peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali mulai 7-13 September 2021.
Hal ini, disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Senin, 6 September 2021.
“Situasi perkembangan Covid-19 di Jawa Bali terus mengalami perbaikan yang berarti. Hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya kota-kabupaten yang berada di level 4, dimana per tanggal 5 September 2021, hanya 11 kota/kab di Jawa-Bali yang ada di level 4 dari sebelumnya yang berjumlah 25 kota/kab,” tutur Menko Luhut.
“Peningkatan yang signifikan terjadi pada level 2 dimana jumlah kota/kab meningkat dari yang sebelumnya 27 menjadi 43 kota/kab. Dari wilayah aglomerasi, DIY berhasil turun ke level 3, sementara Bali kami perkirakan butuh waktu 1 minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan pasien di RS yang masih tinggi,” Sambungnya.
Pada perpanjangan sebelumnya, (31 Agustus-6 September 2021), penanganan Covid-19 menunjukkan tren positif. Jumlah kasus baru harian turun menjadi di bawah 10.000.
Sedangkan jumlah kematian di bawah 1.000 per hari, positivity rate harian di bawah 10%, dan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) rumah sakit khusus Covid-19 rata-rata hanya 20%.
Hingga kini, PPKM level 4, 3, dan 2 telah diperpanjang selama 7 kali sejak pertama kali diterapkan pada 21 sampai 25 Juli 2021.
Selama perpanjangan itu, pemerintah telah beberapa kali melonggarkan aktivitas bidang ekonomi, seperti memperpanjang waktu tutup mal menjadi pukul 21.00 dan menambah kapasitas makan di tempat (dine-in) hingga 50%.[]
peloporberita.com/ | Jakarta – Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, pihaknya menunggu penjelasan Kontras dan pengacara Haris Azhar atas tudingan mereka bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bermain dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Papua.
“Saat ini kami masih tahap minta penjelasan, dan kalau tidak bisa menjelaskan bahwa benar pak Luhut terlibat atau punya kepentingan silahkan minta maaf.”
Tudingan ini diketahui melalui unggahan kanal YouTube Haris Azhar pada Jumat, 20 Agustus 2021. Dalam unggahan tersebut, Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menyebut PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, terlibat dalam bisnis tambang di Papua. Ia juga menyinggung peran Luhut dalam perusahaan tersebut.
“Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini,” Tutur Fatia.
Terkait tudingan itu, Jodi Mahardi menegaskan, pihaknya mempersilakan mereka untuk meminta maaf jika tak mampu menjelaskan tudingan tersebut kepada publik.
“Pihak Pak Luhut ingin menjaga demokrasi yang sehat supaya terbiasa berekspresi yang beretika. Kalau salah, Pak Luhut selalu beri ruang untuk minta maaf. Enggak usah gengsi,” tutur Jodi lewat keterangan tertulis, Rabu, 1 September 2021.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi. (Foto:Pelopor.id/Ist)
Jodi menjelaskan, somasi yang dilayangkan Menko Luhut adalah sebagai upaya membela diri. Dalam hal ini, Menko Luhut juga punya hak yang sama dengan orang lain dalam membela diri dari berbagai tuduhan.
Dalam keterangan tersebut, Jodi juga membantah bahwa pihak melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam melakukan somasi. Jodi menegaskan, somasi itu, disampaikan agar kebebasan berpendapat dilakukan dalam koridor.
“Demokrasi modern pasti ada koridor aturan atau hukum yang membatasi berita bohong, kecuali kita hidup di jaman jahiliah. Ujungnya, kasihan masyarakat yang dicekoki dengan info misleading. Saat ini kami masih tahap minta penjelasan, dan kalau tidak bisa menjelaskan bahwa benar pak Luhut terlibat atau punya kepentingan silahkan minta maaf,” tandas Jodi. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah terus mendorong kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), pemberian stimulus BBI serta penyediaan modal melalui DigiKU, untuk meningkatkan permintaan produk Artisan Indonesia (UMKM/IKM). DigiKu adalah program penyaluran kredit untuk UMKM yang disediakan pemerintah melalui HIMBARA, yang dapat menjadi alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau bagi UMKM/UKM/Artisan.
“Menyangkut seperti program stimulus, menurut saya programnya sangat bagus sekali, karena jumlah yang masuk sekarang juga meningkat untuk UMKM,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi, Selasa (31/08/2021).
