peloporberita.com

Tag: Moeldoko

  • KSP Moeldoko: Banyak yang Keluar Negeri Ngaku untuk Bekerja Kenyataannya Berwisata

    peloporberita.com/ – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, banyak yang menyampaikan alasan bohong saat pergi ke luar negeri di masa Pandemi Covid-19.

    Hal itu disampaikan KSP usai rapat koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (19/1/2022).

    “Praktik di lapangan menunjukkan tidak sedikit yang ke luar negeri mengaku untuk bekerja, namun sebenarnya untuk wisata dan sebaliknya,” kata Moeldoko dalam keterangan persnya.

    KSP menyampaikan, berdasarkan data Kemenkes per 15 Januari, 75 persen pasien Omicron berasal dari PPLN. Mayoritas berasal dari Arab Saudi, Turki, Malaysia, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab.

    Atas dasar itu, pemerintah mengimbau masyarakat menahan diri melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali penting. Salah satu tantangan dalam melakukan pembatasan adalah identifikasi tujuan orang ke luar negeri.

    “Dilaporkan bahwa jumlah orang ke luar negeri untuk tujuan wisata masih banyak,” ungkapnya.

    Meski demikian, Mantan Panglima TNI ini menegaskan, pengetatan syarat perjalanan ke luar negeri akan dikecualikan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mahasiswa. Serta untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan mendesak, seperti alasan kesehatan atau kemanusiaan.

    “Nanti Ditjen imigrasi akan berkoordinasi dengan KPCPEN, Satgas dan Kemenkes untuk menindaklanjuti rencana ini (pengetatan syarat perjalanan luar negeri),” tegasnya. []

  • HKTI Gelar Raker Pengukuhan Pengurus 20 DPD se-Indonesia

    peloporberita.com/ – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar Rapat Kerja (Raker),
    Pengukuhan Pengurus 20 DPD se-Indonesia dan Pembekalan Nasional Hukum Agraria
    di Hotel JW Marriott Jakarta, Rabu (15/12/2021)

    Ketua LBH HKTI Apriansyah, S.H., M.H dalam pidatonya mengatakan, LBH HKTI
    adalah salah satu lembaga yang mengutamakan kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya masyarakat dikalangan petani.

    “Dari awal terbentuknya LBH sejak bulan april sampai dengan sekarang,kami sudah menagngani banyak kasus Agraria salah satu contohnya kasus Morowali, Sumedang dan konflik lainnya,” tutur Apriansyah.

    Ditempat yang sama Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memimpin kegiatan Pembekalan Nasional Hukum Agraria dan Rakernas LBH HKTI, di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

    Dalam arahannya, Moeldoko mengatakan, pengukuhan LBH HKTI dilakukan karena banyaknya persoalan yang dihadapi tentang konflik agraria.

    “LBH HKTI harus fokus membela masyarakat, jangan sampai HKTI dijadikan alat untuk memeras. Harus mengedepankan
    misi mulia dalam membantu masyarakat dan bekerja dengan baik,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Moeldoko menjelaskan, dengan adanya adanya reforma agraria, KSP sudah menangani dari 1991 perkara menjadi 139, di Istana Bogor dalam waktu yang lalu telah diluncurkan 1.054 sertifikat tanah di Indonesia, oleh karena LBH HKTI diharapkan dapat meringankan kesulitan para petani. []

  • KSP Moeldoko: Pembatalan PPKM Level 3 Nataru Bukti Kebijakan Gas dan Rem

    peloporberita.com/ – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pembatalan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di semua daerah saat Natal 2021 dan Tahun Baru (Nataru) 2022, merupakan bukti kebijakan gas dan rem Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani Covid-19.

    “Kebijakan menginjak gas dan menarik rem idealnya disesuaikan dengan perkembangan data terkini Covid-19. Untuk itu gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan Covid-19 di hari-hari terakhir,” tutur KSP Selasa (7/12/2021).

    “Jadi Presiden satu sisi memberikan kelonggaran, tetapi pada sisi yang lain memberikan penekanan atas protokol kesehatan.”

    Moeldoko menegaskan, meskipun PPKM level 3 batal diterapkan di semua daerah saat Nataru, pemerintah tetap akan menerapkan sejumlah pembatasan.

    “Untuk acara-acara kerumunan masyarakat yang diizinkan maksimal berjumlah maksimal 50 orang, per tandingan olahraga tetap tidak boleh tanpa penonton, dan operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop juga dibatasi hanya 75%,” ungkapnya.

    KSP juga menambahkan bahwa pelaku perjalanan jarak jauh wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19, baik melalui PCR atau antigen.

