Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Menko Luhut: Pemerintah akan Hapus Minyak Goreng Curah Secara Bertahap

    Jakarta – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah akan menghapus minyak goreng curah secara bertahap lantaran kurang higienis. Hal ini, disampaikan Luhut pada konferensi pers bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo soal Ekspor CPO dan Minyak Goreng pada Jumat (10/06/2022).

    “Nanti secara bertahap kita akan hilangkan curah menuju kemasan sederhana. Karena curah itu kurang higienis. Itu yang akan kita lakukan,” tuturnya.

    Terkait program percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO) dan pengendalian minyak goreng, pemerintah menegaskan tidak akan membuat para petani, pelaku usaha, serta tentunya masyarakat luas dirugikan. Oleh sebab itu dilakukan penyeimbangan target dari hulu hingga hilir.

    “Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, dalam pengambilan kebijakan pengendalian minyak goreng, Pemerintah harus dapat menyeimbangkan berbagai target dari hulu hingga hilir. Kami berkomitmen untuk terus menjaga agar keseimbangan ini memberikan manfaat utamanya bagi masyarakat banyak dan juga para pelaku usaha yang ada, dan terutama Presiden menegaskan berkali-kali bahwa beliau tidak ingin para petani dirugikan,” ungkap Luhut.

    Sehingga, Pemerintah memutuskan mengambil langkah strategis demi melakukan percepatan ekspor dengan menempuh berbagai kebijakan percepatan, di antaranya ialah menaikkan rasio pengali dalam masa transisi ini yang mulanya tiga kali menjadi lima kali. Pemerintah juga mengizinkan mekanisme pemindah-tanganan hak ekspor yang berkontribusi dalam program SIMIRAH dapat dipindah-tangankan satu kali ke perusahaan lainnya.

    “Yang tidak kalah penting ialah, Pemerintah akan melakukan mekanisme flush out atau program percepatan penyaluran ekspor di mana pemerintah akan memberikan kesempatan kepada eksportir CPO yang tidak tergabung dalam program SIMIRAH untuk dapat melakukan ekspor namun dengan syarat membayar biaya tambahan sebesar US$ 200 per ton kepada Pemerintah. Biaya ini diluar pungutan ekspor dan bea keluar yang berlaku,” tegasnya.

    [irp]

    Dengan mekanisme flush out yang ada ini, Pemerintah memiliki target minimal satu juta ton CPO yang dapat diekspor dalam waktu dekat. Hal tersebut nantinya akan mendorong percepatan pengosongan tangki-tangki yang selama ini penuh, dengan harapan utama adalah ketika tangki-tangki ini penuh permintaan akan harga tandah buah segar (TBS) terhadap petani akan meningkat kembali dan tentunya diiringi oleh peningkatan harga akan TBS yang juga kembali membaik.

    Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan terus memantau distribusi dan ketersediaan minyak goreng curah di 17.000 pasar tradisional. Menurutnya, hingga kini sudah terdapat 10.000 pasar yang ketersediaan minyak goreng curahnya stabil bahkan melimpah.

    “Kami setidaknya mengawasi 17.000 pasar tradisional, sampai hari ini kurang lebih 10.000 pasar minyak goreng curah tersedia. Ada yang setiap hari, ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu sekali. Ini yang diminta untuk terus ditingkatkan sehingga minyak goreng curah betul-betul di pasar,” tegas Kapolri.

    Minyak goreng Curah
    Ilustrasi Minyak goreng Curah. (Foto: peloporberita.com/Ist)

    Ia juga memaparkan ada tiga sistem yang membuat minyak goreng curah tersedia di pasaran. Ada sistem pengiriman baik itu dari produsen yang memiliki jalur distribusi sendiri, dari Kementerian Perdagangan, dan ada satu tambahan penggunaan sistem bantuan barcode dari tim dari ID Food.

    “Ini semua digabungkan dan harapan kita semakin hari kecepatan distribusi dan kemampuan distribusinya meningkat,” tandasnya.