Pada pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo R. M. Manuhutu menjelaskan bahwa telah terjadi penurunan permintaan terhadap produk Artisan Indonesia selama masa Pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan pendampingan, yang meliputi kampanye Gernas BBI, pemberian Stimulus BBI, serta penyediaan permodalan UMKM melalui DigiKU.
Deputi Odo juga mengatakan bahwa DigiKU akan diluncurkan kembali dalam waktu dekat. “DigiKU rencananya dalam waktu dekat akan diluncurkan kembali dengan target penyaluran kredit sebesar 16 triliun rupiah,” tutur Odo.
Sementara itu, hingga Juli 2021, jumlah UMKM/IKM/Artisan on-boarding telah mencapai 7.217.201 unit atau mengalami peningkatan sebesar 90% sejak BBI diluncurkan, sehingga total saat ini sudah mencapai 15,2 juta unit. Selanjutnya, Kampanye Gernas BBI juga akan dilanjutkan secara berkesinambungan untuk September-November 2021 yang turut dilakukan oleh KKP di Aceh, Kemendes PDTT di Kalimantan Timur, serta Kemendikbud Ristek di Maluku. Kampanye tersebut dilakukan guna meningkatkan literasi digital dan finansial, serta mendorong peningkatan transaksi belanja produk artisan.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan Stimulus BBI, yang merupakan program dukungan yang diberikan melalui pemberian insentif untuk belanja. Penerima stimulus BBI adalah merchant/pelaku UMKM yang ada di e-commerce dan tergabung dalam program, serta secara tidak langsung adalah pembeli/konsumen akhir yang berbelanja. Stimulus BBI diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif subsektor Fesyen, Kuliner, dan Kriya dengan total anggaran senilai Rp 200 miliar rupiah. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi terhadap pengacara Haris Azhar, akibat tuduhan bermain dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Juru Bicara Menkomarves Jodi Mahardi menjelaskan, somasi itu dilayangkan karena pernyataan Haris di akun YouTube-nya yang dianggap mencemarkan nama baik Luhut Pandjaitan.
Pihak Luhut meminta Haris menjelaskan motif dan tujuan pengunggahan video tersebut, dan juga meminta Haris melakukan permohonan maaf atas pernyataan itu. Sebelumnya, Haris Azhar mengunggah konten video berjudul “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” pada kanal Youtube miliknya. Ia juga menghadirkan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, dalam video itu.
Fatia menyebut PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group bermain dalam bisnis tambang di Papua. Seperti diketahui, Luhut Pandjaitan adalah salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group.
Haris Azhar lahir di Jakarta, pada 10 Juli 1975. Ia mengawali karirnya di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada 1999. Sejak itu, ia menjajal berbagai posisi hingga akhirnya menjadi Koordinator KontraS pada 2015.
Sebagai Koordinator KontraS, Haris sempat membuat para petinggi Polri dan TNI marah. Saat itu, ia menyebut ada keterlibatan aparat kepolisian dan TNI pada peredaran narkoba yang dilakukan oleh terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman. Jelang eksekusi mati Freddy Budiman pada 29 Juli 2016, Haris mengunggah tulisan di akun resmi Facebook dan Twitter KontraS.
Tulisan yang berjudul “Cerita Busuk dari Seorang Bandit” itu pun mengejutkan aparat kepolisian dan TNI yang berujung Haris dilaporkan atas pencemaran nama baik, pada 2 Agustus 2016. Tak lama setelah kasus itu, ia mengakhiri masa kerjanya di KontraS pada penghujung 2016.
Setelah lepas dari KontraS, Haris Azhar mendirikan Lokataru bersama rekan-rekannya dan ia menjadi direktur eksekutif. Lokataru berasal dari kata Sansekerta yang berarti pohon ide yang universal, sebuah analogi dari cita-cita pendirian organisasi ini, untuk memperkuat advokasi Hukum dan HAM di Indonesia.
Haris Azhar juga merupakan CEO dari hakasasi.id, platform riset berbasis cloud yang dipenuhi data dan informasi terkait hak asasi manusia (HAM), termasuk di Indonesia. Hakasasi.id adalah sebuah kreasi baru untuk menyadarkan bahwa HAM bukan sesuatu yang politis dan rumit, melainkan masalah harian yang mudah dipahami. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan baru saja diserbu komplain dari negara-negara asing, karena banyak barang dari luar negeri tak lagi dipakai di Indonesia. Luhut pun menegaskan, Indonesia memang sedang fokus mengembangkan produk dalam negeri dan mau kurangi impor.
