap peningkatan produksi yang ada lantaran selama ini terus memberi dukungan dengan bantuan alsintan.

    “Saya mengucapkam terimakasih atas respon kementan yang telah darang ke Kabupaten Buru untuk panen raya beberapa waktu lalu. Bukan hanya itu saja, kami diberi bantuan alsintan yang sangat membantu petani di Buru. Sekali lagi terimakasih Kementan,” sebutnya. []

  • Sandiaga Uno: Pengelola Desa Wisata Harus Manfaatkan Platform Digital

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pengelola desa wisata harus memanfaatkan platform digital secara maksimal, termasuk sosial media dengan membuat konten-konten kreatif dalam bingkai strategi digital marketing.

    “Mereka (pemda dan pengelola desa wisata) harus dapat menghadirkan wisata dengan konsep localize, personalize, customized, and smaller in size.”

    Sehingga bisa terwujud desa wisata sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

    “Saya melihat bahwa tren ke depan akan sangat bergantung kepada kecepatan kita meningkatkan keterampilan,” tutur Sandi saat menjadi narasumber “Bimtek & Workshop Online Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 untuk wilayah IV”, Selasa, 27 Juli 2021.

    “Yakni pengelola desa wisata untuk bisa masuk ke dalam ekonomi digital dan ekonomi berbasis kreatif serta bagaimana mengelola daya tarik wisata untuk disebarluaskan melalui platform digital. Jadi ini merupakan keniscayaan,” sambungnya.

    Oleh sebab itu, ajang ADWI 2021 yang digelar Kemenparekraf/Baparekraf turut memasukkan konten kreatif sebagai salah satu dari tujuh kategori yang dilombakan. Selain homestay, toilet, suvenir, digital, CHSE, dan daya tarik wisata.

    Melalui bimbingan teknis dan workshop online yang kali ini diikuti lebih dari 300 pengelola desa wisata di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat ini, para peserta diharapkan dapat mendapat pemahaman yang lebih terkait hal tersebut.

    “Seperti pemahaman tentang SEO (search engine optimization) yang menjadi sangat penting. Karena setiap individu ketika masuk ke digital berawal dari search dan angkanya mencapai 80 persen. Karena itu kita harus bisa mendorong adanya pemahaman SEO bagi pengelola desa wisata,” sebut Sandiaga.

    Khusus desa wisata yang ada di wilayah IV, Menparekraf berpesan agar dapat memaksimalkan potensi wisatawan yang ada. Menurutnya, Jabodetabek adalah pasar terbesar atau sekitar 35 hingga 40 juta wisatawan berasal dari daerah ini.

    “Mereka (pemda dan pengelola desa wisata) harus dapat menghadirkan wisata dengan konsep localize, personalize, customized, and smaller in size. Karena kalau tidak akan sayang, dalam 1 jam wisatawan bisa menuju ke desa wisata dengan menggunakan mobil atau kapal ke Pulau Seribu,” sebut Sandiaga.

    Influencer yang juga menjadi salah satu anggota dewan juri “ADWI 2021”, Atta Halilintar, menambahkan, peran digital marketing khususnya sosial media saat ini memang begitu tinggi. Dimana penetrasi dan kecepatan internet di Indonesia yang terus berkembang.

    Atta Halilintar
    Influencer Atta Halilintar. (Foto:Pelopor.id/Kemenparekraf)

    Sebanyak 67 persen user yang melihat iklan offline melanjutkan pencarian di internet. Sekitar 57 persen orang yang menonton iklan di televisi juga melakukan pencarian di internet. Strategi pemasaran melalui digital juga memiliki jangkauan yang luas dan rentan waktu yang lama.

    “Dengan strategi digital marketing, informasi mengenai produk ataupun jasa yang dipasarkan dapat diakses kapanpun,” tandas Atta. []

  • Rumput Laut Bisa Jadi Solusi Masalah Limbah Plastik

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak pelaku usaha rumput laut menangkap peluang dari tingginya permintaan komoditas rumput laut. Apalagi rumput laut juga menjadi jawaban terhadap sejumlah persoalan global, seperti limbah plastik dan perubahan iklim.  

