peloporberita.com

Tag: Luhut Binsar Pandjaitan

  • Dikabarkan Harganya Bakal Naik, Pemerintah Jamin Pasokan Pertalite

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan belum lama ini mengatakan, bensin jenis Pertalite atau BBM RON 90 akan naik.

    “Yang akan terjadi nanti, Pertamax, Pertalite (naik). Premium belum. Ya, semua akan naik. Nggak akan nggak ada yang naik itu,” tuturnya saat meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jumat (01/04/2022).

    Namun, menurut Luhut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah dan Pertamina pun memastikan agar pasokan BBM tersedia, khususnya BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat termasuk Pertalite. Begitu juga solar akan ditingkatkan pasokannya dan menjaga stok menjadi di atas 20 hari.

    “Pemerintah menjamin tersedianya BBM dan melakukan koordinasi dengan badan usaha dalam hal ini Pertamina. Pertamina telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dalam rangka terjaminnya ketersediaan BBM serta mengantisipasi peningkatan kebutuhan khususnya di bulan Ramadan ini” tutur Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi, Senin (04/04/2022).

    Pemerintah pun sudah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi tersebut, antara lain dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 45.K/HK.02/SJN.H/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM, serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan bersama antara Ditjen Migas Kementerian ESDM, Tim BPH Migas, dan Pertamina di beberapa daerah yang terjadi antrean/kelangkaan Solar.

    SPBU
    SPBU Pertamina. (Foto:Pelopor.id/Tantri Lestari)

    “Upaya lainnya adalah melakukan monitoring stok bahan bakar migas melalui command center, koordinasi Pertamina dengan penegak hukum dan pemerintah daerah,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, seluruh Direksi Pertamina telah melakukan pengecekan langsung di berbagai SPBU serta sarana dan fasilitas terminal BBM yang tersebar di Indonesia, antara lain di wilayah Jambi, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Riau, Sumatrra Barat, Lampung dan Bengkulu.

    Menurut Agung Pengecekan juga dilakukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, Pertamina telah membentuk Satgas RAFi (Ramadan & Idulfitri) serta menyiapkan berbagai layanan tambahan berupa SPBU Siaga, mobil tangki siaga, motorist, SPBU Kantong dan rest area yang dilengkapi fasilitas kesehatan bagi para pemudik di beberapa titik jalur mudik.[]

  • Menko Luhut: Tol Rangkas Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Banten

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengatakan, pembangunan tol Rangkas akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah Banten. Hal ini, disampaikannya saat mengunjungi gerbang tol rangkas dan perbatasan seksi 1 dan seksi 2, Serang Panimbang, Banten, Kamis (31-03-2022).

    “Ini harus selesai (pembangunan jalan tol), karena kalau ini selesai nanti meningkatkan perekonomian di Banten karena misal wisatawan Tanjung Lesung akan meningkat karena mereka bisa menghemat waktu ke sana, sehingga lebih banyak (pengunjung),” tutur Menko Luhut.

    Berdasarkan kunjungan ini diiketahui jalan tol dengan seksi 1 (Serang-Rangkasbitung) sudah beroperasi dengan ruas 26,5 km, sedangkan seksi 2 dan seksi 3 masih dalam proses konstruksi dan beberapa kendala lainnya.

    “Nanti saya akan undang MenPUPR, MenATR/BPN, Perhutani dan beberapa pihak terkait untuk merapatkan ini, untuk bahas apa masalahnya. Saya sudah bicara dengan Presiden, dan beliau bilang ini semua jadi, tapi harus rapi. Jadi kalau boleh saya titip kerjaan kalian supaya rapi dengan kuncinya pengawasan,” tegasnya.

    Usai meninjau jalan tol, Menko Luhut menghadiri Tasyakuran Menyambut Bulan Suci Ramadhan di Kediaman Tokoh Lebak, Banten, Mulyadi Jayabaya. Dalam kesempatan itu, Menko Luhut menyampaikan bahwa dengan dibangunnya jalan tol, bukan hanya ekonomi saja yang jalan, tetapi pendidikan dan kesuksesan juga akan sejalan dengan kemajuan di Banten dengan salah satunya di kawasan Lebak ini.