    Baca juga : 

    “Jadi Presiden satu sisi memberikan kelonggaran, tetapi pada sisi yang lain memberikan penekanan atas protokol kesehatan,” tandasnya.

    Adapun Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan yang lebih proporsional saat Nataru, yakni tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tapi dengan beberapa pengetatan.

    Keputusan ini didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76% dan dosis 2 yang mendekati 56%. Vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64% dan 42% untuk dosis 1 dan 2 di Jawa-Bali. []

  • AHY Disebut Lukai Hati Yasonna, Mahfud, dan Megawati

    peloporberita.com/ – Juru Bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang pimpinan Moeldoko, M Rahmad menyampaikan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sudah melukai hati banyak orang seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Mahfud, Megawati dan Keluarga Gus Dur. Selain itu, Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat dinilai bikin kecewa tokoh internal di partai tersebut.

    “AHY sudah banyak melukai hati para senior atau orang tua di Partai Demokrat. Kami mendengar, banyak yang menjadi korban PHP. Dan banyak pula yang kecewa kepada AHY karena para orang tua itu tidak dihargai di partai demokrat. Bahkan bukan hanya kecewa kepada AHY, tetapi juga sangat kecewa dengan Pak SBY,” tutur Rahmad, Kamis (25/11/2021).

    “AHY melalui juru bicara partai, juga telah menuduh Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5, mengkudeta Presiden Gus Dur. Meski kemudian pernyataan itu direvisi, namun itu jelas sangat melukai hati Ibu Megawati.”

    Bahkan menurut Rahmad, AHY pernah menuduh kudeta di Partai Demokrat dibekingi oleh orang dalam istana. “Tuduhan itu tentu beralamat langsung kepada Presiden Jokowi karena hanya Presiden Jokowi yang menjadi atasan Pak Moeldoko,” ungkapnya.

    AHY, juga menuduh pemerintah terlibat kudeta Partai Demokrat. Hal itu, membuat hati Menkumham Yasonna Laoly terluka, dan telah pula membuat pula hati Menko Polhukam Mahfud MD terluka.

    “Tak cukup hanya sampai di situ. AHY melalui juru bicara partai, juga telah menuduh Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5, mengkudeta Presiden Gus Dur. Meski kemudian pernyataan itu direvisi, namun itu jelas sangat melukai hati Ibu Megawati Soekarnoputri dan hati keluarga Gus Dur yang sangat kita hormati,” tegas Rahmad.

    Rahmad juga menyampaikan bahwa AHY terus berusaha menyeret Presiden Jokowi ke dalam kisruh Partai Demokrat dengan cara mengait-ngaitkan keterlibatan lembaga kepresiden seperti Kepala Staf Presiden kedalam konflik partai demokrat.

    Baca juga : 

    “AHY juga berani mencederai demokrasi dengan membawa-bawa nama rakyat, dan mengklaim bahwa KLB atau Kongres Luar Biasa itu adalah ilegal. AHY dalam hal ini berpikir sesat dan hilang rasa adilnya, hanya karena takut kekuasaannya hilang dan takut menjadi rakyat biasa,” tandas Rahmad.

    Sebelumnya, AHY menyampaikan sukacita dan rasa syukurnya atas ditolaknya gugatan KLB Deli Serdang Nomor 150 di PTUN Jakarta. Penolakan ini, ia sebut semakin memperkuat Keputusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya, yang juga menolak permohonan pihak KSP Moeldoko, tentang Judicial Review AD/ART Partai Demokrat.

    “Keputusan PTUN ini telah telah mengonfirmasi keyakinan kita. Sebab jika mengikuti alur logika hukum yang disampaikan oleh putusan Mahkamah Agung (MA), maka legal standing dalam materi gugatan KSP Moeldoko di PTUN, menjadi semakin tidak relevan,” sebut AHY, Rabu (24/11/2021). []

  • Moeldoko Bukan Penyelenggara Maupun Donatur KLB Deli Serdang, Bagi-bagi Uang dan Handphone Fitnah

    peloporberita.com/ – Muhammad Rahmad, Juru Bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang mengatakan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bukanlah penyelenggara maupun donatur Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sibolangit, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Tetapi, Moeldoko hadir di acara tersebut sebagai undangan atas permintaan peserta KLB.

    “Kami minta kubu AHY untuk segera mengklarifikasi pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia,

    “Pak Moeldoko bukan penyelenggara dan bukan pula donatur KLB Deli Serdang. Pak Moeldoko hanya diminta oleh peserta KLB untuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat. KLB Partai Demokrat di Deli Serdang diselenggarakan oleh DPC, DPD, dan kader-kader Partai Demokrat,” tutur Rahmad, Selasa, 19 Oktober 2021.

