peloporberita.com

Tag: Menko PMK

  • Pemerintah Hapus Tes PCR dari Syarat Penerbangan Jawa-Bali

    peloporberita.com/ | Pemerintah tidak lagi mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan udara atau pesawat Jawa-Bali.

    “Untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non Bali,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam jumpa pers virtual, Senin (01/11/2021).

    Sebelumnya, pemerintah mewajibkan tes PCR sebagai syarat terbang, meski calon penumpang sudah menerima vaksinasi dosis lengkap, dan kebijakan itu pun menuai berbagai reaksi dari masyarakat.

    Pengumuman ini disampaikan setelah pemerintah mengadakan rapat rutin terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Untuk persiapan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah akan menyiapkan sejumlah aturan baru. Apalagi, menurut Muhadjir, ada kenaikan kasus Covid-19 di 131 kabupaten dan kota. “Aturan tersebut adalah mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, tempat peribadatan dan lain-lainnya,” ujarnya.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan sejumlah persiapan terkait Bali yang akan menjadi lokasi sejumlah acara internasional. “Pada bulan Maret, Mei dan sepanjang tahun 2022, ada acara-acara besar yang berskala internasional yang mengundang banyak pimpinan negara sahabat,” ungkap Menko PMK) Muhadjir Effendy. []

  • Cegah Gelombang Ketiga, Pemerintah Hapus Cuti Bersama Akhir Tahun

    peloporberita.com/ | Pemerintah menghapus cuti bersama Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia. Keputusan itu tertulis dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.

    Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dilarang mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, kebijakan ini dibuat untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, perwakilan Dirlantas seluruh Indonesia, Dishub seluruh Indonesia, Satgas Covid-19, beserta stakeholder terkait, yang diselenggarakan secara daring dan luring, pada Selasa (26/10/2021).

    Baca juga: Muhadjir Effendy: SDM Unggul adalah Kunci Mewujudkan Indonesia Maju

    Menurutnya, kebijakan tersebut memerlukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan dan juga media massa. Langkah ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat melanggar.

    “Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak berpergian. Tidak pulang kampung, atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer,” ucap Muhadjir.

    Meski demikian, bagi masyarakat yang sangat terpaksa harus berpergian di hari-hari libur tersebut, maka perlu pemeriksaan syarat perjalanan yang lebih ketat. Seperti diketahui, saat ini untuk menaiki moda transportasi minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama. Untuk transportasi udara diterapkan syarat surat negatif PCR Test, dan untuk perjalanan darat menerapkan syarat negatif tes antigen.

    Menko PMK Muhadjir Effendy juga meminta agar pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi lebih dimaksimalkan di berbagai tempat umum sebagai pengawasan dan tracing pada masyarakat. Beragam kebijakan ini diharapkan bisa menjaga kelancaran roda perekonomian, dan aktivitas masyarakat juga tetap bisa berjalan lancar.

    “Yang harus kita pertimbangkan betul, bagaimanapun ketatnya, konservatifnya kita menerapkan berbagai macam ketentuan dalam rangka menghambat dan mencegah penularan Covid-19, tetapi ekonomi kita harus tetap bergerak,” tuturnya. []

  • Muhadjir Effendy: SDM Unggul adalah Kunci Mewujudkan Indonesia Maju

    peloporberita.com/ | Indonesia saat ini tengah mengejar cita-cita menjadi negara maju dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Satu awalan baik sudah digenggaman, yaitu era bonus demografi yang tengah berjalan dan puncaknya akan tercapai pada 2030-2040. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 270,20 juta jiwa. Dari angka itu, jumlah angkatan kerja produktif sebanyak 140 juta jiwa.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kunci untuk mewujudkan negara maju adalah sumber daya manusia (SDM) unggul, berdaya saing, dan berkualitas, juga memiliki penghasilan yang mencukupi. Namun, menurutnya masih banyak tantangan yang harus diselesaikan pemerintah, salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya untuk seluruh angkatan kerja produktif.

    Hal itu disampaikan Menko PMK saat menyampaikan orasi ilmiah dalam perayaan Dies Natalis Ke-55 dan Wisuda Universitas Pancasila Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, di Kampus Universitas Pancasila, pada Sabtu (23/10/2021).