Apalagi, ini merupakan perintah dan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena Jokowi ingin produk dalam negeri berjaya di negeri sendiri dan bisa bersaing di kancah global.
“Beberapa negara asing hari ini komplain dan bertanya mengapa Indonesia terkesan menjauhi produk luar negeri di dalam e-katalognya hari ini? Saya tegaskan bahwa ke depan kami akan fokus untuk pengembangan produk dalam negeri,” tulis Luhut dalam unggahannya di akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Sabtu (28/08/2021).
Dalam unggahan itu, Luhut juga mengatakan salah satu fokus penggunaan produk dalam negeri adalah pada industri kesehatan. Bahkan, produk dalam negeri berupa alat suntik baru saja diekspor. UNICEF meminta 1,2 miliar unit alat suntik pabrikan Indonesia untuk digunakan di Ukraina. Sebanyak 200 kontainer akan diekspor hingga tahun depan oleh PT Oneject Indonesia.
Sebelum menjadi menkomarves, Luhut Binsar Pandjaitan pernah menjadi Menko Kemaritiman, Menko Politik, Hukum dan Keamanan, dan juga Menteri Perdagangan. Ia dijuluki menteri segala bidang karena pernah menduduki jabatan di berbagai bidang berlainan, meskipun berangkat dari militer.
Luhut lahir di Simanggala, Tapanuli, Sumatera Utara, pada 28 September 1947. Ia mendapat promosi pangkat jenderal berbintang tiga saat dipercaya sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung. Kemudian ia diangkat menjadi menteri dan dianugerahi pangkat jenderal berbintang empat purnawirawan.
Suami dari Devi Simatupang ini juga pernah menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri di Bandung. Kemudian saat menjabat sebagai Komandan Korem di Madiun, Luhut Pandjaitan meraih prestasi sebagai Komandan Korem terbaik. Di masa mudanya, ia aktif sebagai atlet renang, karate, judo dan terjun payung, bahkan pernah menjadi atlet renang dari Provinsi Riau dan juga pernah meraih medali di PON di Bandung.
Sebelum menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era pemerintahan reformasi, Luhut Pandjaitan juga aktif sebagai seorang pengusaha. Ia mendirikan sekolah Politeknik DEL di Balige, Sumatera Utara. Pada awal mendirikan sekolah ini, Luhut mengundang para duta besar negara-negara sahabat, seperti Duta Besar Amerika, Australia dan Singapura untuk melihat Politeknik DEL. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah mempersiapkan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (5 DPSP) sebagai bagian dari rangkaian acara internasional Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada tahun 2022.
Untuk persiapan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah 5 DPSP pada Selasa, 24 Agustus 2021 secara virtual.
“Tujuan utama dalam peningkatan kualitas di 5 DPSP berfokus pada peningkatan fasilitas kesehatan, integrasi data berbasis sistem informasi geografis dan ketersediaan infrastruktur,” tutur Menko Luhut berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Selasa, 24 Agustus 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam rakor virtual itu menyampaikan tentang fasilitas kesehatan, peningkatan sebaran puskesmas dan rumah sakit pada 5 DPSP, serta digencarkannya vaksinasi.
“Vaksinasi di 5 DPSP melalui data Kemenkes, yang sudah tinggi di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Sementara yang masih rendah di daerah Jawa Tengah, NTT dan NTB,” ungkap Menkes Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan tentang percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
“Terkait dengan akses internet, di Mandalika telah dibangun 74 titik, Labuan Bajo 153 titik, Danau Toba 123 titik, Borobudur 1 titik dan Likupang 7 titik,” tegasnya.
“Tujuan utama dalam peningkatan kualitas di 5 DPSP berfokus pada peningkatan fasilitas kesehatan, integrasi data berbasis sistem informasi geografis dan ketersediaan infrastruktur.”
Secara keseluruhan, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan berkoordinasi dan bersinergi untuk memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas di kelima DPSP berjalan secara maksimal.
Menko Luhut menekankan, bahwa 5 DPSP akan disiapkan sebagai bagian dari rangkaian acara internasional Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada tahun 2022.
“G20 ini akan menjadi ajang pertunjukan bagi peserta dan wisatawan terhadap destinasi pariwisata berkualitas yang bertumpu pada pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pemuliaan nilai-nilai tradisional,” tandas Menko Luhut. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah kembali memperpanjang PPKM mulai 24-30 Agustus 2021. Hal ini disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui lama YouTube Sekretariat Presiden Senin, 23 Agustus 2021 malam.
