peloporberita.com

Tag: Kementerian Desa

  • Gus Halim: Kekuatan Desa Terletak pada Kemampuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, kekuatan desa terletak pada kemampuan desa menyusun rencana kerja pembangunan desa, yaitu RKPDes. Penyusunan RKPDes sendiri berdasarkan data desa berbasis SDGs Desa yang telah dikumpulkan sendiri oleh desa. Hal ini, akan meningkatkan manfaat dana desa bagi warga desa.

    “Kalau Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes 2022 berbasis rekomendasi IDM dan SDGs Desa, saya jamin, tahun 2022 desa akan memetik buahnya, dana desa semakin besar bermanfaat bagi warga,” tutur Gus Halim sapaan akrabnya di sela-sela kunjungan di Bali (23/10/2021).

    “Setiap kegiatan yang diputuskan dalam RKPDes harus mendukung pencapaian salah satu atau lebih tujuan SDGs Desa.”

    Menurutnya, sejak Maret 2021 seluruh desa di Indonesia mulai melaksanakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis SDGs Desa. Seluruh data mikro desa dikumpulkan oleh desa, digunakan untuk warga desa.

    “Prinsipnya, data desa itu adalah data dari warga desa, dikumpulkan oleh warga desa, dan digunakan untuk kebutuhan warga desa,” tegasnya.

    Data itu sendiri merupakan data mikro yang lengkap berisi data individu, data keluarga, lingkungan rukun tetangga (RT), serta wilayah desa. Data desa juga dikonsolidasikan dengan pengecekan dan mencocokan data dengan kondisi lapangan, sehingga data desa bersifat akurat, dan konsolidasi data tersebut dilakukan secara periodik dan terus menerus.

    “Data Desa berbasis SDGs Desa ini, lengkap, Akurat dan Berkelanjutan,” tandas Gus Halim.

    Adapun rekomendasi IDM yang tersusun secara elektronik tersebut berupa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan desa menuju desa mandiri. Dalam musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes dan APBDes, warga dan pemerintah desa tinggal menentukan lokasi dan jumlah kegiatan yang direncanakan dilaksanakan tahun depan. Ini bisa disesuaikan dengan anggaran yang diterima desa.

    “Laksanakan rekomendasi IDM. Kalau sudah terlaksana semuanya, pasti desa itu naik tingkat menjadi desa mandiri,” sebut Halim Iskandar.

    Mekanisme musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes sendiri telah diperbarui menurut Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Tahapannya dimulai dari pengumpulan data pada semester pertama, yaitu data IDM berbasis SDGs Desa. Kemudian, olahan data berupa rekomendasi kegiatan untuk masing-masing RT dan desa didialogkan dalam musyawarah desa.

    “Setiap kegiatan yang diputuskan dalam RKPDes harus mendukung pencapaian salah satu atau lebih tujuan SDGs Desa,” tandas Halim Iskandar.

    Lampiran Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 berisikan tabel kontribusi tiap kegiatan pembangunan terhadap 18 Tujuan SDGs Desa. Setelah RKPDes ditetapkan, langkah berikutnya ialah menyusun APBDes. Selama ini masalah yang timbul ialah kelambatan penetapan APBDes oleh pemerintah daerah. Padahal peraturan desa tentang APBDes menjadi syarat pencairan dana desa tahap pertama.

    “Karena itu, mulai 2022 rapat koordinasi pembangunan desa tidak lagi dilaksanakan di tingkat provinsi, melainkan dipindahkan ke tingkat kabupaten/kota. Salah satu manfaat yang hendak diraih ialah mempercepat penetapan APBDes pada masing-masing kabupaten” ucap Halim Iskandar. []

  • Abdul Halim Iskandar Resmikan Sistem IoT Budidaya Ikan Koi di Blitar

    peloporberita.com/ | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri, meresmikan Internet of Things (IoT) untuk budidaya ikan hias koi di Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

    “Ini suatu sistem IT yang bagus banget untuk pengelolaan ikan koi disini,” kata Gus Menteri di Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Blitar, Minggu (17/10/2021).

    IoT smart water management system adalah konsep mengembalikan suhu air kolam dengan menggunakan water heater, jika suhu air berada dibawah rentang ideal. IoT juga dapat membantu peternak mengatur pola makan, mengingat koi adalah ikan hias yang sensitif.

    Baca juga: Kemendes Pertahankan Perhargaan KASN Kategori Baik Sistem Merit

    Kolam ikan juga dilengkapi dengan kamera di beberapa sudut yang berfungsi memantau perkembangan ikan koi di dalam air, sekaligus terdapat sensor suhu dan kecepatan angin yang dapat menentukan berapa banyak makanan yang harus diberikan. Dengan begitu, hasil ikan koi akan lebih cantik dan menarik para penggemarnya.