    “Tantangan kita sekarang, menyiapkan lapangan kerja sebesar-besarnya. Kalau penduduk produktif ini tidak disiapkan lapangan kerja yang jumlahnya relatif sama dan kualifikasi yang sama. Maka yang dipanen bukan bonus demografi tetapi musibah demografi,” kata Muhadjir.

    Menko Muhadjir mengatakan, apabila lapangan kerja tidak berhasil disiapkan, maka yang akan terjadi kemudian adalah musibah demografi. “Karena akan terjadi angka peangguran yang meledak, dan setelah bonus demografi ini akan jadi ageing society,” tuturnya.

    Selain itu, Muhadjir menjelaskan, Indonesia akan gagal menjadi negara maju dan akan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah atau “middle income trap”. Maka diperlukan kerja keras untuk untuk menciptakan lapangan kerja besar-besaran di Indonesia, termasuk oleh para alumni Universitas Pancasila.

    Menurut Muhadjir, para lulusan kampus bukan hanya menjadi pencari kerja saja, namun bisa menjadi pelopor lapangan pekerjaan. Karena itu, dia meminta petinggi kampus Universitas Pancasila untuk memberi dorongan agar para lulusan juga berani memasuki dunia usaha, baik yang berskala kecil, mikro, menengah, industri kreatif, sampai bisnis start-up.

    Menko PMK Muhadjir Effendy juga meminta para lulusan Universitas Pancasila berani menghadapi tantangan dan resiko yang ada di era Industri 4.0 dan pandai memanfaatkan berbagai peluang yang ada. “Jangan takut mengambil resiko. Jadilah kalian semua ‘risk taker’, pengambil resiko. Siapa yang bisa memanfaatkan peluang maka dia akan menjadi pemenang,” ucap Muhadjir. []

  • Muhadjir Effendy: Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Berbasis Data Akurat

    peloporberita.com/ | Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, terutama bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satunya adalah melalui inovasi berbasis teknologi informasi atau digitalisasi.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, perluasan digitalisasi pelayanan kesehatan harus mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk ikut serta program JKN.

    Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pada tahun 2024, minimal 98% penduduk Indonesia harus menjadi peserta JKN. Merujuk data per 30 September 2021, jumlah peserta program JKN tercatat 226.301.696 atau baru sekitar 83,82% dari total jumlah penduduk.

    Baca juga: Muhadjir Effendi: Arena Biliar di PON XX Papua Berstandar Internasional

    “Namun satu hal yang harus kita perhatikan betul bahwa bagaimana pun bagusnya sistem yang kita bangun termasuk digitalisasi, maka kita akhirnya berpulang pada satu hal yaitu kondisi data,” kata Muhadjir saat menjadi narasumber Pertemuan Nasional Manajemen Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2021, Kamis (14/10/2021).

    Pada pertemuan itu, Muhadjir juga menekankan pentingnya kecepatan dan keakuratan data dalam menjalankan program JKN, terutama meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Apalagi, Indonesia sudah mengadopsi pemanfaatan big data dan big data analytics selama pandemi.

    Ia menyebut, jika informasi yang diberikan valid, maka kemungkinan besar keputusan yang diambil atas dasar data juga akan baik. Sebaliknya, jika data tidak valid, apalagi sampai menyesatkan dan terjadi banyak klarifikasi, maka olahan dari data tersebut pastinya menjadi tidak benar.

    Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy: PON XX Ajang Promosi Pariwisata Papua

    Sesuai Peraturan Presiden No. 35/2020 tentang penugasan Kemenko PMK yaitu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang PMK, maka Kemenko PMK akan terus mengawal kebijakan dan pelaksanaan program JKN. []

  • Logika, Etika, Estetika Diperlukan Seimbang dalam Pendidikan

    peloporberita.com/ | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa dalam proses pendidikan di Indonesia belum benar-benar mengatur secara seimbang antara logika, etika, dan estetika. Padahal, sejatinya, ketiga hal itu harus harmonis.