    “Jadi jalan tol akan diselesaikan, nanti sekitar Selasa-Rabu akan dirapatkan penyelesaiannya. Kalau benar ini jadinya, insya allah ekonomi jalan dan juga pendidikan jalan, kemudian kawasan industri kita akan dukung, sehingga KEK di Tanjung Lesung bisa diselesaikan,”ungkapnya.

    Menanggapi perkataan Menko Luhut, Mulyadi Jayabaya menyampaikan bahwa pihaknya memberikan sekitar 200 hektar tanah untuk pengelolaan sampah atau limbah di Banten. Selain itu pemerintah daerah juga menggagas sekitar 10.000an hektar tanah menjadi kawasan industri.

    Menko Luhut

    “Jadi nanti Banten ini maju untuk investasi karena ada 10.000an hektar kawasan industri di sini. Ini hebat. Juga Pak Jayabaya bilang ada sekitar 200 hektar tanah untuk pengolahan sampah atau limbah, ini akan menjadi hal luar biasa hebat. Sampah ini tanpa diketahui atau disadari, dia berdampak ke macam macam. Jadi masalah pembersihan sampah ini pemerintah akan dukung penuh. Dan bukan hanya itu, sampah diolah di sana, sehingga menciptakan lapangan kerja, membuat Banten jadi bersih dan produktif,” tandas Menko Luhut.

    Di akhir pertemuan, tak lupa Menko Luhut kembali mengingatkan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dan untuk melaksanakan vaksin lengkap. Menurutnya, penanganan dari puncak kasus Omicron telah turun 94 persen, dengan kita sudah hampir semua vaksin.

    “Jadi saya titip di kesempatan ini, agar para Ulama dan Tokoh bisa kembali mengingatkan ke masyarakatnya soal manfaat vaksin dan vaksin booster. Penanganan covid-19 ini semua sukses karena kerja keras kita, kita diklaim dunia sebagai salah satu negara yang sukses menangani Covid-19. Indonesia ini negara hebat,” pungkas Menko Luhut. []

  • Menko Luhut dan Dubes RRT Tinjau Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bersama Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Lu Kang, mengunjungi proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Mereka menuju pembangunan KCIC menggunakan Kereta Inspeksi dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Plered.

    “Saya minta kepada Dubes Lu Kang untuk membantu komunikasikan kepada kontraktor dari Cina bahwa diperlukan adanya percepatan untuk mengejar penyelesaian pembangunan. Percepatan perlu segera dilakukan mengingat comercial operation date rencananya akan dilakukan pada Juni 2023,” tutur Menko Luhut saat mengecek perkembangan pembangunan di Subgrade #33 dan Tunnel #6 pada Rabu (30/03/2022).

    Menko Luhut berharap, progres pekerjaan dapat ditingkatkan dari yang awalnya hanya 1,6% dapat menjadi 2,0% setiap bulannya.

    “Setelah agenda kunjungan ini kami akan berkomunikasi dengan kontraktor dari Cina dan menanyakan apakah ada pekerjaan yang masih terkendala dan tertunda serta akan segera dicarikan solusinya,” kata Dubes Lu Kang menanggapi permintaan Menko Luhut.

    Selanjutnya kepada PT WIKA selaku kontraktor dari pihak Indonesia, Menko Luhut meminta untuk dapat memberikan kualitas terbaiknya demi menunjang keamanan dan keselamatan proyek kereta cepat ini.

    “Saya minta juga seluruh isu yang masih tertahan dapat kita bahas pada pertemuan yang akan diagendakan dalam dua minggu kedepan agar semua masalah dapat terselesaikan dengan baik,” ungkapnya.