    [irp]

    Selain itu, Polri juga mengawasi harga tandan buah segar (TBS) sawit petani. Saat ini, harga TBS rata-rata di kisaran Rp2.000, Rp2.100, hingga Rp2.500. Bahkan menurut Listyo ada suatu wilayah yang harganya sudah di atas Rp2.500.

    “Harapan kami petani bisa mendapatkan harga antara Rp2.500-Rp3.000. Petani sejahtera dan minyak goreng tersedia di pasar. Tentunya produsen melalui proses verifikasi kita semua bisa melaksanakan ekspor. Semua bisa dilaksanakan. Tidak ada lagi permainan-permainan angka-angka fiktif yang sudah kita awasi,” ujar Kapolri. []

    [irp]

  • Kapolri Imbau WFH untuk Cegah Kemacetan Arus Balik, ini Reaksi DPR

    Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menyarankan agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH)selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2022. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.

    Anggota komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa menilai, imbauan ini langkah bijak supaya masyarakat bisa nyaman beraktivitas di tengah puncak arus balik lebaran nanti.

    “Saya kira imbauan kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. Itu patut dipertimbangkan,” tuturnya, Jumat (06/05/22).

    Menurut Supriansa, imbauan Kapolri ini didasari dengan kerja aparat kepolisian yang betul-betul memantau kodisi arus mudik maupun arus balik, sehingga dengan begitu prediksi puncak arus balik kemacetan usai libur lebaran dapat dipastikan tepat.

    “Informasi Kepolsian tentu lebih tepat karena jajaran kepolisian berada di lapangan selama 24 jam. Apalagi lebaran kali ini merupakan lebaran yang paling ramai disemua daerah karena sempat tertunda selama dua tahun karena situasi pandemi covid-19,” ungkapnya.

    Hal serupa diungkapkan anggota komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari. Ia berpendapat, imbauan Kapolri sudah tepat lantaran semenjak dibukanya jalur mudik lebaran, para pemudik membludak dan terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan.

    Hal ini, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan dan kepadatan arus balik lebaran pada Minggu, (08/05/2022) mendatang.

    “Menurut saya ini adalah himbauan yang baik dan tepat dari Kapolri. Diperkirakan arus balik akan lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik. Dengan membagi waktu gelombang arus balik diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diperkirakan akan pasti terjadi,” tegas Taufik.

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo
    Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Foto: peloporberita.com/ist)

    Selain itu, ia juga meminta agar Kapolri melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan juga swasta untuk dapat mengatur jadwal WFH dan WFO kepada karyawannya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan.

    "Saya mengusulkan himbauan ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan membagi lagi sektor-sektor mana yang diharapkan dapat WFH dan mana yang diminta untuk WFO. Untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta seperti bank dan rumah sakit menurut saya tetap menerapkan WFO,” tandasnya.

    "Jenis tugas tertentu lainnya bisa WFH. Dengan catatan WFH bukan berarti menambah hari libur melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing yang seluruhnya dimaksudnya untuk membuat kelancaran arus balik,” sambungnya. []

    [irp]

  • Listyo Sigit: Polri Siapkan 4 Rekayasa Lalu Lintas untuk Kurangi Kemacetan Arus Mudik

    Jakarta – Kapolri Jend. Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya bakal melakukan 4 proses rekayasa lalu-lintas yang akan dilaksanakan untuk mengurangi kemacetan arus mudik.

    Rekayasa lalu lintas itu antara lain ganjil genap, pengaturan contra flow dan one way, serta pengalihan jalur di H-4 lebaran yang akan dilaksanakan mulai dari pukul 17.00 WIB hingga 00.00 WIB untuk arah menuju ke timur.