“Untuk periode penerapan PPKM Level 4, 3, dan 2 periode 24-30 Agustus 2021 wilayah Aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya dan Surabaya Raya mengalami penurunan Level.
Menko Luhut menjelaskan, ada 2 wilayah yang menerapkan PPKM Level 4 turun ke Level 3 pada minggu ini, sehingga kabupaten /kota yang masuk ke Level 3 bertambah menjadi sebanyak 67 kabupaten/kota.
“Positif Covid-19 bukanlah Aib yang harus ditutupi, mari cegah sedari dini. Supaya kita tentunya bisa saling menjaga dan terhindar dari pandemi ini.”
Sedangkan untuk level 2, jumlahnya bertambah menjadi 10 kabupaten/kota. Terkait keputusan ini, Menko Luhut mengungkapkan bahwa nantinya akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri secara lebih mendetail.
Khusus untuk wilayah Aglomerasi Bali sebut Luhut, Malang Raya Solo Raya serta DIY, untuk saat ini masih pada level 4, tetapi diperkirakan akan turun menjadi Level 3 pada beberapa minggu ke depan dengan perbaikan yang terus menerus dalam penanganan covid, terutama agar meningkatkan kesembuhan lebih cepat dan menekan laju kematian.
Dalam evaluasi level PPKM diatas, Pemerintah kembali memasukkan data indikator kematian sebagai penilaian Asesmen Level sesuai acuan yang 3 ditetapkan oleh WHO. Hal ini terjadi karena perbaikan data kematian di beberapa wilayah yang sudah lebih baik, dan telah kasus-kasus kematian yang sebelumnya tidak terlaporkan sudah banyak dilaporkan.
Namun, dalam beberapa hari kedepan akan kembali terjadi kenaikan tren kasus konfirmasi dan juga kasus kematian akibat tabungan kasus konfrimasi dan kematian yang dikeluarkan oleh beberapa Kabupaten/Kota.
Terkait angka kematian yang masih tinggi di beberapa wilayah ini, dalam arahannya, Presiden meminta secara khusus untuk segera dilakukan pengecekan dan intervensi di lapangan.
Salah satu penyebab tingginya angka kematian adalah masih enggannya masyarakat untuk melakukan isolasi terpusat sehingga terjadi perburukan ketika melakukan isolasi mandiri yang menyebabkan telatnya mereka dibawa ke fasilitas kesehatan.
“Untuk itu, lagi-lagi Pemerintah terus menghimbau dan mengajak masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid- 4 19 agar dapat segera masuk ke dalam pusat-pusat Isolasi yang telah disediakan jaminan Obat-obatan, tenaga kesehatan, dan makanan. Izinkan saya menyampaikan bahwa Positif Covid-19 bukanlah Aib yang harus ditutupi, mari cegah sedari dini. Supaya kita tentunya bisa saling menjaga dan terhindar dari pandemi ini,” ujar Menko Luhut. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membaahas perkembangan National Logistic Ecosystem (NLE) atau Ekosistem Logistik Nasional bersama berbagai Kementerian/Lembaga terkait.
Pembahasan ini, guna mempercepat implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
“Kita masuk kedalam materi percepatan Inpres Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Kita sudah jalankan ini dan saya mau lihat perkembangannya,” tutur Menko Luhut, Jumat, 20 Agustus 2021.
“Terintegrasilah semua itu. Karena ini sedang pandemi, Peduli Lindungi akan dimasukkan ke situ (pelabuhan) agar bila ada orang mau masuk harus pakai barcode.”
Pada kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Sahat Panggabean mengemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi.
“Kalau kita lihat permasalahannya adalah belum terjalin konektivitas sistem transportasi laut, darat, udara untuk perpindahan barang dan juga perkembangan teknologi IT,” ungkap Sahat.
Meski demikian, saat ini pemerintah telah melakukan sejumlah upaya, seperti simplifikasi proses bisnis di pemerintahan, integrasi sistem layanan logistik di pemerintah maupun swasta, hingga kemudahan transaksi pembayaran. Hal tersebut sejalan dengan telah diluncurkannya Batam Logistic Ecosystem (BLE) pada 18 Maret 2021 oleh Kemenko Marves.