    Menariknya, komunitas peternak ikan koi di Desa Kemloko tidak perlu datang ke kolam untuk memantau dan memberi makan ikannya, karena sudah dapat dikendalikan melalui aplikasi di handphone masing-masing.

    Baca juga: Prioritas Dana Desa 2022 untuk Dukung Pemulihan Ekonomi

    Penggunaan sistem IoT untuk budidaya ikan koi ini adalah yang pertama di Indonesia. Selanjutnya, sistem tersebut akan direplika di desa-desa lain yang memiliki potensi sama yaitu budidaya ikan hias.

    “Sesuai dengan prinsip pembangunan desa dan pengembangan masyarakat desa kita pakai model replikasi atau kloning, sehingga keberhasilan disini nanti akan dikloning dimana-mana dengan menyesuaikan daerah masing-masing,” kata Gus Menteri. []

  • Abdul Halim Iskandar Beri Peluang Kepala Desa Lanjutkan Pendidikan Hingga S3

    peloporberita.com/ | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa kepala desa bakal diberi peluang melanjutkan pendidikan hingga S3.

    “Kedepannya Kepala Desa karena prestasinya bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3.”

    Hal ini diungkapkannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Best Western Hotel, Palu, Sabtu, 9 Oktober 2021.

    “Harus dikerjakan serius agar kedepannya Kepala Desa karena prestasinya bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3,” tutur Halim Iskandar.

    Selain Kepala Desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pun akan diberikan kesempatan yang sama.

    Oleh sebab itu, Kemendes PDTT sedang berikhtiar dan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk LPDP agar nantinya Kepala Desa dan TPP yang berprestasi dapat kuliah hingga S3.

    Kedepan sebut Mendes PTT, rekrutmen TPP diprioritaskan melalui Pendamping Lokal Desa (PLD). Artinya penataan kapasitas pendamping desa berbasis pondasi yang kuat dengan gunakan Merrit System.

    “Konstruksi bangunan untuk pendamping itu kuat karena keberadaan TPP sangat dibutuhkan dan strategis hingga saya selaku katakan TPP adalah anak kandung Kementerian Desa,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.[]

  • Gus Menteri dan Bupati Mamuju Bahas Tahapan Penurunan Miskin Ekstrem

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi beserta rombongan, di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Selasa (28/09/2021). Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas tentang rencana penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Mamuju.

    Baca juga: Gus Menteri Blusukan Keliling Desa Blora Meninjau Potensi BUMDes

    Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini menjelaskan sejumlah tahapan yang akan ditawarkan untuk menuntaskan penanganan warga miskin ekstrem;

    1. Pemetaan awal.
    2. Peta warga miskin ekstrem per kabupaten.
    3. Penyusunan rencana anggaran dan PIC.
    4. Konsolidasi data dan lapangan.
    5. Rencana aksi.
    7. Monitoring keberlanjutan.

    Baca juga: Gus Menteri & Bupati Jepara Bahas Pengentasan Kemiskinan di Desa

    “Rencana aksi ini wilayahnya Bupati. Kenapa Bupati? Karena Bupati yang tahu wilayah dan yang punya wilayah. Sehingga road mapnya Bupati yang kasih gambaran berdasarkan hasil konsolidasi data ini,” ungkap Gus Menteri.

    Saat ini, setidaknya ada 35 Kabupaten di 7 provinsi yang menjadi pilot project atau fase pertama penurunan kemiskinan ekstrem, yang ditargetkan tuntas pada akhir 2021. Selanjutnya ada gelombang atau fase kedua untuk kabupaten/kota lain yang dijadikan sebagai tempat untuk mewujudkan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan target pemerintah, menuntaskan kemiskinan ekstrem pada 2024.

    “Gelombang kedua, Kabupaten Mamuju pasti masuk. Nah ini usulan saya ke Pak Wapres, kalau mau betul-betul mewujudkan nol persen, ya ini tahapannya,” kata Gus Menteri. []

  • Lampung Juara Umum Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-22

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Acara Puncak Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke-22 di Balai Makarti Muktitama yang digelar secara hybrid, Senin (20/09/2021).

    Pria yang juga akrab disapa Gus Menteri ini, dalam sambutannya mengatakan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, membutuhkan fokus serta penanganan lengkap dan terintegrasi, berdasarkan kebutuhan warga desa, berbasis data mikro yang dikumpulkan oleh desa.