    Hal ini disampaikan Kapolri saat meninjau persiapan mudik lebaran di Pelabuhan Merak dan Tol Cikampek, Selasa (26/04/2022) bersama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

    “Tentunya akan disesuaikan dengan rekayasa yang bisa mendukung kegiatan tersebut. Ini diharapkan bisa membantu memepercepat proses agar arus mudik bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Menko PMK Muhadjir Effendy meninjau langsung persiapan mudik lebaran di Pelabuhan Merak dan Tol Cikampek, pada Selasa (26/04/2022) bersama dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Kemenko PMK)
    Menko PMK Muhadjir Effendy meninjau langsung persiapan mudik lebaran di Pelabuhan Merak dan Tol Cikampek, pada Selasa (26/04/2022) bersama dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Kemenko PMK)

    Lebih lanjut, Kapolri mengimbau masyarakat untuk menghindari prediksi puncak mudik yang ada. Bagi masyarakat yang sudah libur, ia berharap dapat mudik lebih cepat agar bisa menghindari puncak arus mudik.

    “Kami sudah mempersiapkan rekayasa untuk mengantisipasi arus puncak mudik dan menyediakan posko-posko untuk masyarakat dengan berbagai macam fasilitas agar masyarkat bisa istirahat sebentar, hal ini juga untuk menekan tingkat kecelakaan lalin,” tegas Listyo.

    Sementara bagi masyarakat yang belum divaksin booster, bisa mendatangi gerai vaksin yang sudah disiapkan di pos pelayanan vaksin.

    “Kita harapkan mudik ini bisa kita jadikan mudik yang sehat dan mudik yang nyaman dengan vaksin booster,” tandasnya. []

    [irp]

  • 23 Gerbang Tol Diprediksi Rawan Kepadatan Saat Mudik Lebaran 2022

    Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, terdapat 23 titik pintu tol yang rawan kepadatan kendaraan pada saat mudik lebaran 2022 mendatang.

    “Ada 23 gate tol yang rawan terjadi kepadatan. Di mana wilayah Banten ada 2, wilayah Jakarta atau Polda Metro ada 2 gate tol. Kemudian wilayah Jawa Barat ada 7, Jawa Tengah ada 6, dan Jawa Timur juga ada 6,” tutur Kapolri kepada wartawan, pada Kamis (14/04/22).

    [irp]

    Dari puluhan titik pintu tol yang rawan kepadatan kendaraan itu, paling banyak diprediksi berada di wilayah Jawa Barat.

    Selain itu, Kapolri juga mengungkapkan nantinya bakal ada enam titik bottle neck yang akan diberlakukan pada sepanjang jalur tol. Tetapi, hal tersebut bakal diberlakukan melihat situasi di lapangan terlebih dahulu.

    “Namun pada saat mulai terjadi peningkatan ini tentunya menjadi masalah, karena ada perubahan dari 4 lajur menjadi 2, di ruas Jalan Tol Tangerang-Merak KM 26,” ungkap Listyo Sigit.

    mudik

    Selanjutnya arah Cikampek mulai KM 48 sampai KM 50 ada perubahan 5 lajur menjadi 3 lajur. Lalu di Cikampek KM 31-KM 37 ada perubahan dari 4 lajur menajdi 3 lajur. Seterusnya, di KM 70-KM 72, 3 lajur menjadi 2 lajur.

    [irp]

    “Kemudian arah Jakarta dan sebaliknya 6 lajur menjadi 3 lajur. Pada saat arus balik nanti dan di KM 54 dari 5 lajur menjadi 3 lajur,” ungkap Kapolri.

    Hal tersebut lanjut Listyo Sigit, merupakan potensi-potensi perlambatan dan juga potensi-potensi kemacetan yang harus diuraikan.

    “Karena tahun ini kita melihat bahwa yang akan mudik sangat besar dan pengalaman-pengalaman rekan-rekan semua di tahun 2019 belum pandemi. Saya harapkan ini semua dipersiapkan, sehingga kemudian masyarakat bisa betul-betul kita berikan kemudahan pada saat masyarakat akan melakukan mudik,” tandas Kapolri. []

    [irp]

     

  • Satgas Kemenperin-Polri Awasi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Curah

    Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bakal membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi produksi dan distribusi program minyak goreng sawit (MGS) curah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu. Jika ditemukan pelanggaran, kedua pihak bisa memberikan tindakan tegas.