    Menko Luhut dan Dubes China untuk Indonesia Lu Kang, mengunjungi proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (30/03/2022). (Foto: Kemenko Marves)
    Menko Luhut dan Dubes China untuk Indonesia Lu Kang, mengunjungi proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (30/03/2022). (Foto: Kemenko Marves)

    Menko Luhut juga menyampaikan bahwa sebelumnya ada longsor yang membuat pengerjaan menjadi tertunda beberapa bulan, tetapi setelah peninjauan ini kita sudah bisa bergerak lagi untuk menyelesaikan pembangunan utamanya di Tunnel #6.

    Menurutnya, pengerjaan pembangunan kereta cepat saat ini masih terjadwal dengan baik dan akan segera dikejar untuk dapat melakukan uji coba. Rencana uji coba akan dilakukan pada bulan Februari 2023 dari Stasiun Padalarang sampai Stasiun Tegalluar.

    “Sejauh ini semua perkembangan dari pekerjaan Kereta Cepat Jakarta – Bandung dapat berjalan dengan baik dan memuaskan, kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok juga terjalin dengan baik. Semoga pembangunan cepat selesai dan dapat kita nikmati bersama manfaatnya,” tandas Menko Luhut. []

  • Polri: Penetapan Haris Azhar dan Fatia Sebagai Tersangka Kasus Lord Luhut Sesuai Prosedur

    Jakarta – Polri menegaskan, penetapan tersangka atas Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, sudah sesuai prosedur.

    “Kita bekerja berdasarkan fakta hukum, semua mengikuti mekanisme,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan, Minggu (20/03/2022).

    Zulpan juga menyatakan, pihaknya siap jika kedua aktivis itu menempuh jalur praperadilan. Sebab menurutnya, Penetapan tersangka terhadap Haris Azhar dan Fatia berdasarkan pada fakta hukum di lapangan.

    Selain itu, sebelum menetapkan Haris dan Fatia sebagai tersangka, lanjut Zulpan, polisi telah mengumpulkan alat bukti yang cukup.

    Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat, (17/03/2022).

    Pemberitahuan kepada Haris dan Fatia disampaikan pada keduanya pada Jum’at malam pukul 21.00 WIB melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka untuk masing-masing.

    Soal Hariz Ashar kepada media yang mempertanyakan kecepatan Polda Metro Jaya menetapkan dirinya dan koleganya dari Kontras sebagai tersangka.

    Menurut Polri, lantaran telah adanya dua alat bukti yang memadai, prosedur penetapan tersangka, dan menyilakan diajukannya gugatan praperadilan, dinilai sudah cukup baik untuk counter opini dalam kasus ini.

    “Polri tidak perlu terjebak dalam polemik yang mungkin akan dikembangkan kalangan aktivis dalam beberapa hari ke depan. Imbauan agar setiap warga taat hukum dan mengikuti prosedur hukum sudah cukup memadai,” sebut Zulpan.

    Sebelumnya, Luhut Pandjaitan melaporkan Haris dan Fatia terkait video yang diunggah di akun YouTube bulan Agustus 2021 silam dengan judul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”.

    Luhut pun melaporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polda Metro Jaya pada September 2021 usai dua somasinya tidak ditanggapi. Luhut tidak hanya menggugat keduanya melalui jalur pidana, tapi juga melayangkan gugatan perdata senilai Rp 100 miliar. []

  • Menko Luhut: Lewat PP PKKPH Bakamla Jadi Koordinator Institusi Terkait Pelanggaran Hukum di Perairan Indonesia

    peloporberita.com/ – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengatakan, dengan keluarnya Peraturan Presiden Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (PP PKKPH), maka peran Bakamla dalam menegakkan hukum di perairan yurisdiksi Indonesia semakin jelas.

    Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono, dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia, mengenai PP PKKPH pada Jumat, (18/03/2022)

    “PP sudah keluar dan intinya sekarang kita laksanakan dan amankan amanat dari Presiden RI. Bakamla akan menjadi koordinator institusi terkait pelanggaran hukum yang terjadi di perairan Indonesia,” tutur Menko Luhut.

    Menkopolhukam Mahfud MD menambahkan agar seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait mampu berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan PP PKKPH yang sudah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo 11 Maret 2022 lalu.