    Baca juga: Gus Menteri Blusukan Keliling Desa Blora Meninjau Potensi BUMDes

    Olehnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sejak tahun 2021 menggunakan SDGs Desa sebagai upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

    “SDGs Desa, Pembangunan Desa berjalan diatas prinsip No One Left Behind yaitu Pembangunan yang tidak meninggalkan satu orang pun terlewatkan, pembangunan desa yang tidak menyisakan satu warga desa pun yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan desa,” kata Gus Menteri. SDGs Desa memiliki 18 tujuan, dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga, pembangunan wilayah desa, serta kelembagaan desa.

    Baca juga: Gus Menteri & Bupati Jepara Bahas Pengentasan Kemiskinan di Desa

    Gus Menteri mengatakan, teknologi tepat guna bagian dari inovasi desa tercatat sebagai capaian SDGs Desa Tujuan ke 9: Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Inovasi dan teknologi tepat guna berperan mempercepat laju kemajuan desa. Percepatan laju pembangunan menjadi ukuran peningkatan daya saing desa.

    “Tahun 2019 sebanyak 78.030 inovasi dan teknologi tepat guna diterapkan di desa, mencakup 23.964 unit bidang infrastruktur, 31.031 unit bidang kewirausahaan, dan 23.032 unit bidang peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya.

    Baca juga: Gus Menteri Ungkap Pentingnya Data Dalam Pembangunan Desa di Papua

    Sebanyak Rp2 triliun APBDes dianggarkan oleh 24.890 desa inovatif. Desa-desa itulah yang mengalami peningkatan skor IDM (Indeks Desa Membangun) lebih cepat. Pemilihan teknologi yang tepat, dapat meningkatkan nilai tambah, sebaliknya penggunaan teknologi yang kurang tepat, akan menjadi kontra produktif atau menempatkan masyarakat dalam ketidakberdayaan.

    “Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

    Baca juga: Gus Menteri Gandeng KfW Jerman untuk Kembangkan BUMDes

    Ia juga meminta pemerintah daerah dapat terus memfasilitasi masyarakat, untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna, diantaranya dengan memanfaatkan kelembagaan masyarakat yang telah dibentuk yaitu Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), baik yang ada di kecamatan maupun desa/kelurahan. 

    Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ini, kata Gus Menteri, jadi upaya strategis dalam penyebaran dan pemerataan informasi teknologi, karena event ini merupakan tempat bertemunya para inventor, creator, dan innovator teknologi, dari berbagai daerah di tanah air. Ia pun menyerahkan para pemenang lomba TTG Nasional ke-22 dengan Provinsi Lampung menjadi Juara Umum yang diterima Gubernur Arinal Junaidi. []

  • Gus Menteri Blusukan Keliling Desa Blora Meninjau Potensi BUMDes

    peloporberita.com/ | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar blusukan mengelilingi sejumlah desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (18/09/2021). Pria yang juga akrab disapa Gus Menteri ini turun langsung untuk meninjau berbagai potensi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama di daerah tersebut.

    Salah satu BUMDes yang dikunjungi adalah BUMDes Maju Mapan, Desa Bangsri, Kecamatan Jepon. BUMDes ini mengelola berbagai jenis usaha seperti ternak lele dan konveksi. BUMDes ini berhasil meraih omzet hingga lebih dari Rp30 Juta per bulan. Gus Menteri mengapresiasi kreatifitas BUMDes Maju Mapan yang telah berhasil mempekerjakan sejumlah pemuda di desanya. 

    Baca juga: Gus Menteri & Bupati Jepara Bahas Pengentasan Kemiskinan di Desa

    Menurutnya, hakikat dikembangkan BUMDes adalah untuk memberikan dampak kesejahteraan untuk masyarakat setempat. “Maka saya selalu tekankan, tidak boleh BUMDes atau BUMDes Bersama mengganggu berbagai usaha yang dilakukan masyarakat,” ujar Gus Menteri.

    Ia juga mengatakan, semua potensi desa yang terkait aset desa harus dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama. Ia melarang potensi yang berhubungan dengan aset desa dikelola oleh pihak swasta. “Kalaupun dikelola swasta, harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan BUMDes atau BUMDes Bersama,” tegas Halim Iskandar.

    Baca juga: Gus Menteri Ungkap Pentingnya Data Dalam Pembangunan Desa di Papua

    Desa lainnya yang juga dikunjungi Gus Menteri adalah Kampung Literasi Sedulur Sikep Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, yang memiliki potensi sebagai desa wisata adat. Selanjutnya Desa Nglobo, Kecamatan Jiken, yang memiliki potensi desa wisata dan kerajinan akar pohon jati. 