    “Kami ingin program ini ada progresnya sesuai yang diharapkan oleh Presiden. Untuk itu, kami melakukan rapat pembahasan dan evaluasi ini agar bisa segera diakselerasi,” tutur Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip Rabu (06/04/2022).

    Untuk mendorong industri MGS menjalankan kewajiban untuk menyediakan minyak goreng curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, Menperin mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

    “Regulasinya sudah memadai, semua sudah diatur, termasuk sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah digariskan dalam Permenperin 8/2022 tersebut,” ucapnya.

    Menperin menjelaskan, sanksi itu antara lain terkait dengan produk yang tidak sesuai dengan alokasi dan jumlah, berdasarkan yang sudah ditetapkan Kemenperin. Selain itu juga adanya tindakan berkaitan dengan repacking, ini tidak boleh dilakukan pada MGS curah.

    Juga sama sekali tidak boleh disalurkan untuk industri menengah maupun besar. Ini yang akan kami kawal di lapangan,” tegasnya.

    Menperin menegaskan, aturan ini tidak hanya untuk produsen saja, kebijakan penyediaan berbasis industri juga mewajibkan seluruh distributor yang menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi, mulai dari distributor 1 (D1), Distributor 2 (D2), dan lini distribusi di bawahnya.

    “Sudah ditetapkan margin di level distributor dengan rata-rata Rp600 per kilogram, di tingkat pengecer rata-rata Rp1.000 per kilogram. Policy terkait margin sudah dikeluarkan Dirut BPDPKS, ini sangat penting supaya HET bisa tercapai di lapangan,” tegasnya.

    Menperin menyebutkan, hingga kini sudah ada 72 kontrak atau 72 perusahaan yang terlibat dalam program MGS curah.

    “Dalam jumlah kontrak tersebut, telah memenuhi kebutuhan yang cukup bagi kebutuhan nasional per hari dan juga meng-cover ke mana saja produsen harus mengeluarkan distribusi di wilayah kerja masing-masing,” ujarnya.

    Selain itu, Pemerintah telah merombak total kebijakan terkait penyediaan minyak goreng curah, dari yang semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Kebijakan berbasis industri tersebut, diperkuat penggunaan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) dalam pengelolaan dan pengawasan produksi distribusi minyak goreng curah.

    Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pihaknya dan Kemenperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV, serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.

    “Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami Bersama Menperin membentuk satgas gabungan yang akan ditempatkan mulai di level kantor pusat para produsen, yang personelnya berasal dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar, pengawasan proses produksi dilakukan melekat selama 24 jam,” kata Sigit.

    Dengan pengawalan melekat selama 24 jam penuh itu, Kapolri berharap, minyak goreng khususnya jenis curah dapat terjamin ketersediaannya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Serta, harga jualnya pun bisa sesuai dengan kebijakan HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Karena memang ada kekhawatiran, keragu-raguan terkait dengan penggantian. Dan itu sudah ditegaskan bahwa, semuanya yang sudah diikat dengan kontrak badan sawit pasti akan diberikan subsidi. Karena itu tugas dari produsen adalah bagaimana kemudian memastikan produksinya sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Kalau ini bisa berjalan 50 persen saja, seharusnya di pasar terpenuhi,” ungkap kapolri.

    Oleh sebab itu, Kapolri menegaskan, dalam melakukan pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri akan mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, intelijen hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran. []

  • Kapolri Pastikan Kawal Ketersediaan dan Penyaluran Minyak Goreng

    peloporberita.com/ | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Kepolisian RI siap mengawal distribusi dan ketersediaan minyak goreng di pasaran.

    Selain itu, pihak kepolisian juga telah melakukan pengecekan secara langsung di pasar untuk mengetahui mekanisme terkait perkembangan situasi harga minyak.

    Listyo menyebutkan hal itu dalam keterangan pers bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/03/2022).