Pada masa mendatang, terdapat beberapa isu yang perlu dikoordinasikan, seperti percepatan penerapan NLE di seluruh Pelabuhan Pelindo 1, 2, 3 dan 4 yang berjumlah 112 buah, penataan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penataan Kelembagaan Kekarantinaan, serta penataan tata ruang pelabuhan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan. (Foto:Pelopor.id/Kemenko marves)
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga melaporkan sejumlah upaya yang telah dilakukan, seperti implementasi Kartu Identifiksi Truk (TID), pembatasan usia truk dibawah 20 tahun, penerapan sistem gerbang otomatis, surat himbauan dan pengawasan terkait pungli di pelabuhan, surat tindak lanjut rencana pelaksanaan Ramp Check Truck, serta rencana kolaborasi aksi Inaportnet dengan INSW.
“Kita juga sudah memperketat pengawasan dalam 24 jam selama 7 hari penuh dan efisiensi pergerakan truk melalui skema container consolidation,” sebut Menteri Budi.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga mengungkapkan sudah disusun peraturan atau SKKNI untuk perlindungan kepada pekerja. Selain itu, sudah disiapkan pula sertifikasi untuk 5.000 pekerja di tahun 2022.
Ia juga memastikan agar setiap pekerja siap dengan perubahan digitalisasi dan perlindungan kepada pekerja. Tidak ketinggalan, dialog dengan serikat pekerja di kawasan pelabuhan juga sudah dibangun guna menyosialisasikan UU Ketenagakerjaan.
Untuk itu, Menko Luhut meminta agar seluruh pihak bekerja sama memantau perkembangan NLE setiap bulannya, agar kendala bisa segera diperbaiki.
“Saya minta kepada semua, target kita 10 pelabuhan setelah Batam. Coba disusun timetablenya dan kendalanya apa. Akan kita address (selesaikan) satu-satu supaya semuanya jalan,” tegas Menko Luhut.
Selain itu, dia juga mengusulkan agar layanan Peduli Lindungi bisa diintegrasikan di pelabuhan, guna menjamin keamanan di tengah pandemi.
“Terintegrasilah semua itu. Karena ini sedang pandemi, Peduli Lindungi akan dimasukkan ke situ (pelabuhan) agar bila ada orang mau masuk harus pakai barcode. Setiap pelabuhan harus ada barcodenya dan harus bertanggung jawab. Kalau dia Covid dan belum vaksin gak boleh masuk,” tandas Menko Luhut. []
peloporberita.com/ | jakarta – Pemerintah, kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021. Perpanjangan ini berlaku bagi daerah yang menerapkan PPKM level 4, 3, dan 2.
“Maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 23 Agustus,” tutur Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparan media yang digelar virtual, Senin, 16 Agustus 2021, bersama dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
“Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas tempat ibadah menjadi 50% di kota/kabupatan dengan PPKM level 4 dan 3 tentunya dengan penerapan protokol Kesehatan yang baik.”
Menko Luhut menjelaskan, Berdasarkan evaluasi penerapan perpanjangan PPKM Level 4, 3 dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 7-16 Agustus 2021 di Jawa Bali terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari Tren Kasus Konfirmasi positif yang pada tanggal 15 Agustus kemarin turun hingga 76 persen dan Kasus Aktif turun 53 persen dari titik puncaknya.
“Kami juga melihat tren penurunan terjadi pada tingkat kasus positif, perawatan pasien, kasus konfirmasi dan angka kematian pada hampir seluruh provinsi di Jawa Bali,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil kunjungan lapangannya beberapa waktu lalu, Menko Luhut menebut masih ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan pada beberapa wilayah.
“Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah-langkah intervensi,” ucapnya.
Langkah intervensi tersebut, terdiri dari mobilisasi pasien-pasien isoman ke pusat-pusat isolasi yang disediakan oleh pemerintah kota/kabupaten dan memastikan ketersediaan obat serta konsentrator oksigen.
“Sehingga kami harapkan dalam minggu depan akan terjadi perbaikan yang signifikan terutama untuk wilayah Bali dan Malang Raya,” tegasnya.
Adapun tambahan kabupaten /kota yang masuk ke Level 3 sebanyak 8 kabupaten/kota, sehingga total kabupaten kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten/kota.
“Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri secara lebih mendetail,” tandas Menko Luhut.
Sedangkan untuk menjaga ekonomi masyarakat, pemerintah akan memperluas cakupan kota di Level 4 yang dapat melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan/mall. “Hasil Evaluasi menunjukkan penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall sudah dilakukan secara disiplin,” ujarnya.
Lebih jauh, dia menyebutkan bahwa pada percoban pembukaan mall, melalui sistem Peduli Lindungi, Pemerintah memperoleh data ada 1.015.303 orang yang melakukan check-in pada sistem agar dapat memasuki pusat belanja/mall.