    “Ini kan sudah jelas, untuk koordinasi dipegang Bakamla terkait penegakan hukumnya. Nanti seluruh K/L yang memang memiliki lintas isu dengan penegakan hukum di perairan Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Bakamla. Untuk persoalan undang-undang akan kita lakukan bertahap. Intinya jangan terjebak pada aturan turunan, laksanakan dulu PP yang sudah ada,” ungkap Menko Mahfud MD.

    Sementara menurut Kepala Bakamla Aan Kurnia, Melalui PP 13 Tahun 2022 mengenai PKKPH, pihaknya tidak mengambil alih kewenangan penyidikan dan penindakan. Bakamla, hanya ditunjuk jadi koordinator pelaksanaan penyusunan kebijakan keamanan laut, penyusunan rencana patroli nasional, dan pembentukan tim kerja pemantauan keamanan dan keselamatan laut.

    “Serta kami juga diamanatkan mengatur check and balances penegakan hukum di laut yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam),” ungkapnya.

    Kepala Bakamla meminta, agar 13 K/L yang terlibat dalam PP ini, dapat melibatkan diri dalam beberapa hal seperti penyusunan Jaknas, penyusunan Rencana Patroli Nasional, perencanaan dan pelaksanaan operasi bersama, serta tim kerja pemantauan keamanan dan keselamatan di laut Indonesia.

    Kepala Bakamla, Aan Kurnia. (Foto:Pelopor.id/Kemenko Marves)

    PP ini menjadi penting lantaran mengatur adanya kesimpangsiuran dan ambiguitas tata kelola serta penanggung jawab keamanan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia yang menyebabkan kekosongan patroli di satu wilayah dan menumpuk di wilayah lain.

    Dimana kapal pelaku ekonomi diperiksa berulang kali dan biaya logistik naik, serta organisasi kelautan internasional yang mendukung tidak cocok karena bidang tugas yang berbeda. Dengan PP ini, maka sistem tata kelola hukum di wilayah laut Indonesia akan jauh lebih efektif, efisien, dan jelas.

    Dalam kesempatan yang sama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada akhir rapat secara singkat juga kembali menegaskan, bahwa pihaknya siap berkoordinasi mengenai dengan Bakamla sebagai koordinator penegakan hukum di laut Indonesia.

    “Pertama PP sudah disetujui Presiden, kedua kita harus jalan amanah ini, ketiga jika ada yang tidak setuju maka kembali ke peraturan pertama dan kedua bahwa PP sudah disetujui Presiden dan harus kita laksanakan,” tandasnya. []

  • Luhut: Bandara Juanda Kembali Dibuka untuk PPLN non Pekerja Migran

    peloporberita.com/ | Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur kembali dibuka untuk keberangkatan dan kedatangan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) non-pekerja migran Indonesia (non-PMI), termasuk bagi jemaah umrah.

    Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, setelah mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Senin (14/03/2022) melalui konferensi video.

    “Segala persiapan untuk menunjang hal ini, mulai dari tempat karantina dan isolasi hingga kesiapan petugas di lapangan sudah dikoordinasikan dengan sangat baik,” ujar Luhut seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

    Bagi wisatawan yang masuk ke Indonesia, pemerintah akan menerapkan penggunaan visa on arrival (sesuai kedatangan). Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku untuk negara-negara terbatas dan hanya berlaku di Bali.

    “Pemerintah akan memperluas penerapan penggunaan visa on arrival dengan target negara-negara yang memiliki potensi wisata yang besar dan juga negara-negara G20,” imbuhnya.

    Luhut menyebutkan bahwa penerapan visa on arrival yang dilakukan di Bali mampu mendorong peningkatan wisatawan mancanegara (wisman) di daerah tersebut. Sejak visa on arrival dibuka 7 Maret lalu, tercatat total kedatangan PPLN dengan visa on arrival mencapai 449 pax dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 224 juta.[]

  • SoftBank Batal Kucurkan Dana di Proyek IKN Nusantara

    peloporberita.com/ – SoftBank Group pada hari Jumat (11/03/2022) ini, mengumumkan pembatalan kucuran investasinya di proyek ibu kota negara Indonesia atau IKN Nusantara.

