peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadi koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Hal ini diungkapkan Jodi Mahardi selaku Juru Bicara Menko Marves.
“Supermarket, mall dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional.”
“Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” tutur Jodi Mahardi, Selasa (29/6/2021).
Adapun PPKM mikro darurat, adalah istilah baru pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang terus melonjak.
Lebih lanjut Jodi menegaskan, aturan detail terkait PPKM mikro darurat masih dimatangkan pemerintah. Sehingga Ia belum bisa memastikan kapan kebijakan teranyar itu akan berlaku.
“Supermarket, mall dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat,” sebut Jodi.
Namun, Jodi meminta masyarakat tidak panik menanggapi isu PPKM mikro darurat dan tetap mematuhi protokol kesehatan guna menghindari penularan COVID-19.
“Vaksinasi bagi yang sehat dan terus waspada,” ucap Jodi.[]
peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menginginkan agar pelatihan kepada UMKM bisa dilakukan sepanjang tahun untuk memulihkan kondisi perekonomian masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat peluncuran Kilau Digital Permata Flobamora pada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) Jumat 18 Juni 2021.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto:Pelopor/Kemenko Marves)
“Pelatihan (untuk UMKM) jangan hanya satu dua bulan, lakukan sepanjang tahun. Saya yakin UMKM terus tumbuh setiap hari, kawal pertumbuhan ini. Saya harap Bank Indonesia di seluruh daerah, bersama Pemda dapat meningkatkan dukungan pelatihan bagi UMKM,” tutur Menko Luhut berdasarkan keterangan tertulis Sabtu, 19 Juni 2021.
Menko Luhut, juga mengingatkan seluruh manajer kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), pelaku E-commerce dan pemerintah daerah agar fokus pada target yang ditetapkan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto:Pelopor/Kemenko Marves)
“Kita semua dihadapkan dengan kebutuhan jaringan internet. Ini juga yang menjadi kunci keberhasilan untuk pencapaian target UMKM 30 juta unit onboarding (beralih ke platform digital) pada 2023,” ungkapnya.
“Pelatihan (untuk UMKM) jangan hanya satu dua bulan, lakukan sepanjang tahun.”
Menurut Menko Luhut, sejak Mei 2020-Mei 2021 terdata telah ada 6,1 juta UMKM yang berpindah ke ekosistem digital. Artinya, di tahun 2021 terjadi peningkatan 2,3 juta unit UMKM yang onboarding dari 6,1 juta yang ditargetkan.
“Lima bulan ini kita baru mencapai sekitar 37 persen,” tegasnya.
peloporberita.com/ | Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Falih, membahas beberapa isu mengenai kerja sama investasi dan ekonomi kedua negara.
Pembahasan ini dilakukan saat keduanya melakukan pertemuan secara virtual Rabu, 16 Juni 2021. Pertemuan virtual ini, juga turut dihadiri Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan CEO Indonesia Investment Authority (INA) Ridha Wirakusumah.
Saya sangat senang pertemuan ini dapat terlaksana. Semoga kesempatan ini jadi langkah awal yang baik untuk kerja sama Indonesia dan Arab Saudi di berbagai bidang ke depannya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Al-Falih menyampaikan selamat kepada Indonesia atas terbentuknya SWF Indonesia (INA). Menteri Falih menyatakan dirinya sangat terkesan dengan potensi investasi yang dipresentasikan. Untuk itu, Menteri Investasi berjanji akan berkomunikasi dengan PIF dan akan mengatur pertemuan lebih lanjut antara INA dan PIF.
Sedangkan Indonesia dalam kesempatan yang sama menawarkan Arab Saudi untuk berinvestasi dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. Pihak Arab Saudi pun menyampaikan ketertarikannya dan akan menugaskan timnya untuk membahas detail rencana ini lebih lanjut.
Lebih lanjut, Indonesia menyampaikan keinginan untuk membangun Indonesia Housing atau “Rumah Indonesia” di Mekah. Bangunan tersebut dapat menjadi persinggahan bagi jemaah Umroh dan Haji sekaligus dapat digunakan untuk memasarkan produk-produk asal Indonesia.
Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Falih. (Foto:Pelopor/Kemenko Marves)
Menteri Al-Falih menyambut baik rencana tersebut dan langsung menawarkan beberapa calon lokasi yang dapat digunakan. Proyek tersebut nantinya akan dipimpin oleh PT Pembangunan Perumahan.