Dari jumlah tersebut ada 619 orang diantaranya yang ditolak masuk oleh sistem dan tidak diperkenankan untuk masuk kedalam pusat perbelanjaan/mall dalam seminggu terakhir.
Kemudian, selain memperluas cakupan kota di Level 4 yang dapat melakukan uji coba pembukaan mall, pemerintah juga meningkatkan kapasitas kunjungan pusat perbelanjaan/ mall menjadi 50 persen dan memberikan akses dine-in (makan di tempat) sejumlah 25 persen selama seminggu kedepan.
Ujicoba ini, kata Menko Luhut dilakukan di wilayah level 4 dan wilayah level 3. “Protokol kesehatan yang ketat tetap dilakukan dengan menggunakan protokol pelaksanaan yang sudah berjalan saat ini,” tegasnya.
Dia berharap kendati pusat perbelanjaan sudah mulai diujicoba untuk dibuka, pemberlakuan aturan yang ketat dapat membiasakan masyarakat untuk hidup disiplin secara terdigitalisasi. “Ini akan membawa perubahan pada pola hidup masyarakat saat ini,” tukasnya.
Selama masa ujicoba, pihak mall diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening terhadap pengunjung. Menko Luhut menegaskan, pemerintah akan menutup mall atau pusat perbelanjaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Kebijakan penambahan kapasitas pengunjung tidak hanya berlaku untuk mall, namun juga untuk tempat ibadah. “Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas tempat ibadah menjadi 50% di kota/kabupatan dengan PPKM level 4 dan 3 tentunya dengan penerapan protokol Kesehatan yang baik,” lanjutnya.
Selain Pusat Perbelanjaan/mall, Menko Luhut menambahkan bahwa pemerintah juga akan melakukan uji coba Protokol Kesehatan untuk perusahaan-perusaan orientasi ekspor dan Orientasi Domestik yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian.
Total karyawan yang akan mengikuti ujicoba ini mencapai lebih dari 390 ribu orang. Industri tersebut akan diizinkan beroperasi 100% dengan penerapan minimal 2 shift.
“Perusahaan-perusahaan tersebut wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi juga untuk melakukan screening terhadap karyawan dan non karyawan yang masuk ke lokasi pabrik,” jelas Menko Luhut.
Lebih jauh, dia menuturkan bahwa jenis olahraga outdoor yang dilakukan secara individu atau kelompok yang jumlahnya tidak lebih dari 4 orang dan tidak melibatkan kontak fisik akan diizinkan beroperasi dengan Protokol Kesehatan yang ketat.
“Pemerintah juga akan melakukan ujicoba penerapan SOP ini menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada empat wilayah aglomerasi di Jawa-Bali untuk PPKM Level 4 dan kota/kabupaten dengan PPKM level 3,” sebutnya.
Untuk mengendalikan pandemi ini, Menko Luhut menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan tiga pilar. Pilar tersebut antara lain peningkatan cakupan vaksinasi secara cepat, penerapan 3T (testing, tracing, treatment) yang tinggi, dan kepatuhan 3M terutama soal penggunaan masker yang baik.
“Dalam menangani Pandemi ini, pemerintah mengedepankan masalah kehatian-hatian dengan baik. Jangan sampai perbaikan yang sudah kita capai susah payah kemudian akan kembali menjadi sia-sia,” katanya serius.
Oleh karena itu, dia mengimbau dan mengajak masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 agar dapat masuk ke dalam pusat-pusat Isolasi yang telah disediakan jaminan Obat-obatan, tenaga kesehatan, dan makanannya.
“Saya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk segera membuat pusat-pusat isolasi khusus Ibu Hamil, prioritas vaksinasi kepada ibu hamil dan penyediaan fasilitas RS Rujukan bagi Ibu hamil yang terkonfirmasi positif,” urainya.
Terakhir, Menko Luhut meminta agar momentum Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 esok dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerja keras bersama dalam menanggulangi Pandemi Covid-19.
“Penanganan pandemi dapat terlaksana berkat arahan dari Presiden Republik Indonesia dan kerja sama semua pihak mulai dari Para Menteri, pimpinan Lembaga , TNI – Polri, Gubernur, Kepala Daerah Bupati hingga Walikota , Para Ahli Epidemolog, Akademisi, Mahasiswa hingga Relawan,”ungkapnya.
Dengan capaian tersebut, Menko Luhut mengatakan pemerintah belum sepenuhnya puas. “Pemerintah akan terus bekerja menuntaskan dan keluar dari badai pandemi ini.