    Rahmad juga menegaskan, bahwa kesaksian dari peserta KLB Demokrat sekaligus Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu, Gerald Pieter Runtuthomas yang menyebut Moeldoko bagi-bagi uang dan handphone adalah fitnah dan berita bohong.

    Muhammad Rahmad
    Muhammad Rahmad, Juru Bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang. (Foto: peloporberita.com/Ist)

    "Tidak ada satu fakta pun yang menunjukkan Pak Moeldoko membagi bagikan uang dan ponsel sebagaimana yang dituduhkan. Itu adalah karangan bebas, skenario sesat yang dengan sengaja membuat fitnah dan berita bohong," tegas Rahmad.

    Rahmad juga menggarisbawahi bahwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang diselenggarakan oleh DPC, DPD dan kader-kader Partai Demokrat. Moeldoko sendiri, hanya diminta oleh peserta KLB untuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat.

    “Oleh sebab itu, kubu AHY telah memfitnah, telah menebarkan berita bohong dan telah mencemarkan nama baik seseorang yang bisa bermuara ke tindak pidana pencemaran nama baik,” ungkapnya.

    Rahmad pun menuntut kubu AHY untuk segera memberikan klarifikasi atas pernyataan mereka terkait Moeldoko. Selain itu, Rahmad menuntut permintaan maaf dari kubu AHY.

    “Kami minta kubu AHY untuk segera mengklarifikasi pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, untuk tidak lagi menebarkan fitnah dan berita bohong,” tandas Rahmad. []

  • KSP Moeldoko Tegaskan Pentingnya Diplomasi Pusat Studi Islam

    peloporberita.com/ – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan, pendekatan diplomasi pusat studi Islam di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) perlu didorong sebagai bentuk pendekatan diplomasi Islam Indonesia kepada dunia.

    “Pendekatan diplomasi melalui studi Islam ini penting. Mungkin perlu juga kita menargetkan penerima beasiswa dari negara-negara yang masih berpikir bahwa Islam di Indonesia dipenuhi dengan teroris. Jadi kita bisa meluruskan disitu,” tutur Moeldoko ketika bertemu dengan Rektor dan petinggi kampus UIII di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis, 14 Oktober 2021.

    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (Foto: peloporberita.com/Antara/Akbar Nugroho Gumay)

    Moeldoko menegaskan, studi Islam dengan konteks Indonesia memberikan kekhasan yang diharapkan mampu menjadi ikon baru pusat studi Islam dunia.

    “Pendekatan diplomasi melalui studi Islam ini penting.”

    Sementara pihak UIII  dalam pertemuannya dengan KSP Moeldoko melaporkan, saat ini setidaknya 100 beasiswa kuliah telah diberikan kepada insan-insan akademis dari 59 negara yang ingin mendalami studi Islam di UIII.

    Rekor UIII Komaruddin Hidayat menyampaikan, bahwa sebagian besar penerima beasiswa adalah perempuan, terutama berasal dari kawasan Timur Tengah.

    “Ini adalah ikon baru. Satu-satunya kampus fenomenal hasil karya dari Presiden Joko Widodo dan para petinggi negara ini,” ungkap Komaruddin.

    Sebelumnya pada 29 Juni 2021, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 57/2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Kampus tersebut, memiliki tujuh fakultas itu yakni Kajian Islam, Ilmu Sosial Humaniora, Ekonomi Islam, Sains dan Teknologi, Pendidikan, serta Arsitektur dan Seni. []

  • Lawan Pandemi Bersama Moeldoko Center

    peloporberita.com/ | Komunitas Moeldoko Center berkomitmen merangkul masyarakat dalam melawan pandemi. Untuk mendukung hal itu, Komunitas Moeldoko Center akan memberikan bantuan berupa 1 tube Ivermectin isi 5 tablet @12mg kepada masyarakat yang masih terpapar virus Covid-19.

    Bantuan ini akan diberikan dalam periode 11 Oktober-10 November 2021, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu syaratnya adalah hasil swab antigen atau PCR positif minimal H-3. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa langsung menghubungi posko Moeldoko Center terdekat di kota Anda.