    “Logika benar salah, etika baik buruk, estetika indah dan tidak indah, ketiganya harus bersatu padu. Dalam proses pendidikan kita, kurikulum belum betul-betul mengatur itu secara seimbang,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci secara daring pada Dies Natalis ke-53 Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung yang dihadiri Rektor ISBI Prof. Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum, beserta jajaran dekan, guru besar, dosen, dan mahasiswa yang digelar Rabu (06/10/2021).

    Baca juga: Muhadjir Effendi: Arena Biliar di PON XX Papua Berstandar Internasional

    Muhadjir menilai, pendidikan tidak hanya mengajarkan peserta didik tentang logika dan etika, tetapi juga keindahan. Tanpa ada upaya untuk menarik estetika, yaitu seni dan budaya ke dalam sistem pendidikan, maka sulit untuk bisa membangun Sumber Daya Manusia (SDM) secara harmonis.

    “Tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus menyadari betapa pentingnya peran seni di dalam membangun manusia Indonesia yang berkesimbangan, bukan hanya menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan tetapi juga keindahan,” kata Muhadjir.

    Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy: PON XX Ajang Promosi Pariwisata Papua

    Apalagi, upaya untuk memajukan kebudayaan pada masa mendatang masih akan dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang tidak mudah. Memajukan dan melestarikan kebudayaan Indonesia dilakukan melalui empat langkah strategis, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

    ”Harapan besar tentunya tersemat pada ISBI Bandung sebagai institusi pendidikan pengampu kebudayaan sekaligus mitra strategis pemerintah untuk dapat mengimplementasikan langkah strategis kebudayaan tersebut,” ucap Menko PMK Muhadjir Effendy. []

  • Menko PMK Muhadjir Effendy: PON XX Ajang Promosi Pariwisata Papua

    peloporberita.com/ | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau arena dayung PON XX di Teluk Youtefa, Pantai Holltekamp, Jayapura, Papua, Sabtu (02/10/2021). Ia juga sekaligus menyaksikan pertandingan penyisihan mata lomba dayung nomor kano slalom, yang diikuti sejumlah tim di antaranya Provinsi Papua, Sumbar, Sumsel, dan Jabar.

    Dalam kesempatan itu, Menko Muhadjir menjelaskan, arena olahraga yang disediakan oleh pemerintah pusat ini bertujuan agar pembinaan atlet-atlet dayung nasional dapat tersalurkan dengan baik. “Dan juga agar para atlet dapat meraih prestasi, memelihara prestasi yang telah diraih di tingkat nasional,” ucapnya.

    Baca juga: Muhadjir Effendy: Kualitas Permainan Tim Sepak Bola PON XX Meningkat

    Muhadjir berharap, dengan adanya arena dayung ini, talenta-talenta atlet dayung terbaik bisa lahir di Papua. “Kemudian akan semakin banyak talenta-talenta muda cabang dayung ini bisa berlatih di tempat ini,” ujarnya. Selain itu, Muhadjir juga mengaku senang dengan hadirnya arena olahraga dayung di Provinsi Papua ini, sekaligus takjub dengan keindahan pemandangan di arena dayung di Teluk Youtefa.

    Baca juga: Muhadjir Effendy Tinjau Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Balarejo Madiun

    Fasilitas-fasilitas yang ada di arena olahraga dayung ini sudah berstandar internasional, sehingga menurutnya arena ini bisa dipromosikan untuk perhelatan internasional sekaligus menjadi ajang promosi pariwisata Papua. “Itu yang penting karena sangat bagus untuk mempromosikan wilayah Papua ini. Dan juga untuk memberikan kesempatan kepada dunia bahwa kita punya fasilitas-fasilitas yang sudah standar berstandar internasional termasuk venue dayung ini,” kata Muhadjir.

    Menko PMK Muhadjir Effendy juga mengapresiasi antusiasme warga yang menyaksikan pertandingan olahraga dayung PON XX Papua. “Antusias luar biasa. Terutama untuk cabang-cabang tertentu, saya lihat untuk dayung juga banyak peminatnya, antusiasme masyarakat di sini sangat tinggi,” ungkapnya. Setelah menyaksikan pertandingan dayung, Menko PMK Muhadjir Effendy mampir ke Kampung Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura untuk membagikan 44 paket bansos dari gerakan Kemenko PMK Peduli kepada masyarakat. []

  • Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022

    peloporberita.com/ | Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022. Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022. 