Sejatinya, kedua negara memiliki perhatian yang sama mengenai isu perubahan iklim yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Oleh sebab itu, Pemerintah Arab Saudi menyampaikan mendukung Indonesia untuk mengangkat isu perubahan iklim dalam KTT G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia tahun depan.
Menteri Al-Falih menyampaikan bahwa Pemerintah Arab Saudi saat ini memiliki program penanaman 10 miliar pohon di Arab Saudi dalam rangka rehabilitasi vegetasi alami. Indonesia sebagai negara yang memiliki perhatian khusus terkait isu perubahan iklim pun menyampaikan tertarik untuk berpartisipasi dalam program tersebut.
Arab Saudi sendiri dalam beberapa waktu terakhir tengah gencar mengembangkan sumber energi terbarukan di beberapa negara seperti Uzbekistan. Fokus Indonesia dan Arab Saudi dalam pengembangan green energy membuat kerangka kerja mengenai kerja sama di bidang ini akan ditindaklanjuti melalui pertemuan di tingkat teknis antara kedua negara dalam waktu dekat.
Pertemuan ini, sangat diapresiasi Menko Luhut sebab menghasilkan banyak komitmen kerja sama yang berhasil dibahas antara kedua negara. Selanjutnya, Menko Luhut dan Menteri Al-Falih sepakat untuk membentuk satuan tugas atau task force untuk membahas berbagai peluang investasi yang ada dan sepakat akan kembali melakukan pertemuan pada tanggal 24 Juni 2021.
“Saya sangat senang pertemuan ini dapat terlaksana. Semoga kesempatan ini jadi langkah awal yang baik untuk kerja sama Indonesia dan Arab Saudi di berbagai bidang ke depannya,” tandas Menko Luhut. []
Pelopor | Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk mendorong percepatan pengembangan industri alat kesehatan (Alkes) dalam negeri. Pemerintah percaya bahwa produsen dalam negeri mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pemesanan Alkes melalui E-Katalog, pesanan produk impor diketahui lima kali lebih besar senilai 12,5 triliun dibandingkan pesanan Alkes dalam negeri, senilai 2,9 triliun.
Menurut data Kementerian Kesehatan, 358 jenis Alkes yang sudah diproduksi di dalam negeri, 79 jenis Alkes sudah mampu mensubstitusi/menggantikan produk impor untuk kebutuhan nasional, antara lain elektrokardiogram, implant ortopedi, nebulizer dan oximeter. Hal ini membuktikan bahwa produsen Alkes dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik serta menggantikan produk impor.
“Berdasarkan data LKPP, untuk tahun anggaran 2021, jumlah pemesanan Alkes melalui
E-Katalog, pesanan produk impor diketahui lima kali lebih besar senilai 12,5 triliun dibandingkan pesanan Alkes dalam negeri, senilai 2,9 triliun,” tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Konferensi Pers Virtual Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Bidang Alat Kesehatan pada Selasa, 15 Juni 2021.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Pelopor/Kemenko Marves)
“Terdapat 5.462 Alkes impor yang sudah tersubstitusi produk dalam negeri sejenis dan akan dialihkan untuk belanja produk dalam negeri di E-Katalog. Valuasi dari substitusi Alkes impor mencapai 6,5 triliun,” sambungnya.
Menurut Menko Luhut, untuk mendukung pengembangan industri Alkes dalam negeri, Pemerintah akan melakukan Tujuh Langkah Strategis Peningkatan Ketersediaan Pasar untuk Produk Alkes Dalam Negeri yang terdiri atas:
Keberpihakan pada PDN melalui belanja barang atau jasa pemerintah,
Peningkatan kapasitas produksi Alkes dalam negeri,
Subsidi sertifikasi TKDN melalui dana PEN,
Skema insentif bagi investor Alkes dan farmasi,
Peningkatan Alkes berteknologi tinggi berbasis riset,
Kebijakan tenggat waktu untuk pembelian produk impor,
Prioritas penayangan PDN di E-Katalog.
“Indonesia telah berubah sekarang, dan kita harus menjadi bagian dari perubahan itu. Jangan kita menghambat perubahan itu. Kita menghadapi masalah disana-sini, tapi kita sekarang bergerak maju, melakukan perubahan. Kita melakukan terobosan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik,” tegas Menko Luhut.[]