    Untuk diketahui, Moeldoko Center telah mendirikan 32 posko yang tersebar di seluruh Indonesia. Apabila posko tidak dapat dihubungi, maka Anda bisa menghubungi call center di 0811-8118-8881.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, per 12 Oktober 2021, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia (kumulatif) mencapai 4.229.813, sedangkan angka meninggal dunia mencapai 142.763 dan angka kesembuhan menyentuh 4.065.425. []

  • Mengenal Moeldoko Center dan Visi Misinya

    peloporberita.com/ – Sebagai bukti dukungan masyarakat terhadap Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dibentuklah Moeldoko Center pada Februari 2021 lalu. Tetapi, peresmiannya baru dilakukan pada 8 Juli 2021, atau tepat di Hari Ulang Tahun Moeldoko ke-64. Sedangkan saat ini, Moeldoko menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

    Peresmian Moeldoko Center dilakukan secara Online via Zoom seiring dengan kondisi kala itu yang masih di tengah pandemi covid-19, yang diikuti oleh Pengurus & Anggota dari berbagai daerah, dan luar negeri.

    “Moeldoko Center ini adalah betul-betul memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah. Bahkan bisa menjadi institusi penjembatan yang bisa mendengarkan suara rakyat dengan baik.”

    KSP Moeldoko mengatakan, institusi Moeldoko Center ingin memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah untuk memastikan aspirasi rakyat mengalir dan dilaksanakan.

    “Moeldoko Center ini adalah betul-betul memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah. Bahkan bisa menjadi institusi penjembatan yang bisa mendengarkan suara rakyat dengan baik, dan kita bisa membuka akses kepada semua stakeholders agar semua persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kita bisa tersampaikan dan ada solusinya,” tutur KSP Moeldoko beberapa waktu lalu.

    Moeldoko
    KSP Moeldoko. (Foto:Pelopor.id/Ist)

    Adapun visi Moeldoko Center adalah Menuju Indonesia Emas. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

    1. Membantu Mensukseskan Program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    2. Membantu masyarakat yang tertindas oleh oknum.
    3. Mempererat Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui kebudayaan.
    4. Membina UMKM agar naik kelas & mengembangkan kewirausahaan
    5. Menggali Potensi Milenial di bidang Pendidikan, Olahraga, Keterampilan, Seni Budaya & Teknologi.

    Moeldoko Center, memiliki Posko Pelayanan dan Bantuan Masyarakat, Kutabex JV Food and sport yang terletak di jalan K.H Mas Mansyur, Jakarta Barat. Tempat tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

    1. Membantu masyarakat tertindas yang akan didampingi oleh BPK Carrel Ticualu dan BPK Salmon Siagian (tim advisor hukum Moeldoko Center).

    2. Tempat pelatihan keterampilan vokasi :
    – Pendidikan kompetensi menjadi beauty terapis (untuk perempuan)
    – Pendidikan menjadi Barista (untuk laki-laki).
    Pelatihan ini bersertifikasi dan siap langsung bekerja.

    3. Kelas Pembinaan UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan yang akan dimonitoring oleh para profesional di bidangnya. []

  • Profil Moeldoko dan Kronologi Kisruh Partai Demokrat

    peloporberita.com/ | Kisruh Partai Demokrat masih terus berlangsung. Bagaimana awal mula kisruh ini?

    Pada 1 Februari 2021, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. “Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam Youtube Channelnya.

    Ia menyebut gerakan itu melibatkan lima orang, yang terdiri dari empat mantan kader dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian mulailah beredar isu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko disebut-sebut ingin mengambilalih Partai Demokrat dari AHY.

    Bahkan, AHY sempat mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) berisi permintaan klarifikasi dan konfirmasi dari presiden, terkait gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional. Moeldoko sendiri tidak keberatan isu tersebut. Namun, ia mewanti-wanti AHY untuk tidak dengan mudahnya menuding istana, apalagi melibatkan Presiden Jokowi.

    Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, isu ini bermula ketika dirinya berfoto dengan sejumlah tamu. Setelah berfoto, para tamu pun menceritakan tentang situasi terkini hingga akhirnya sampai pada pembahasan situasi Partai Demokrat. Moeldoko memang selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

    Baca juga: Petani Garam Curhat ke Moeldoko, Ada Apa?

    Kemudian pada 5 Maret 2021 terjadilah Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting. KLB ini diprakarsai oleh Darmizal, mantan kader Demokrat yang telah dipecat AHY.

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian angkat bicara terkait KLB itu. Ia menyebut pihaknya berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat. “Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji,” kata SBY dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (05/03/2021).

    Tiga hari setelah KLB, tepatnya pada Senin (08/03/2021), AHY didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Mereka menyerahkan 5 kontainer berisi berkas yang menguatkan bahwa KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD/ART partai.