    Selain itu, Gus Menteri juga mengunjungi Desa Palon Kecamatan Jepon yang memiliki potensi peternakan sapi. Kemudian, Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Kaliwangan Blora. Di pondok pesantren ini, Gus Menteri berdialog dan memberikan motivasi kepada para santri. []

  • Gus Menteri & Bupati Jepara Bahas Pengentasan Kemiskinan di Desa

    peloporberita.com/ | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, atau akrab disapa Gus Menteri, menemui Bupati Jepara Dian Kristiandi di Pendopo Bupati Jepara, Kamis (16/09/2021). Pertemuan itu membahas soal pengentasan kemiskinan di desa.

    “Yang pasti bahwa kita ingin apa yang menjadi target pak presiden tahun 2024 agar Indonesia terbebas dari kemiskinan secara ekstrem, bahasa beliau nol persen, itu penyelesaiannya cuma satu pintunya, level desa,” ujar Halim Iskandar.

    Baca juga: Ribuan Desa Alokasikan Dana Desa untuk Perpustakaan

    Gus Menteri mengatakan, penanganan kemiskinan secara nasional akan menjadi lebih mudah, jika dimulai dari level desa karena desa merupakan basis mikro. “Karena kalau penanganan apapun, kalau basisnya mikro akan lebih mudah dipetakan karena levelnya kecil. Dan kalau ada masalah lebih mudah di treatment,” kata Gus Menteri.

    Terkait hal itu, Menteri Halim Iskandar mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Jepara dalam mengatasi kemiskinan. Hal itu terlihat dari angka kemiskinan yang turun melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

    Baca juga: Menteri Halim Minta Dana Desa 2022 Jumlahnya Tidak Turun

    “Kita harus tahu lapangan. Kita petakan di Jawa Tengah, Jepara termasuk yang bagus, tingkat kemiskinannya rendah. Bahkan melebihi ekspektasi dari yang direncanakan RPJMD-nya,” ujar Gus Menteri. Adapun kemiskinan di Kabupaten Jepara berhasil turun menjadi 6,06 persen di tahun 2019, melebihi target RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2022 sebesar 8 persen. 

    Meski diakui, pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Jepara kembali naik menjadi 7,1 persen karena dampak pandemi. “Kita apresiasi Kabupaten Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang bagus banget dari sisi penanganan kemiskinannya. Hari ini memang (kemiskinan) posisinya naik, dan semua ini rata-rata karena pandemi,” kata Menteri Halim Iskandar. []

  • Ribuan Desa Alokasikan Dana Desa untuk Perpustakaan

    peloporberita.com/ | Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengungkapkan, sejak akhir Agustus lalu, setidaknya ada 2.234 desa di Indonesia mengalokasikan sebagian dana desanya untuk pengembangan perpustakaan desa tahun ini. Namun, jumlah itu menurun signifikan dari tahun 2020, di mana jumlah yang mengalokasikan dana desa untuk perpustakaan mencapai lebih dari 9.000 desa. 

    Baca juga: Menteri Halim Minta Dana Desa 2022 Jumlahnya Tidak Turun

    Menurut Taufik, penurunan ini disebabkan dana desa difokuskan untuk penanganan dampak Covid-19. “(tahun ini) Fokus dana desa untuk tiga hal pokok, yakni untuk penanganan dampak Covid-19, pemulihan ekonomi dan bantuan langsung tunai,” ujar Taufik saat menjadi pembicara dalam Simposium Nasional Gerakan Desa Membaca secara daring, Selasa (14/09/2021).

    Taufik mengatakan, dukungan dana desa terhadap pengembangan perpustakaan desa adalah upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat desa, terutama anak-anak. Menurutnya, minat baca warga desa yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa.

    Di sisi lain, Taufik mengatakan, peningkatan minat baca masyarakat desa juga akan berdampak pada keberhasilan salah satu tujuan SDGs Desa, yaitu pendidikan desa berkualitas, yang kemudian menjadi langkah awal untuk membuka jalan menuju keberhasilan goals SDGs Desa lainnya.

    Baca juga: Gus Menteri Ungkap Pentingnya Data Dalam Pembangunan Desa di Papua

    Taufik Madjid juga mengapresiasi kegiatan Simposium Nasional Gerakan Desa Membaca yang digelar oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan Yayasan Gemar Membaca Indonesia (Yagemi) tersebut. Simposium ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk dapat meningkatkan minat baca masyarakat desa. []

  • Gus Halim Beberkan Strategi Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Papua

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim mengatakan, ada lima strategi mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia khusus daerah Papua.