    “Tentunya kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan bahwa minyak curah, kemudian minyak kemasan sesuai dengan yang disampaikan menyesuaikan dengan harga keekonomian, semuanya ada di pasar,” lanjut Listyo.

    Begitu juga Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperhatikan situasi penyaluran dan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

    Dengan memperhatikan perkembangan situasi, pemerintah memutuskan untuk menyubsidi harga minyak goreng curah, sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan harga Rp 14.000 per liter.

    “Subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). Sedangkan untuk minyak goreng kemasan akan menyesuaikan dengan harga keekonomian,” ujar Airlangga.

    Harga kemasan lain, lanjut Airlangga, tentu akan menyesuaikan terhadap nilai keekonomian. Dengan nilai keekonomian itu diharapkan minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional atau pun di pasar basah.[]

  • Kapolri Ungkap Sederet Kasus Penghimpunan Dana Ilegal di 2021, Kerugiannya Capai Triliunan Rupiah

    peloporberita.com/ – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sepanjang tahun 2021, Korps Bhayangkara telah pengungkapan dua kasus tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin atau ilegal yang merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah.

    Kapolri menjelaskan, kasus pertama yang diungkap adalah penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT. Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Utama.

    Dalam kasus tersebut, Polri menangkap tersangka BT bersama 9 orang yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ringkasan perjanjian hutang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK.

    “Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp6,2 triliun,” tutur Listyo Sigit di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

    Perkara kedua, pengungkapan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh PT. Asuransi Kresna Life dengan tersangka inisial KS. Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp688 miliar.

    Polri, sepanjang tahun lalu juga telah melakukan penindakan tegas terhadap kasus pinjaman online (pinjol) ilegal. Setidaknya, ada 89 perkara yang diungkap dengan 65 tersangka, dimana empat diantaranya Warga Negara Asing (WNA).

    Salah satu kasus pinjol yang menjadi perhatian publik adalah kasus PT. Asia Fintek Teknologi yang bertindak sebagai perusahaan penyelenggara transfer dana dalam kegiatan pinjol ilegal tersebut bermitra dengan beberapa koperasi simpan pinjam.

    Dari perkara itu, Polri menetapkan 13 orang tersangka dengan rincian 7 orang tersangka merupakan desk collector. Lalu, empat orang yang terdiri dari dua WNA dan dua WNI merupakan direksi PT. Asia Fintek Teknologi. Satu orang WNA sebagai pemilik KSP Inovasi Milik Bersama yang memiliki aplikasi jasa pinjaman online ilegal dan satu orang sebagai orang yang meregister sim card secara ilegal.

    “Penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap rekening milik PT. Asia Fintek Teknologi yang digunakan sebagai penampung dana dengan jumlah sekitar Rp239 miliar,” tegas Kapolri.

    Listyo Sigit juga memastikan, Polri masih akan terus berkomitmen untuk mengungkap tindak pidana yang meresahkan serta merugikan masyarakat luas.

    “Di tahun 2022, Polri tentunya akan terus berkomitmen melindungi masyarakat dari segala bentuk tindak pidana ataupun kejahatan yang membuat resah dan merugi,” tandas mantan Kabareskrim Polri itu.[]

  • Menko Luhut Apresiasi Inisiatif Kapolri Luncurkan Aplikasi Monitoring Karantina PRESISI

    peloporberita.com/ | Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan peluncuran aplikasi monitoring karantina PRESISI yang diinisiasi oleh Polri di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Kamis (06/01/2022).

    “Aplikasi monitoring sangat membantu sekaligus sangat mendisiplinkan bangsa kita dan juga mengurangi orang-orang yang datang dari luar negeri karena hampir 90 persen penularan Omicron bersumber dari perjalanan luar negeri,” ujar Menko Luhut dalam sambutannya.

    Luhut sangat mengapresiasi inisiatif Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kompak dalam penanganan pandemi. Badan Intelijen Negara (BIN) juga disebut sangat berperan dalam penanganan ini. Luhut mengimbau masyarakat tidak perlu pananoid berlebihan, namun harus tetap hati-hati.

    Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Listyo Sigit mengatakan bahwa peluncuran aplikasi ini adalah tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengawasi lebih ketat, terutama para pelaku perjalanan luar negeri yang baru kembali ke Indonesia.

    Kapolri menyebutkan sejumlah manfaat dari aplikasi monitoring karantina PRESISI antara lain Polri memiliki database petugas yang berwenang melakukan monitoring per lokasi karantina,  petugas di lapangan memiliki data update nama-nama serta data pelaku karantina yang harus dimonitor per lokasi karantina.

    Ketika aplikasi sudah aktif, maka koordinat peserta karantina secara periodik akan tersimpan dalam dashboard Polri. Oleh sebab itu, jika peserta berada hingga 200 meter di luar lokasi karantina, maka petugas dan command center akan menerima notifikasi. Sedangkan pihak yang dapat mengakses aplikasi tersebut adalah pelaku karantina, petugas yang berwenang, command center dan pimpinan. []

    Baca juga: Menko Luhut: Pemerintah Indonesia Siap Menghadapi Omicron

  • 2021, Polri Rekrut 83 Hafidz Alquran Sebagai Anggota

    peloporberita.com/ – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya terus merekrut bibit-bibit Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui jalur Rekrutmen Pro-aktif (Rekpro).

    Salah satu caranya, dengan menyaring lulusan pesantren atau santri untuk dijadikan anggota kepolisian.

    Kapolri mamaparkan, sepanjang tahun 2021, ia telah merekrut 83 santri Hafidz Alquran atau penghapal Al-quran melalui jalur rekpro.

    “Kemudian, kami berusaha rekrut bibit-bibit SDM melalui jalur Rekrutmen Pro-aktif. Di tahun 2021, Polri rekrut 83 lulusan santri dimana, 56 diantaranya merupakan calon bintara yang memiliki kemampuan Hafidz Al-Quran,” tutur Kapolri di Jakarta, Jumat (31/12/2021).

    Selain itu, Ia juga telah melakukan perekrutan terhadap 410 personel kepolisian dari suku pedalaman di Indonesia. Kemudian, sebanyak 3.500 personel dari Orang Asli Papua (OAP).

    Perekrutan ini, juga merupakan kebutuhan Polri dalam menjalin komunikasi yang baik guna melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarkat (Harkamtibmas).

    “Ini juga memperkuat kebutuhan Polri yang ada di Papua, sehingga kemudian komunikasi yang terjalin dalam hal Harkamtibmas juga akan jadi lebih baik,” tandas Kapolri. []

  • Meski Dimutasi Kapolri, Firli Bahuri Tetap Ketua KPK

    peloporberita.com/ – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram yang memutasi sejumlah perwira tinggi (Pati) kepolisian.

    Lewat surat bernomor ST/2568/XII/KEP/2021 itu beberapa pejabat kepolisian dimutasi dalam rangka persiapan masa pensiun, termasuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

    Komjen Pol Firli Bahuri, Pati Bareskrim Polri yang saat ini sedang penugasan sebagai ketua KPK RI dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

    “Ya benar proses mutasi secara alamiah, yang pensiun dan tour of duty and area, serta penyegaran,” tutur Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (18/12/2021).

    Ketua KPK Firli Bahuri
    Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Pelopor/Antara)

    Firli, sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri yang ditugaskan di KPK.

    Pada 8 Desember 2021 lalu, Firli berusia 58 tahun atau sudah memasuki masa pensiun.

    Meski demikian, Firli dipastikan akan tetap berada di KPK hingga jabatannya usai pada 2023.

    “Ya tetap (Ketua KPK) sampai 2023 masa jabatannya berakhir di KPK,” sebut Dedi dilansir dari Kompas.com.

    Sehingga Firli, hanya pensiun sebagai jabatannya sebagai polisi saja dan hal itu tidak berpengaruh pada statusnya sebagai Ketua KPK. []