    Keesokan harinya, Partai Demokrat Kepemimpinan Moeldoko juga menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham. Namun, kedatangan mereka luput dari pantauan media. Mereka mengaku memang tidak ingin mengganggu konsentrasi Kemenkumham dengan hadirnya keramaian di kantor kementerian itu.

    Baca juga: Kubu Moeldoko Yakin Menangkan Gugatan Terhadap Kubu AHY

    Profil Moeldoko

    Moeldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 8 Juli 1957, dari pasangan Moestaman dan Masfuah. Bungsu dari 12 bersaudara ini menikah dengan seorang wanita bernama Koesni Harningsih dan mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Randy Bimantoro dan Joanina Rachma.

    Moeldoko dibesarkan di tengah keluarga yang sederhana. Ayah Moeldoko adalah seorang pedagang palawija dan perangkat keamanan di desa, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Sejak kecil, Moeldoko sudah bekerja mengangkut batu dan pasir dari kali setiap pulang sekolah.

    Ia menempuh pendidikan SD dan SMP di Kediri, sedangkan sekolah menengah atasnya di Jombang. Setelah itu, Moeldoko melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) Magelang dan berhasil menjadi lulusan terbaik pada tahun 1981 dengan dianugerahi Bintang Adhi Makayasa.

    Moeldoko mengawali karier di militer sebagai Komandan Peleton di Yonif Linud 700 Kodam 7 Wirabuana. Ia mampu menjalankan setiap tugasnya dengan baik, termasuk saat operasi Seroja Timor-Timur dan penugasan lainnya seperti ke Singapura, Jepang, Irak-Kuwait, Amerika Serikat, dan Kanada.

    Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko

    Pada 2008, Moeldoko menjabat sebagai Kasdam Jaya. Kemudian pada 2010-2011, ia mengalami tiga kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat, mulai dari Panglima Divisi 1/Kostrad, Panglima 3 Siliwangi hingga menjadi Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Kariernya terus meningkat dan dua tahun kemudian ia mengemban jabatan Wakil Kepala Staf AD hingga dipercaya sebagai Kepala Staf TNI AD pada 22 Mei 2013. Hanya berselang tiga bulan, Moeldoko pun ditetapkan sebagai Panglima TNI oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Meski sudah sukses di dunia militer, Moeldoko tetap mementingkan pendidikan. Menginjak usia 57 tahun, ia berhasil meraih gelar doktor Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia (UI), dengan nilai sangat memuaskan.

    Setelah dua tahun pensiun dari militer, tepatnya pada 17 Januari 2018, Presiden Jokowi menunjuk purnawirawan jenderal bintang empat ini sebagai kepala staf kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki. []

  • Kubu Moeldoko Yakin Menangkan Gugatan Terhadap Kubu AHY

    peloporberita.com/ | Partai Demokrat Kepemimpinan Moeldoko terus berusaha mendapatkan pengakuan dari pemerintah, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka optimistis gugatannya akan dimenangkan PTUN.

    “Kalau dilihat dari progres sidangnya sampai saat ini kami masih optimis. Soalnya kalau dilihat-lihat, walaupun opini dari kubu sebelah seolah mereka kuat, faktanya menurut kami sih tidak berpengaruh,” kata mantan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara Adjrin Duwila, Sabtu (9/10/2021), seperti dikutip dari akurat.co.

    Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko

    Tidak hanya itu, sejumlah mantan pengurus DPC Demokrat lainnya juga menunjuk pengacara Yusril Ihza Mahendra untuk mendampingi mereka mengajukan uji materi (judicial review) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung.

    Adjrin menegaskan bahwa pihaknya memiliki fakta mengenai kebohongan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY, termasuk tentang AD/ART Demokrat AHY yang disebutnya tidak pernah dibahas di dalam kongres.

    Baca juga: Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Partai Demokrat Kepemimpinan AHY

    “Ada pernyataan saksi mereka bahwa memang tidak ada pembahasan AD/ART dalam kongres. Kalaupun misalnya ada saksi lain dari mereka yang mengatakan bahwa itu (AD/ART) dibahas dalam kongres, kan sudah bertentangan dengan saksi sebelumnya,” ucap Adjrin yang juga mengklaim menghadiri kongres Partai Demokrat pada 2020 itu.

    Selain itu, Adjrin juga menyinggung soal ketentuan persetujuan majelis partai untuk penyelenggaraan KLB. Ia menekankan majelis partai yang menandatangani syarat bebas sengketa adalah majelis partai yang sudah demisioner. “Sehingga kami semakin yakin bahwa ternyata Pak SBY yang kami hormati selama ini dan Mas AHY berbohong,” tegas Adjrin. []