    “Kalau lima strategi ini dijalankan, kita sangat yakin pada 2024 Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem, ini dimulai dari Indonesia Timur yaitu Papua dan Papua Barat.”

    Setidaknya ada tujuh provinsi yang menjadi fokus pemerintah dalam penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.

    Gus Halim
    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar hadiri kegiatan Start up dan Workshop Provinsi, program Transformasi Ekonomi Kampung (TEKAD) Provinsi Papua, Kamis (09/09/2021). Foto : peloporberita.com/Mugi/KemendesPDTT)

    Gus Halim menegaskan, pihaknya memiliki lima strategi dalam penanganan kemiskinan ekstrem itu. Adapun lima strategi yang dimaksud adalah Pengurangan pengeluaran; Peningkatan pendapatan; Pembangunan kewilayahan; Pendampingan desa; Kelembagaan.

    "Kalau lima strategi ini dijalankan, kita sangat yakin pada 2024 Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem, ini dimulai dari Indonesia Timur yaitu Papua dan Papua Barat," tutur Gus Halim saat hadiri kegiatan Start up dan Workshop Provinsi, program Transformasi Ekonomi Kampung (TEKAD) Provinsi Papua, Kamis (09/09/2021).

    Selanjutnya, Menteri Halim juga menjelaskan tahapan penanganan keluarga miskin ekstrem, yaitu dengan cara penuntasan data SDGs Desa; fokus implementasi kegiatan untuk warga miskin ekstrem; pendampinganan mustahil desa; pendampingan penyusunan APBDes; peningkatan kapasitas warga miskin ekstrem; penguatan posyandu kesejahteraan.

    Menurutnya, semua strategi dan tahanapan itu dapat didukung dengan dana desa, sebagaimana disampaikan presiden Jokowi pemanfaatan dana desa ada dua yaitu untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM.

    “Semua yang berkaitan dengan dua hal itu pemanfaatan dana desa boleh dibuat apa saja,” sebut Gus Menteri. []

  • Menteri Gus Halim Tinjau Peternakan di Lampung Selatan

    peloporberita.com/ | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi istrinya, Nyai Lilik Umi Nashriyah, mengunjungi Desa Wawasan, Desa Wonodadi dan Desa Purwodadi Dalam, di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Rabu (08/09/2021).

    Dalam kunjungan ini, Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim, meninjau peternakan sapi dan peternakan ayam yang dinilai telah berhasil dalam pengembangannya sehingga bisa dijadikan contoh oleh desa lainnya. Salah satunya adalah peternakan sapi di Desa Wawasan. 

    Baca juga: Gus Halim Ingin Kerjasama Pertamina dan BUMDes Tanpa Pihak Ketiga

    Peternakan sapi ini dikelola oleh Koperasi Produksi Ternak (KPT) Maju Sejahtera yang berbadan Hukum Koperasi Usaha pembiakan sapi dengan skema bagi hasil, pengadaan dan perdagangan sapi, produksi dan penjualan pakan, pinjaman sapi dan penjualan produk limbah ternak. “Ini bisa jadi contoh bagi BUMDes yang ingin mengelola peternakan sapi. Disini dari mulai usaha pembibitan sapi, produksi olahan sapi hingga wisata edukasi sapi,” kata Gus Halim.

    Gus Halim mengakui ada BUMDes yang sukses mengembangkan peternakan sapi di Bengkulu yakni BUMDes Tunas Jaya di Kabupaten Kepahiang. Tunas Jaya telah sukses meningkatkan jumlah sapi mencapai 15 ekor, hingga usahanya perlu dikembangkan lagi seperti penggemukan ataupun jadi kawasan agrowisata. “Nah pengembangan usaha ini perlu segera dilakukan dan disiapkan pola pendampingannya,” kata Gus Halim.

    Baca juga: Gus Menteri Gandeng KfW Jerman untuk Kembangkan BUMDes

    Disela-sela peninjauan, Gus Halim mengingatkan kepada sejumlah pendamping desa yang berada di lokasi peternakan untuk bisa mendampingi desa agar bisa berinovasi dan kreatif dalam meningkatkan ekonomi desa. “BUMDes harus bisa berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan usahanya agar dapat meningkatkan ekonomi desa maupun pendapatan masyarakat desa,” kata Halim Iskandar. 

    Dalam kunjungan ini, Gus Halim juga didampingi Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT Aisyah Gamawati dan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini. []