    Meski demikian, SoftBank menyatakan tetap berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan perusahaan-perusahaan rintisan di tanah air.

    “Kami tidak berinvestasi dalam proyek ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund,” tutur SoftBank seperti yang dilaporkan Nikkei Asia.

    Pengumuman itu, membuat saham grup tersebut ditutup menurun 6% pada hari Jumat (11/03/2022) dan diperdagangkan mendekati posisi terendah dua tahun, meskipun November 2021 lalu dilakukan buyback sebesar 1 triliun yen ($8,6 miliar).

    Sebelumnya, Softbank group akan berinvestasi sebesar 100 miliar dolar amerika di Indonesia, sehingga di nilai mencukupi jika sebagian di investasikan untuk pengembangan Ibu Kota Negara Nusantara.

    Bloomberg mewartakan menko maritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan telah mengkonfirmasi, batalnya investasi Masayoshi Son melalui Softbank untuk proyek Ibu Kota Negara Nusantara.

    “Tidak ada lagi cerita tentang Masayoshi, dia keluar,” tandas Menko Luhut dalam wawancara, Rabu (09/03/2022) tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. []

  • Integrasikan Komoditi Mineral dan Batubara dari Hulu sampai Hilir, Pemerintah Luncurkan SIMBARA

    peloporberita.com/ – Pemerintah, pada hari ini, Selasa, (08/03/2022) meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) Untuk mengelola komoditi mineral dan batubara yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

    “Data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) merupakan data pokok yang akan digunakan sebagai alat verifikasi dalam memberikan izin ekspor mulai dari penerbitan Laporan Surveyor, penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) hingga penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB),” tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya.

    Ia menyampaikan, masih terdapat berbagai anomali dan irregularities dari data mentah yang masuk dari berbagai Kementerian/Lembaga yang sebelumnya belum terintegrasi.

    Irregularities itu, menurut Menko Luhut diantaranya ada dugaan penggunaan Data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tidak semestinya, NTPN diisi tetapi tidak valid, NTPN diisi dari jenis NTPN final (pelunasan), NTPN tidak diisi dan NTPN valid tetapi salah format.

    “Saya minta tim teknis untuk segera menindaklanjuti analisis data dan perbaikan serta penegasan konsekuesi jika dipastikan irregularities tersebut ada kecurangan,” sebutnya.

    Menko Luhut juga menegaskan, Pengembangan SIMBARA telah mengidentifikasi celah-celah rawan korupsi dan sekaligus menutupnya dengan berbagai mekanisme baru. Ini, berbanding lurus dengan upaya penguatan pengawasan, sehingga penegakan hukum atas berbagai kewajiban pekaku usaha akan secara langsung berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara.

    “Dari sisi Pemerintah, manfaat SIMBARA akan mewujudkan efektifitas pengawasan, rekon data akurat, tata kelola yang baik, sehingga terciptanya ultimate goal efisiensi dan efektifitas pelayanan dengan penerapan Single Input,” tegasnya.

    PPKM Jawa Bali
    Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto:Pelopor.id/YouTube Setpres)

    Menko Luhut juga menekankan, kesuksesan integrasi SIMBARA saat ini baru diterapkan bagi perizinan penjualan batubara baik ekspor maupun domestik, kedepannya juga perlu diterapkan bagi komoditi mineral lainnya seperti nikel dan bauksit.

    “Saya minta permulaan sejarah baik ini dituntaskan sampai semua penyesuaian regulasi, proses bisnis, dan perubahan manjaemen serta penguatan instansi dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga meminta kepada Kepala KPK dan tim Stranas Pencegahan Korupsi untuk terus mengawal dan memberikan supervisi atas pengelolaan SDA di Indonesia,” tandasnya.