Dan pemerintah juga terus berharap agar masyarakat turut berperan aktif dalam terus menjaga Protokol Kesehatan utamanya dalam melakukan penggunaan masker, agar kita semua dapat segera keluar dari badai pandemi ini,” pungkasnya.
Pemerintah Bakal Evaluasi Penerapan PPKM Setiap Minggu
Menyinggung soal sampai kapan kebijakan PPKM akan berlangsung, Menko Luhut menjelaskan bahwa selama Covid19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
“Jika situasi Covid19 semakin membaik, tentunya level PPKM akan diturunkan ke level yang lebih rendah, dimana level 2 dan 1 nantinya akan mendekati situasi kehidupan new normal (Normal Baru). Oleh karena itu, evaluasi akan dilakukan setiap minggu sehingga perubahan situasi dapat direspon secara cepat,” lanjutnya.
Senada, Menkes Budi G. Sadikin memperkirakan bahwa Virus Corona akan tetap ada dalam durasi yang lama. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk mulai beradaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang disiplin.
Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa mulai Bulan Januari 2021 hingga kini telah ada 83 juta suntikan vaksinasi di Indonesia dari target 100 juta suntikan yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo hingga akhir Agustus 2021.
“Selain vaksinasi, kita juga akan menerapkan ujicoba screening dengan sistem digital pada mall yang akan dilanjutkan ke industry, transportasi, keagamaan, pariwisata dan pendidikan. Jadi sistem itu akan diadjust ke kehidupan kita sehari-hari,” tutupnya.
Pemerintah Perbaiki Akurasi Data Kematian, Segera Masukkan Kedalam Indikator PPKM Lagi
Terkait indikator kematian, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengeluarkannya dari parameter penilaian level PPKM di Jawa dan Bali secara permanen. “Indikator kematian dikeluarkan sementara sejak minggu lalu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam hal pelaporan sehingga akurasi bisa lebih baik,” katanya.
Diapun lantas mencontohkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021, ada satu kota yang angka kematiannya melonjak berkali-kali lipat. Ternyata angka kematian tersebut 77 persen berasal dari periode Juli dan bulan-bulan sebelumnya. “Kasus seperti ini banyak kita temukan di kota/kabupaten lain. Namun, dalam 1-2 minggu kedepan perbaikan data dan pelaporan ini selesai sehingga indikator kematian ini akan masuk kembali dalam assesmen level PPKM,” jelas Menko Luhut. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, PPKM Level 4, 3 dan 2 di Pulau Jawa Bali diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Keputusan ini, akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri secara lebih detail.
Adapun penerapan Perpanjangan PPKM sebelumnya tanggal 2 – 9 Agustus 2021 menunjukkan hasil yang cukup baik. Menurut Luhut, hal ini dapat terlihat dari Tren Kasus dan dan Perawatan Rumah Sakit di Jawa Bali yang sudah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.
“Kami ingin menekankan sekali lagi bahwa ada 3 pilar utama dalam hal penanganan pandemi Covid19 ini, Pertama adalah peningkatan coverage vaksinasi secara cepat, Kedua penerapan 3T yang tinggi, dan kepatuhan 3M terutama soal masker yang baik,”
Data menunjukkan, penurunan hingga 59,6 % dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 lalu. Menurut Presiden, momentum yang sudah cukup baik ini, harus terus dijaga. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang PPKM Level 4, 3 dan 2 di Pulau Jawa dan Bali selama sepekan kedapan.
“Sesuai dengan keputusan dalam Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden, evaluasi untuk PPKM di Jawa Bali dilakukan setiap 1 minggu sekali, sementara untuk di luar Jawa Bali akan dilakukan setiap 1 kali dalam dua minggu,” tutur Menko Luhut melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden Senin, 9 Agustus 2021.
Selanjutnya, Menko Luhut menjelaskan bahwa Penurunan kasus dan perawatan rumah sakit juga terjadi di sejumlah wilayah aglomerasi di Jawa Bali, kecuali Malang Raya dan Bali. Untuk itu Pemerintah akan segera melakukan intervensi di kedua wilayah ini untuk menurunkan laju penambahan kasus.
Selain jumlah kasus, laju penambahan kematian di Jawa Bali semakin menurun, meskipun kondisinya bisa fluktuatif di masing-masing provinsi, lanjut Menko Luhut.