    “Tahun 2022 telah ditetapkan untuk libur nasional berjumlah 16 hari,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) pada Rabu (22/09/2021).

    Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Jelaskan Kenapa Kebijakan Pemerintah Selalu Berubah

    Adapun 16 hari libur nasional dimaksud yaitu: 

    – 1 Januari : Tahun Baru 2022 Masehi
    – 1 Februari : Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
    – 28 Februari : Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
    – 3 Maret : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
    – 15 April : Wafat Isa Almasih
    – 1 Mei : Hari Buruh Internasional
    – 2-3 Mei : Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah
    – 16 Mei : Hari Raya Waisak 2566 BE
    – 26 Mei : Kenaikan Isa Almasih
    – 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
    – 9 Juli : Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah
    – 30 Juli : Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah
    – 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI
    – 8 Oktober : Maulid Nabi Muhammad SAW
    – 25 Desember : Hari Raya Natal

    Sementara itu, Muhadjir Effendy menjelaskan, penetapan cuti bersama tahun 2022 akan ditetapkan kemudian sambil melihat perkembangan pandemi Covid-19. Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas, serta sebagai rujukan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan dalam menentukan perencanaan program-program kerja. 

    Muhadjir menerangkan lebih jauh bahwa untuk aturan terkait pelaksanaan libur dan cuti bersama pada sektor swasta akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara Kementerian PAN-RB akan menyiapkan peraturan mengenai cuti bersama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). “Semoga tahun depan pandemi COVID-19 sudah bisa diatasi dengan baik sehingga penetapan cuti bersama betul-betul bisa direalisasikan di tahun 2022,” kata Muhadjir Effendy. []

  • Menko PMK Muhadjir Effendy Jelaskan Kenapa Kebijakan Pemerintah Selalu Berubah

    peloporberita.com/ | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI untuk ikut mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat serta mensosialisasi dan mengedukasi terkait kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.

    “Bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, kenapa harus selalu elastis dan disesuaikan keadaan. Di dalam kacamata orang dianggap selalu berubah-ubah. Sebenarnya ini tidak lepas dari keadaan perilaku dari Covid-19,” kata Muhadjir Effendy saat menjadi narasumber acara Round Table Discussion soal pemanfaatan media sosial yang diselenggarakan Lemhanas secara virtual, Rabu (01/09/2021).

    Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Beberkan Kunci Atasi Stunting

    Muhadjir mengakui bahwa banyak asumsi kesehatan yang sudah dibangun untuk penanganan pandemi, namun akibat perilaku Covid-19 yang berubah-ubah akhirnya turut berdampak pada perubahan kebijakan pemerintah. Misalnya, ibu hamil yang semula diasumsikan tidak akan mudah terkena Covid-19, malah terbantahkan oleh banyaknya ibu hamil yang terinfeksi, bahkan tidak jarang anak yang dilahirkan pun terpapar Covid-19.

    Termasuk, konsep herd immunity atau kekebalan kelompok yang diasumsikan apabila sudah mencapai 70% maka akan mampu melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19. “Asumsi kita kalau semua sudah divaksin lebih dari 70% maka mereka yang belum divaksin akan terpagari oleh mereka yang sudah terjangkit maupun yang divaksin. Kenyataannya jangankan yang belum divaksin, yang sudah vaksin pun bisa terserang Covid-19,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy.

    Baca juga: Menko PMK Buka Digital Talent Scholarship Tahun 2021

    Muhadjir pun menjelaskan kehadiran teknologi digital di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang melahirkan media sosial juga bisa diberdayakan. Seperti diketahui, jumlah pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Menurutnya, dengan memanfaatkan semua media, termasuk jutaan pengguna internet di Indonesia, maka berbagai usaha yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi akan lebih masif dan efektif. 

    “Persoalannya, dalam kaitannya dengan teknologi digital ini ketimpangan masih terjadi dan terus melebar terutama antara mereka yang berada di pusat kota dengan di wilayah pinggiran, tertinggal, dan pedalaman. Ini juga sebetulnya yang menjadi problem kita dan harus juga diselesaikan beriringan,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy. []