    Turut hadir dalam peluncuran ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua KPK Firli Bahuri. []

  • Wisatawan Mancanegara Bisa Masuk Bali Tanpa Karantina, Begini Syaratnya

    peloporberita.com/ – Wisatawan Mancanegara, kini bisa masuk Bali tanpa karantina. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bahwa kebijakan tanpa karantina bisa mulai diujicoba bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang datang ke Bali.

    “Presiden telah menyetujui untuk dapat dilakukan ujicoba tanpa karantina bagi PPLN sejak 7 Maret 2022 di Provinsi Bali,” tuturnya dalam keterangan pers pada Senin, (07/03/2022).

    Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

    • PPLN yang datang harus menunjukkan paid booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI.

    • PPLN yang masuk harus sudah vaksinasi lengkap/booster 4

    • PPLN melakukan entry PCR-test dan menunggu di kamar hotel hingga hasil test negatif keluar. Setelah negatif bisa bebas beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

    • PPLN kembali melakukan PCR-test di hari ke-3 di hotel masing-masing

    • PPLN tetap harus memiliki asuransi kesehatan yang menjamin Covid-19 sesuai ketentuan

    • Event internasional yang dilakukan di Bali selama masa ujicoba menerapkan Protokol Kesehatan yang Ketat Sesuai Standar G20

    • Penerapan Visa on Arrival untuk 23 Negara: Negara ASEAN, Australia, AS, Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Italia, Selandia Baru, Turki, UAE

    • Pengetatan protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi di berbagai tempat

    • Akselerasi vaksin booster Bali mencapai 30% dalam 1 minggu ke depan

    Menko Luhut menegaskan, bila ujicoba ini berhasil, maka Pemerintah akan memberlakukan pembebasan karantina bagi seluruh PPLN pada tanggal 1 April 2022 mendatang atau lebih cepat.

    Lebih lanjut ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil Pemerintah hingga hari ini diberlakukan atas dasar dan masukkan dari para pakar dan ahli di bidangnya.

    “Selain itu semua peta jalan yang dibuat hingga hari ini juga tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahapan yang sering kami sampaikan yakni bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. []

  • Pemerintah Cabut Aturan Wajib Test Antigen dan PCR untuk Perjalanan Domestik

    peloporberita.com/ – Pemerintah memutuskan, Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua atau lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti test antigen maupun PCR negatif.

    “Ini akan ditetapkan dalam Surat Edaran yang akan diterbitkan oleh Kementerian dan Lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat,” tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers pada Senin, (07/03/2022).

    Keputusan ini, diambil setelah melihat kondisi tren penurunan kasus konfirmasi harian terjadi di seluruh Provinsi di Jawa dan Bali. Bahkan tingkat rawat inap di rumah sakit seluruh Provinsi Jawa Bali juga telah menurun terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    “Namun DIY kami perkirakan akan turun dalam waktu beberapa hari kedepan. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, jumlah kematian di Provinsi DKI Jakarta, Bali dan Banten telah mengalami penurunan dan kami memprediksi dalam waktu dekat Provinsi lain juga akan mengalami penurunan mengingat kasus kematian adalah lagging indicator,” ungkap Menko Luhut.

    Ia juga menyampaikan, jumlah Kabupaten/Kota yang kembali masuk ke Level 2 meningkat cukup signifikan. Saat ini aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke Level 2 dikarenakan penurunan kasus konfirmasi harian dan juga rawat inap rumah sakit.

    Sementara capaian dosis vaksinasi untuk Lansia, lanjut Menko Luhut, saat ini sudah berada di angka 62% untuk seluruh wilayah Jawa Bali, dan akan terus dikejar untuk dapat lebih tinggi lagi.

    Pemerintah juga meminta kepada seluruh wilayah Kabupaten Kota di Jawa Bali untuk terus mendorong vaksinasi booster yang masih di bawah 10% di Jawa Bali.

    “Saya juga memohon dan meminta kesediaan masyarakat untuk kembali mendatangi gerai-gerai vaksin yang tersedia demi pulihnya dan membaiknya penanganan pandemi ini,” tandas Menko Luhut. []