Pemerintah juga mewaspadai kenaikan mobilitas yang tercermin dari kenaikan Indeks Komposit pasca 26 Juli terhadap kenaikan kasus konfirmasi ke depannya. Hal ini tentunya akan kami pantau sampai minggu depan mengingat adanya jeda 14 hingga 21 hari dari perubahan indeks komposit terhadap penambahan kasus.
Dalam penerapan PPKM Level 4 dan 3 yang akan dilakukan pada 10 Agustus-16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3, hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan.
“Evaluasi tersebut, kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian. Karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” ungkap Menko Luhut.
Selanjutnya, Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir, seperti yang saat ini kami lakukan di DI Yogyakarta.
“Selain perkembangan kasus Covid19, Saya juga akan sampaikan perkembangan yang terus membaik dari pelaksanaan 3M, Testing dan Tracing Serta Capaian Vaksinasi. Kepatuhan menggunakan masker telah mencapai 82 persen, meningkat 5 persen dibandingkan Februari/Maret,” paparnya.
Sementara dalam hal peningkatan jumlah Testing dan Tracing, jumlah specimen dan orang yang ditest meningkat sangat signifikan hingga 3 kali lipat sejak bulan Mei 2021. Selain itu dari sisi tracing, keterlibatan dari TNI dan Polri, mampu meningkatkan jumlah kontak erat yang berhasil di tracing.
Menurut Menko Luhut, saat ini memang masih ada pencatatan yang dilakukan secara manual untuk aktivitas tracing ini terutama lantaran keterbatasan akses internet untuk wilayah-wilayah pedesaan.
Tetapi, hal ini akan terus diperbaiki dengan menambah jumlah digital tracer, tracer lapangan dan juga sistem Silacak yang lebih adaptif guna mengakomodasi tracing kontak erat yang akan semakin besar hari ke harinya.
Lalu dalam hal kecepatan laju vaksinasi, sejumlah Provinsi dan wilayah Aglomerasi menunjukkan peningkatan laju vaksinasi harian yang cukup signifikan. Hal ini, tentu saja akan membantu dalam hal upaya pengendalian pandemi Covid19 akibat varian delta ini.
Dalam opsi perpanjangan PPKM yang dilakukan mulai 10 Agustus ini, terdapat dua road map yang memiliki penyesuaian dan akan diuji cobakan yakni sektor perbelanjaan/mall dan Industri Esensial yang berbasis Ekspor atau penunjangnya.
Lebih lanjut, Pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan secara gradual untuk mall/pusat perbelanjaan di wilayah dengan level 4 dengan memperhatikan implementasi protokol Kesehatan.
Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan/mall akan dilakukan di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang dengan kapasitas 25% selama seminggu kedepan, dengan protokol Kesehatan yang ketat.
Hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mall dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, anak umur 70 tahun akan dilarang untuk masuk ke dalam mall/pusat perbelanjaan.
Selain itu, untuk industri esensial berbasis ekspor, minggu ini akan disusun SOP protokol kesehatan agar minggu depan, mulai 17 Agustus 2021, untuk beberapa kota di level 4 dapat menerapkan 100% staff yang dibagi minimal dalam 2 shift.
Penyesuaian di level 4 dilakukan juga untuk tempat ibadah. Dalam perpanjangan mulai 10 Agustus, kabupaten kota di wilayah level 4 dapat melakukan ibadah dengan kapasitas maksimum 25% atau maksimal 20 orang.
“Kami ingin menekankan sekali lagi bahwa ada 3 pilar utama dalam hal penanganan pandemi Covid19 ini, Pertama adalah peningkatan coverage vaksinasi secara cepat, Kedua penerapan 3T yang tinggi, dan kepatuhan 3M terutama soal masker yang baik,” tegas Menko Luhut.
Adapun dalam menangani Pandemi ini, Pemerintah mengedepankan masalah kehatian-hatian dengan baik. Jangan sampai perbaikan yang sudah kita capai susah payah kemudian menjadi sia-sia.
“Sekali lagi, tentunya Pemerintah tidak bisa bergerak sendirian tanpa keterlibatan peran serta dan juga kesadaran masyarakat. Masyarakat hari ini diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dalam terus menjaga Protokol Kesehatan utamanya dalam melakukan penggunaan masker, agar kita semua dapat segera keluar dari badai pandemi ini,” ujar Menko Luhut.
Sebelum mengakhiri keterangannya, tak lupa Menko Luhut mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah.
“Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan serta kekuatan untuk terus berjuang keluar dari pandemi Covid-19 ini,” sebutnya.[]