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti menyontohkan, rumput laut hadir dengan bioplastic sebagai pengganti kemasan plastik. “Ketika dunia menempatkan climate change sebagai isu utama, pelaku usaha bisa mem-branding rumput laut sebagai tanaman yang mampu menyerap CO2,” kata Artati saat membuka Webinar tentang rumput laut, di Jakarta, Selasa (27/7/2021).

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti. (Foto: Pelopor/Kementerian Kelautan dan Perikanan)

    Dalam seminar online bertajuk “Mendulang Rupiah dari Produk Inovasi Berbasis Rumput Laut,” Artati menegaskan, rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia, dengan jumlah mencapai 8,6% dari total biota di laut. Sedangkan luas wilayah habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 juta hektare atau terbesar di dunia.

    Baca juga: KKP Resmi Tambah 30 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan

    Selain itu, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP Machmud juga menjelaskan, saat ini pemanfaatan rumput laut untuk konsumsi manusia menyumbang lebih dari 77% dari keseluruhan pangsa pasar global. Kebutuhan diproyeksikan meningkat di masa mendatang, karena perubahan lifestyle kebiasaan makan yang sehat dan meningkatnya populasi penduduk. Selain itu, permintaan pasar rumput laut diprediksi mencapai USD 23,04 miliar pada tahun 2027. 

    Sebagai bentuk dukungan, Machmud memastikan, pemerintah telah melakukan langkah serius dalam pengembangan industri rumput laut nasional melalui Perpres 33/2019. Langkah penguatan industri rumput laut nasional diimplementasikan dalam beberapa program, diantaranya penelitian pengembangan budidaya jenis (spesies dan/atau varietas) baru, inovasi teknologi produk setengah jadi dan produk akhir, serta pasar produk rumput laut nasional dan global.

    “Ketika trend healthy food meningkat di komunitas dunia, rumput laut hadir menjadi opsi plant-based food bahkan menjadi superfood,” papar Machmud. Tak hanya untuk makanan, saat ini rumput laut sudah dikembangkan pemanfaatannya sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul dalam bidang farmasi. 

    Baca juga: KKP Gelar Pelatihan Camilan Olahan Ikan di 34 Provinsi

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pentingnya penerapan ekonomi biru, dengan memanfaatkan sumber daya kemaritiman secara berkelanjutan. Menurutnya, penerapan ekonomi biru yang didukung penguatan riset akan baik bagi kemaslahatan umat manusia. []

  • Tito Karnavian Minta Pemda Bentuk Tim Tracing Covid-19

    peloporberita.com/ | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) membentuk tim tracing untuk melacak penularan Covid-19. Menurut Mendagri, tugas tracing perlu didukung dengan membentuk tim khusus yang perannya hanya melacak penularan. Pelacakan itu dilakukan dengan menelusuri orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. 

    “Saya ingin melihat nanti pemda mana yang sukses membuat seperti itu,” ujar Mendagri saat memberi keterangan pers usai melakukan Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (27/7/2021).

    Baca juga: Tito Karnavian: Papua Gunakan PPKM level 4 dan 3, Istilah Lockdown Bikin Masyarakat Bingung

    Selain menangani pandemi, pembentukan tim ini juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Menurut Tito, hal ini dapat melibatkan masyarakat yang memiliki ijazah setara SMA untuk direkrut dalam tim tersebut.

    Baca juga: Tito Karnavian: Penegakan Hukum PPKM Harus Tegas, Tapi Humanis dan Manusiawi

    Sebelum terjun ke lapangan, mereka diberikan pelatihan singkat terkait cara melacak sehingga mereka memiliki keahlian. Mendagri menyebutkan, beberapa negara sudah membuka lowongan kerja semacam ini, yaitu sebagai pelacak penularan Covid-19.

    Mendagri menjelaskan, pekerjaan melacak penularan Covid-19 perlu dilakukan oleh tim khusus yang tidak mengemban tugas lain. Saat ini, tugas tersebut masih dikerjakan oleh puskesmas, dan juga TNI, Polri, serta Babinsa sebagai tugas tambahan. Alangkah lebih baik jika seluruh pemerintah daerah membentuk tim tracing penularan Covid-19. []